berita

Berita - BNPP

Jayapura, Papua - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 2,155,6 kilogram yang diduga dibawa oleh warga negara Papua Nugini saat hendak melintas di kawasan perbatasan pada, Jumat (1/5/2026). Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 14.02 WIT saat dua orang terduga pelaku mencoba melintas menggunakan sepeda motor di area pemeriksaan PLBN Skouw. Namun, saat proses pemeriksaan barang bawaan berlangsung, pelaku mendadak memutar arah kendaraan dan melarikan diri kembali ke wilayah Papua Nugini, meninggalkan barang bawaan di lokasi. Petugas keamanan PLBN Skouw yang siaga segera mengamankan barang yang ditinggalkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis ganja yang diduga akan diselundupkan melalui jalur perlintasan perbatasan. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut, dengan koordinasi bersama Kepolisian Subsektor Skouw, unsur TNI, serta petugas keamanan PLBN Skouw. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa penggagalan ini merupakan hasil dari kewaspadaan petugas dan sinergi lintas instansi yang terbangun dengan baik di kawasan perbatasan. Menurutnya, pengawasan berlapis menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran lintas batas. “Pengawasan di pintu perlintasan akan terus kami perketat melalui koordinasi lintas instansi. Ini penting untuk memastikan kawasan perbatasan tetap aman dari berbagai upaya pelanggaran, termasuk peredaran narkotika,” ujar Ni Luh. PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kolaborasi CIQS, serta mengedepankan profesionalisme petugas demi menciptakan perbatasan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkotika.&nbsp; Penulis: Brian A

PLBN Skouw Gagalkan Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini

Nunukan, Kaltara - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik menyambut kehadiran siswa-siswi SMP Negeri 1 Sebatik Utara dalam kegiatan pawai memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif antara lembaga pendidikan dan PLBN Sebatik yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dalam menumbuhkan semangat belajar serta nilai kebangsaan di wilayah perbatasan negara. Pawai Hardiknas tersebut berlangsung meriah dengan rute melintasi kawasan PLBN Sebatik sebagai ikon strategis perbatasan Indonesia–Malaysia. Ratusan siswa tampak antusias mengikuti kegiatan dengan mengenakan atribut dan kostum tradisional daerah, sembari membawa spanduk dan poster bertema pendidikan serta menyuarakan yel-yel penyemangat. Kepala Sekolah SMPN 1 Sebatik Utara, Ambo Asse, mengatakan bahwa pawai Hardiknas merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual bagi para siswa, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan kebersamaan di wilayah perbatasan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri, semangat persatuan, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka, terutama sebagai generasi muda yang hidup di beranda terdepan negara,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari guru, orang tua siswa, hingga pengelola PLBN Sebatik. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan jajaran PLBN Sebatik sehingga pawai Hari Pendidikan Nasional ini dapat berjalan lancar dan aman,” tambahnya. Sementara itu, Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, menyambut positif pelaksanaan pawai Hardiknas yang melibatkan pelajar di kawasan perbatasan. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu lintas negara, tetapi juga sebagai ruang edukatif dan simbol kehadiran negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memotivasi para siswa untuk terus belajar dan berprestasi. Anak-anak di perbatasan memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing,” kata Hariman. Peringatan Hardiknas di PLBN Sebatik ini diharapkan menjadi inspirasi berkelanjutan bagi dunia pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan untuk terus bersinergi menciptakan ruang tumbuh yang positif bagi generasi muda. Penulis: Dinny Afdillah

PLBN Sebatik Meriahkan Pawai Pelajar Hardiknas, Cetak Generasi Unggul Perbatasan

Pontianak — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek keamanan semata, melainkan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura Tahun 2026, Jumat (1/5/2026). Kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyampaikan perspektif kebijakan nasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya kepada para legislator daerah. Dalam paparannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan tugas dan fungsi BNPP RI dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari pemahaman tipologi perbatasan di berbagai negara hingga tantangan aktual yang dihadapi Indonesia. Ia mencontohkan penerapan tipologi perbatasan berupa tembok atau pagar di sejumlah negara yang disesuaikan dengan kepentingan keamanan masing-masing. “Di Amerika Serikat dan Meksiko, perbatasan dibangun dalam bentuk tembok karena tingginya ancaman people smuggling dan narkotika. Sementara di perbatasan Malaysia–Thailand digunakan pagar beton setengah dengan kawat berduri,” ujar Makhruzi. Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan tipologi perbatasan tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, karakter sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan. “Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari. Di perbatasan Indonesia–Malaysia, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat bergantung pada aktivitas lintas batas untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya. Lebih lanjut, Sekretaris BNPP RI menguraikan sejumlah persoalan utama lintas batas negara, di antaranya pergerakan manusia dan barang, keterbatasan infrastruktur vital, serta ancaman kejahatan transnasional. Ia menyoroti bahwa kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah, masih menjadi tantangan besar di kawasan perbatasan Kalimantan. “Ada jalan sabuk yang sudah dibangun pemerintah, tetapi belum sepenuhnya tersambung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkapnya. Selain itu, ia mengingatkan bahwa ancaman kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika, psikotropika, dan penyelundupan senjata, merupakan risiko serius yang harus diantisipasi secara bersama. Makhruzi menegaskan bahwa urgensi pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yakni security dan prosperity. Dari sisi keamanan, penguatan pengawasan terhadap penyeberangan ilegal dan penyelundupan menjadi prioritas. Sementara dari sisi kesejahteraan, pembangunan perbatasan harus diarahkan untuk mendorong kemajuan masyarakat dari wilayah terluar. “Pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan berbagai program pemerintah yang difasilitasi BNPP RI, termasuk pengamanan pantai di pulau-pulau kecil terluar, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pendampingan pembangunan wilayah kepulauan agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Tak hanya itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga menyampaikan program kolaboratif antara BNPP RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya. Terkait pencegahan ancaman perbatasan, ia menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri di wilayah perbatasan. Sebagai rekomendasi kebijakan, Sekretaris BNPP RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas pendidikan dan kesehatan. “Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi aktif guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan menjamin kepastian hukum demi menjaga kedaulatan negara. Sebagai penutup, Komjen Pol. Makhruzi Rahman berharap para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan kunci agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Humas BNPP RI

