Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Belu, NTT — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain mencatatkan capaian signifikan aktivitas ekspor ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dalam satu hari pelayanan, nilai devisa ekspor tercatat mencapai USD 354.305.596 atau setara sekitar Rp5,9 triliun, Selasa (16/12/2025). Total netto ekspor tercatat sebesar 150.485 kilogram dengan 31 sarana pengangkut yang melintas membawa berbagai komoditas unggulan nasional.&nbsp; Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan lintas batas sekaligus menunjukkan peran strategis PLBN Motaain sebagai gerbang utama ekspor di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Adapun komoditas yang diekspor meliputi avtur, tomat, pestisida, ikan segar, furnitur kayu jati, pakaian, sepatu, suku cadang kendaraan bermotor, makanan ringan, minuman bubuk dalam kemasan, spons, kosmetik, serta produk perawatan diri. Ragam komoditas tersebut menunjukkan kuatnya daya saing produk Indonesia di pasar lintas batas. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor di kawasan perbatasan. “Capaian nilai ekspor ini merupakan hasil sinergi seluruh unsur CIQS, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah. PLBN Motaain terus bertransformasi menjadi penggerak ekonomi perbatasan yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Maria. Ia menambahkan bahwa penguatan layanan, kepastian prosedur, serta peningkatan kualitas infrastruktur di PLBN Motaain akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran arus barang dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha. BNPP menilai capaian tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui optimalisasi peran PLBN Motaain, BNPP berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan lintas batas, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha di kawasan perbatasan. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Nilai Ekspor Capai Rp5,9 Triliun, BNPP RI melalui PLBN Motaain Dorong Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan

Belu, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menyelenggarakan Motaain Border Expo Tahun 2025 dengan mengusung tema "Transformasi Ekonomi Perbatasan: Tertib Layanan, Kuat Finansial, dan Maju Bersama". Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Selasa (16/12/2025). Hari pertama Motaain Border Expo 2025 berlangsung meriah dengan dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan mewakili Sekretaris BNPP RI, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono, serta para Kepala PLBN di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.&nbsp; Kegiatan yang berlangsung 16-17 Desember 2025 ini juga dihadiri Bupati Belu beserta unsur Forkopimda Kabupaten Belu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan lembaga perbankan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga perwakilan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dari wilayah Batugade dan Bobonaro.&nbsp; Sinergi lintas sektor dan lintas negara ini menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kawasan perbatasan yang inklusif dan berdaya saing. Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menjelaskan bahwa Motaain Border Expo 2025 dirancang sebagai agenda strategis yang menyatukan aspek pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.&nbsp; "Border Expo ini memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas yang tertib, aman, dan ramah, sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha jasa informal dan UMKM perbatasan secara berkelanjutan," ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan ekonomi lokal, termasuk menghadirkan layanan keuangan lintas batas yang legal dan aman melalui kehadiran money changer resmi di kawasan PLBN. Menurutnya, akses layanan keuangan yang tertib merupakan prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Salah satu fokus utama Motaain Border Expo 2025 adalah penataan dan penertiban pelaku usaha jasa informal, seperti porter dan rental kendaraan.&nbsp; Penataan ini dilakukan melalui skema kemitraan yang dikoordinasikan oleh Ormas Laskar Tulakadi 88. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan aktivitas kawasan PLBN yang lebih tertib, profesional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Sementara itu, Bupati Belu dalam sambutannya menegaskan bahwa Motaain Border Expo harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Timor Leste. Ia mendorong agar kegiatan ini menjadi etalase ekspor produk-produk Indonesia, khususnya hasil UMKM perbatasan.&nbsp; Mewakili Sekretaris BNPP RI, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan menekankan bahwa kawasan perbatasan merupakan cerminan langsung kehadiran negara. Menurutnya, kualitas pelayanan dan aktivitas ekonomi di perbatasan akan menentukan citra dan wibawa NKRI di mata negara tetangga.&nbsp; Ia menegaskan bahwa BNPP RI mendorong transformasi kawasan perbatasan melalui tiga pilar utama. “Tertib layanan sebagai wajah kehadiran negara, penguatan finansial melalui sistem keuangan yang inklusif dan aman, serta maju bersama dengan melibatkan masyarakat lokal dan UMKM sebagai aktor utama pembangunan perbatasan,” ujarnya. Rangkaian kegiatan hari pertama Motaain Border Expo 2025 diisi dengan pasar rakyat dan bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan SIM keliling dan Samsat, donor darah, layanan easy passport, serta hiburan musik. Selain itu, turnamen catur lintas wilayah RI–RDTL, friendly match panco antarinstansi, edukasi kesehatan bagi anak PAUD dan SD, body contest, hingga peluncuran Pengelolaan Usaha Informal Strategis Porter dan Rental serta Launching Money Changer juga menjadi rangkaian kegiatan di kawasan Pasar PLBN Motaain. Seluruh rangkaian kegiatan hari pertama berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan lancar, mencerminkan kesiapan kawasan PLBN Motaain sebagai pusat aktivitas lintas batas yang representatif. Motaain Border Expo 2025 masih akan berlanjut dengan berbagai agenda lanjutan, di antaranya lomba menggambar dan mewarnai tingkat SD di Pocadi PLBN Motaain serta final turnamen catur.&nbsp; Dalam waktu dekat, BNPP RI juga akan menggelar Sharing Session Peningkatan Ekonomi Kawasan Perbatasan RI–RDTL yang melibatkan para pemangku kepentingan dari kedua negara. Melalui Motaain Border Expo 2025, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi kawasan perbatasan yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan PLBN sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan simbol kehadiran negara yang membanggakan di beranda depan NKRI. Penulis: Yohanes M.V. Uran(Humas BNPP RI)

