berita

Berita - BNPP

JAKARTA - Pulau Lirang, sebuah pulau kecil yang terletak di Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau ini masuk dalam daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Letaknya yang berada di wilayah terluar Indonesia,&nbsp;menjadikan Pulau Lirang sebagai salah satu titik strategis sekaligus rawan dalam konteks pertahanan negara. Secara geografis, Pulau Lirang berjarak sekitar 224 kilometer dari Tiakur, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada di Pulau Moa, dan hanya sekitar 15 kilometer dari Pulau Atauro, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Jarak yang lebih dekat dengan wilayah negara tetangga ini yang menempatkan Pulau Lirang pada posisi unik dan krusial dalam konteks geopolitik dan pengamanan perbatasan. Untuk menjaga wilayah perairan yang strategis ini, telah dibangun Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Pulau Lirang sebagai simbol hadirnya negara dalam menjaga batas wilayah. Namun demikian, eksistensi pulau ini sebagai benteng terdepan kedaulatan negara ternyata belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya, khususnya di bidang kesehatan. Melalui hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ke Pulau Lirang pada tahun 2024 mencatat bahwa masyarakat di sana hanya memiliki akses pada satu fasilitas kesehatan dasar berupa Puskesmas rawat jalan dengan sumber daya yang sangat terbatas, yakni satu dokter, satu perawat, dan satu tenaga farmasi.&nbsp; Oleh sebab itu, ketika masyarakat Pulau Lirang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan, warga terpaksa harus menyeberang ke negara tetangga, RDTL, yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap dan mudah dijangkau, khususnya di Pulau Atauro. Ketergantungan masyarakat Pulau Lirang terhadap fasilitas kesehatan milik negara tetangga ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, negara terus mendorong semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia di kawasan perbatasan, namun di sisi lain, warga perbatasan justru harus melintasi batas negara demi mendapatkan hak dasar mereka atas pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat Pulau Lirang pun menyuarakan harapannya agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ini dengan membangun fasilitas kesehatan lanjutan dan menambah tenaga medis profesional di pulau tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus menggantungkan harapan mereka kepada negara tetangga untuk kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara sendiri. Langkah konkret dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat perbatasan seperti Pulau Lirang ini akan menjadi wujud nyata dari kehadiran negara, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme di tapal batas. Pemerataan pembangunan, terutama dalam hal pelayanan dasar seperti kesehatan, adalah kunci agar wajah perbatasan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga cermin kesejahteraan masyarakat yang merata. Pengarah: Siti Metrianda AkuanPenulis: Nia Andriyani dan SujarwotoEditor: Bagas R

Pulau Lirang, Garda Terdepan NKRI yang Masih Bergantung pada Layanan Kesehatan Negara Tetangga

