Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

BNPP Sinkronisasi Rancangan Awal Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 Bersama K/L di Lingkup Batas Laut dan Udara

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menggelar kegiatan rapat Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025-2029 pada lingkup Batas Laut dan Udara bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP. Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) BNPP dihadiri langsung oleh pejabat atau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Srenum Mabes TNI, Srena KASAL, Srena KASAU, Srena Polri, Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Hal ini guna memperoleh bahan masukan dan menyamakan persepsi, menyelaraskan program/kegiatan, anggaran terhadap Rencana Strategis (Renstra), dan rencana kerja K/L dalam pengelolaan perbatasan laut dan udara, serta dapat terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. "Sedangkan tujuan dari pelaksanaan rapat ini agar terciptanya kesepakatan rancangan awal PBWN-KP Tahun 2025-2029 yang berdasar dari bahan masukan K/L sebagai acuan penggerak pembangunan batas wilayah negara, serta update kegiatan seiring dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang di K/L," ucap Siti. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan melalui rapat ini dari masing-masing K/L sebagai bahan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029: Andi Putra Parlindungan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan, telah sesuai dan selarasnya bahan paparan dari target rencana kegiatan survey verifikasi Titik Dasar (TD) di 35 unit yang akan dilaksanakan oleh BIG untuk&nbsp;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Untuk target kegiatan survey verifikasi Titik Dasar tahun 2029, Provinsi Papua perlu disesuaikan menjadi Provinsi Papua Barat," kata Andi. Padya 4/Jakstraum Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) Markas Besar (Mabes) TNI Mad Kusnan menyampaikan, bahwa kegiatan renovasi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AL untuk target 2025-2027 di 17 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sudah sesuai dengan rencana Mabes TNI AL. "Selain kegiatan pembangunan Pos Pamputer dan Pos TNI AL (Posal), juga akan ada kegiatan yang bersifat operasi pengamanan perbatasan, baik di perbatasan darat, laut, maupun udara," sanggah Mad. Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksma TNI I Gusti Putu Aswan menjelaskan, Bakamla mengusulkan agar dilakukan penajaman kembali dan kolaborasi bersama terkait dengan rencana kegiatan Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu, TNI AL juga akan melaksanakan kegiatan Karya Bakti Perbatasan sebagai bentuk memaksimalkan kolaborasi bersama potensi di daerah. "Berkaitan dengan tugas Bakamla, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 180 hari dan operasi mandiri selama 185 hari di tahun 2025," ungkap I Gusti Putu.&nbsp;&nbsp; Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bakamla akan melaksanakan operasi&nbsp;patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 180 hari. Untuk tahun 2027, 2028, dan 2029, akan dilaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 100 hari. Dengan dilaksanakannya pembahasan pada rapat kali ini, diharapkan agar komitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 di lingkup batas laut dan udara selaras dengan K/L mitra Asdep Taslaud. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Perwakilan Badan Migrasi PBB Puji Seni Dekoratif PLBN Entikong: "Wow, I'm Amazed By This Building!"

SANGGAU-KALBAR&nbsp;- Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan Perwakilan International Organization for Migration (IOM) pada Rabu (24/04/2024) kemarin. Perwakilan IOM datang bersama rombongan Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggiat Napitupulu. Perwakilan IOM yang menyambangi PLBN adalah Greg dan Sebastian. Kedatangan kedua orang perwakilan IOM yang merupakan warga negara Australia dan Prancis, disambut langsung Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand. Perwakilan IOM, Greg dan Sebastian mengaku merasa kagum dengan bangunan PLBN yang begitu megah, bersih dan lengkap dengan ornamen khas Suku Dayak di sekelilingnya.&nbsp;Mereka juga memuji salah satu karya pembangunan perbatasan negara oleh Presiden Joko Widodo. "I know the statue up there, Isn't Soekarno? Wow, I'm amazed by this building!. *Red (&nbsp;Saya tahu patung di sana, itu patung Soekarno kan? Wow, saya terkesima dengan gedung ini!), "jelas Greg. Untuk Diketahui, IOM adalah organisasi internasional bagian dari Badan Migrasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), yang mempromosikan migrasi berperikemanusiaan, teratur dan bermanfaat. Dalam momen kunjungan tersebut, Viktorius Dunand juga mengajak rombongan tamu untuk melihat sejumlah fasilitas pelayanan publik PLBN Entikong khususnya di jalur keberangkatan.&nbsp; Kepada rombongan, ia juga menyampaikan bahwa PLBN Entikong beserta 12 PLBN lain yang ada di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).&nbsp; Dalam momen kunjungan tersebut, Viktor juga menjelaskan terkait arus lalu lintas batas antarnegara dan prosedur pelayanan kendaraan melalui PLBN Entikong dari jalur keberangkatan dan kedatangan. “PLBN ini merupakan bangunan yang direnovasi kembali oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2016 yang lalu,” tambah Viktor. Penulis : Erika BarusEditor : Binsar Marulitua

Kepala PLBN Aruk Dukung Pengembangan Bakat dan Minat Generasi Muda di Perbatasan Negara

