Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Peningkatan Signifikan Perlintasan Orang dan Barang di Kawasan Perbatasan, BNPP RI Catat Kinerja Positif di PLBN Motaain Sepanjang 2025 Belu, Nusa Tenggara Timur — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain mencatat kinerja positif aktivitas lintas batas orang dan barang sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menegaskan peran strategis PLBN Motaain sebagai gerbang utama perbatasan Indonesia–Timor Leste sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, Kamis (8/1/2026).&nbsp; Berdasarkan data Desember 2025, jumlah perlintasan orang melalui PLBN Motaain mencapai 56.585 pelintas, sehingga menjadikannya sebagai PLBN dengan jumlah perlintasan orang tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Rincian perlintasan tersebut terdiri atas 26.739 pelintas keberangkatan dari Indonesia menuju Timor Leste serta 29.846 pelintas kedatangan dari Timor Leste ke Indonesia, yang meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan data yang diperoleh, sepanjang tahun 2025 total perlintasan orang melalui PLBN Motaain tercatat sebanyak 468.984 pelintas, dengan rincian 233.874 pelintas keberangkatan dan 235.110 pelintas kedatangan.&nbsp; Tingginya angka perlintasan ini mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara serta kepercayaan publik terhadap pelayanan perlintasan di PLBN Motaain. Selain perlintasan orang, aktivitas perdagangan lintas batas juga menunjukkan kinerja yang kuat. Sepanjang tahun 2025, nilai ekspor melalui PLBN Motaain tercatat mencapai Rp763.846.354.122, dengan total netto ekspor sebesar 43.027.481 kilogram. Aktivitas ekspor tersebut didukung oleh 8.363 sarana pengangkut yang melintas melalui kawasan PLBN Motaain. Adapun komoditas ekspor yang dilintaskan melalui PLBN Motaain mencakup berbagai sektor, antara lain bahan pangan dan hasil pertanian seperti beras dan bahan makanan olahan, sayur-mayur, buah-buahan, telur, ikan segar dan kering, udang, kepiting, serta santan kemasan.&nbsp; Selain itu, turut dilintaskan produk konsumsi dan kebutuhan rumah tangga, barang industri dan elektronik, furniture dan perlengkapan rumah tangga, material bangunan, serta produk lainnya seperti kain tais, alat tulis kantor, jam tangan, hingga bibit anak ayam broiler. Di sektor transportasi, selama tahun 2025 tercatat sebanyak 22.236 unit kendaraan pribadi melintas melalui PLBN Motaain, yang terdiri atas 6.479 unit kendaraan keberangkatan dan 15.757 unit kendaraan kedatangan. PLBN Motaain juga menjalankan fungsi kemanusiaan dengan memfasilitasi 82 perlintasan jenazah sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur lintas negara dan standar pelayanan yang berlaku. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, SSTP, menyampaikan bahwa capaian kinerja tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan perlintasan yang tertib, aman, dan humanis. “Tingginya aktivitas lintas batas sepanjang tahun 2025 menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan di PLBN Motaain. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan kelancaran arus orang dan barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan hubungan baik Indonesia–Timor Leste,” ujar Maria. Melalui pengelolaan PLBN Motaain, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi layanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sebagai wujud kehadiran negara di wilayah perbatasan. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Peningkatan Signifikan Perlintasan Orang dan Barang di Kawasan Perbatasan, BNPP RI Catat Kinerja Positif di PLBN Motaain Sepanjang 2025