Timor Tengah Utara, NTT - Suasana penuh khidmat dan kekeluargaan menyelimuti Gedung Serba Guna (GSG) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini ketika umat Katolik dari wilayah perbatasan mengikuti rangkaian kegiatan rohani yang sarat makna pada, Jumat (11/7/2025). PLBN Wini menjadi saksi pelaksanaan Misa Kudus, penerimaan Sakramen Permandian, serta pelantikan pengurus lingkungan baru Gereja Katolik di wilayah tersebut. Perayaan Misa Kudus dipimpin oleh Pastor Paroki St. Fransiskus Xaverius Wini, Romo Yoris Samuel Giri, Pr. Dalam suasana yang sakral, sejumlah umat menerima Sakramen Permandian sebagai simbol penggabungan mereka ke dalam Gereja Katolik. Momentum ini menjadi wujud nyata pertumbuhan iman dan semangat kebersamaan di kawasan perbatasan. Setelah perayaan Ekaristi, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus lingkungan yang baru. Para pengurus ini diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan umat, serta mendorong penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di daerah perbatasan negara. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyambut baik pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Ia menyatakan bahwa PLBN bukan hanya menjadi tempat keluar-masuk lintas negara, tetapi juga ruang yang terbuka untuk membangun harmoni sosial dan spiritual masyarakat perbatasan. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif umat dan Gereja dalam menjadikan PLBN Wini sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ini bukti bahwa PLBN hadir bukan hanya untuk fungsi administrasi lintas negara, tetapi juga sebagai simpul penguat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat di kawasan perbatasan,” ungkap Reynold Uran. Senada dengan hal itu, Kepala Sub Bidang Administrasi Umum PLBN Wini, Agustino Romeyandus Manehat, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara Gereja dan instansi pemerintah dalam membina masyarakat yang beriman dan harmonis. “Melalui kegiatan seperti ini, nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas dapat terus tumbuh di tengah kehidupan masyarakat perbatasan,” ujar Agustino. Acara ditutup dengan santap kasih bersama yang melibatkan umat, perangkat gereja, serta pegawai PLBN. Momen kebersamaan tersebut menjadi penanda eratnya relasi antara negara dan masyarakat, serta cerminan bahwa semangat toleransi dan spiritualitas dapat terus tumbuh dari wilayah terdepan Indonesia. Sebagai pintu gerbang Indonesia di perbatasan utara Timor Leste, PLBN Wini yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tidak hanya memainkan peran strategisnya dalam pengawasan perlintasan orang dan barang, tetapi juga menjadi ruang inklusif bagi perjumpaan lintas budaya dan iman. Penulis: FebriEditor: Bagas R

PLBN Wini Jadi Saksi Perayaan Iman Umat Katolik di Perbatasan

Jakarta - Suasana kekeluargaan terasa hangat saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar di Kediaman Dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan yang berlangsung santai sambil makan siang bersama ini membahas sejumlah isu penting terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak. Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh. Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas. Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif. “Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri. Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya. Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda. Puspen Kemendagri

Silaturahmi Hangat Wali Nanggroe dan Mendagri: Bahas Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Aceh Sambil Santap Siang Bersama

