LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Kapuas Hulu - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau di Kalimantan Barat (Kalbar) memfasilitasi pemulangan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Sarawak, Malaysia, pada, Rabu (20/02/2025). Proses repatriasi ini berlangsung lancar dengan pendampingan kerja sama dari perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching. Setibanya di PLBN Badau, kedua WNI tersebut menjalani serangkaian prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan oleh Loka Kekarantinaan Kesehatan, pemeriksaan dokumen serta dimintai keterangan oleh pihak Imigrasi, dan pendampingan oleh petugas dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Sub Bidang Kebersihan dan Keamanan PLBN Badau, Hafid Yoga Wijaya, turut hadir untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Ia mengungkapkan kedua WNI perempuan yang dipulangkan berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang.&nbsp;"Ini merupakan pertama kalinya PLBN Badau menerima pemulangan WNI bermasalah dari Sarawak, Malaysia. Biasanya, repatriasi dilakukan melalui PLBN lain, seperti PLBN Entikong," ujar Hafid. Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Muhammad Fahrul Rizki, menjelaskan bahwa kedua WNI tersebut menjadi korban perdagangan orang setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Malaysia. "Korban diarahkan pelaku untuk mengelabui petugas dengan alasan wisata sebelum akhirnya dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi seksual," jelas Fahrul. Setelah melalui penyelidikan dan penanganan oleh otoritas Malaysia, kedua korban berhasil dipulangkan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak kedua negara. "Pemulangan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku guna memastikan hak-hak korban tetap aman dan terlindungi," ucap Fahrul. Fahrul menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas TPPO, serta mengedukasi masyarakat perbatasan agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang dapat mengarah pada perdagangan manusia. "Masyarakat perlu berhati-hati sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri agar tidak terjebak dalam perdagangan orang," pungkas Fahrul. Sebagai salah satu gerbang perbatasan negara, PLBN Badau yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam menangani kasus repatriasi dan TPPO. Keberhasilan pemulangan ini menunjukkan sinergi yang baik antara berbagai instansi dalam melindungi hak-hak WNI, serta menjadi langkah nyata dalam upaya pemberantasan perdagangan orang di wilayah perbatasan. Penulis: Fredrikus HiaEditor: Bagas

PLBN Badau Layani Pemulangan Dua WNI Korban TPPO dari Malaysia

Jayapura, Papua – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) kembali memfasilitasi deportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini (PNG) pada, Senin (17/2/2025). Ketiga WNA tersebut dipulangkan ke negaranya setelah terbukti melakukan pelanggaran masuk wilayah Indonesia secara ilegal dan telah menjalani hukuman selama 10 bulan di Lapas Kelas II A Abepura, Jayapura.&nbsp;&nbsp; Proses deportasi berlangsung di PLBN Skouw mulai pukul 15.18 WIT hingga 15.45 WIT dengan pengawalan ketat dari petugas Imigrasi. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Kepala PLBN Skouw, staf Konsulat PNG - RI, serta Koordinator Imigrasi Skouw.&nbsp;&nbsp; Sesuai prosedur, petugas Imigrasi TPI Skouw melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan memberikan cap izin keluar Indonesia sebelum menyerahkan ketiga WNA kepada staf Konsulat PNG - RI. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada pihak Imigrasi PNG untuk proses lebih lanjut di negara asalnya.&nbsp;&nbsp; Kepala PLBN Skouw, B. Mathilda Pusung, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan. “PLBN Skouw selalu siap memfasilitasi setiap kegiatan keimigrasian dan memastikan proses deportasi berjalan dengan baik serta sesuai prosedur,” ujar Mathilda.&nbsp;&nbsp; Mathilda juga mengatakan, bahwa sebagai salah satu pintu masuk perbatasan negara, PLBN Skouw memiliki peran strategis dalam pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Kegiatan deportasi ini menjadi bukti komitmen bersama antara PLBN Skouw dengan seluruh pihak terkait di kawasan perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban lintas batas Indonesia-PNG. Penulis: Anton SudantoEditor: Bagas

PLBN Skouw Fasilitasi Deportasi Tiga WNA Papua Nugini yang Langgar Izin Masuk Wilayah Indonesia

