berita

Berita - BNPP

Landak, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (14/1/2026). Mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan diterima oleh Wakil Bupati Landak, Erani, di Posko Siaga Bencana, GOR Bujakng Nyangko, Landak. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran akses strategis menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 ton beras, 250 dus mie instan, dan 50 dus biskuit yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak di sejumlah kecamatan. Dalam sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan arahan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Kami hadir mewakili Pak Mendagri selaku Kepala BNPP RI untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak. Sekaligus memastikan akses jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tetap lancar untuk mendukung konektivitas dan perekonomian,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa Kabupaten Landak memiliki peran strategis sebagai jalur utama penghubung menuju perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya melalui ruas nasional Pontianak–Ngabang–Sanggau–Entikong. Jalur tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan pemerintahan, serta penggerak ekonomi kawasan perbatasan. Menurutnya, setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong. Oleh karena itu, BNPP RI tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memastikan konektivitas wilayah perbatasan tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada rentang 9–13 Januari 2026 sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Mempawah, Menyuke, Behe, dan Sungai Landak. Akibatnya, permukiman warga di sembilan kecamatan yang tersebar di 28 desa terdampak banjir. Saat penyaluran bantuan berlangsung, kondisi banjir dilaporkan telah surut dan aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Meski demikian, upaya pemulihan dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Bantuan ini kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial,” terang Komjen Pol. Makhruzi. Sementara itu, Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPP RI dalam penanganan dampak banjir di wilayahnya. “Pemerintah Kabupaten Landak mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian BNPP RI. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan akses strategis kawasan perbatasan,” ungkap Erani. Erani juga menjelaskan bahwa meskipun banjir telah surut, Pemerintah Kabupaten Landak tetap menyiagakan Posko Siaga Bencana selama 11–23 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan.&nbsp; Posko tersebut melaksanakan pemantauan cuaca dan hidrologi, pemetaan wilayah rawan bencana, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian informasi kewaspadaan kepada masyarakat. Melalui langkah kolaboratif ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung ketahanan wilayah perbatasan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga melalui respons cepat terhadap situasi darurat kemanusiaan.&nbsp; Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Salurkan Bantuan Banjir di Landak, Pastikan Akses Strategis Menuju Perbatasan Tetap Lancar

Jayapura, Papua – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menerima kunjungan Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama rombongan, Selasa (13/01/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Rombongan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri RI, Acep Somantri, bersama Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN RI, Dr. Agus Sudrajat. Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Papua beserta jajaran. Setibanya di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, bersama jajaran CIQ (Customs, Immigration, Quarantine). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kawasan PLBN Skouw, termasuk pengambilan foto bersama di spot Wutung yang menjadi salah satu ikon kawasan perbatasan RI–PNG, sekaligus melihat secara langsung fasilitas dan pelayanan CIQ di jalur kedatangan. Kunjungan yang bertepatan dengan Hari Pasar Skouw tersebut memperlihatkan dinamika perlintasan orang dan barang yang cukup ramai di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala PLBN Skouw menyampaikan penjelasan umum mengenai pengelolaan kawasan serta mekanisme pelayanan lintas batas negara yang diterapkan di PLBN Skouw. Dalam keterangannya, Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri RI, Acep Somantri, menyampaikan bahwa PLBN Skouw memiliki peran strategis sebagai garda terdepan negara dalam pelayanan lintas batas. Menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan perlu terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi guna memastikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, menegaskan pentingnya PLBN sebagai laboratorium praktik pelayanan publik di kawasan perbatasan. Ia menilai penguatan kualitas kebijakan serta kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan lintas batas yang adaptif, responsif, dan selaras dengan dinamika masyarakat perbatasan. Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelayanan lintas batas negara. “PLBN Skouw berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan lintas batas secara terpadu, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat perbatasan serta para pelintas negara,” ujarnya. Sebagai gerbang resmi Indonesia di perbatasan timur, BNPP melalui PLBN Skouw terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan standar pelayanan publik guna mendukung tata kelola perbatasan yang efektif dan profesional bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Penulis : Brian A. LEditor : Humas BNPP

Perkuat Pelayanan Publik di Perbatasan RI–PNG, BNPP RI Optimalkan Peran PLBN Skouw Bersama Kemenlu dan LAN

Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan melalui penyelenggaraan Pekan Pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini yang berlangsung di Gedung Serba Guna PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini menghadirkan layanan terpadu dari berbagai instansi pusat dan daerah guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Pekan Pelayanan Publik secara resmi dibuka oleh Camat Insana Utara dan disambut antusias oleh warga sekitar. Sejumlah instansi yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten TTU, RSUD Kefamenanu, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten TTU, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua, unsur TNI–Polri, pemerintah kecamatan, instansi karantina, serta seluruh unit layanan di lingkungan PLBN Wini. Momentum ini sekaligus menegaskan peran strategis PLBN sebagai simpul pelayanan publik di kawasan perbatasan, tidak hanya sebagai pintu gerbang lintas negara, tetapi juga sebagai pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen BNPP RI dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat perbatasan. “Melalui kegiatan ini, kami berupaya mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat perbatasan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengakses pelayanan administrasi maupun pelayanan dasar,” ujar Reynold. Beragam layanan dihadirkan dalam Pekan Pelayanan Publik, mulai dari pelayanan perizinan, pelayanan perpajakan, pelayanan pajak kendaraan bermotor, hingga aksi kemanusiaan berupa donor darah.&nbsp; Pada layanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten TTU, tercatat lima pemohon yang mengurus perizinan, terdiri atas dua izin usaha dan tiga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara itu, layanan Pajak Kendaraan Bermotor melayani 12 unit kendaraan, terdiri dari dua kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua, dengan total penerimaan mencapai Rp11.914.000,00.&nbsp; Adapun pelayanan perpajakan oleh KPP Pratama Atambua melayani sebanyak 77 warga melalui aktivasi Coretax, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta konsultasi perpajakan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi donor darah yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten TTU bekerja sama dengan RSUD Kefamenanu.&nbsp; Dari kegiatan tersebut berhasil dihimpun 39 kantong darah, terdiri atas 12 kantong golongan darah A, sembilan kantong golongan darah B, dan 18 kantong golongan darah O, dengan jumlah pendonor sebanyak 39 orang. Reynold Uran menambahkan, Pekan Pelayanan Publik tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor di wilayah perbatasan. Ia menilai kolaborasi antara instansi pusat dan daerah, TNI–Polri, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. “Pekan Pelayanan Publik ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat perbatasan,” ungkapnya. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan mendapat respons positif dari masyarakat. Tingginya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan yang tersedia mencerminkan kebutuhan nyata terhadap pelayanan publik yang dekat, cepat, dan terintegrasi di kawasan perbatasan. Ke depan, melalui pengelolaan PLBN yang profesional dan berorientasi pelayanan, BNPP RI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi layanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan di wilayah terluar Indonesia. Penulis: FebriEditor: Bagas R

BNPP RI Hadirkan Layanan Terpadu bagi Warga Perbatasan lewat Pekan Pelayanan Publik di PLBN Wini