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang perlintasan antarnegara Indonesia-Malaysia, tetapi juga menjadi titik strategis bagi wisatawan untuk menjelajahi kekayaan alam yang luar biasa di kawasan perbatasan, salah satunya adalah Danau Sentarum. Terletak sekitar 75 kilometer dari PLBN Badau, Danau Sentarum merupakan bagian dari Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) yang membentang seluas lebih dari 132.000 hektare. Keunikan kawasan ini terletak pada ekosistem danau banjirannya yang langka, di mana pada musim hujan kawasan ini berubah menjadi laut pedalaman, dan saat kemarau berubah menjadi padang rumput serta hutan rawa yang memesona. Kondisi alam yang dinamis ini menciptakan lanskap yang menakjubkan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, peneliti, maupun fotografer alam. Kepala PLBN Badau, Wendelinus Fanu, menyatakan bahwa kehadiran Danau Sentarum menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat perbatasan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. “PLBN Badau bukan hanya penjaga perlintasan negara, tetapi juga turut mendorong promosi potensi pariwisata di kawasan ini. Danau Sentarum adalah bukti bahwa wilayah perbatasan menyimpan keindahan yang luar biasa dan layak dijadikan destinasi unggulan,” ujar Wendelinus Fanu. Selain itu, Danau Sentarum juga dikenal sebagai habitat dari berbagai satwa endemik dan langka. Ikan arwana super red yang mendunia berasal dari danau ini, begitu pula dengan orang utan, burung enggang, kera ekor panjang, hingga buaya muara yang hidup berdampingan di dalamnya.&nbsp; Oleh karena itu, kawasan ini sering dijuluki sebagai “Amazon-nya Indonesia” karena kekayaan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Selain potensi ekologi, kawasan ini juga sarat dengan nilai budaya. Masyarakat adat seperti Dayak Iban dan Melayu yang mendiami sekitar Danau Sentarum masih menjaga tradisi dan kearifan lokal secara harmonis dengan alamnya. Salah satu yang menjadi ikonik di kawasan tersebut adalah rumah panjang (rumah betang) bangunan khas Dayak yang masih berdiri kokoh dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Para wisatawan pun dapat menginap di rumah panjang, mencicipi kuliner khas seperti ikan salai dan sayur hutan, serta mengikuti aktivitas keseharian warga yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan kelestarian alam. “Letaknya yang dekat dari PLBN Badau membuka peluang besar untuk mengembangkan Danau Sentarum sebagai destinasi unggulan berbasis ekowisata. Kami mendukung penuh inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal,” tambah Wendelinus. Titik masuk utama untuk menuju Danau Sentarum biasanya melalui Sungai Tekelan atau Nanga Leboyan, yang juga menjadi pusat aktivitas wisata, budaya, dan edukasi lingkungan. Di lokasi ini, wisatawan dapat menyusuri danau menggunakan perahu kayu, menyaksikan matahari terbit dari menara pandang, hingga berpartisipasi dalam kegiatan konservasi bersama warga lokal. Sinergi antara Balai Taman Nasional, pemerintah daerah, mitra konservasi, dan komunitas lokal diharapkan dapat terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata. Pendekatan edukatif dan partisipatif menjadi kunci agar kekayaan Danau Sentarum tetap terjaga dari waktu ke waktu. Sebagai beranda terdepan Indonesia, keberadaan PLBN Badau menjadi saksi hidup bahwa kawasan perbatasan bukan sekadar titik pemisah antarnegara, melainkan gerbang kekayaan alam dan budaya yang membanggakan.&nbsp; Danau Sentarum pun menjadi simbol bahwa wajah perbatasan Indonesia adalah wajah yang ramah, indah, dan kekayaan alamnya. Penulis: Betuel MiminEditor: Bagas R

Danau Sentarum, Permata Wisata Perbatasan yang Dekat dengan PLBN Badau

Bengkayang, Kalbar - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dalam rangkaian lawatan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, Rabu (9/7/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peninjauan perbatasan yang dimulai dari PLBN Badau, Entikong, Jagoi Babang, Aruk, hingga Temajuk, Kabupaten Sambas.&nbsp; Di PLBN Jagoi Babang, rombongan disambut secara adat di halaman Lobby Wisma Indonesia dengan prosesi penyematan tas takin oleh Dandim Bengkayang dan Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba kepada Pangkogabwilhan I sebagai bentuk penghormatan khas masyarakat Dayak. Dalam rombongan turut hadir sejumlah pejabat tinggi TNI, termasuk para perwira dari Kogabwilhan I, Kaslo Kogabwilhan I, Danrem 121/Abw, Danlanud Hadi Soemantri Sanggau Ledo, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bengkayang dan perwakilan dari instansi Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) PLBN Jagoi Babang. Selain meninjau kesiapan lintas batas, kunjungan ini juga membawa misi sosial kepada masyarakat kawasan perbatasan yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Tim kesehatan dari Lanud Hadi Soemantri. Selain itu, sebanyak 50 paket sembako juga dibagikan kepada warga Kecamatan Jagoi Babang sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam pertemuan bersama jajaran lintas sektor di PLBN Jagoi Babang, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan nasional dari wilayah perbatasan. “Wilayah perbatasan bukan hanya garda depan pertahanan, tetapi juga simpul penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI perlu lebih aktif dalam mengoordinasikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan,” tegas Letjen TNI Kunto. Pangkogabwilhan I juga mendorong penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung UMKM lokal yang bergerak di sektor kebutuhan pokok dan pelestarian lingkungan.&nbsp; Kemudian, Pangkogabwilhan I juga mengajak seluruh aparatur di kawasan perbatasan untuk proaktif dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui koordinasi bersama BNPP RI. Kepala PLBN Jagoi Babang, Misdo J. Purba, mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam menjaga dan membangun wilayah perbatasan. “Kami menyambut baik arahan Bapak Pangkogabwilhan I, terutama dorongan terhadap peran PLBN sebagai simpul integrasi antara pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat memotivasi kami untuk terus berinovasi dalam pelayanan lintas batas,” ujar Misdo. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Jagoi Babang, rombongan Pangkogabwilhan I melanjutkan perjalanan menuju Pos Pamtas Bejongkong sebelum bergerak ke PLBN Aruk dan Temajuk di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini menegaskan peran penting PLBN Jagoi Babang yang dikelola oleh BNPP RI tidak hanya sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Penulis: M. WiyonoEditor: Bagas R