BNPP RI Gelar Motaain Border Expo 2025, Dorong Transformasi Ekonomi dan Layanan Perbatasan

Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, BNPP RI melalui PLBN Sebatik Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Nunukan, Kalimantan Utara— Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi keadaan darurat, khususnya kebakaran, dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Awal Kebakaran dan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Selasa (16/12/2025). Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PLBN Sebatik ini merupakan bagian dari langkah preventif BNPP RI dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siap menghadapi berbagai situasi kedaruratan di kawasan perbatasan. Sosialisasi diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan melalui Damkar Sebatik Utara. Sosialisasi ini diikuti oleh pegawai PLBN Sebatik, penghuni mess, serta unsur CIQS. Para peserta mendapatkan pembekalan materi mengenai potensi penyebab kebakaran, langkah-langkah penanggulangan awal, serta tata cara penggunaan APAR secara tepat dan efektif.&nbsp; Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan praktik langsung penggunaan APAR untuk memastikan peserta memahami prosedur penanganan kebakaran secara aplikatif. Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk membangun kesadaran bersama akan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja. “Kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh unsur yang beraktivitas di PLBN. Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta semakin sigap, terlatih, dan mampu mengambil langkah awal yang tepat apabila terjadi keadaan darurat,” ujar Hariman. Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan merupakan bagian integral dari pengelolaan kawasan PLBN yang profesional dan berorientasi pada keselamatan. Menurutnya, kesiapan personel menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran. Melalui kegiatan sosialisasi ini, PLBN Sebatik menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan bencana kebakaran di kawasan perbatasan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh pegawai, penghuni kawasan, serta masyarakat yang beraktivitas di PLBN. Dengan penguatan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, BNPP RI melalui PLBN Sebatik terus berupaya memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai simpul pelayanan lintas negara, tetapi juga sebagai lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berdaya tahan terhadap potensi risiko kebencanaan. Penulis : Dian Ramadhan Nisa

Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, BNPP RI melalui PLBN Sebatik Gelar Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran

BNPP RI Fasilitasi Repatriasi WNI dari Timor Leste melalui PLBN Motamasin Malaka, NTT— Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin memfasilitasi proses repatriasi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Jasinta Boe dari Timor Leste ke wilayah Indonesia, Kamis (15/12/2025). Proses pemulangan dilaksanakan melalui mekanisme serah terima resmi antara petugas Imigrasi Pos Salele, Timor Leste, dan petugas Imigrasi PLBN Motamasin, Indonesia.&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi lintas negara dalam penanganan warga lintas batas, guna memastikan seluruh tahapan repatriasi berjalan sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jasinta Boe yang beralamat di Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, diketahui memasuki wilayah Timor Leste melalui jalur tidak resmi, yakni jalur pantai Metamauk, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, dengan tujuan mengunjungi keluarga di Wetaba, Distrik Suai, Timor Leste. Selama berada di wilayah Timor Leste kurang lebih empat hari, yang bersangkutan kemudian diamankan oleh unsur intelijen Timor Leste bersama Kepolisian Resor (Polres) Covalima. Berdasarkan laporan masyarakat setempat pada 15 Desember 2025. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Pos Salele untuk dilakukan pemeriksaan, dimintai keterangan, serta diproses pemulangannya ke Indonesia sesuai prosedur yang berlaku. Kepala PLBN Motamasin, Engelbertus Klau, menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah perbatasan agar senantiasa mematuhi ketentuan lintas batas negara.&nbsp;Ia menegaskan bahwa “setiap aktivitas keluar dan masuk wilayah negara wajib melalui jalur resmi, serta menggunakan dokumen perjalanan yang sah guna menghindari permasalahan hukum dan menjamin perlindungan negara bagi warga negara”. Pada kesempatan yang sama, Kepala PLBN Motamasin juga mengapresiasi jajaran Imigrasi PLBN Motamasin atas profesionalisme, sinergi, dan respons cepat dalam menangani proses repatriasi WNI tersebut, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Kegiatan repatriasi ini turut melibatkan berbagai unsur terkait, antara lain Imigrasi PLBN Motamasin, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI–RDTL Yonarmed 12/Kostrad Pos Motamasin, Imigrasi Pos Salele, serta Unidade Patrulhamento Fronteira (UPF) Timor Leste. Melalui fasilitasi repatriasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan keimigrasian, pengawasan perbatasan, serta edukasi kepada masyarakat demi terwujudnya lalu lintas orang yang aman, tertib, dan berkeadilan di kawasan perbatasan. Penulis : Melky

BNPP RI Fasilitasi Repatriasi WNI dari Timor Leste melalui PLBN Motamasin

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links