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Abstrak Perkembangan geopolitik global memasuki babak baru setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat pada Januari 2026. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik domestik Venezuela, tetapi juga menimbulkan gelombang dampak yang luas terhadap prinsip kedaulatan negara, hukum internasional, serta keseimbangan kekuatan dunia.&nbsp; Artikel ini menganalisis posisi strategis Venezuela, dimensi perbatasan darat dan laut, preseden hukum internasional yang muncul akibat operasi militer Amerika Serikat, serta respons aktor-aktor global utama. Dengan menggunakan pendekatan geopolitik dan studi perbatasan, tulisan ini berargumen bahwa penangkapan Maduro mencerminkan pergeseran tatanan internasional dari norma berbasis hukum menuju dominasi kekuatan (power-based order). Kata kunci: geopolitik, kedaulatan negara, perbatasan, Venezuela, tatanan global. Pendahluan Dalam kerangka tatanan internasional modern, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara merupakan fondasi utama sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).&nbsp; Namun, tindakan penangkapan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat tanpa mandat Dewan Keamanan PBB menandai tantangan serius terhadap norma tersebut. Situasi ini mengindikasikan kecenderungan pergeseran dari tatanan berbasis hukum menuju praktik hubungan internasional yang lebih bertumpu pada kekuatan.¹ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi geopolitik penangkapan tersebut dengan menempatkan Venezuela sebagai studi kasus krusial dalam memahami retaknya tatanan internasional berbasis hukum. Fokus utama diarahkan pada dimensi strategis wilayah, aspek perbatasan, serta respons regional dan global. Posisi Geostrategis Venezuela Venezuela sendiri memiliki posisi geostrategis yang sangat penting di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk puluhan juta jiwa, serta garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Karibia dan Samudra Atlantik, Venezuela menjadi simpul strategis dalam jalur perdagangan, energi, dan pertahanan regional. Negara ini juga berbatasan darat dengan Kolombia, Brasil, dan Guyana, yang menjadikan dinamika perbatasannya sangat sensitif terhadap instabilitas politik.² Dari sisi pertahanan, Venezuela tercatat memiliki kekuatan militer yang relatif signifikan di kawasan Amerika Latin, termasuk kepemilikan pesawat tempur dan kendaraan tempur berat. Berdasarkan Global Firepower Index 2025/2026, Venezuela berada di peringkat ke-50 dunia dengan lebih dari 100.000 personel aktif, didukung oleh alutsista seperti jet tempur Sukhoi Su-30 dan tank T-72.³ Namun, kekuatan utama Venezuela sesungguhnya terletak pada cadangan minyaknya yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Faktor energi inilah yang sejak lama menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan strategis global, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia.⁴ Dimensi Perbatasan: Perspektif Darat dan Laut Secara langsung, Venezuela tidak memiliki perbatasan darat dengan Amerika Serikat. Kondisi ini sering menimbulkan asumsi bahwa konflik kedua negara bersifat ideologis semata. Namun, dalam perspektif geopolitik maritim, Venezuela dan Amerika Serikat memiliki irisan kepentingan yang sangat dekat. Keberadaan wilayah teritori Amerika Serikat di Karibia—seperti Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS—menjadikan perbatasan laut sebagai ruang strategis yang krusial.⁵ Perjanjian batas maritim Amerika Serikat–Venezuela tahun 1978 selama beberapa dekade menjadi dasar stabilitas kawasan Karibia timur. Akan tetapi, pasca operasi militer “Absolute Resolve”, batas laut tersebut mengalami transformasi fungsi: dari garis hukum internasional menjadi potensi garis konfrontasi militer. Dalam kajian perbatasan, perubahan makna ini mencerminkan degradasi simbol kedaulatan negara.⁶ Operasi “Absolute Resolve” dan Preseden Hukum Internasional Operasi “Absolute Resolve”, yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertujuan menangkap Nicolás Maduro dengan tuduhan narkoterorisme dan kepemimpinan kartel internasional. Penangkapan kepala negara berdaulat di wilayah negaranya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang sangat kontroversial.⁷ Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut berpotensi meruntuhkan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Jika preseden ini diterima, maka sistem internasional akan bergerak menuju kondisi anarki yang dilegitimasi oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum.⁸ Pengangkatan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pelaksana tugas presiden pasca penangkapan Maduro memang memberikan kesinambungan administratif. Namun, secara politik, Venezuela menghadapi situasi yang kompleks, di mana legitimasi pemerintahan dan otonomi pengambilan keputusan berada dalam tekanan kuat.