LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menggelar rapat pembahasan guna memantau capaian dan merumuskan rencana aksi strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara, Selasa (22/4/2025). Rapat ini membahas capaian serta pelaksanaan program pengelolaan kawasan perbatasan negara tahun 2024–2025, sekaligus indikasi program dan rencana aksi (renaksi) pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026. Mengawali rapat, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menekankan pentingnya akurasi data serta sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang efektif dan berdampak nyata. “Rapat ini bukan sekadar forum evaluasi, melainkan ruang strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah kita dalam pengelolaan kawasan perbatasan benar-benar terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Maith. Adapun rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi capaian pelaksanaan renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) tahun 2024 oleh kementerian/lembaga mitra, capaian renaksi Triwulan I tahun 2025, serta proyeksi kegiatan PBWN-KP tahun 2026. "Hal ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah antar Kementerian dan Lembaga mitra dalam pengelolaan batas wilayah negara yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Irjen Pol. Maith. Dalam rapat tersebut, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP), Drs. Ismawan Harijono, M.Si, memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh mitra Asdep PRKP. Capaian anggaran dan fisik tahun 2024 pun bervariasi, pada Kementerian ATR/BPN telah menyerap 69,5% dari total anggaran sebesar Rp5.055.850.000 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat capaian 84,7% dari total anggaran sebesar Rp59.657.463.450 dengan realisasi fisik di atas 100%, meski masih memerlukan verifikasi ulang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat serapan anggaran sebesar 99% dari total Rp25.710.000, dengan realisasi fisik 100%. “Beberapa kementerian menghadapi kendala teknis dan struktural di lapangan, mulai dari konflik wilayah hingga keterbatasan SDM di kawasan konservasi. Kita perlu memikirkan mekanisme yang lebih adaptif agar program tetap berjalan optimal,” terang Ismawan. Rapat juga membahas perubahan mitra kerja PRKP yang kini bertambah menjadi lima kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025, dengan bergabungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra baru. Namun demikian, laporan capaian triwulan pertama 2025 menunjukkan bahwa beberapa mitra baru belum menyampaikan rencana aksi mereka.&nbsp; “Koordinasi lebih lanjut akan kita lakukan, terutama untuk mitra baru seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BNPB, agar ke depan kita memiliki rencana aksi yang komprehensif,” jelas Ismawan. Untuk tahun 2026, baru Kementerian ATR/BPN yang telah mengusulkan program sebesar Rp19,75 miliar untuk penyusunan RTR dan RDTR kawasan perbatasan. Sementara itu, kementerian/lembaga lainnya belum menyampaikan indikasi program kegiatan untuk Pengelolaan BWN-KP tahun 2026. Dalam aspek legislasi, kawasan seperti Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu, dan Napan kini tengah difasilitasi untuk pengajuan harmonisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sementara itu, kawasan seperti Skouw, Motaain, Entikong, dan Mindiptana/Yetetkun telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). BNPB saat ini masih fokus pada wilayah dengan risiko bencana sedang hingga tinggi, namun ke depan akan berkoordinasi lebih intens dengan BNPP RI agar kawasan perbatasan turut menjadi prioritas penanggulangan bencana. Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan pentingnya penyampaian data capaian dan proyeksi program secara resmi melalui surat, serta memperkuat kolaborasi antar instansi untuk menciptakan output dan outcome yang optimal. “Sinergi adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program di kawasan perbatasan tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di garis depan republik,” pungkas Ismawan. Diketahui narasumber yang hadir dalam pertemuan ini dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan BNPB. Serta pertemuan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, BPS, serta jajaran BNPP RI. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Bahas Capaian dan Proyeksi Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan hingga Tahun 2026

JAKARTA&nbsp;- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (21/04/2025) lalu.&nbsp; Dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Koordinator Politik dan Kemanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Agama serta Menteri Kelautan dan Perikanan.&nbsp; Menko Polkam Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menjelaskan bahwa telah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran untuk menindaklanjuti sejumlah kesepakatan petinggi kedua negara dalam pertemuan tersebut.&nbsp; Beberapa konklusinya adalah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan. Khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.&nbsp; “Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret," jelas Menkopolkam, Budi Gunawan mengutip siaran pers yang diterima Humas BNPP, Rabu (23/4/2025).&nbsp; Selain itu, Menko Polkam juga mengungkapkan akan segera mengerjakan pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023. Tak hanya itu, Menko Polkam juga mengungkapkan pemerintah tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025.&nbsp; Menko Polkam menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penguatan Sinergi dalam Penanganan Keamanan Perbatasan Menko Polkam bersama jajarannya juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).&nbsp; Menko Polkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif. “Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya. Untuk diketahui, pertemuan Wapres Gibran dan Wakil Perdana Menteri Malaysia merupakan bentuk tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pada Januari 2025 lalu. Pertemuan tersebut mempertegas komitmen kedua negara untuk komitmen memperkuat kolaborasi strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan industri halal. Penulis : Binsar Marulitua&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Wapres Gibran Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia, Sepakati Pengelolaan Perbatasan dan Penanganan Kejahatan Antarnegara

