BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malaka, NTT - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) menggelar Sosialisasi Penanganan Jalur Tidak Resmi (JTR) lintas batas negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi I BNPP RI, Dr. Nurdin, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara (Asdep Tasbar) BNPP RI, Budi Setyono. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu dan Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menegaskan bahwa keberadaan jalur tidak resmi di perbatasan kerap dimanfaatkan masyarakat karena alasan kekerabatan dan hubungan keluarga antara warga di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Namun, ia menekankan pentingnya penggunaan jalur resmi demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. “Kami memahami adanya hubungan emosional dan budaya yang kuat antara masyarakat di kedua negara. Tetapi demi keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara, masyarakat diimbau untuk melintas melalui PLBN sebagai pintu resmi yang sah,” ujar Dr. Nurdin. Ia menambahkan, pemerintah pusat memiliki kewenangan mutlak dalam mengelola kawasan perbatasan. Oleh karena itu, BNPP RI akan melakukan survei identifikasi jalur tidak resmi untuk mendapatkan gambaran kondisi riil di lapangan.&nbsp; Survei tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14-15 Agustus 2025, meliputi penelusuran sepanjang 27 kilometer perbatasan di Kabupaten Malaka. Lebih lanjut, Dr. Nurdin memaparkan bahwa perbatasan negara memiliki dua peran penting, sebagai barier yang menyaring lalu lintas orang dan barang demi mencegah potensi ancaman, serta sebagai jembatan sosial yang tetap menghubungkan kerabat lintas negara yang memiliki akar budaya serupa. “Yang masuk harus disaring agar tidak merugikan atau membahayakan negara, dan yang keluar pun harus diperhatikan supaya kekayaan hayati kita tidak mudah dibawa keluar. Di sisi lain, perbatasan juga menjadi jembatan yang menjaga silaturahmi dan persaudaraan antarwarga,” jelasnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, guru, perangkat desa dari empat desa di Kecamatan Kobalima Timur, unsur pelayanan lintas batas negara (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri), serta jajaran pemerintah daerah, BNN, Kesbangpol, dan dinas perdagangan. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, memberikan pengetahuan tentang tata cara melintas yang aman ke negara tetangga, serta menyamakan persepsi dalam memperkuat pertahanan negara dan mencegah potensi penyelundupan maupun kerawanan di jalur tradisional. Menutup acara, Dr. Nurdin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban perbatasan. “Menjaga perbatasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan sinergi yang kuat, perbatasan tidak hanya aman, tetapi juga menjadi pintu gerbang kemajuan daerah,” pungkasnya. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan survei ini, BNPP RI berharap tercipta kesadaran kolektif di masyarakat untuk melintasi batas negara melalui jalur resmi, sekaligus memperkuat peran perbatasan sebagai garda depan kedaulatan sekaligus penghubung persaudaraan antarbangsa. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Sosialisasikan Penanganan Jalur Tidak Resmi di Perbatasan Indonesia–Timor Leste

Belu, NTT - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan 100 paket sembako kepada warga Desa Dirun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/8/2025). Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, yang turut didampingi oleh Kelompok Ahli BNPP RI, Nurkholis, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Fauzan Hasan, Sekretaris Utama LAN RI, Dr. Andi Taufik, serta Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gosalves. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian BNPP RI terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. “kami harap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Dirun dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat perbatasan,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Diketahui, bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI yang akan diselenggarakan BNPP RI secara serentak di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp; Melalui kegiatan ini, BNPP RI berharap semangat kemerdekaan tahun ini tidak hanya dirasakan di kota besar saja, melainkan dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.&nbsp; “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di perbatasan merasakan manfaat kemerdekaan secara nyata, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam dukungan langsung terhadap kebutuhan hidup mereka,” pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BNPP RI kembali menegaskan komitmennya untuk hadir dan bekerja demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di garis terdepan Indonesia, sekaligus menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Perbatasan di Belu