Sekretaris BNPP RI Tegaskan Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan

(Sebuah renungan kebangsaan)Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Selat Malaka adalah urat nadi dunia yang berdetak tanpa henti. Setiap hari, ratusan kapal dari berbagai penjuru melintasi jalur sempit ini, membawa minyak dari Teluk Persia, barang industri dari Asia Timur, serta komoditas strategis yang menopang ekonomi global. Hampir seluruh denyut perdagangan antara Timur dan Barat melewati ruang laut ini. Namun di balik intensitas lalu lintas tersebut, tersembunyi satu kenyataan yang jarang diucapkan secara jujur: Selat Malaka bukan hanya jalur ekonomi, melainkan medan kepentingan global yang setiap saat dapat berubah menjadi titik krisis. Dalam kerangka United Nations Convention on the Law of the Sea, Selat Malaka tidak dimiliki secara utuh oleh satu negara. Ia adalah selat yang digunakan untuk navigasi internasional, yang berarti kapal asing memiliki hak lintas damai bahkan hak transit tanpa boleh dihambat. Dalam bahasa sederhana, Indonesia memang memiliki wilayah, tetapi tidak sepenuhnya memiliki kendali. Di sinilah letak paradoks yang harus dipahami secara jernih. Indonesia dan Malaysia memegang wilayah laut terluas di selat ini karena garis pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya yang panjang. Namun dominasi geografis tidak otomatis berbanding lurus dengan dominasi kontrol. Singapura, dengan wilayah laut yang sangat kecil, justru berada di titik paling strategis, yaitu simpul pertemuan lalu lintas global. Dengan teknologi yang jauh lebih maju dan sistem pengawasan yang sangat terintegrasi, negara kecil ini memiliki daya kendali informasi yang jauh melampaui ukuran wilayahnya. Thailand memang hanya berada di bagian utara, tetapi tetap menjadi bagian dari konfigurasi keamanan kawasan. Artinya, Selat Malaka bukan ruang tunggal milik satu negara, melainkan ruang bersama yang dipenuhi kepentingan banyak pihak. Pengawasan terhadap selat ini dilakukan melalui mekanisme kerja sama regional yang dikenal sebagai Malacca Straits Patrol. Dalam skema ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand berbagi peran melalui patroli laut, patroli udara, serta pertukaran intelijen. Sistem ini di atas kertas tampak solid. Puluhan radar pesisir, pusat komando di masing-masing negara, serta integrasi data melalui sistem informasi maritim menjadi tulang punggung pengawasan. Indonesia sendiri memiliki jaringan radar panjang melalui sistem IMSS yang membentang dari Aceh hingga Kepulauan Riau, dengan pusat kendali di Batam. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Kekuatan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah radar atau panjang garis pantai, tetapi oleh kualitas integrasi, kecepatan respons, dan kemampuan membaca ancaman yang terus berubah. Singapura, misalnya, mengoperasikan Vessel Traffic Information System yang sangat presisi, serta memiliki pusat intelijen maritim Information Fusion Centre yang menjadi rujukan internasional. Dalam konteks ini, arus informasi global tentang pergerakan kapal justru lebih banyak terkonsentrasi di luar Indonesia. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan strategis yang menyangkut kedaulatan pengambilan keputusan. Di sisi operasional, Indonesia mengerahkan kekuatan laut melalui TNI Angkatan Laut, Bakamla, serta unsur pendukung seperti KPLP dan Polairud. Kapal-kapal patroli, baik besar maupun kecil, disiagakan untuk menjaga keamanan perairan. Namun jika dihitung secara rasional, jumlah kapal yang beroperasi masih sangat terbatas dibandingkan dengan volume lalu lintas yang diawasi. Dalam kondisi normal, hanya beberapa kapal besar dan sejumlah kapal sedang serta kecil yang aktif di area selat. Dengan kepadatan lalu lintas yang mencapai ratusan kapal per hari, rasio pengawasan ini jelas belum ideal. Masalahnya tidak berhenti pada jumlah kapal. Ancaman yang dihadapi Selat Malaka hari ini telah berubah bentuk. Jika dulu ancaman utama adalah perompakan atau penyelundupan, kini spektrum ancaman jauh lebih kompleks. Ada potensi sabotase terhadap jalur energi, ancaman terhadap kabel komunikasi bawah laut, hingga serangan siber yang dapat melumpuhkan sistem navigasi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan konvensional tidak lagi cukup. Kapal patroli tidak akan mampu mendeteksi serangan digital, dan radar pesisir tidak akan mampu membaca infiltrasi intelijen yang terselubung. Kondisi global pada tahun 2026 memperburuk situasi ini. Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, telah menciptakan tekanan besar terhadap jalur distribusi energi dunia. Ketika Hormuz terganggu, Selat Malaka otomatis menjadi jalur alternatif utama. Artinya, intensitas dan risiko di Selat Malaka meningkat secara signifikan. Kapal tanker bertambah, kepentingan negara besar semakin kuat, dan potensi konflik tidak langsung ikut merambat ke kawasan ini. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan diplomasi yang terlalu lunak. Memang benar bahwa Indonesia menolak penerapan pungutan atau tol di Selat Malaka demi menjaga prinsip kebebasan navigasi sesuai International Maritime Organization. Namun prinsip keterbukaan tidak boleh diterjemahkan sebagai kelemahan. Keterbukaan harus dibarengi dengan kemampuan kontrol yang kuat. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Pertanyaan tentang apakah Selat Malaka perlu diamankan sebenarnya sudah tidak relevan. Yang lebih tepat adalah apakah Indonesia sudah cukup siap mengamankan selat tersebut dalam menghadapi dinamika global yang semakin keras. Jawabannya, jika dilihat secara jujur, masih belum. Ada upaya, ada sistem, ada kerja sama, tetapi belum ada lompatan strategis yang benar-benar mengubah posisi Indonesia dari sekadar penjaga wilayah menjadi pengendali kawasan. Jika situasi global terus memburuk dan konflik terbuka meluas, Selat Malaka akan menjadi titik yang sangat diperebutkan. Negara-negara besar akan meningkatkan kehadiran mereka, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Dalam kondisi seperti itu, ruang gerak negara pantai bisa terdesak jika tidak memiliki kekuatan yang cukup. Indonesia harus menyadari bahwa dalam geopolitik modern, siapa yang menguasai jalur laut strategis, dialah yang memiliki pengaruh besar terhadap arah ekonomi dan keamanan global. Inilah peringatan yang tidak boleh diabaikan. Selat Malaka bukan sekadar jalur perdagangan, tetapi garis depan kedaulatan Indonesia. Jika pengamanan di wilayah ini lemah, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di laut, tetapi juga di darat. Gangguan distribusi energi akan memicu inflasi, tekanan ekonomi akan meningkatkan kerentanan sosial, dan ketidakstabilan akan merambat hingga ke wilayah perbatasan. Semua itu bisa berawal dari satu titik yang tidak dijaga dengan serius. Indonesia tidak boleh netral di halaman depannya sendiri. Negara harus hadir dengan kekuatan yang nyata, bukan hanya simbolik. Penguatan teknologi pengawasan, integrasi intelijen, peningkatan jumlah dan kualitas armada, serta keberanian dalam mengambil posisi strategis harus menjadi prioritas. Selat Malaka harus diperlakukan sebagai aset vital nasional yang tidak bisa ditawar. Pada akhirnya, menjaga Selat Malaka bukan hanya soal keamanan laut, tetapi soal menjaga masa depan bangsa. Jika jalur ini aman dan terkendali, Indonesia akan berdiri kuat sebagai poros maritim dunia. Namun jika lengah, maka kita akan menyaksikan bagaimana kepentingan asing perlahan mengambil alih ruang yang seharusnya menjadi milik kita. Selat Malaka sudah terlalu penting untuk sekadar dijaga seadanya. Ia harus diamankan dengan kesadaran penuh bahwa di sanalah harga diri dan kedaulatan bangsa dipertaruhkan. Catatan Kaki&nbsp; 1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 1982.2. International Maritime Organization. Straits Used for International Navigation. IMO Publications.3. ASEAN Secretariat. Malacca Straits Patrol Framework, 2004–2026.4. Bateman, Sam. “Security in the Malacca Strait.” Contemporary Southeast Asia.5. Ho, Joshua. “The Malacca Strait Patrols.” RSIS Singapore.6. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Doktrin Pertahanan Maritim Indonesia, 2025.7. Bakamla RI. Laporan Tahunan Keamanan Laut Indonesia, 2026.8. Till, Geoffrey. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century. Routledge.9. BNPP RI. Kajian Strategis Chokepoint Global, 2026. Humas BNPP RI

Selat Malaka Perlukah Kita Amankan?