&nbsp; Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam studi geopolitik disebut sebagai “limbo kedaulatan”, yakni negara yang secara formal tetap berdiri, tetapi secara efektif kehilangan ruang gerak politik yang independen.⁹ Akar Konflik: Ideologi, Energi, dan Legitimasi Politik Akar konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pertarungan ideologi dan kepentingan energi. Sejak era Hugo Chávez, Venezuela menempuh jalur politik yang menantang dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat di Amerika Latin. Nasionalisasi sektor minyak serta kebijakan luar negeri yang berorientasi anti-hegemoni memperdalam ketegangan bilateral.¹⁰ Krisis legitimasi pemerintahan Maduro pasca pemilu 2018 dan 2024 semakin memperkuat justifikasi Amerika Serikat untuk melakukan tekanan politik dan ekonomi. Namun, di balik narasi demokrasi dan pemberantasan narkotika, terdapat kepentingan strategis terkait stabilitas energi global. Ketika sanksi ekonomi gagal menghasilkan perubahan rezim, opsi militer menjadi instrumen terakhir.¹¹ Reaksi Regional dan Global Penangkapan Maduro memicu reaksi keras di forum internasional. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat “mengendalikan” Venezuela memperburuk persepsi global terhadap komitmen Washington terhadap hukum internasional.¹² Di tingkat regional, respons negara-negara Amerika Latin menunjukkan fragmentasi yang tajam. Sebagian negara mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi yang mengingatkan pada praktik kolonialisme lama, sementara negara lain melihatnya sebagai peluang perubahan politik di kawasan. Perbedaan sikap ini memperlemah solidaritas regional dan membuka ruang bagi semakin kuatnya campur tangan kekuatan besar dalam urusan internal kawasan.¹³ Rusia dan China dalam Dinamika Global Krisis Venezuela juga menarik keterlibatan aktor global utama seperti Rusia dan China. Rusia memandang peristiwa ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya dan sebagai sinyal melemahnya jaminan keamanan bagi negara-negara sekutu. Peningkatan kesiagaan armada Rusia di Atlantik mencerminkan eskalasi persaingan geopolitik.¹⁴ Sementara itu, China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi pentingnya dunia multipolar dan penolakan terhadap praktik unilateralisme. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB yang gagal menghasilkan konsensus mencerminkan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif dalam menghadapi konflik antar-kekuatan besar.¹⁵ Dari perspektif pengelolaan perbatasan negara, situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap keamanan wilayah, arus migrasi, perdagangan lintas batas, hingga stabilitas sosial di kawasan perbatasan.&nbsp; Negara-negara dengan posisi strategis dan wilayah perbatasan yang luas perlu memperkuat kapasitas tata kelola perbatasan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi diplomasi dan kerja sama regional. Krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi penanda kuat bahwa dunia tengah berada di persimpangan tatanan baru. Pergeseran dari supremasi hukum internasional menuju dominasi kekuatan nyata semakin terasa dalam praktik hubungan antarnegara.&nbsp; Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan kedaulatan negara.&nbsp; Dalam konteks inilah, pengelolaan perbatasan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi tidak hanya menjadi isu pembangunan, tetapi juga bagian penting dari strategi menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Kesimpulan Penangkapan Nicolás Maduro menandai titik balik penting dalam geopolitik global. Peristiwa ini menunjukkan pergeseran tatanan internasional dari sistem berbasis hukum menuju sistem berbasis kekuatan. Bagi negara-negara dengan kerentanan perbatasan—baik darat maupun laut, kasus Venezuela merupakan peringatan serius mengenai rapuhnya jaminan kedaulatan di era kontemporer. Dengan demikian, krisis Venezuela tidak dapat dipahami semata sebagai konflik nasional atau regional, melainkan sebagai indikator transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan global. Masa depan tatanan dunia kini dipertaruhkan antara supremasi hukum internasional atau dominasi kekuatan militer. Foto: Ilustrasi/REUTERS(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.2. Data geografis dan demografis Venezuela.3. Global Firepower Index 2025/2026.4. Laporan OPEC tentang cadangan minyak dunia.5. Studi geopolitik kawasan Karibia.6. Perjanjian Batas Maritim Amerika Serikat–Venezuela, 1978.7. Doktrin keamanan nasional Amerika Serikat.8. Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan (7).9. Konsep effective sovereignty dalam hubungan internasional.10. Literatur tentang Bolivarianisme dan nasionalisasi minyak Venezuela.11. Kajian geopolitik energi dan sanksi ekonomi.12. Pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat, Januari 2026.13. Dinamika politik Amerika Latin kontemporer.14. Kebijakan luar negeri Rusia di Amerika Latin.15. Politik luar negeri China dan konsep dunia multipolar.