PLBN Jagoi Babang Sambut Pangkogabwilhan I, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

TIMOR TENGAH UTARA&nbsp;– Pagi yang cerah di Wisma PLBN Wini terasa penuh semangat dan energi baru. Harmoni kaki - kaki yang menghentak aspal pelataran diiringi sesekali teriakan, menggema di bangunan megah yang menghubungkan Indonesia dengan enklave Oecusse, Timor Leste.&nbsp; Pagi itu, pada Kamis, 10 Juli 2025, puluhan pegawai keamanan dan teknisi berdiri tegap di bawah bayang bayang matahari yang kini menjadi tegak lurus.&nbsp; Jika kesehariannya, para pekerja akrab dengan kabel, alat berat, dan mesin-mesin, kini mereka menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi di berbagai negara di seluruh dunia yakni, baris berbaris.&nbsp; Selain baris berbaris, para pegawai juga berlatih dasar serta tata cara pelaksanaan upacara bendera Merah Putih, yang menjadi simbol kehormatan dan penghormatan terhadap negara. Komandan Pos (Danpos) Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia - Timor Leste (RI-RDTL) , Serka Ibrahim berdiri di depan melatih para pegawai.&nbsp;Dirinya juga turut dibantu Praka Yoga, Pratu Aziz, Pratu Andryan, Prada Zulfi, Prada Oktora, dan Prada Agus. Pelatihan berlangsung dengan penuh semangat! Mereka berdiri bersama, menyamakan langkah, dan menyatukan suara dalam pelatihan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang membawa seni gerak yang membutuhkan kedisiplinan, kebersamaan, dan kesatuan. Dalam baris berbaris, setiap individu harus mengikuti instruksi dengan tepat waktu dan mengikuti tata tertib yang ditetapkan.&nbsp; Disiplin ini membantu melatih kesadaran diri, mengontrol emosi, dan mengikuti perintah dengan patuh. Dalam prosesnya, peserta belajar untuk memahami pentingnya menghargai otoritas dan mengikuti aturan yang ada.&nbsp; Para pegawai tak juga lelah dengan sengatan batara surya. Setiap keringat mengucur di wajah, justru menjadi kebanggaan&nbsp;baru dan keseriusan dari setiap gerakan.&nbsp; Pelatihan ini bukan hanya tentang baris-berbaris atau prosedur upacara. Lebih dari itu, ini adalah proses menanamkan nilai-nilai disiplin, kebersamaan, dan cinta tanah air di setiap insan PLBN Wini. Dalam setiap barisan, setiap individu juga harus menyadari keberadaan dan gerakan orang di sebelahnya. Kerja sama dan koordinasi yang baik sangat penting agar barisan dapat bergerak secara seragam dan sinkron.&nbsp; Mereka terus belajar untuk saling mendukung, mengandalkan, dan berkomunikasi secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan membangun hubungan yang baik sangat berharga.&nbsp; Pelajaran baris berbaris adalah pelajaran untuk menghargai perbedaan dan menghormati kontribusi masing-masing individu dalam mencapai tujuan bersama.&nbsp; Inisiatif pelatihan ini&nbsp;dipimpin oleh Kepala Subbidang Keamanan dan Kebersihan, PLBN Wini, Marzal Helmy Grace Serah. Ia menggagas kegiatan pelatihan sebagai bentuk pembinaan mental dan kedisiplinan seluruh pegawai PLBN Wini, tanpa memandang bidang tugas.&nbsp; Baginya, semangat kebangsaan adalah milik semua insan pengabdi negara, baik yang menjaga pintu gerbang lintas batas negara, maupun yang memastikan listrik menyala dan sistem berjalan lancar. "Di PLBN, kita semua adalah representasi negara. Bukan hanya mereka yang berseragam militer, tetapi juga tenaga teknisi dan tenaga kebersihan, semua punya peran penting menjaga martabat Indonesia di garis perbatasan," ujar Bapak Marzal. Kegiatan ini menjadi awal dari pembinaan karakter berkelanjutan yang akan dilakukan secara rutin. Karena di tempat di mana batas negara dijaga, batas profesionalisme dan nasionalisme juga harus diperkuat. Dari PLBN Wini, mari hadir dalam barisan ini dan merasakan keajaiban yang dihasilkan oleh langkah-langkah yang sejalan membangun perbatasan. Penulis : Febri

