LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malaka, NTT – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin memfasilitasi perlintasan 15 peserta lomba pacuan kuda yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ke Timor Leste untuk mengikuti ajang pacuan kuda yang berlangsung di Suai Loro, Distrik Covalima, pada 26-29 Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, PLBN Motamasin bekerja sama dengan para petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) PLBN Motamasin serta panitia pelaksana untuk memastikan seluruh prosedur administrasi, pemeriksaan kesehatan hewan, serta aspek keamanan yang telah berjalan sesuai standar. Upaya ini dilakukan demi memastikan kelancaran dan kenyamanan peserta lomba dalam menjaga keamanan lintas batas.&nbsp;&nbsp; Wakil Bupati Distrik Covalima, Alberto Monis De Araujo, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan penuh dari PLBN Motamasin yang telah memfasilitasi peserta lomba pacuan kuda.&nbsp; “Kami mengundang pengelola PLBN Motamasin beserta jajaran untuk menghadiri pembukaan lomba pacuan kuda yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi wisata dan budaya Covalima serta mempererat hubungan bilateral,” ujar Covalima. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menegaskan bahwa PLBN tidak hanya berperan dalam pengelolaan lalu lintas perbatasan, tetapi juga dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang memperkuat hubungan antar wilayah negara.&nbsp; “Kami berkomitmen untuk memastikan perlintasan berjalan lancar sesuai ketentuan. Kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat hubungan Indonesia dan Timor Leste, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan perbatasan,” tutur Wendelinus. Para peserta pacuan kuda menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses perlintasan yang difasilitasi oleh PLBN Motamasin. Mereka berharap acara ini dapat menarik lebih banyak perhatian dan menjadi ajang promosi budaya yang lebih luas.&nbsp;&nbsp; Perlintasan peserta pacuan kuda ini menegaskan bahwa PLBN Motamasin yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang perbatasan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung berbagai kegiatan antar negara. Diharapkan, kolaborasi semacam ini terus berlanjut, menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat aktivitas yang produktif dan bernilai strategis bagi kedua negara. Penulis: Melkianus Dale BerekEditor: Bagas R

PLBN Motamasin Fasilitasi Perlintasan Para Peserta lomba Pacuan Kuda Asal TTU ke Timor Leste

Merauke, Papua Selatan – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, memfasilitasi perlintasan darurat seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Papua Nugini (PNG) yang membutuhkan rujukan medis ke rumah sakit di Merauke pada, Senin (31/3/2025). Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dan komitmen petugas di kawasan perbatasan dalam memberikan pelayanan terbaik, termasuk di tengah libur Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025. Proses perlintasan darurat ini melibatkan koordinasi erat antara berbagai pihak, seperti petugas PLBN Sota, Karantina Kesehatan, Imigrasi, dan Petugas Keamanan PLBN Sota. Sinergi ini memastikan bahwa proses perlintasan berjalan lancar dan pasien segera mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Peristiwa ini bermula ketika WNA asal Papua Nugini tersebut tiba di zona netral PLBN Sota menggunakan ambulans sekitar pukul 21.30 WIT. Tim gabungan, yang didampingi Kepala Sub Bidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Lintas Batas PLBN Sota, segera memberikan pertolongan pertama serta memastikan perlintasan darurat berlangsung tanpa hambatan. Menanggapi kejadian ini, Kepala PLBN Sota, Mathilda Pusung, menegaskan bahwa pelayanan di PLBN Sota tetap berjalan selama libur Lebaran 2025. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengenai kesiapsiagaan PLBN selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. "Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris BNPP RI yang diinstruksikan melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, PLBN Sota berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan prima pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025," ujar Mathilda. Selain memberikan bantuan awal, tim PLBN Sota juga memastikan kelancaran rujukan medis pasien dengan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Kepala Sub Bidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Lintas Batas, Henokh F. Korwa, juga menambahkan bahwa meskipun peristiwa ini terjadi di luar jam kerja, pihaknya tetap memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab. "Kami selalu siap memberikan fasilitas terbaik, terutama untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan, meskipun di luar jam kerja," kata Henokh. Kesigapan ini menjadi bukti bahwa PLBN Sota tidak hanya berfungsi sebagai gerbang perbatasan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kemanusiaan. Dengan langkah cepat dan profesional, PLBN Sota memastikan bahwa setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun asing, berhak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa terhalang waktu atau situasi libur nasional. Penulis: ArisEditor: Bagas R

PLBN Sota Sigap Fasilitasi Perlintasan Darurat WNA Papua Nugini di Momen Idulfitri

