Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi dan konsultasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) di Sekretariat Tetap, BNPP, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).&nbsp; Maksud kedatangan Pemda Sambas tersebut adalah untuk menyampaikan proposal dan mendengarkan masukan dan arahan BNPP, sebagai tindak lanjut upaya pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sambas.&nbsp; Kunjungan Pemda Sambas diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Gutmen Nainggolan mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.&nbsp; Dalam mendengarkan atensi Pemda Kabupaten Sambas, Gutmen juga didampingi Asisten Deputi, Pengelolaan Litas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono.&nbsp; Gutmen menjelaskan, sangat menyambut baik upaya Pemda Kabupaten Sambas yang telah bersurat sebelumnya melalui Bupati Sambas, H. Satono. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BNPP akan memfasilitasi untuk meneruskan upaya dan langkah Kabupaten Sambas, ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).&nbsp; "Pada dasarnya kami sangat mendukung upaya ini, dan sangat berharap banyak pembentukan BPPD Kabupaten Sambas untuk kelanjutan pengembangan ekonomi dan optimalisasi di perbatasan negara khususnya di Kalbar. Sebagai tindak lanjut kami minta kepada Pemda Sambas kembali bersurat ke Ditjen Otda Kemendagri untuk kami fasilitasi," terang Gutmen.&nbsp; Gutmen menjelaskan, pembentukan BPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.&nbsp; Tugasnya adalah, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan.&nbsp; "Selain itu juga melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan," terang Gutmen.&nbsp; Ia memaparkan, terdapat 3 klasifikasi dalam pembentukan BPPD provinsi, yakni Tipe A yang terdiri atas lebih dari 5 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan negara.&nbsp; Sedangkan klasifikasi Tipe B, terdiri atas 2-5 kecamatan Lokpri, kawasan perbatasan negara dan Tipe C terdiri atas kurang dari 2 Lokpri prioritas di kawasan perbatasan negara.&nbsp; Sedangkan pembentukan BPPD Kabupaten/ Kota juga terdiri atas 3 klarifikasi. Klarifikasi Tipe A yang terdiri atas lebih dari 3 kecamatan Lokpri di kawasan perbatasan negara; tipe B terdiri atas 2 - 3 kecamatan Lokpri di kawasan perbatasan negara dan tipe C terdiri kurang dari 2 lokpri di perbatasan negara.&nbsp; "Sangat dimungkinkan untuk Kabupaten Sambas memiliki BPPD bertipe B," terang Gutmen lagi.&nbsp; Sementara itu, Pemda Sambas diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Eko Susanto; Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Apriyadi; Kepala Bidang Prasarana Infrastruktur dan Perwilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Alwi.&nbsp; "Kami sangat berterima kasih atas sejumlah pencerahan pada hari oleh BNPP. Pada hari ini juga kami juga telah meminta audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pembentukan BPPD," ucap Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Sambas, Eko Susanto. Ditemui di tempat terpisah, Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh&nbsp;menyambut baik rencana pembentukan BPPD Kabupaten Sambas. Ia menjelaskan perlu kebijakan afirmatif atau kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di Kalbar yang bersaing dengan Malaysia.&nbsp; Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tak pernah luput pada setiap pertemuan internal untuk selalu menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara agar mampu bersaing dengan negara tetangga.&nbsp; "Sehingga sesuai keinginan Presiden untuk membanjiri produk-produk Indonesia menuju negara tetangga. Saat ini keadaan ekspor lewat PLBN Aruk terus bergerak dan perlahan meningkat," terang Zudan. Penulis : Binsar Marulitua(Humas BNPP)

BNPP Terima Audiensi Pemda Kabupaten Sambas Terkait Pembentukan BPPD

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Peremcanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakordalrentas) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara. Rapat yang bertema "Peran Kemendagri dan BNPP dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan" ini diadakan secara hybrid di Grand Orchard Hotel.&nbsp; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama (PK) BNPP Farida Kurnianingrum memimpin rapat ini dan dihadiri oleh sejumlah perencana ahli madya/muda serta staf perwakilan dari masing-masing keasdepan dan biro terkait. Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Farida Kurnianingrum, rapat tersebut bertujuan untuk mendiskusikan beberapa pokok laporan terkait pembangunan kawasan perbatasan. Salah satu aspek utama yang dibahas adalah penguatan peran camat dalam pengelolaan perbatasan negara.&nbsp; Farida menjelaskan bahwa penguatan ini melibatkan evaluasi anggaran pembangunan, sinergi standar pelayanan minimal di kawasan perbatasan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. "Kecamatan memegang peran penting dalam administrasi umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan konkuren. Dalam konteks kawasan perbatasan, kecamatan menjadi wilayah kerja pemerintah pusat untuk pembangunan khusus yang berkaitan dengan kedaulatan negara," ujarnya.&nbsp; "Oleh karena itu, peningkatan status kelembagaan kecamatan perbatasan menjadi esensial. Dengan status yang lebih tinggi, kecamatan akan memiliki kekuatan dan kewenangan yang lebih besar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pembangunan perbatasan," tambahnya. Langkah lain yang tidak kalah penting kata Dia, adalah peningkatan kompetensi teknis dan khusus aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus di perbatasan.&nbsp;"Pelatihan dan pendidikan tambahan dalam bidang pengelolaan perbatasan negara perlu diberikan kepada camat dan stafnya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka akan dapat menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam pengelolaan perbatasan," tandas Farida yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khusus di perbatasan, pengadaan sarana prasarana yang memadai di kecamatan perbatasan menjadi hal yang sangat penting.&nbsp;Infrastruktur yang baik akan memastikan bahwa camat dan stafnya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efisien dan efektif. "Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di kecamatan perbatasan harus menjadi prioritas bagi pemerintah," beber Farida. Mengakui dan mendorong kinerja yang baik dalam pengelolaan perbatasan, pemberian insentif kepada camat dan staf kecamatan merupakan langkah yang sangat penting. Insentif ini dapat berupa bonus kinerja atau tunjangan tambahan.&nbsp; "Selain itu, alokasi anggaran khusus dari APBN atau APBD juga diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan perbatasan. Dengan demikian, camat dan staf kecamatan akan merasa dihargai atas upaya mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan negara," pungkasnya. Penguatan peran camat dalam pengelolaan perbatasan negara merupakan langkah yang strategis dalam memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah. Melalui peningkatan status kelembagaan, peningkatan kompetensi teknis, pengadaan sarana prasarana yang memadai, serta pemberian insentif dan anggaran khusus, diharapkan peran camat dalam pengelolaan perbatasan dapat diperkuat.&nbsp; "Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan nasional yang lebih besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan, pungkasnya. (Humas BNPP) Penulis: MuslikhinEditor: Muslikhin