Belajar Baris Berbaris di PLBN Wini, Langkah Serempak Rawat Disiplin dan Cinta Tanah Air dari Perbatasan

Pulau Penambulai Tergerus Abrasi, BNPP RI Dorong Penanganan Cepat untuk Lindungi Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Pulau Penambulai, satu-satunya pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Aru, kini menghadapi ancaman nyata dari abrasi pantai yang terus menggerus wilayah daratan. Terletak di Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Pulau Penambulai menjadi bagian penting dalam penguatan batas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Pulau Penambulai merupakan satu dari delapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kepulauan Aru yang menjadi titik referensi dalam penarikan garis pangkal batas negara. Namun, meski memiliki peran yang strategis, aksesibilitas menuju pulau ini sangat terbatas. Tidak ada jalur transportasi reguler dari ibu kota kabupaten, Dobo, ke Desa Warabal. Masyarakat hanya dapat mengandalkan speed boat sewaan dengan waktu tempuh 6-7 jam, atau menggunakan perahu kecil tradisional “ketinting” untuk keperluan sehari-hari. Sebagian besar warga Pulau Penambulai menggantungkan hidup dari sektor kelautan, seperti menangkap ikan dan membudidayakan rumput laut. Namun, abrasi yang semakin parah membuat aktivitas ekonomi mereka terganggu. Bahkan terjangan air laut mulai merambah hingga ke permukiman warga, khususnya saat gelombang pasang tertinggi yang biasa terjadi antara Mei hingga Agustus. Berdasarkan temuan dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI pada Juni 2024, tercatat sedikitnya 20 rumah warga mengalami kerusakan akibat abrasi pada tahun 2022. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya berdampak pada hunian, tetapi juga pada keberlangsungan infrastruktur dasar, aktivitas pendidikan, ekonomi, dan logistik. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan akan terus menggerus daratan dan mengancam keberadaan pulau dalam jangka panjang. Lebih dari itu, eksistensi masyarakat yang telah menetap secara turun-temurun di pulau ini juga berada dalam kondisi yang genting. Pemerintah Desa Warabal dan warga setempat telah menyuarakan harapan mereka akan bantuan nyata dari pemerintah pusat. Salah satu solusi mendesak yang saat ini dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur pengaman pantai seperti tanggul dan pemecah gelombang (breakwater). Sayangnya, tanggul yang saat ini ada telah mengalami kerusakan parah dan tidak lagi efektif menahan kekuatan gelombang laut yang kian intens. Dalam konteks menjaga keutuhan wilayah perbatasan, Pulau Penambulai membutuhkan intervensi segera dan berkelanjutan. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar seperti Penambulai ini bukan hanya soal penghidupan masyarakat lokal, tetapi juga menyangkut ketahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi abrasi perlu menjadi prioritas dalam strategi nasional pengelolaan wilayah perbatasan. BNPP RI mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat penanganan abrasi di PPKT. Beberapa bentuk intervensi yang dibutuhkan antara lain pembangunan tanggul pantai, rehabilitasi vegetasi pesisir, dan peningkatan sarana transportasi untuk menjamin aksesibilitas dan keberlangsungan hidup masyarakat. Langkah penanganan abrasi di Pulau Penambulai akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi setiap jengkal tanah air dan seluruh warganya, termasuk yang berada di ujung terluar Indonesia. Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen BNPP RI dalam menjaga batas wilayah dan memastikan pembangunan yang inklusif di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Pengarah: Siti Metrianda AkuanPenulis: Andreas J. Sihombing, Yori Elfitriani, Primadhiaz RizqullahEditor: Bagas R

