JAKARTA - Dalam rangka mengoptimalisasi kinerja, Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Irjen Pol Makhruzi Rahman mengajak untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi kelembagaan di Lingkup Sekretariat Tetap (Settap) BNPP RI.

Plh. Sekretaris BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman mengungkapkan, bahwa diperlukannya penyamaan persepsi mengenai tugas dan fungsi kepada masing-masing pegawai maupun pejabat di lingkungan Settap BNPP ini, sebagai bentuk upaya kelembagaan dalam mengelola serta melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

"Perlu dilakukan evaluasi serta perlu adanya penajaman wewenang kelembagaan pada BNPP dalam melaksanakan tugasnya," ungkap Irjen Pol Makhruzi yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, hal ini berkaitan pada rapat konfirmasi capaian pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) tahun 2024 yang dilakukan pada, Kamis 10 Oktober 2024 lalu, bahwa Makhruzi menyampaikan usulan mengenai restrukturisasi kelembagaan BNPP RI.

"Mudah-mudahan dengan adanya restrukturisasi dapat menambah semangat serta tanggung jawab BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan, juga tugas dan fungsi BNPP kedepan dapat semakin terarah dan kebijakan yang semakin kuat," terang Makhruzi.

Makhruzi meminta, agar kedepannya segera dibuatkan penyusunan kelompok kerja untuk masing-masing rencana terkait restrukturisasi kelembagaan pada BNPP RI.

Selain itu, Makhruzi juga mengingatkan terkait pentingnya penguatan data potensi kebutuhan di perbatasan dan data kebutuhan masyarakat lokal yang ada di kawasan perbatasan serta data mengenai negara tetangga yang menjadi pengikat hubungan dengan negara Indonesia.

"Perlu diingatkan untuk mempercepat penanganan terkait kebutuhan serta perkembangan aktivitas di kawasan perbatasan negara, masing-masing kedeputian agar melakukan belanja masalah saat melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lokasi di kawasan perbatasan," ujar Makhruzi.

Ia juga menyampaikan bahwa, upaya BNPP untuk menyamakan persepsi serta memperkuat peran dan fungsi dari masing-masing kedeputian dalam berkolaborasi serta bekerja sama dalam mengelola kawasan perbatasan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Adapun hal ini disampaikan pada saat kegiatan Coffee Morning bersama yang diikuti oleh Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara/Asdep Taslaud BNPP RI Siti Metrianda Akuan, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD)/Plh. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas (Biro KUH) Edfrie Maith.

Beserta hadir juga, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Asdep Tasbara) BNPP RI Budi Setyono, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Bakri Siddiq, Plh. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP RI Harris Fadly, Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Deki Sahputra, dan Perencana Ahli Madya pada Asdep PRKP Fanderson.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)