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan komitmennya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui partisipasi aktif pada program New Zealand English Language Training for Officials (NZELTO) Intake 62 yang mengusung tema International Security Trends. Program ini berlangsung sejak 29 Januari hingga 1 Mei 2026 di Wellington, Selandia Baru. Perwakilan BNPP RI yang mengikuti program tersebut adalah Viny Yuliana, staf pada Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI yang berperan sebagai penelaah teknis kebijakan. Program NZELTO merupakan inisiatif Pemerintah Selandia Baru yang didanai melalui New Zealand Aid Programme di bawah naungan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, serta dilaksanakan oleh English Language Institute, Victoria University of Wellington. NZELTO Intake 62 diikuti oleh pejabat pemerintah dari lima negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur negara sekaligus penguatan jejaring dan kerja sama internasional di bidang pemerintahan dan keamanan global. Selama mengikuti program, perwakilan BNPP RI menjalani pelatihan bahasa Inggris secara intensif yang terintegrasi dengan kajian isu-isu strategis global, khususnya tren keamanan internasional, tata kelola pemerintahan, serta dinamika kerja sama lintas negara. Selain pembelajaran di kelas, peserta juga terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung seperti diskusi tematik, workplace interaction, kunjungan ke parlemen, serta interaksi lintas budaya. Viny menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam NZELTO Intake 62 memberikan pengalaman yang sangat berharga, baik dari sisi peningkatan kompetensi bahasa maupun perluasan perspektif kebijakan global. “Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi internasional, tetapi juga memperluas wawasan terkait tren keamanan internasional yang sangat relevan dengan tugas pengelolaan perbatasan,” ujar Viny.&nbsp; Ia menambahkan, diskusi dan pertukaran pengalaman dengan peserta dari berbagai negara turut memperkaya sudut pandang dalam memahami tantangan global. Partisipasi ini diharapkan memberikan manfaat strategis bagi BNPP RI, terutama dalam meningkatkan kapasitas analisis kebijakan, memperkuat kemampuan diplomasi dan komunikasi internasional, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan global.&nbsp; Secara tidak langsung, hal ini akan mendukung pelaksanaan tugas BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan negara yang semakin kompleks di era globalisasi. Keikutsertaan pada NZELTO Intake 62 juga menjadi bukti kesinambungan komitmen BNPP RI dalam pengembangan kompetensi aparatur. Sebelumnya, BNPP RI tercatat telah berpartisipasi pada program serupa pada tahun 2022 melalui NZELTO Intake 54 dengan tema National Security. “Semoga ke depan semakin banyak peluang yang terbuka bagi ASN di lingkungan BNPP untuk berpartisipasi aktif dalam forum internasional, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,” ungkap Viny. Usai menyelesaikan pelatihan di Selandia Baru, seluruh peserta NZELTO Intake 62 akan melaksanakan proyek penugasan di negara masing-masing hingga Juli 2026. Selanjutnya, mereka dijadwalkan menghadiri konferensi regional di Asia Tenggara pada akhir tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian program. Melalui partisipasi berkelanjutan dalam program internasional seperti NZELTO, BNPP RI berharap dapat terus mencetak aparatur yang adaptif, berwawasan global, dan mampu menerjemahkan dinamika keamanan internasional ke dalam kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif, terintegrasi, dan berdaya saing. Humas BNPP RI

BNPP RI Manfaatkan Program NZELTO 2026 untuk Cetak Aparatur Berwawasan Global

Bengkayang - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi bersama petugas unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) serta Sarawak Forestry Corporation (SFC), Rabu (29/4/2026). Forum ini difokuskan pada penyelarasan mekanisme ekspor komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan, khususnya sarang burung walet, yang dilakukan melalui PLBN Jagoi Babang menuju Sarawak, Malaysia. Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menyampaikan bahwa forum koordinasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan arus ekspor sekaligus menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Regulasi tersebut membawa penyesuaian terhadap mekanisme ekspor, khususnya di wilayah perbatasan. “Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya menyamakan pemahaman lintas instansi, mengingat proses ekspor melibatkan karantina, bea cukai, serta instansi terkait lainnya agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya. Menurut Misdo, kesamaan pemahaman lintas instansi menjadi faktor kunci agar seluruh proses ekspor dapat berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp; Dalam forum tersebut, Koordinator Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Barat Satuan Pelayanan Jagoi Babang menjelaskan bahwa setiap komoditas ekspor wajib memenuhi persyaratan tindakan karantina. Persyaratan tersebut mencakup kelengkapan sertifikat kesehatan, pelaporan, serta pemeriksaan oleh pejabat karantina di tempat pengeluaran resmi. Ia menegaskan bahwa khusus komoditas sarang burung walet, hanya sarang yang telah dibersihkan dan merupakan hasil olahan yang diperbolehkan untuk dilalulintaskan. Sementara itu, perwakilan Bea dan Cukai menyampaikan bahwa proses ekspor saat ini dilakukan secara daring hingga diterbitkannya dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Setelah dokumen tersebut terbit, seluruh persyaratan ekspor dinyatakan telah terpenuhi secara administratif. Di sisi lain, perwakilan Sarawak Forestry Corporation menjelaskan bahwa setiap komoditas yang masuk ke wilayah Sarawak wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Malaysia. Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026 pengelolaan wilayah perbatasan Malaysia akan berada di bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia sebagai integrasi unsur kepabeanan, imigrasi, dan kepolisian perbatasan. Melalui forum koordinasi ini, PLBN Jagoi Babang berharap dapat terbangun sinergi yang semakin kuat antarinstansi lintas sektor dan lintas negara. Koordinasi yang solid tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran ekspor komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat peran PLBN Jagoi Babang sebagai gerbang perdagangan yang tertib, aman, dan berdaya saing di kawasan perbatasan. Penulis: Charles

PLBN Jagoi Babang Pererat Koordinasi CIQS dan SFC untuk Percepat Ekspor Komoditas ke Sarawak

