JAKARTA - Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengingatkan para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP berhati-hati dalam membuat kebijakan publik.

Ia tidak ingin kebijakan yang berkenaan dengan aspek hukum menyimpang dan tidak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk itu jugalah Tjahjo ingin para pejabat di Kemendagri maupun BNPP mengerti betul standar operasional prosedur (SOP) dan aspek hukum dalam membuat setiap keputusan dan kebijakan. 

"Intinya bagaimana menerapkan kebijakan publik itu tanpa melanggar atau menyimpang dari aturan hukum yang ada yang sesuai dengan tugas-tugas yang ada. Inilah proses pengambilan kebijakan politik dengan hukum," jelas Tjahjo dalam paparannya saat kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Kantor BPSDM Kalibata, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Selain wanti-wanti prosedur membuat kebijakan, Tjahjo juga meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurutnya banyak hal baik bisa berubah di media sosial, hal ini lantaran aspek politik yang melekat selama Pemilu 2019.

"Yang benar saja bisa salah apalagi yang keliru, ditunda dululah sampai April baik sikap maupun gerakan, bahkan jari di media sosial," ujar Tjahjo

Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini diikuti oleh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kemendagri dan BNPP sebagai pengembangan dan peningkatan karir berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diklat bertujuan untuk meningkatkan potensi kepemimpinan dalam mengelola dan memimpin organisasi pemerintahan pusat maupun daerah. Diklat ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

(Humas BNPP)