Geopolitik Dunia di Persimpangan Baru: Krisis Venezuela dan Retaknya Tatanan Global

Sambas, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk memfasilitasi Perayaan Gema Natal Oikumene se-Kecamatan Sajingan Besar yang berlangsung di Aula Wisma Indonesia PLBN Aruk, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata peran BNPP RI dalam mendukung penguatan nilai toleransi dan persaudaraan di kawasan perbatasan. Perayaan Natal diawali dengan ibadah bersama yang dimulai pukul 09.00 WIB dan dipimpin oleh para pendeta. Suasana ibadah tersebut berlangsung dengan penuh penghayatan, mencerminkan makna Natal sebagai perayaan kasih dan damai sejahtera bagi seluruh umat. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Juhardi Alwi, jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, unsur Forkopimcam, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, para kepala desa se-Kecamatan Sajingan Besar, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menyampaikan bahwa fasilitasi kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat perbatasan. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga ruang bersama untuk membangun persatuan. “Momentum Natal Oikumene ini kami harapkan menjadi sarana untuk memperkuat semangat kebersamaan dan mempererat persaudaraan antarumat beragama di wilayah perbatasan. BNPP melalui PLBN Aruk akan terus mendukung kegiatan positif yang memperkuat harmoni sosial masyarakat,” ujar Viktorius. Ia juga mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Sambas serta seluruh unsur yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut, sebagai bukti kuatnya kolaborasi lintas sektor di kawasan perbatasan. Ketua Panitia, Meliana, dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya BNPP dan PLBN Aruk dan Pemerintah Kabupaten Sambas, atas dukungan fasilitas dan koordinasi sehingga perayaan Natal Oikumene dapat terselenggara dengan baik dan meriah. Sementara itu, Camat Sajingan Besar Yusak Sutomo menilai pelaksanaan Natal Oikumene di kawasan PLBN Aruk mencerminkan soliditas masyarakat lintas desa di wilayah perbatasan. Ia menyebut keterlibatan seluruh elemen masyarakat sebagai bukti nyata terbangunnya sinergi dan kebersamaan di Kecamatan Sajingan Besar, dengan dukungan aktif dari BNPP RI. Perayaan semakin semarak dengan berbagai penampilan seni budaya, mulai dari tarian anak-anak Stasi Aruk, tarian adat, hingga tarian Dayak Salako. Pertunjukan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga merepresentasikan kekayaan budaya lokal serta harmoni kehidupan masyarakat Sajingan Besar yang hidup dalam keberagaman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Juhardi Alwi turut memberikan apresiasi atas peran BNPP dan PLBN Aruk yang telah memfasilitasi kegiatan keagamaan di wilayah perbatasan. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, toleransi, serta kondusivitas lingkungan, mengingat kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia. Sebagai wujud kepedulian sosial, perayaan Natal Oikumene ini juga dirangkaikan dengan penyerahan tali asih kepada perwakilan kepala desa se-Kecamatan Sajingan Besar. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat berbagi dan mempererat ikatan persaudaraan antarwarga. Melalui fasilitasi kegiatan Gema Natal Oikumene ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan PLBN sebagai ruang pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada penguatan nilai persatuan.&nbsp; Kehadiran negara di perbatasan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur, tetapi juga melalui dukungan nyata terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, demi terciptanya perbatasan yang aman, harmonis, dan sejahtera. Penulis: Humas PLBN ArukEditor: Bagas R

PLBN Aruk Fasilitasi Gema Natal Oikumene Sajingan Besar, Perkuat Toleransi dan Kebersamaan di Perbatasan

Wini, Timor Tengah Utara — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dukung Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Pemerintah Oekusi, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dalam kegiatan Olahraga Persahabatan di kawasan perbatasan Wini yang dilaksanakan di Lapangan Futsal Wini dan Stadion RTP Insana Utara, Sabtu (10/01/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah daerah Timor Tengah Utara, Kepala PLBN Wini, unsur Forkopimda, perwakilan CIQS, serta masyarakat dari Indonesia dan Timor Leste. Sementara dari Timor Leste hadir Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Presiden RAEOA/Oekusi, jajaran pemerintah Oekusi, aparat keamanan, serta Pejabat Penghubung KBRI Dili di Oekusi. Kedatangan rombongan dari Oekusi yang dipimpin oleh Direktur Pemuda dan Olahraga Oekusi bersama tim futsal putri dan tim sepak bola legend Oekusi melalui PLBN Wini disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten TTU beserta jajaran, Kepala PLBN Wini, serta unsur CIQS. Kegiatan olahraga persahabatan tersebut mempertandingkan dua cabang olahraga, yakni pertandingan futsal putri tingkat SMA antara tim Oekusi dan Wini, serta pertandingan sepak bola antara Tim Bola Legend Oekusi dan Tim Bola Legend Wini. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mencerminkan semangat sportivitas dan persahabatan lintas negara yang tumbuh di kawasan perbatasan. Kegiatan olahraga persahabatan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Bola Legend Wini melakukan kunjungan ke Oekusi pada Desember 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan persahabatan, solidaritas, dan kerja sama antarwarga di wilayah perbatasan kedua negara dapat terus terjalin dan semakin erat. Melalui kegiatan olahraga persahabatan ini, BNPP menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Pos Lintas Batas Negara sebagai ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan persaudaraan antarwarga di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Penulis: Febri