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BNPP RI masa bakti 2025–2030, Kamis (8/1/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran ASN BNPP RI sebagai garda terdepan pelayanan publik dan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Pengukuhan dilaksanakan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI serta Surat Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-58/KU/IX/2025 tentang Susunan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI Masa Bakti 2025–2030. Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Ketua Departemen Perlindungan ASN Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dr. Drs. Kardjono Atmoharsono, yang secara resmi mengesahkan jajaran Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI. Dalam naskah pengukuhan yang dibacakannya, Dr. Kardjono Atmoharsono menyatakan kepercayaan penuh kepada para pengurus untuk menjalankan amanah organisasi. “Saya mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030 sesuai keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Saya percaya Bapak dan Ibu akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua,” ujar Dr. Kardjono Atmoharsono. Adapun susunan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030 antara lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI sebagai Penasihat, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman sebagai Wakil Penasihat, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si sebagai Pengarah, Dr. Belly Isnaeni, S.H., M.H sebagai Ketua, didukung jajaran wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta para ketua bidang sesuai dengan fungsi organisasi. Dalam sambutannya, mewakili Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Dr. Kardjono Atmoharsono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan komitmen KORPRI BNPP RI sebagai mitra strategis BNPP dalam mengawal agenda pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan. Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan bukan hanya batas geografis, tetapi merupakan wajah terdepan kedaulatan negara, simbol kehadiran negara, serta ruang strategis bagi pelayanan publik, pembangunan, dan pertahanan nasional. Lebih lanjut, Dr. Kardjono Atmoharsono menjelaskan empat program utama KORPRI, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Keempat program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara konkret oleh Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP. “Di BNPP, KORPRI harus tampil sebagai teladan dalam integritas dan etika. Kehadiran negara di wilayah perbatasan harus diwujudkan melalui layanan publik yang cepat, adil, dan manusiawi,” tegasnya. Ia juga mendorong agar KORPRI BNPP RI segera menyusun program kerja yang selaras dengan program strategis KORPRI Nasional, menjadikan KORPRI sebagai ruang pembelajaran melalui penyuluhan dan pendampingan, serta memperkuat solidaritas dan etos kerja dalam membangun budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman yang juga menjabat sebagai Wakil Penasihat Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya dan dikukuhkannya kepengurusan KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030. “Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh Pengurus KORPRI BNPP RI. Semoga mampu mengemban amanah dengan baik untuk memajukan dan menyejahterakan anggota, khususnya ASN yang bertugas di lingkungan BNPP dan kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi. Menurutnya, pengukuhan ini menjadi titik awal bagi KORPRI BNPP RI untuk segera menyusun dan melaksanakan program kerja yang berdampak nyata, baik bagi anggota maupun bagi peningkatan kualitas pelayanan BNPP kepada masyarakat. “Harapan saya, KORPRI BNPP RI dapat berjalan beriringan dalam rangka meningkatkan pelayanan BNPP pada pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” tegasnya. Komjen Pol. Makhruzi juga menyoroti pentingnya peran KORPRI dalam mendukung Reformasi Birokrasi yang saat ini tidak hanya menuntut terciptanya good government, tetapi juga good governance yang bermuara pada pelayanan prima kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir, sistem kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi, sehingga KORPRI diharapkan mampu mengakselerasi transformasi ASN secara struktural, kultural, dan digital guna meningkatkan daya saing ASN di era global dan Revolusi Industri 4.0. Dengan pengukuhan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran ASN sebagai penggerak utama pelayanan publik dan pembangunan di wilayah perbatasan. Melalui KORPRI BNPP RI yang solid, profesional, dan berintegritas, diharapkan semangat pengabdian ASN semakin nyata dirasakan masyarakat, sekaligus memperkokoh kehadiran negara di beranda terdepan Indonesia. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

Pengurus KORPRI BNPP RI Masa Bakti 2025–2030 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi ASN untuk Pelayanan Publik di Perbatasan