Penguatan Peran Camat dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Perencanaan Pembanngunan Perbatasan (Rakordalrentas) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara, yang diadakan secara hybrid di Grand Orchard Hotel, Rabu (8/5/2024). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP ini bertema "Peran Kemendagri dan BNPP dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan". Rapat dihadiri oleh sejumlah perencana ahli madya/muda serta staf perwakilan dari masing-masing keasdepan dan biro terkait. Farida Kurnianingrum menjelaskan, bahwa salah satu isu penting yang dibahas terkait evaluasi anggaran pembangunan di kawasan perbatasan dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah, berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat," tutur Farida, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini. Lebih lanjut, Farida menjelaskan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, pemerintah daerah diharapkan mengacu pada Permendagri No. 15/2023. Di mana dalam permendagri tersebut dijelaskan bahwa Pemda harus mensinergikan program/kegiatan untuk kebijakan terkait perbatasan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pendanaan program pembangunan kawasan perbatasan. Namun, evaluasi terhadap APBD Provinsi Daerah Perbatasan menunjukkan tren belanja infrastruktur selama periode 2021-2024 belum stabil dan masih fluktuatif. "Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan," ungkapnya. Farida menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan tersebut.&nbsp; "Kita perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan perbatasan," ujarnya. Program dan kegiatan yang tercakup dalam Perpres Renduk 2019-2024 menunjukkan dominasi alokasi pendanaan melalui belanja APBN. Namun, alokasi APBD masih terbatas pada program dan kegiatan yang didanai melalui dana transfer (DAK).&nbsp; Hal ini menyebabkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan konkuren, baik yang wajib maupun pilihan, pada kawasan perbatasan tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, BNPP bersama Kemendagri perlu mendorong mekanisme pendanaan dari APBD untuk pembangunan di kawasan perbatasan. Di sisi lain, sejumlah perencana ahli yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. "Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di kawasan perbatasan," bebernya. Rapat ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Dengan sinergi yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi, diharapkan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya. (Humas BNPP) Penulis: MuslikhinEditor: Muslikhin

Evaluasi Anggaran Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara 

PLBN Skouw Fasilitasi Perlintasan Darurat untuk Evakuasi WNA Malaysia di PNG ke RS di Jayapura

Jayapura, PAPUA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Tami, Kota Jayapura, memfasilitasi perlintasan darurat untuk mengevakuasi dua orang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang berada di Papua New Guinea (PNG), menuju ke rumah sakit di Kota Jayapura, Jumat (10/5/2024). Hal ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Skouw Mathilda Pusung, bahwa pihaknya telah memfasilitasi perlintasan darurat kepada dua orang asal Malaysia yang diketahui keduanya laki-laki berinisial FCF (37) dan TYK (49), sebagai korban pembacokan atau penganiayaan oleh rekan kerjanya di Papua Nugini. "Kedua korban melintas di PLBN Skouw jumat malam sekitar pukul 23.35 WIT, yang diantar oleh sopir dari perusahaan tempat korban bekerja," kata Mathilda. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Mathilda menjelaskan, bahwa korban mulanya telah dibawa ke RS Kota Vanimo, PNG. Namun, untuk penanganan lebih lanjut, korban dirujuk menuju ke RS Provita Kota Jayapura. "Proses perlintasan darurat berjalan lancar, hal ini juga bagian dari pelayanan kami sebagai pintu gerbang negara di kawasan perbatasan," lanjutnya. Dalam penanganan perlintasan darurat tersebut, korban melintas dibantu oleh petugas dari Imigrasi Skouw, Karantina Kesehatan Skouw, serta Polisi Sub Sektor Skouw, dan Security PLBN Skouw. Mathilda mengungkapkan bahwa sebagai petugas yang berada di garda terdepan batas negara, memiliki tanggung jawab penuh terhadap siapapun yang ingin melintas di PLBN Skouw.&nbsp; Khususnya pada saat kondisi darurat seperti ini, sebagai petugas juga diharuskan berada dalam keadaan sedia untuk memberikan pelayanan kepada para pelintas, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA. PLBN Skouw yang berkoordinasi dan dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal serta tanggung jawab dalam memfasilitasi pelintas batas, juga sinergi dalam hubungan negara bertetangga yang baik. Penulis: Ahmad Fauzi LubisEditor: Bagas Ramadhandy

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.