Perkuat Kebersamaan di Perbatasan, BNPP RI melalui PLBN Wini Dukung Olahraga Persahabatan Indonesia–Timor Leste

Timor Tengah Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini mendukung penuh pelaksanaan layanan Eazy Paspor yang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna PLBN Wini ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 Tahun 2026 sekaligus membuka rangkaian Pekan Pelayanan Publik di kawasan perbatasan Wini. Layanan jemput bola ini dihadirkan untuk mendekatkan akses pelayanan keimigrasian kepada masyarakat perbatasan, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi di wilayah perkotaan.&nbsp; Sejak dibuka pukul 09.00 WITA, antusiasme masyarakat terlihat tinggi, dengan 63 orang pemohon mengikuti proses pembuatan paspor pada hari pelaksanaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala PLBN Wini Reynold Uran, unsur Pengelola PLBN Wini, Kasubid Pengembangan Kawasan PLBN beserta staf piket, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian bersama staf teknis, serta Supervisor dan anggota Pos Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) PLBN Wini.&nbsp; Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Nursetya Ibnu Mudhir, menjelaskan bahwa layanan Eazy Paspor dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang diperingati setiap 26 Januari, dengan mengusung tema “Imigrasi Melayani.”&nbsp; Selain memberikan kemudahan layanan, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi wajah baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk pengenalan pakaian dinas berwarna beige yang kini digunakan oleh jajaran imigrasi. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menegaskan bahwa BNPP RI berkomitmen menghadirkan negara melalui pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat perbatasan.&nbsp; “Melalui kegiatan Eazy Paspor di PLBN Wini, kami ingin memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan layanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik oleh BNPP RI melalui Pengelola PLBN Wini,” ujar Reynold. Menurut Reynold, semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen perjalanan resmi, maka potensi perlintasan ilegal dapat ditekan, sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi lintas batas secara legal dan berkelanjutan. Pelaksanaan Eazy Paspor di PLBN Wini pun berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran layanan langsung di kawasan perbatasan dinilai sangat membantu, terutama bagi warga yang selama ini terkendala jarak dan biaya untuk mengurus dokumen perjalanan. Sebagai penutup, BNPP RI melalui PLBN Wini menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di perbatasan negara.&nbsp; Melalui program-program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, PLBN diharapkan semakin berperan sebagai simpul pelayanan, penguatan kedaulatan, sekaligus motor penggerak kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia. Penulis: FebriEditor: Bagas R

BNPP RI Dukung Layanan Eazy Paspor di PLBN Wini, Permudah Akses Dokumen Perjalanan Masyarakat Perbatasan