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia sedang bergerak menuju fase ketidakpastian yang semakin dalam. Ketika konflik Iran–Amerika Serikat–Israel memanas dan mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah, dampaknya tidak berhenti di wilayah tersebut. Ia merambat cepat melalui jalur energi dan perdagangan global. Dalam situasi seperti ini, Selat Hormuz—yang selama ini menjadi urat nadi distribusi minyak dunia—mengalami gangguan serius. Ketika jalur ini terguncang, dunia dipaksa mencari alternatif. Di sinilah Selat Malaka kembali menjadi pusat perhatian global. Selat Malaka bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah salah satu chokepoint terpenting di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sepanjang kurang lebih 900 kilometer. Jalur ini menjadi penghubung utama antara Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa. Sekitar 22% perdagangan dunia dan hampir 29% distribusi minyak global melewati selat ini setiap tahunnya.[1] Dengan kata lain, Selat Malaka adalah denyut nadi ekonomi global yang tidak boleh berhenti berdetak. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025, lebih dari 102.500 kapal melintasi Selat Malaka, meningkat signifikan dari sekitar 94.300 kapal pada tahun sebelumnya.[2] Rata-rata, lebih dari 280 kapal melintas setiap hari. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator betapa padat dan vitalnya jalur ini. Dalam konteks krisis global tahun 2026, angka tersebut berpotensi meningkat lebih tinggi akibat pengalihan jalur dari kawasan Timur Tengah yang tidak stabil. Ketika Selat Hormuz terganggu, kapal tanker dan logistik global tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan jalur yang relatif aman. Selat Malaka menjadi pilihan utama karena efisiensi jarak dan infrastruktur navigasi yang telah mapan. Namun, peningkatan lalu lintas ini membawa konsekuensi besar: kepadatan pelayaran, risiko kecelakaan, dan potensi ancaman keamanan meningkat secara signifikan. Dalam situasi ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis, sekaligus rentan. Secara geografis, Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pulau Sumatra membentang sepanjang sisi barat daya selat, memberikan Indonesia kedekatan yang tidak dimiliki negara lain dalam skala yang sama. Namun, kedekatan geografis tidak otomatis berarti kontrol penuh. Selat Malaka merupakan selat internasional yang tunduk pada hukum laut global, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea. Di bawah UNCLOS 1982, Selat Malaka dikategorikan sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, berlaku prinsip transit passage, yang memberikan hak kepada kapal asing—baik sipil maupun militer—untuk melintas secara terus-menerus dan cepat tanpa hambatan, selama tidak mengganggu keamanan negara pantai.[3] Konsekuensinya jelas: Indonesia tidak dapat mengontrol pelayaran secara sepihak, apalagi membatasi akses kapal internasional. Fakta ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa kedaulatan Indonesia di Selat Malaka terbatas. Namun sesungguhnya, yang dibatasi bukan kedaulatan itu sendiri, melainkan cara penggunaannya dalam kerangka hukum internasional. Indonesia tetap memiliki hak untuk mengatur keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum di wilayahnya, selama tidak menghambat lalu lintas internasional. Pengelolaan Selat Malaka selama ini dilakukan melalui mekanisme kerja sama regional antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang kemudian melibatkan Thailand. Salah satu bentuk nyata kerja sama ini adalah Malacca Strait Patrols (MSP), yang mencakup patroli laut terkoordinasi, patroli udara “Eyes in the Sky”, serta sistem pelaporan kapal melalui STRAITREP. Selain itu, jalur pelayaran diatur melalui Traffic Separation Scheme (TSS) yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).[4] Kerja sama ini terbukti mampu menurunkan angka kejahatan laut di Selat Malaka dalam dua dekade terakhir. Namun, dalam konteks krisis global saat ini, tantangannya jauh lebih kompleks. Ancaman tidak lagi terbatas pada pembajakan atau penyelundupan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman multidimensional, termasuk potensi sabotase terhadap infrastruktur bawah laut, gangguan terhadap sistem navigasi, serta kemungkinan keterlibatan kekuatan besar dalam menjaga kepentingannya masing-masing. Krisis di Selat Hormuz memberikan pelajaran penting: sebuah chokepoint dapat berubah menjadi titik krisis global dalam waktu singkat. Jika hal yang sama terjadi di Selat Malaka, dampaknya akan jauh lebih besar. Tidak hanya karena volume perdagangan yang tinggi, tetapi juga karena keterbatasan jalur alternatif di kawasan ini. Dalam kondisi tertentu, kapal dapat dialihkan ke jalur lain seperti Selat Sunda atau Selat Lombok. Namun, jalur-jalur ini memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman, jarak, maupun kesiapan infrastruktur. Artinya, Selat Malaka tetap menjadi jalur utama yang sulit tergantikan. Di sinilah keunggulan Indonesia sebenarnya berada. Indonesia memiliki posisi geografis yang tidak hanya strategis, tetapi juga fleksibel. Selain Selat Malaka, Indonesia menguasai beberapa jalur laut penting lainnya yang dapat berfungsi sebagai alternatif global, seperti Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Jalur-jalur ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang secara hukum juga diakui sebagai jalur pelayaran internasional. Keunggulan ini memberikan Indonesia “kedalaman strategis” yang tidak dimiliki negara lain di kawasan. Jika Selat Malaka mengalami tekanan, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengalihkan sebagian arus pelayaran ke jalur lain dalam wilayahnya. Dalam konteks geopolitik, ini adalah aset yang sangat berharga. Namun, keunggulan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Pengawasan maritim Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi hingga koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi. TNI AL, Bakamla, dan Polairud memiliki peran masing-masing, tetapi belum sepenuhnya berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu. Dalam kondisi normal, hal ini mungkin masih dapat ditoleransi. Namun dalam situasi krisis global, kelemahan seperti ini dapat menjadi celah yang berbahaya. Lebih jauh lagi, Indonesia juga menghadapi tekanan ekonomi yang tidak kecil. Sebagai negara pengimpor minyak, gangguan pada jalur distribusi energi akan langsung berdampak pada harga domestik. Kenaikan harga minyak global akan meningkatkan beban subsidi energi dan menekan anggaran negara. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk inflasi dan penurunan daya beli. Dengan kata lain, Selat Malaka bukan hanya persoalan keamanan maritim, tetapi juga persoalan ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Indonesia tidak memiliki pilihan selain memperkuat perannya. Negara harus hadir secara nyata di Selat Malaka, tidak hanya sebagai bagian dari kerja sama regional, tetapi sebagai aktor utama yang mampu mengarahkan kebijakan dan memastikan stabilitas kawasan. Langkah yang diperlukan tidak sederhana. Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi, integrasi sistem informasi maritim, serta penguatan kehadiran militer dan aparat penegak hukum di lapangan. Selain itu, diplomasi maritim harus diperkuat untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia tetap terjaga dalam setiap keputusan regional. Lebih dari itu, Indonesia harus berani mengambil peran kepemimpinan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara yang mampu menjaga stabilitas jalur perdagangan akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Selat Malaka memberikan Indonesia peluang tersebut. Namun peluang tidak akan berarti tanpa keberanian untuk bertindak. Sejarah mencatat bahwa kawasan Selat Malaka pernah menjadi pusat kekuatan maritim Nusantara pada masa kejayaan Sriwijaya. Hari ini, dalam konteks yang berbeda, sejarah seolah memberikan kesempatan kedua kepada Indonesia untuk memainkan peran serupa. Tantangannya tentu jauh lebih kompleks, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: siapa yang mampu mengamankan jalur perdagangan, dialah yang akan menentukan arah pergerakan ekonomi. Di tengah krisis Hormuz dan perang Iran, Selat Malaka menjadi ujian nyata bagi Indonesia. Apakah kita akan mampu menjaga stabilitas dan memanfaatkan posisi strategis ini, atau justru terjebak dalam keterbatasan yang kita ciptakan sendiri. Pilihan itu ada di tangan kita. Waktu tidak menunggu. Dan dunia sedang memperhatikan. Catatan Kaki&nbsp; 1. Reuters. “Hormuz Crisis Throws Spotlight on World’s Largest Chokepoint Malacca Strait.” 2026.2. Reuters. “Indonesia Reaffirms It Has No Plan to Impose Tolls in Malacca Strait.” 24 Apr. 2026.3. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.4. International Maritime Organization (IMO). Traffic Separation Schemes in the Straits of Malacca and Singapore, Resolution A.375(X), 1977. Humas BNPP RI