Belu, NTT - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi meluncurkan program Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai Sentra Aktivitas Kreatif Tapal Batas Indonesia (SAKTI) di PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/8/2025). Program ini diresmikan langsung oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman, dan diinisiasi oleh Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas (KUH) BNPP RI Fauzan Hasan. Peluncuran PLBN SAKTI menjadi tonggak baru transformasi kawasan perbatasan, dari fungsi administratif semata menjadi pusat aktivitas kreatif di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Inovasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di kawasan inti, pendukung, dan tambahan PLBN untuk dikerjasamakan melalui mekanisme sewa, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. "Jadi PLBN tidak hanya dikenal sebagai pintu keluar-masuk orang dan barang. Melalui program SAKTI, kami ingin menjadikannya pusat kekuatan ekonomi baru yang lahir dari perbatasan. Kuat, mandiri, dan membanggakan," tegas Komjen Pol Makhruzi Rahman. Fauzan Hasan menambahkan, PLBN SAKTI lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan di lapangan, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan aset BMN, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga minimnya event dan branding perbatasan sebagai destinasi wisata.&nbsp; “Kita ingin perbatasan menjadi etalase kemajuan bangsa. Potensi lokal, UMKM, budaya, hingga pariwisata akan diintegrasikan sehingga memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Peluncuran PLBN SAKTI di Motaain ini juga dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan Freedom Border Run 2025, lomba lari marathon sejauh 7 kilometer dengan rute PLBN Motaain sebagai titik mulai dan finis.&nbsp; Selain itu, acara juga diwarnai dengan Senja Motor Ride, Bazar UMKM, panggung hiburan, lomba panco, pengobatan gratis, pelayanan SIM keliling, dan donor darah, yang terbuka bagi masyarakat umum. Program SAKTI ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam memperkuat pertahanan dan kemandirian ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengembangkan industri kreatif, serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Dengan fokus awal di PLBN Motaain yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2016, BNPP RI optimistis bahwa PLBN SAKTI akan menjadi model pengembangan perbatasan di seluruh Indonesia yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Adapun kegiatan launching program PLBN SAKTI ini juga dihadiri oleh Kelompok Ahli BNPP RI Nurkholis serta pejabat dan staf BNPP RI. Sejumlah pejabat tinggi dan daerah juga turut hadir termasuk Kapolda NTT Irjen Pol. Dr Rudi Darmoko, Sekretaris Utama LAN RI Dr. Andi Taufik, Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, Ketua DPRD Belu, Duta Besar RI untuk Timor Leste, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika. Selain itu, Dekan UNHAN, Kepala Agen Konsulat Timor Leste di Atambua, Dansatgas UPF Timor Leste, Direktur Titik Tiga, Forkompinda Belu, Dansatgas Pamtas. Dari Motaain, inovasi PLBN SAKTI ini diharapkan dapat mendorong UMKM, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat citra perbatasan Indonesia di mata dunia. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Luncurkan Program PLBN SAKTI di Motaain, Dorong Perbatasan Jadi Sentra di Tapal Batas Indonesia

WINI, TIMOR TENGAH UTARA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini menyelenggarakan kegiatan Zumba Pagi Bersama pada Kamis, 14 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung di halaman Gedung Serbaguna PLBN Wini ini diikuti oleh berbagai instansi dari Indonesia maupun Timor Leste serta masyarakat sekitar yang turut meramaikan suasana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Insana Utara bersama staf, Kapolsek Insana Utara bersama anggota, Supervisor TPI PLBN Wini bersama anggota, Koordinator Karantina Kesehatan Wilker PLBN Wini bersama anggota, Danki Satgas Pamtas RI-RDTL Yonarhanud 14/DBY bersama anggota, Danpos Brimob Wini bersama anggota, Kepala Pos Polisi Sub Sektor Wini bersama anggota, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini bersama staf, Kepala TBI Wini bersama staf, serta jajaran PLBN Wini dan Mahasiswa dari Undana dan Unimor. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Timor Leste, antara lain Direktur Alfândega RAEOA bersama anggota, Kepala Departemen Transportasi (DNTT) RAEOA bersama anggota, Komandan Regional Imigrasi RAEOA bersama anggota, Komandan UPF Kompi Charly RAEOA bersama anggota, Koordinator Karantina Hewan dan Tumbuhan Pos Sakato bersama anggota, Koordinator Karantina Kesehatan Pos Sakato bersama anggota, dan Komandan Satuan Lalu Lintas Pos Sakato bersama anggota. Kehadiran mereka menjadi simbol eratnya hubungan dan kerja sama lintas negara di kawasan perbatasan. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta yang hadir. “Melalui kegiatan Zumba ini, kita tidak hanya merayakan HUT ke-80 RI, tetapi juga mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi antarinstansi, dan menjaga hubungan baik dengan sahabat kita dari Timor Leste. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjalin untuk mewujudkan perbatasan yang aman, tertib, dan bersahabat,” ujarnya. Kegiatan zumba pagi berlangsung meriah dengan iringan musik yang energik. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan hingga acara selesai. Kegiatan ini menjadi bukti nyata semangat persatuan dan kebersamaan di wilayah perbatasan RI–RDTL, sekaligus memperkuat hubungan antarinstansi dalam suasana yang sehat dan penuh kegembiraan. Penulis : Febri

PLBN Wini Gelar Zumba Pagi Bersama dalam Rangka HUT ke- 80 RI 

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.