Jayapura, Papua – Semangat gotong royong kembali terjadi di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Bersama unsur petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), TNI-Polri, dan warga sekitar menggelar kerja bakti membersihkan bak intake air yang tertimbun material akibat hujan deras, Minggu (16/2/2025). Kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan air bersih di wilayah perbatasan ini, diikuti oleh sekitar 50 orang dengan penuh semangat menempuh perjalanan hampir 3 kilometer untuk menuju ke lokasi bak intake air di kaki gunung.&nbsp; Berbekal peralatan sederhana seperti sekop, linggis, dan cangkul, mereka bahu-membahu membersihkan material berupa pasir, batu koral, batang, dan dedaunan yang menyumbat aliran air. Kendaraan operasional PLBN Skouw, termasuk truk sampah dan motor roda tiga, serta mobil pikap milik warga turut dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan.&nbsp;&nbsp; Kepala PLBN Skouw B. Mathilda Pusung, mengapresiasi inisiatif dan partisipasi semua pihak dalam aksi gotong royong membersihkan bak intake air demi ketersediaan air di perbatasan. “Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi PLBN Skouw dan masyarakat sekitar. Meskipun medan yang ditempuh cukup jauh dan pekerjaan ini tidak mudah, semangat kebersamaan yang tinggi sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi PLBN Skouw," ujar B. Mathilda.&nbsp;&nbsp; Kepala Teknisi PLBN Skouw, memperkirakan material yang menimbun bak intake air mencapai sekitar 700 kubik pasir, setara dengan 100 truk roda enam. Karena keterbatasan tenaga manusia, pembersihan hanya dilakukan pada seperempat bagian bak intake untuk memperbaiki arus air ke pipa. Ia juga menyarankan peninggian bak intake air agar material longsoran tidak kembali menutup aliran air saat hujan deras.&nbsp;&nbsp; Kerja bakti ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PLBN Skouw pada Jumat sebelumnya. Setelah menerima laporan berkurangnya suplai air, Kepala PLBN Skouw segera menginstruksikan tim teknis PLBN Skouw untuk melakukan pengecekan. Setelah memastikan tidak ada kendala pada pipa, mereka menduga bak intake air tertimbun material. Dugaan ini terbukti benar setelah tim yang terdiri dari teknisi Tenaga Pendukung Operasional PLBN Skouw, Kasubbid Pengembangan Kawasan, sekuriti PLBN Skouw, dan Satgas Pamtas melakukan pengecekan langsung ke lokasi.&nbsp;&nbsp; Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kerja bakti ini berlangsung hingga sore hari. Meski hanya dibekali konsumsi sederhana, kekompakan dan dedikasi para peserta menjadikan kegiatan ini sukses memastikan suplai air kembali lancar.&nbsp;&nbsp; Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan dan kerja sama adalah kunci dalam menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. PLBN Skouw yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) bersama seluruh pihak terus berupaya menjaga ketersediaan air bersih demi kenyamanan dan kelangsungan hidup masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pemulis: Anton SudantoEditor: Bagas

Peduli Air Bersih di Perbatasan, PLBN Skouw Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Bak Intake

Belu, NTT – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain memfasilitasi pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, dengan Danrem 161/Wira Sakti, Brigadir Jenderal TNI Joao Xavier Barreto Nunes, di Wisma Indonesia PLBN Motaain, Senin (17/02/25).&nbsp;&nbsp; Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus memperkuat kerja sama keamanan di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Diketahui rombongan PM Timor Leste yang berjumlah sebanyak 34 orang, dalam rangka melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Distrik Oecusse Timor Leste mulai dari tanggal 17 – 23 Februari 2025. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Agen Konsulat Timor Leste di Atambua, Dandim 1605/Belu, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika, serta Wadan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 741/GN Sektor Timur.&nbsp;&nbsp; Dalam diskusi yang berlangsung, Danrem 161/WS Brigjen TNI Joao Xavier memaparkan sejumlah isu strategis terkait perbatasan, termasuk permasalahan di wilayah Naktuka, serta menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas bagi masyarakat di kedua negara.&nbsp;&nbsp; Menanggapi hal tersebut, PM Xanana Gusmao menyampaikan bahwa penyelesaian isu perbatasan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah Indonesia dan Timor Leste, yang harus diselesaikan melalui jalur diplomasi dengan prinsip damai dan saling menghormati.&nbsp;&nbsp; "Perbatasan Indonesia–Timor Leste bukan hanya garis pemisah, tetapi juga simbol hubungan diplomatik yang harus dijaga dengan semangat persahabatan dan kerja sama," ujar PM Xanana Gusmao. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme petugas penjaga perbatasan dalam menegakkan hukum serta menjaga wilayah dari ancaman seperti peredaran senjata ilegal dan narkoba. Selain itu, ia mengajak masyarakat di sekitar perbatasan untuk ikut berperan dalam menjaga kedamaian dan memperkuat hubungan sosial serta budaya antara kedua bangsa.&nbsp;&nbsp; Setelah pertemuan berakhir, PM Timor Leste Xanana Gusmao beserta rombongan melanjutkan perjalanan mereka menuju Distrik Oecusse, Timor Leste, untuk agenda kunjungan kerja berikutnya.&nbsp;&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika mengatakan, bahwa PLBN Motaain yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) berkomitmen untuk terus memfasilitasi dengan baik pertemuan antara pejabat tinggi negara tetangga demi terwujudnya perbatasan yang aman dan harmonis.&nbsp;&nbsp; “Sebagai kepala PLBN Motaain, saya sangat mendukung upaya pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menjaga hubungan baik di wilayah perbatasan. Pihak Indonesia maupun Timor Leste harus berkomitmen menjaga kedamaian dan menjalin kerja sama yang erat di wilayah perbatasan,” ujar Maria Fatima.&nbsp;&nbsp; Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara kedua negara semakin kuat, sehingga wilayah perbatasan dapat menjadi zona yang aman, tertib, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Penulis: Yohanes Mario UranEditor: Bagas

PLBN Motaain Fasilitasi Pertemuan PM Timor Leste Xanana Gusmao dan Danrem 161/Wira Sakti  

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.