Indonesia dan Selat Malaka di Tengah Krisis Hormuz dan Perang Iran

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Perbatasan negara bukan sekadar garis imajiner di atas peta. Ia adalah manifestasi paling nyata dari kedaulatan, identitas, dan kontrol negara atas ruang hidupnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, persoalan perbatasan menjadi jauh lebih kompleks—tidak hanya menyangkut batas darat, tetapi juga laut dan bahkan ruang udara. Di sinilah esensi persoalan perbatasan Indonesia terletak: pada pertemuan antara kepentingan geopolitik, keterbatasan administratif, dan dinamika hubungan antarnegara. Hingga hari ini, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai agenda besar penyelesaian batas negara dengan sejumlah negara tetangga. Pada aspek maritim, negosiasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan India, Thailand, dan Palau masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Di sisi lain, kesepakatan dengan Vietnam telah dicapai, namun masih menunggu proses ratifikasi di dalam negeri. Sementara itu, dengan Australia, perjanjian batas ZEE melalui Perth Treaty 1997 juga belum sepenuhnya diratifikasi. Pada dimensi yang lebih sensitif, hubungan dengan Malaysia masih menyisakan persoalan baik di laut maupun darat. Segmen Laut Natuna Utara, Ambalat di Laut Sulawesi, hingga ratifikasi batas laut wilayah di Selat Malaka bagian selatan menjadi titik-titik krusial yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga sarat potensi konflik. Di darat, penyelesaian perjanjian Boundary Committee Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) masih membutuhkan percepatan. Sementara itu, perbatasan dengan Timor Leste memperlihatkan kompleksitas yang lebih tinggi. Selain masih adanya segmen darat yang belum terselesaikan seperti Noel Besi–Citrana, terdapat pula dinamika negosiasi batas maritim yang berpotensi dibawa ke ranah hukum internasional jika tidak segera mencapai kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya soal teknis delimitasi, tetapi juga menyangkut sensitivitas politik dan kepentingan domestik masing-masing negara. Geospasial: Fondasi yang Terabaikan Di balik kompleksitas diplomasi tersebut, terdapat satu aspek fundamental yang kerap luput dari perhatian: informasi geospasial. Batas negara yang tegas dan diakui secara internasional hanya dapat ditegakkan jika didukung oleh data geospasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Namun ironisnya, pada tahun 2026, fungsi teknis pemetaan batas wilayah justru mengalami pelemahan akibat keterbatasan anggaran. Peran strategis lembaga seperti Badan Informasi Geospasial menjadi tidak optimal ketika alokasi anggaran tidak memadai. Padahal, dalam konteks perundingan internasional, data geospasial bukan sekadar alat bantu, melainkan instrumen diplomasi yang menentukan posisi tawar suatu negara. Ketidakjelasan batas akibat lemahnya dukungan geospasial membawa implikasi serius. Ia membuka ruang bagi klaim sepihak, menghambat eksploitasi sumber daya alam seperti migas dan perikanan, serta meningkatkan potensi konflik di lapangan. Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini menciptakan risiko hukum yang dapat menghambat investasi dan pembangunan di kawasan perbatasan. Dinamika Batas Darat: Antara Progres dan Resistensi Pada batas darat, Indonesia mencatat sejumlah kemajuan, khususnya dengan Malaysia dan Papua New Guinea. Penyelesaian sebagian segmen Outstanding Boundary Problems (OBP) di Kalimantan Utara menjadi contoh konkret bahwa diplomasi teknis dapat menghasilkan solusi. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Reposisi pilar batas di wilayah seperti Sebatik, misalnya, berdampak langsung pada masyarakat lokal. Perubahan garis batas dapat mengubah status kepemilikan lahan, bahkan memindahkan wilayah yang sebelumnya dikuasai masyarakat ke yurisdiksi negara lain. Dalam kasus tertentu, Indonesia memperoleh tambahan wilayah sekitar 127 hektar, sementara Malaysia sekitar 4,9 hektar. Angka ini mungkin kecil secara statistik, tetapi besar secara sosial. Di sinilah urgensi regulasi kompensasi menjadi nyata. Tanpa kerangka hukum yang jelas, masyarakat perbatasan berpotensi menjadi korban dari keputusan geopolitik yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Sementara itu, di perbatasan RI–Timor Leste, tantangan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial-budaya. Resistensi masyarakat adat, isu akses