SAMBAS&nbsp;– Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk memfasilitasi bakti sosial yang digelar oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Letjen TNI, Kunto Arief Wibowo, pada Rabu (9/7/2025) kemarin. Bakti sosial yang diadakan di Pasar Wisata PLBN Aruk, Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Letjen TNI Kunto ke perbatasan Indonesia – Malaysia wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Kedatangan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, beserta jajaran petugas PLBN, unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan serta tokoh masyarakat.&nbsp; Turut mendampingi Pangkogabwilhan I dalam kegiatan tersebut antara lain Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Purnomosidi, Danlantamal XII, Laksma TNI Haryo Poernomo, Unsur Forkopimda Kabupaten Sambas, dan Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Cabang BS II, Mia Kunto Arief Wibowo. Dalam sambutan pembukaan bakti sosial, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI kepada masyarakat di wilayah terdepan negara. “Kegiatan ini kami adakan sebagai bentuk nyata kepedulian kami kepada masyarakat di kawasan perbatasan, yang harapannya dapat memberikan dampak dan manfaat positif, terutama bagi warga Lansia,” ungkap Letjen TNI Kunto. Ia juga menambahkan harapannya agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin, sebagai bagian dari penguatan kehadiran TNI di tengah masyarakat perbatasan. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan mencakup pembagian paket sembako kepada warga lanjut usia dan masyarakat kurang mampu. Selain juga diadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, yang diikuti oleh 44 orang warga Desa Sebunga. Masyarakat tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sejak siang hari area pasar wisata PLBN Aruk telah dipadati oleh warga yang ingin mendapatkan bantuan maupun pemeriksaan kesehatan. “Kolaborasi seperti ini sangat dinanti oleh masyarakat perbatasan, karena manfaatnya langsung dirasakan. PLBN Aruk tentunya selalu siap memfasilitasi dan mendukung penuh bentuk kerja sama antar Instansi seperti ini,” ujar Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand. Sebagai informasi, kunjungan ke PLBN Aruk merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangkogabwilhan I ke berbagai PLBN di Kalimantan Barat yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), termasuk PLBN Entikong, Badau, dan Jagoi Babang. Penulis : Agatha Zenoviva

