LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Gotong Royong Benahi PLBN Sei Nyamuk, Jadikan Tren Positif Untuk Masyarakat Perbatasan

PAPUA – Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota pada Kamis, 19 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau operasional PLBN sekaligus berdiskusi mengenai isu-isu pelayanan publik di kawasan perbatasan. Ketua Ombudsman tiba di PLBN Sota pukul 10.15 WIT dan disambut oleh Kepala PLBN Sota, Ni Luh Puspa Jayaningsih, bersama jajaran CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Prosesi penyambutan dilakukan secara adat dengan pemasangan topi khas Papua dan pengalungan noken, sebagai simbol penghormatan terhadap tamu kehormatan. Setelah penyambutan, Ketua Ombudsman bersama rombongan langsung mengunjungi kawasan perbatasan RI-Papua Nugini di PLBN Sota, termasuk melihat patok perbatasan di luar pagar PLBN. Mokhammad Najih menyempatkan diri untuk memantau perkembangan wilayah perbatasan Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Indonesia. “Wilayah perbatasan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam konteks keamanan tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, penting bagi kami memastikan bahwa pelayanan publik di sini berjalan dengan optimal,” ujar Mokhammad Najih. Agenda berikutnya adalah diskusi bersama pihak PLBN dan CIQS yang berlangsung di selasar kedatangan PLBN Sota. Kepala PLBN Sota, Ni Luh Puspa Jayaningsih, memaparkan secara rinci tentang operasional PLBN, mulai dari sejarah, alur pelayanan CIQ, hingga pengamanan yang melibatkan TNI-Polri. Ni Luh juga menyampaikan data terkait perlintasan orang dan barang, serta peran PLBN Sota sebagai ikon wisata di Merauke. Menurut data Bea Cukai Merauke, perlintasan di PLBN Sota menunjukkan tren yang stabil, dengan dominasi aktivitas lintas batas masyarakat lokal. “Kami terus berupaya meningkatkan layanan, termasuk memberikan edukasi melalui program study tour bagi pelajar setempat,” kata Ni Luh. Ia menambahkan bahwa kerja sama antara berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Bea Cukai, menjadi kunci kelancaran operasional PLBN. Ketua Ombudsman RI mengapresiasi upaya PLBN Sota dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Ia juga memberikan perhatian khusus pada program study tour yang dinilai dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar. “PLBN Sota tidak hanya menjadi gerbang perbatasan, tetapi juga pusat edukasi. Saya berharap program seperti ini terus dikembangkan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Mokhammad Najih. Beliau juga berjanji akan membawa masukan terkait kendala operasional PLBN ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut. Salah satu kendala yang disampaikan adalah kurangnya fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. Ketua Ombudsman menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dan sistem pelayanan, sehingga PLBN Sota dapat menjadi model pelayanan publik di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala PLBN Sota mengungkapkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk evaluasi. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini, yang tentunya memberikan banyak masukan berharga bagi kami,” ujar Ni Luh Puspa Jayaningsih. Ni Luh juga menyampaikan tantangan yang dihadapi PLBN, termasuk kebutuhan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga serta dukungan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan. Ketua Ombudsman mengapresiasi keterbukaan ini dan menyatakan akan mendorong sinergi antarinstansi terkait. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat arahan Ketua Ombudsman RI berdasarkan Surat Nomor B-4176/PC.02/XII/2024, yang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan. Langkah ini juga sesuai dengan arahan Plh Ses/Deputi II BNPP yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Ketua Ombudsman menekankan bahwa pelayanan publik di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas. “PLBN Sota memiliki potensi besar untuk berkembang, baik sebagai gerbang perbatasan maupun sebagai pusat interaksi sosial dan budaya. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin PLBN Sota dapat menjadi contoh bagi PLBN lainnya di Indonesia,” katanya. Selain perannya sebagai pintu masuk lintas negara, PLBN Sota juga dikenal sebagai destinasi wisata. Dengan desain bangunan yang khas Papua dan fasilitas yang memadai, PLBN Sota menarik perhatian wisatawan domestik dan internasional. Program edukasi seperti study tour juga menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat terus dikembangkan. Mokhammad Najih berharap program-program ini dapat diperluas, dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan di Merauke. “Pendidikan adalah kunci untuk membangun kesadaran akan pentingnya perbatasan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Anak-anak kita harus memahami peran strategis kawasan ini,” tuturnya. Kunjungan kerja Ketua Ombudsman RI ke PLBN Sota menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan publik di kawasan perbatasan. Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan PLBN Sota dapat terus berkembang sebagai gerbang perbatasan yang unggul, ikon wisata, dan pusat edukasi di Merauke, Papua Selatan. Penulis: Christian TEditor: Muslikhin