lintas batas, hingga pembangunan infrastruktur oleh pihak Timor Leste yang melintasi batas negara menunjukkan bahwa persoalan perbatasan tidak bisa diselesaikan hanya melalui meja perundingan. Ia membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Pertahanan dan Keamanan: Dimensi yang Tak Terpisahkan Perbatasan adalah garis depan pertahanan negara. Oleh karena itu, keterlibatan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam pengelolaan batas negara menjadi sangat krusial. Melalui Direktorat Wilayah Pertahanan, kementerian ini berperan aktif dalam penyelesaian OBP dan pengelolaan batas darat maupun maritim. Namun, tantangan di lapangan tidak sederhana. Jarak antar pilar batas yang mencapai 20–30 kilometer di wilayah RI–PNG, misalnya, menciptakan ruang abu-abu yang rawan pelanggaran. Kondisi geografis yang sulit dijangkau semakin memperbesar risiko tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh negara tetangga yang melintasi batas negara—baik disengaja maupun tidak—dapat memicu ketegangan baru. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui patroli, pengawasan, dan pembangunan kawasan perbatasan menjadi mutlak diperlukan. Perencanaan Nasional: Antara Ambisi dan Realitas Dari perspektif perencanaan pembangunan, persoalan perbatasan diakui sebagai proses jangka panjang (long-haul process). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bahwa perbedaan prioritas politik antarnegara, keterbatasan anggaran, serta kompleksitas teknis menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan perundingan. Selain itu, belum adanya sistem nasional yang terintegrasi memperparah kondisi. Koordinasi antar kementerian dan lembaga sering kali berjalan secara sektoral, sehingga menghasilkan kebijakan yang terfragmentasi. Padahal, pengelolaan perbatasan membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan diplomasi, pertahanan, pembangunan, dan administrasi kewilayahan. Menuju Manajemen Perbatasan Terintegrasi Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai koordinator pengelolaan batas negara. Namun dalam praktiknya, sistem nasional masih jauh dari ideal. Fragmentasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya integrasi data menjadi hambatan utama. Tanpa reformasi manajemen yang menyeluruh, Indonesia berisiko terus berada dalam posisi reaktif—bukan proaktif—dalam menghadapi dinamika perbatasan. Ke depan, diperlukan langkah strategis yang lebih berani. Pertama, percepatan penyelesaian batas negara harus menjadi prioritas nasional yang didukung oleh alokasi anggaran memadai. Kedua, penguatan data geospasial harus ditempatkan sebagai fondasi utama diplomasi. Ketiga, pendekatan berbasis masyarakat perlu dikedepankan untuk memastikan bahwa kebijakan perbatasan tidak mengorbankan warga lokal. Lebih dari itu, Indonesia perlu membangun sistem manajemen perbatasan yang terintegrasi, real-time, dan berbasis teknologi. Tanpa itu, perbatasan akan terus menjadi titik lemah dalam arsitektur kedaulatan nasional. Penutup: Perbatasan sebagai Ujian Negara Pada akhirnya, persoalan perbatasan bukan hanya soal garis di peta, tetapi tentang bagaimana negara hadir dan melindungi kepentingannya. Ia adalah ujian nyata bagi kapasitas negara dalam mengelola kompleksitas, membangun konsensus, dan menjaga kedaulatan di tengah dinamika global yang terus berubah. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan maritim yang disegani, maka perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai halaman belakang. Ia harus ditempatkan sebagai beranda depan—tempat di mana kedaulatan ditegakkan, kesejahteraan dibangun, dan identitas bangsa dipertahankan. Catatan Kaki&nbsp; 1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Laporan Perundingan Batas Maritim Indonesia 2025–2026. Jakarta: Kemlu RI, 2026.2. Badan Informasi Geospasial. Peran Data Geospasial dalam Penegasan Batas Negara. Cibinong: BIG, 2025.3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Evaluasi Penyelesaian Batas Darat Indonesia 2025. Jakarta: Kemendagri, 2026.4. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Strategi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara. Jakarta: Kemhan RI, 2025.5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Perencanaan Kawasan Perbatasan 2025–2029. Jakarta: Bappenas, 2025.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.7. BNPP RI. Roadmap Pengelolaan Perbatasan Negara Terpadu. Jakarta: BNPP, 2024. Humas BNPP RI