BELU, NTT – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto bahas koordinasi dan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada, Selasa (22/4/2025). Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, beserta didampingi unsur instansi Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan kain tenun khas Belu sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam meninjau langsung fasilitas serta aktivitas perlintasan orang dan barang lintas negara di kawasan PLBN Motaain. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan infrastruktur yang ada, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan perbatasan berjalan optimal, aman, dan tertib. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama di Bundaran Motaain Indonesia serta kunjungan lintas batas ke Pos Batugade di wilayah Timor Leste.&nbsp; Di sana, Pangdam dan rombongan juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan petugas setempat sebagai bentuk nyata diplomasi persahabatan dan solidaritas antar dua negara bertetangga. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang menurutnya menjadi bentuk nyata perhatian TNI terhadap kawasan perbatasan.&nbsp; “Kehadiran Bapak Pangdam IX/Udayana merupakan dukungan moril yang besar bagi kami semua. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kerja sama antar lembaga dalam menjaga stabilitas dan martabat Indonesia di wilayah perbatasan,” ungkap Maria Fatima. Dalam kunjungan ini, Pangdam IX/Udayana turut didampingi oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Danbrigif 21/Komodo Kolonel Inf Andi Andriyanto Wibowo, Dandim 1605/Belu Letkol Arh Andi Yunus, serta jajaran pejabat utama Kodam IX/Udayana. Penulis: Yohanes Mario UranEditor: Bagas R

PLBN Motaain Bersama Pangdam IX/Udayana Bahas Penguatan Sinergi Lintas Sektor di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

Natuna, KEPRI — Suasana haru dan khidmat mewarnai pelepasan rombongan calon jamaah haji asal Pulau Serasan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (17/4/2025).&nbsp; Momen penuh makna ini tak hanya menjadi bagian dari perjalanan spiritual para calon tamu Allah asal Pulau Serasan, tetapi juga menegaskan peran aktif PLBN Serasan dalam mendukung kehidupan sosial bersama masyarakat perbatasan. Sebanyak sembilan orang calon jamaah haji yang diberangkatkan melalui Pelabuhan PLBN Serasan, terdiri dari tiga orang laki-laki dan enam orang perempuan. Empat calon jamaah haji tersebut berasal dari Kecamatan Serasan, dan lima lainnya dari Kecamatan Serasan Timur. Kepala PLBN Serasan, Wendriady, turut hadir bersama perwakilan dari Kecamatan Serasan dan Serasan Timur, tokoh agama, serta keluarga jamaah dan masyarakat Pulau Serasan yang datang untuk memberikan doa dan semangat kepada para calon jamaah haji. “PLBN Serasan tidak hanya berperan dalam pelayanan lintas batas, tetapi juga hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kami berharap seluruh jemaah diberi kelancaran, kesehatan, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” ujar Wendriady. Ia menambahkan, kehadiran PLBN dalam prosesi ini merupakan bentuk empati dan dukungan terhadap masyarakat Pulau Serasan, khususnya dalam momentum ibadah yang sangat berarti ini. “Kami PLBN Serasan turut mendoakan agar seluruh jemaah haji selalu diberikan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, serta membawa keberkahan sepulangnya nanti,” imbuhnya. Rombongan diberangkatkan menggunakan kapal Bahtera Nusantara 01 menuju Penagi, Kabupaten Natuna, sebelum melanjutkan perjalanan ke embarkasi haji. Kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lintas sektor di wilayah perbatasan. Semangat kebersamaan yang terpancar dari prosesi ini meneguhkan bahwa PLBN Serasan yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bukan hanya sebagai gerbang negara, tetapi juga pelayan bagi masyarakat di garis terluar Indonesia. Penulis: Yandi FebriadiEditor: Bagas R

PLBN Serasan Lepas Keberangkatan Calon Jamaah Haji, dari Perbatasan Menuju Baitullah

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.