Ketua Ombudsman RI Apresiasi PLBN Sota dalam Lakukan Pelayanan Publik

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) mengutus delegasi untuk mengikuti Pertemuan Joint Border Committee (JBC) ke-38 antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG). Pertemuan ini berlangsung pada 17-20 Desember 2024, bertempat di Hotel Ciputra Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Ismawan Harjono dan Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara), Budi Setyono. Kedua pejabat tersebut didampingi oleh Pejabat Fungsional masing-masing Asisten Deputi. Persidangan ke-38 JBC RI-PNG dibuka oleh Ketua Forum JBC RI-PNG, Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran DTM. Dalam sambutannya, Dr. Amran menyampaikan harapan agar pertemuan ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kedua negara.&nbsp; “Kami menyambut delegasi PNG dengan senang hati dan berharap pertemuan ini berlangsung sesuai agenda sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dilaksanakan sebagai komitmen bersama,” jelasnya. Acara pembukaan diakhiri dengan tukar cinderamata antara delegasi RI dan PNG. Selanjutnya, persidangan resmi dimulai dengan agenda pembahasan laporan tahunan, evaluasi pengaturan lintas batas tradisional, serta pembahasan perjanjian lintas batas tahun 2013. Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi: -Laporan Tahunan Border Liaison Meeting (BLM)Laporan hasil sidang ke-18 BLM 2024 yang dilaksanakan pada 9-10 Desember 2024 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, disetujui oleh kedua belah pihak. -Laporan Tahunan Joint Sub-Committee ke-24Pembahasan ini meliputi urusan keamanan di perbatasan yang telah disepakati dalam sidang JSC-SM ke-24 pada 5-6 Desember 2024 di Bali. -Laporan Tahunan Joint Technical Sub-Committee ke-36Fokus pada survei, demarkasi, dan pemetaan di area perbatasan. Kedua belah pihak menyetujui hasil laporan ini. -Review Pengaturan Khusus Perbatasan 1993Pemerintah Indonesia membahas finalisasi posisi terkait dinamika di lapangan untuk disampaikan dalam Technical Working Group (TWG). -Basic Border Agreement (BBA)Pemerintah RI menilai belum adanya urgensi untuk memisahkan border trade dan border crossing sebagai revisi dari pengaturan tahun 1993. Selain laporan tahunan, pertemuan ini juga membahas beberapa Memorandum of Understanding (MoU) yang masih dalam proses, antara lain: -MoU terkait pergerakan bus dan kargo lintas batas. -MoU tentang penambahan patok batas (Densification of Boundary Pillars). Isu lainnya meliputi identifikasi penduduk di perbatasan, penanganan aktivitas ilegal di wilayah perairan RI-PNG, serta usulan pembangunan kantor konsulat RI di Daru/Kingua dan konsulat PNG di Merauke, Papua Selatan. Asisten Deputi Tasbara, Budi Setyono, menyampaikan hasil persidangan di tuangkan dalam Record of Discussion (RoD)&nbsp;Pertemuan JBC ke-38 ditandatangani co chair kedua pihak. “Rencana pelaksanaan JBC tahun depan 2025 sebagai laporan perkembangan pelaksanaan kesepakatan tahun ini, akan dilaksanakan di Papua Nugini,” jelas Budi. Lebih lanjut Budi menjelaskan akan mengawal kesepakatan yang terkait lintas batas negara seperti penyusunan SOP angkutan penumpang lintas negara, penguatan tata kelola di PLB Waris, Keerom, dan memberikan masukan bahan Reviu Special Arragement 1993. Delegasi PNG dipimpin oleh Mr. Philip Leo, Secretary of Department of Provincial and Local-Level Government Affairs PNG. Sementara delegasi Indonesia dipimpin Plh Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, didukung anggota delegasi dari kementerian dan lembaga terkiat Kemenlu, BNPP, Kemenkopolhukam, TNI, BIN, Kementerian PUPR, kementerian perhubungan, kementerian perdagangan, Pemerintah Provinsi Papua, KBRI Port Moresby, PNG serta Konsulat RI di Vanimo. Dengan berbagai isu penting yang dibahas, pertemuan JBC ke-38 ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya dalam pengelolaan perbatasan yang aman dan tertib. Penulis: Sulva SuardiEditor: Muslikhin

Perkuat Delegasi Indonesia, BNPP Utus Perwakilan pada Pertemuan JBC ke-38 di Jakarta

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76 di Halaman Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (19/12/2024).&nbsp; Upacara ini juga dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk, Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara); dan PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar).&nbsp; Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman selaku inspektur upacara memimpin langsung kegiatan tersebut.&nbsp; Makhruzi dalam kesempatan itu membacakan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan, tema peringatan Hari Bela Negara ke-76 adalah “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Tema ini bermakna bahwa seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju.&nbsp; “Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan dan keamanan. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.&nbsp; Dia melanjutkan, dalam konteks bela negara, terdapat lima nilai dasar bela negara, yakni cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Ideologi Pancasila yang tetap kokoh sebagai pedoman dasar setiap warga negara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.&nbsp; “Bela negara sebagai perilaku warga negara yang dijiwai nilai dasar bela negara seperti cinta kepada Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara dan memiliki kemampuan awal bela negara,” terangnya. Makhruzi menambahkan, perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antarnegara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian.&nbsp; “Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional,” lanjutnya. Oleh karenanya, jelas Makhruzi, diperlukan antisipasi, penyelarasan, updating kebijakan pertahanan, dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sishankamrata merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah yang luas.&nbsp; “Ideologi Pancasila yang tetap kokoh sebagai pedoman dasar setiap warga negara diharapkan tentunya mampu menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan delapan Asta Cita Kabinet Merah Putih yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. "Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita. Dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa. Dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat,” tandasnya. Sumber : Puspen Kemendagri

Upacara Hari Bela Negara ke-76 Diselenggarakan di Kemendagri dan PLBN, Plh. Sekretaris BNPP Jadi Irup

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.