Peningkatan Signifikan Perlintasan Orang dan Barang di Kawasan Perbatasan, BNPP RI Catat Kinerja Positif di PLBN Motaain Sepanjang 2025 Belu, Nusa Tenggara Timur — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain mencatat kinerja positif aktivitas lintas batas orang dan barang sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menegaskan peran strategis PLBN Motaain sebagai gerbang utama perbatasan Indonesia–Timor Leste sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, Kamis (8/1/2026).&nbsp; Berdasarkan data Desember 2025, jumlah perlintasan orang melalui PLBN Motaain mencapai 56.585 pelintas, sehingga menjadikannya sebagai PLBN dengan jumlah perlintasan orang tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Rincian perlintasan tersebut terdiri atas 26.739 pelintas keberangkatan dari Indonesia menuju Timor Leste serta 29.846 pelintas kedatangan dari Timor Leste ke Indonesia, yang meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan data yang diperoleh, sepanjang tahun 2025 total perlintasan orang melalui PLBN Motaain tercatat sebanyak 468.984 pelintas, dengan rincian 233.874 pelintas keberangkatan dan 235.110 pelintas kedatangan.&nbsp; Tingginya angka perlintasan ini mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara serta kepercayaan publik terhadap pelayanan perlintasan di PLBN Motaain. Selain perlintasan orang, aktivitas perdagangan lintas batas juga menunjukkan kinerja yang kuat. Sepanjang tahun 2025, nilai ekspor melalui PLBN Motaain tercatat mencapai Rp763.846.354.122, dengan total netto ekspor sebesar 43.027.481 kilogram. Aktivitas ekspor tersebut didukung oleh 8.363 sarana pengangkut yang melintas melalui kawasan PLBN Motaain. Adapun komoditas ekspor yang dilintaskan melalui PLBN Motaain mencakup berbagai sektor, antara lain bahan pangan dan hasil pertanian seperti beras dan bahan makanan olahan, sayur-mayur, buah-buahan, telur, ikan segar dan kering, udang, kepiting, serta santan kemasan.&nbsp; Selain itu, turut dilintaskan produk konsumsi dan kebutuhan rumah tangga, barang industri dan elektronik, furniture dan perlengkapan rumah tangga, material bangunan, serta produk lainnya seperti kain tais, alat tulis kantor, jam tangan, hingga bibit anak ayam broiler. Di sektor transportasi, selama tahun 2025 tercatat sebanyak 22.236 unit kendaraan pribadi melintas melalui PLBN Motaain, yang terdiri atas 6.479 unit kendaraan keberangkatan dan 15.757 unit kendaraan kedatangan. PLBN Motaain juga menjalankan fungsi kemanusiaan dengan memfasilitasi 82 perlintasan jenazah sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur lintas negara dan standar pelayanan yang berlaku. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, SSTP, menyampaikan bahwa capaian kinerja tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan perlintasan yang tertib, aman, dan humanis. “Tingginya aktivitas lintas batas sepanjang tahun 2025 menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan di PLBN Motaain. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan kelancaran arus orang dan barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan hubungan baik Indonesia–Timor Leste,” ujar Maria. Melalui pengelolaan PLBN Motaain, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi layanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sebagai wujud kehadiran negara di wilayah perbatasan. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Peningkatan Signifikan Perlintasan Orang dan Barang di Kawasan Perbatasan, BNPP RI Catat Kinerja Positif di PLBN Motaain Sepanjang 2025

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BNPP RI masa bakti 2025–2030, Kamis (8/1/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran ASN BNPP RI sebagai garda terdepan pelayanan publik dan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Pengukuhan dilaksanakan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI serta Surat Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-58/KU/IX/2025 tentang Susunan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI Masa Bakti 2025–2030. Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Ketua Departemen Perlindungan ASN Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dr. Drs. Kardjono Atmoharsono, yang secara resmi mengesahkan jajaran Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI. Dalam naskah pengukuhan yang dibacakannya, Dr. Kardjono Atmoharsono menyatakan kepercayaan penuh kepada para pengurus untuk menjalankan amanah organisasi. “Saya mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030 sesuai keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Saya percaya Bapak dan Ibu akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua,” ujar Dr. Kardjono Atmoharsono. Adapun susunan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030 antara lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI sebagai Penasihat, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman sebagai Wakil Penasihat, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si sebagai Pengarah, Dr. Belly Isnaeni, S.H., M.H sebagai Ketua, didukung jajaran wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta para ketua bidang sesuai dengan fungsi organisasi. Dalam sambutannya, mewakili Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Dr. Kardjono Atmoharsono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan komitmen KORPRI BNPP RI sebagai mitra strategis BNPP dalam mengawal agenda pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan. Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan bukan hanya batas geografis, tetapi merupakan wajah terdepan kedaulatan negara, simbol kehadiran negara, serta ruang strategis bagi pelayanan publik, pembangunan, dan pertahanan nasional. Lebih lanjut, Dr. Kardjono Atmoharsono menjelaskan empat program utama KORPRI, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Keempat program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara konkret oleh Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP. “Di BNPP, KORPRI harus tampil sebagai teladan dalam integritas dan etika. Kehadiran negara di wilayah perbatasan harus diwujudkan melalui layanan publik yang cepat, adil, dan manusiawi,” tegasnya. Ia juga mendorong agar KORPRI BNPP RI segera menyusun program kerja yang selaras dengan program strategis KORPRI Nasional, menjadikan KORPRI sebagai ruang pembelajaran melalui penyuluhan dan pendampingan, serta memperkuat solidaritas dan etos kerja dalam membangun budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman yang juga menjabat sebagai Wakil Penasihat Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya dan dikukuhkannya kepengurusan KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030. “Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh Pengurus KORPRI BNPP RI. Semoga mampu mengemban amanah dengan baik untuk memajukan dan menyejahterakan anggota, khususnya ASN yang bertugas di lingkungan BNPP dan kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi. Menurutnya, pengukuhan ini menjadi titik awal bagi KORPRI BNPP RI untuk segera menyusun dan melaksanakan program kerja yang berdampak nyata, baik bagi anggota maupun bagi peningkatan kualitas pelayanan BNPP kepada masyarakat. “Harapan saya, KORPRI BNPP RI dapat berjalan beriringan dalam rangka meningkatkan pelayanan BNPP pada pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” tegasnya. Komjen Pol. Makhruzi juga menyoroti pentingnya peran KORPRI dalam mendukung Reformasi Birokrasi yang saat ini tidak hanya menuntut terciptanya good government, tetapi juga good governance yang bermuara pada pelayanan prima kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir, sistem kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi, sehingga KORPRI diharapkan mampu mengakselerasi transformasi ASN secara struktural, kultural, dan digital guna meningkatkan daya saing ASN di era global dan Revolusi Industri 4.0. Dengan pengukuhan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran ASN sebagai penggerak utama pelayanan publik dan pembangunan di wilayah perbatasan. Melalui KORPRI BNPP RI yang solid, profesional, dan berintegritas, diharapkan semangat pengabdian ASN semakin nyata dirasakan masyarakat, sekaligus memperkokoh kehadiran negara di beranda terdepan Indonesia. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