PLBN Aruk Fasilitasi Bakti Sosial TNI bagi Masyarakat Perbatasan RI–Malaysia

JAKARTA&nbsp;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Biro Kepegawaian terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.&nbsp;Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah pengisian jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa di BNPP. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Belly Isnaeni, menjelaskan telah memfasilitasi rapat sosialisasi jabatan fungsional pengelola barang dan jasa pada Rabu (9/7/2025) kemarin. Dalam sosialisasi tersebut, Direktur Bidang Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hermawan, turut memberikan pemaparan.&nbsp;&nbsp; Selain itu, pemaparan juga diberikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irvan Amrullah.&nbsp; Belly menjelaskan bahwa, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPP yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah 36 orang, dan jumlah ASN BNPP yang telah memiliki sertifikat PBC Tipe C adalah 2 orang. BNPP, lanjutnya, telah menyampaikan usulan uji kompetensi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pada 3 Juli 2025 lalu.&nbsp;Dengan usulan, formasi 3 fungsional pengadaan barang dan jada, Ahli Muda dan 1 fungsional Pengadaan arang dan jasa Ahli Pertama.&nbsp; "Sampai saat ini,kami masih menunggu hasil seleksi administrasi oleh LKPP," terangnya. Dirinya juga menjelaskan bahwa, dalam diskusi tersebut juga berkembang wacana pembentukan pembentukan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Menurut Peraturan LKPP UKPBJ memiliki beerapa fungsi, di antaranya adalah pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Payung hukum pembentukan UKPBJ sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.&nbsp; Sementara itu, Direktur Bidang Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKPP,&nbsp;Hermawan, menjelaskan bahwa, terkait alat ukur untuk menilai kinerja UKPBJ dalam pengelolaan pengadaan tersebut terdapat 3 pilar dalam&nbsp;Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).&nbsp; Tiga Pilar tersebut yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dengan bobot 30 persen; kelembagaan, dengan bobot 40 persen dan sistem pengadaan, dengan bobot 30 persen.&nbsp; Indikator kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variable yang telah mencapai tingkat kemtangan level proaktif dibandingkan dengan jumlah jumlah total 9 variable dengan bobot 40 persen.&nbsp; " ITKP merupakan salah satu unsur dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Penilaian ITKP BNPP pada tahun 2022 adalah 8,9,"&nbsp;jelasnya Penulis : Fauzi Rachmansyah

BNPP Terus Dorong Profesionalisme ASN Lewat Pembinaan Jabatan Fungsional

BNPP RI Paparkan Capaian Kinerja 2024 dan Usulan Prioritas 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyampaikan sejumlah capaian strategis dalam pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran BNPP RI Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025). Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Mendagri Tito memaparkan realisasi anggaran BNPP RI TA 2024 yang mencapai Rp231,63 miliar atau sebesar 98,01 persen dari total pagu. Capaian ini menempatkan BNPP RI di peringkat ke-11 dari 47 kementerian/lembaga kategori pagu kecil dan peringkat ke-16 dari total 86 kementerian/lembaga secara nasional. Lebih lanjut, BNPP RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Kinerja perencanaan juga mendapatkan apresiasi tinggi dengan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,23 dari Bappenas. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi BNPP RI meningkat dari 70,08 menjadi 73,88. Dalam bidang pelayanan publik, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola BNPP RI meraih predikat “Prima” dari Kementerian PANRB, dan nilai Kinerja Anggaran BNPP RI 2024 mendapat skor 93,93 atau kategori “Sangat Baik” dari Kementerian Keuangan. Terkait rencana ke depan, Mendagri Tito menyampaikan berbagai program prioritas BNPP RI untuk tahun 2026, yang meliputi, Pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan keamanan di wilayah laut perbatasan, Penyusunan rencana aksi dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas, Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PPKP dan KPP. Selanjutnya, Pelaksanaan Tugas Penyusunan Rencana Aksi dan Pemantauan/Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Laut, dan Udara serta Penataan Ruang, dan Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Negara, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di kawasan perbatasan, Fasilitasi penyelesaian lahan terdampak eks Outstanding Border Problem (OBP) di Pulau Sebatik, serta Fasilitasi koordinasi penyelesaian OBP di perbatasan Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. BNPP RI juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp235,18 miliar dari pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp131,11 miliar. “Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI atas dukungan serta pengawasan yang konstruktif selama ini. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan,” tutur Mendagri Tito. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Dengan berbagai capaian positif dan rencana strategis ke depan, BNPP RI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kawasan perbatasan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan, dan menjaga kedaulatan negara secara berkelanjutan. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)