SAMBAS, KALBAR&nbsp;- Upaya optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terus digulirkan menjadi lebih dari sekadar perlintasan antanegara baik orang dan barang.&nbsp;&nbsp; Perspektif baru PLBN Aruk adalah mampu turut berperan serta dalam mendukung peningkatan pendidikan sebagai gerbang menuju bangsa yang lebih baik.&nbsp; Untuk memulai implementasi tersebut, Pelaksana tugas (Plt) PLBN Aruk telah menghadiri pembukaan 3 kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Ketiga kegiatan tersebut yakni, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival serta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).&nbsp; Perhelatan tersebut diselenggarakan pada Rabu (24/4/2024) lalu, di Dusun Senipahan, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar. “Kegiatan OSN, O2SN, dan FLS2N adalah agenda yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan semangat kompetisi yang sehat, khususnya bagi generasi muda di perbatasan. Kami berharap kompetisi ini dapat mendorong peningkatan kualitas akademik dan non-akademik,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa, kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi anak muda di perbatasan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, mengingat kompetisi ini melibatkan beragam bidang seperti olimpiade mata pelajaran, olahraga hingga seni. Sementara itu, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sajingan Besar, Hasminuddin, menegaskan bahwa OSN, O2SN, dan FLS2N adalah&nbsp;platform&nbsp;yang menggabungkan kemampuan akademik dan non-akademik. “Kegiatan ini merupakan momentum yang memadukan aspek akademik, olahraga, dan seni secara serentak,” tegasnya. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas siswa sehingga perwakilan dari Kecamatan Sajingan Besar dapat bersaing di tingkat Kabupaten Sambas mengingat acara tersebut berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

JAYAPURA - Rabu, 24 April 2024, menjadi hari yang penting bagi upaya pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura.&nbsp; Kunjungan Lapangan tersebut dalam rangka Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Inpres 1 tahun 2021 khusus di PLBN Skouw.&nbsp; Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Pol. Makhruzi Rahman, berbagai aspek terkait pengembangan wilayah perbatasan dievaluasi secara mendalam. Di Bandara Sentani Kota Jayapura, rombongan langsung disambut oleh pihak terkait, termasuk Kapten Edi Prayogi dari Danyon Tombak Sakti - Pamtas RI-PNG. "Salah satu fokus utama kunjungan adalah peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan jalan poros sepanjang 30 kilometer dari Kampung Mosso menuju Kabupaten Keerom," ujarnya. Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena kendala anggaran yang signifikan, mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Masalah status jalan yang belum jelas turut menyulitkan pelaksanaan proyek ini. "Meskipun begitu, kunjungan lapangan kali ini adalah momen atau kesempatan untuk mengevaluasi secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi di lapangan," tandasnya. Sekitar Pukul 09:45 WIT, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Mosso untuk meninjau dam air bersih. Namun, tantangan besar muncul terkait ketersediaan air bersih di sekitar PLBN Skouw.&nbsp; Intake air yang berasal dari Gunung Pawa di Papua New Guinea (PNG) tidak mampu menampung pasokan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. "Terntunya hal ini mengindikasikan perlunya sumber air alternatif yang memadai untuk mencukupi kebutuhan air bersih di sekitar PLBN Skouw," ujarnya. Ketika tiba di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Plt. Kepala PLBN Skouw dan jajaran CIQS. Diskusi yang digelar mengungkapkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi.&nbsp; Salah satunya adalah kebutuhan akan satu unit bus untuk transportasi perlintasan dari zona netral ke pasar. Selain itu, masalah listrik juga menjadi perhatian serius. Meskipun infrastruktur untuk ekspor listrik ke PNG sudah terpasang, masih ada hambatan dalam MoU antara PLN dan PNG Power yang memengaruhi aliran listrik ke Border Post Wutung PNG. Permasalahan infrastruktur juga terlihat di Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw. Meskipun rencananya sudah matang, TBI Skouw masih belum beroperasi karena beberapa persyaratan teknis belum terpenuhi.&nbsp; Salah satunya adalah MOU antara Indonesia dan PNG terkait Kode Port yang dikeluarkan oleh United Nations Code for Trade and Transport Location (UN/LOCODE). Meski sudah diserahkan kepada pemerintah PNG, belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Kendala juga muncul dalam penetapan Kawasan Kepabeanan untuk TBI Skouw oleh Kementerian Keuangan. Meskipun proses asistensi dengan Kemenkeu telah dilakukan, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan penetapan tersebut.&nbsp; Selain itu, persiapan operasional TBI Skouw juga memerlukan pembangunan mess untuk staf, pengadaan kendaraan operasional, serta peralatan dan mesin yang diperlukan. Perjalanan kunjungan lapangan tidak hanya memeriksa proyek-proyek yang belum terlaksana, tetapi juga meninjau proyek yang sudah berjalan. Pukul 14.41 WIT, rombongan melakukan peninjauan terkait kegiatan Inpres 1/2021 yang belum terlaksana di Kampung Engros, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan jembatan kayu. Meskipun DED kegiatan tersebut sudah disusun oleh Kementerian PUPR, masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat. Kunjungan lapangan ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Dari masalah anggaran hingga perizinan lintas negara, berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.&nbsp; "Diharapkan kunjungan ini akan menjadi pijakan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah perbatasan yang strategis ini," pungkasnya.*** (Humas BNPP) Penulis dan Editor: Muslikhin

Kunjungan Lapangan di Perbatasan Papua, BNPP Mutakhirkan  Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.