Pengurus KORPRI BNPP RI Masa Bakti 2025–2030 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi ASN untuk Pelayanan Publik di Perbatasan

Belu, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain memfasilitasi pemulangan enam nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya terdampar di perairan Timor Leste, tepatnya di kawasan Bayu Undan Timor Gap, Rabu (7/1/2026). Keenam nelayan tersebut tiba di Gedung Kedatangan PLBN Motaain sekitar pukul 10.30 WITA dengan pendampingan dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili.&nbsp; Setibanya di perbatasan, mereka disambut langsung oleh Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika bersama unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para nelayan berangkat melaut sejak 12 Desember 2025. Namun, dalam perjalanan kembali ke Indonesia, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin akibat klep mesin yang patah.&nbsp; Kondisi tersebut menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi dan terombang-ambing di laut lepas selama beberapa hari dengan persediaan logistik yang sangat terbatas. Setelah melalui situasi darurat, para nelayan akhirnya mendapatkan pertolongan di sekitar anjungan proyek migas Bayu Undan. Selanjutnya, mereka dievakuasi dan dibawa ke Dili, Timor Leste, untuk mendapatkan penanganan awal. KBRI Dili kemudian memberikan perlindungan sementara melalui shelter KBRI, sekaligus memfasilitasi proses administrasi pemulangan dengan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).&nbsp; Setelah seluruh prosedur dan koordinasi lintas instansi dinyatakan lengkap, pemulangan dilakukan melalui jalur darat dengan titik serah terima di PLBN Motaain. Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menyampaikan bahwa keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil sinergi kuat antarinstansi dan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya di wilayah perbatasan. “Kami memastikan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai prosedur dan berlangsung aman melalui sinergi dengan KBRI, Bakamla, Imigrasi, Bea Cukai, TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya,” ujar Maria Fatima Rika. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan lintas negara, terutama yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang rentan terhadap risiko di laut lepas. Rangkaian kegiatan pemulangan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemulangan, kemudian keenam nelayan diserahterimakan kepada pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mendapatkan penanganan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses pemulangan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Peristiwa ini sekaligus menegaskan komitmen BNPP RI melalui PLBN Motaain dalam menghadirkan pelayanan negara yang responsif, humanis, dan sigap, serta memastikan setiap WNI di kawasan perbatasan tetap berada dalam perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis: Yohanes M. V. UranEditor: Bagas R

Semua Berita

Quick Links