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) mencatat lonjakan signifikan jumlah pelintas batas menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025. Dalam periode H-10 hingga H-2 Lebaran, atau sejak 21 hingga 29 Maret 2025, sebanyak 48.872 orang melintas masuk maupun keluar wilayah Indonesia melalui 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia, Minggu (30/3/2025). Secara rinci, dari total pelintas batas melalui 15 PLBN Terpadu, tercatat 15.463 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 6.616 Warga Negara Asing (WNA) meninggalkan Indonesia, sementara 17.756 WNI dan 9.037 WNA tercatat masuk ke Indonesia. Di antara seluruh PLBN Terpadu, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar), menjadi yang paling sibuk dengan total 15.717 pelintas batas pada periode H-10 hingga H-2 libur Lebaran 2025. Dari jumlah tersebut, 7.457 WNI dan 416 WNA tercatat meninggalkan Indonesia, sementara 6.809 WNI dan 1.035 WNA masuk ke Indonesia. Kemudian disusul oleh PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalbar, dengan total 10.192 pelintas batas. Dari jumlah tersebut, 2.574 WNI dan 409 WNA tercatat meninggalkan Indonesia, sementara 5.778 WNI dan 1.431 WNA datang ke wilayah Indonesia. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, mengatakan bahwa lonjakan arus pelintas batas ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan, baik yang pergi untuk merayakan Lebaran di kampung halaman maupun keperluan perjalanan lainnya.&nbsp; "BNPP RI terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk petugas unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) beserta Pemerintah Daerah setempat untuk memastikan kelancaran dan keamanan perlintasan di seluruh PLBN Terpadu selama periode arus mudik maupun arus balik libur Idulfitri 1446 H," ucap Dr. Nurdin. Dr. Nurdin juga menegaskan, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan jumlah pelintas batas baik orang, barang, maupun kendaraan di PLBN Terpadu, BNPP RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor BWN.86/1063/III/2025 tentang Kesiapsiagaan PLBN Selama Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025 (1446 H). "Kami menginstruksikan kepada masing-masing Kepala PLBN di seluruh Indonesia untuk dapat mengantisipasi serta memastikan kesiapan ke-15 PLBN Terpadu dalam memberikan pelayanan terbaik pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025," terang Dr. Nurdin. Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Asdep Tasbara) BNPP RI, Budi Setyono, mengimbau kepada para petugas di masing-masing PLBN Terpadu untuk melaksanakan tugas dengan optimal dan tetap mengutamakan kenyamanan serta keamanan para pelintas batas. "Kami berharap seluruh petugas dapat memberikan pelayanan prima, responsif, dan profesional demi memastikan kelancaran arus perlintasan serta mencegah potensi hambatan yang dapat terjadi selama periode libur Idulfitri 1446 H," kata Budi. Koordinasi serta antisipasi yang dilakukan oleh para petugas dan instansi terkait di masing-masing PLBN Terpadu termasuk bea cukai, imigrasi, karantina Indonesia, TNI/Polri, serta pemerintah daerah setempat, merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran arus perjalanan masyarakat, khususnya pada momen penting seperti Libur Lebaran Idulfitri. BNPP RI juga menghimbau kepada para calon pelintas batas di masing-masing PLBN Terpadu untuk selalu membawa kelengkapan dokumen perlintasan serta menjaga kondisi fisik agar tetap prima demi kelancaran perjalanan menuju kampung halaman. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

H-10 hingga H-2 Libur Idulfitri 1446 H, BNPP RI Catat 48 Ribu Pelintas Batas di Seluruh PLBN Terpadu

Natuna, KEPRI – Dalam rangka menyambut malam ke-27 Ramadan 1446 Hijriah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), menggelar tradisi tahunan Malam 7 Likur dengan menyalakan 216 lampu obor, Kamis (27/3/2025).&nbsp; Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur atas berkah Ramadan sekaligus untuk menyemarakkan malam yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar. Bagi masyarakat Pulau Serasan, Malam 7 Likur memiliki makna yang mendalam. Setiap tahunnya, tradisi ini dirayakan dengan menyalakan lampu minyak atau pelita di halaman rumah serta di sepanjang jalan Pulau Serasan, sehingga menciptakan suasana Ramadan yang syahdu dan penuh makna. Kepala PLBN Serasan, Wendriady, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. “Kami ingin menjaga tradisi ini agar tetap hidup di tengah masyarakat. Selain sebagai wujud rasa syukur, Malam 7 Likur juga menjadi momen refleksi spiritual dan kebersamaan bagi kita semua,” ujar Wendriady. Semaraknya perayaan ini disambut antusias oleh masyarakat Pulau Serasan. Salah seorang warga, Supardi, mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat kembali menikmati suasana Ramadan yang lebih khusyuk berkat tradisi ini. “Setiap tahun, kami selalu menantikan Malam 7 Likur. Cahaya obor yang berjejer menciptakan suasana Ramadan yang lebih khidmat dan penuh makna,” ungkap Supardi. PLBN Serasan tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang perbatasan negara, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan budaya masyarakat setempat. Perayaan Malam 7 Likur diharapkan dapat terus berlangsung sebagai bagian dari warisan yang memperkuat identitas dan keimanan umat Islam, khususnya di kawasan perbatasan Pulau Serasan. Penulis: Yandi FebriadiEditor: Bagas R

PLBN Serasan Semarakkan Malam 7 Likur dengan 216 Obor, Warisan Tradisi Ramadan di Perbatasan

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.