Belu, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain memfasilitasi pemulangan enam nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya terdampar di perairan Timor Leste, tepatnya di kawasan Bayu Undan Timor Gap, Rabu (7/1/2026). Keenam nelayan tersebut tiba di Gedung Kedatangan PLBN Motaain sekitar pukul 10.30 WITA dengan pendampingan dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili.&nbsp; Setibanya di perbatasan, mereka disambut langsung oleh Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika bersama unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para nelayan berangkat melaut sejak 12 Desember 2025. Namun, dalam perjalanan kembali ke Indonesia, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin akibat klep mesin yang patah.&nbsp; Kondisi tersebut menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi dan terombang-ambing di laut lepas selama beberapa hari dengan persediaan logistik yang sangat terbatas. Setelah melalui situasi darurat, para nelayan akhirnya mendapatkan pertolongan di sekitar anjungan proyek migas Bayu Undan. Selanjutnya, mereka dievakuasi dan dibawa ke Dili, Timor Leste, untuk mendapatkan penanganan awal. KBRI Dili kemudian memberikan perlindungan sementara melalui shelter KBRI, sekaligus memfasilitasi proses administrasi pemulangan dengan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).&nbsp; Setelah seluruh prosedur dan koordinasi lintas instansi dinyatakan lengkap, pemulangan dilakukan melalui jalur darat dengan titik serah terima di PLBN Motaain. Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menyampaikan bahwa keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil sinergi kuat antarinstansi dan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya di wilayah perbatasan. “Kami memastikan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai prosedur dan berlangsung aman melalui sinergi dengan KBRI, Bakamla, Imigrasi, Bea Cukai, TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya,” ujar Maria Fatima Rika. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan lintas negara, terutama yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang rentan terhadap risiko di laut lepas. Rangkaian kegiatan pemulangan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemulangan, kemudian keenam nelayan diserahterimakan kepada pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mendapatkan penanganan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses pemulangan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Peristiwa ini sekaligus menegaskan komitmen BNPP RI melalui PLBN Motaain dalam menghadirkan pelayanan negara yang responsif, humanis, dan sigap, serta memastikan setiap WNI di kawasan perbatasan tetap berada dalam perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis: Yohanes M. V. UranEditor: Bagas R

Wujud Perlindungan Negara, BNPP RI Melalui PLBN Motaain Pulangkan Enam Nelayan WNI dari Perairan Timor Leste

Sanggau, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat tingginya aktivitas lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).&nbsp; Sepanjang 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, total perlintasan tercatat mencapai 35.642 orang. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari jalur kedatangan dan keberangkatan pelintas antarnegara yang memanfaatkan fasilitas PLBN Entikong selama periode Nataru. “Total kedatangan tercatat sebanyak 17.910 orang, terdiri atas 2.397 Warga Negara Asing (WNA) dan 15.335 Warga Negara Indonesia (WNI),” ujar Teguh, Rabu (7/1/2026). Sementara itu, pada jalur keberangkatan, jumlah pelintas tercatat sebanyak 17.732 orang, dengan rincian 2.411 WNA dan 15.499 WNI.&nbsp; Teguh menilai, lonjakan perlintasan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat lintas negara, baik untuk keperluan keluarga, perdagangan, maupun wisata.&nbsp; “Antusiasme pelintas melalui PLBN Entikong selama libur Nataru tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya. Tidak hanya pergerakan orang, intensitas lalu lintas kendaraan juga mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 3.722 unit kendaraan melintasi jalur kendaraan PLBN Entikong selama masa libur panjang tersebut.&nbsp; Kondisi ini menunjukkan optimalnya fungsi PLBN sebagai simpul mobilitas dan logistik di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Dari sisi ekonomi, Teguh juga mengungkapkan bahwa aktivitas ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui PLBN Entikong selama periode Nataru mencapai nilai sekitar Rp3 miliar.&nbsp; Selain itu, terdapat pula 2.107 pengunjung yang datang untuk berwisata dan melihat langsung kawasan perbatasan sebagai destinasi lintas negara. Capaian ini menjadi indikator bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan serta penguatan konektivitas antarnegara. Ke depan, BNPP RI terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan fasilitas, serta koordinasi lintas instansi di PLBN Entikong agar mampu menjawab tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pada momen-momen puncak seperti libur Nataru. Dengan meningkatnya arus perlintasan, kendaraan, dan aktivitas ekonomi, PLBN Entikong kian menegaskan perannya sebagai etalase terdepan Indonesia di perbatasan, sekaligus ruang tumbuh bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan yang berdaya saing. Penulis: Erika BarusEditor: Bagas R

Momentum Nataru Dongkrak Aktivitas Perbatasan di PLBN Entikong, BNPP RI Catat 35.642 Pelintas

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links