Persoalan Perbatasan Indonesia: Kedaulatan, Diplomasi, dan Tantangan Sistemik

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas isu-isu strategis pengelolaan serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi Utara, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus A. Silangen. Dalam audiensi itu, Irjen Pol. Maith menjelaskan bahwa kunjungan DPRD Sulawesi Utara bertujuan guna melakukan konsultasi kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, termasuk penguatan koordinasi penyusunan anggaran berbasis skala prioritas serta pembahasan pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di Sulawesi Utara,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol. Maith turut memaparkan perkembangan Program Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini menyasar sejumlah wilayah perbatasan Sulawesi Utara, antara lain Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro. Ia menekankan terkait pentingnya ketersediaan data yang valid, akurat, dan terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan optimal. Diketahui bahwa penyaluran program RTLH tersebut telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, 23 April 2026 lalu. Selain RTLH, audiensi juga menyoroti rencana percepatan pembangunan PLBN Marore sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan Sulawesi Utara. Irjen Pol. Maith menjelaskan bahwa kawasan perbatasan Sulawesi Utara memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata, hingga konektivitas antarnegara. Namun demikian, di balik potensi strategis tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan dasar, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal. “Melalui forum ini, kami berharap dapat terbangun kesamaan persepsi, teridentifikasinya prioritas pembangunan, serta tersusunnya langkah-langkah konkret yang efektif dan berkelanjutan bagi kawasan perbatasan Sulawesi Utara,” kata Irjen Pol. Maith. Ia menambahkan bahwa peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah sangat krusial, terutama dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program, termasuk memastikan alokasi anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran BNPP RI, antara lain Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, serta Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan pembangunan kawasan perbatasan Sulawesi Utara berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Humas BNPP RI

BNPP RI dan DPRD Sulut Soroti Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan serta PLBN Marore

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP RI) menyelenggarakan forum penyampaian hasil nilai dan rekomendasi pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2025 pada 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Senin (27/4/2026).&nbsp; Kegiatan yang digelar bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi serta kinerja pengelolaan kawasan perbatasan sebagai dasar penguatan kebijakan lintas sektor. Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R Maith, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan hasil pengukuran IPKP dengan rencana aksi K/L ke depan. Menurutnya, rekomendasi IPKP perlu disosialisasikan secara menyeluruh agar dapat diintegrasikan dalam perencanaan program lintas kementerian. “Forum ini kami selenggarakan untuk menyajikan potret utuh kondisi dan kinerja pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mendorong agar rekomendasi IPKP 2025 dapat menjadi bahan masukan konkret dalam rencana aksi kementerian/lembaga,” ujar Brigjen TNI Topri. Ia menjelaskan, target IPKP tahun 2025 ditetapkan pada angka 0,56. Untuk mencapai dan melampaui target tersebut, diperlukan intervensi yang terarah dari K/L agar percepatan pembangunan di kawasan perbatasan semakin signifikan dan berdampak pada peningkatan nilai IPKP pada periode berikutnya. Dalam forum tersebut, Brigjen TNI Topri juga menyampaikan sejumlah temuan lintas sektor. Salah satunya, terdapat perbedaan (gap) antara perhitungan Indeks Desa Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan hasil penilaian IPKP BNPP, terutama pada indikator desa maju dan desa mandiri. Perbedaan ini dinilai perlu disinergikan agar kebijakan pembangunan desa di perbatasan lebih presisi. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah memasukkan rencana aksi yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi di Tanah Merah serta penyediaan pusat jasa ekonomi di Tou Lumbis. Namun demikian, pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan tambahan anggaran. Berdasarkan hasil pemantauan, dari 22 kegiatan IPKP yang telah dilaksanakan, masih terdapat kawasan dengan capaian nilai D, seperti Tou Lumbis. Di sisi lain, beberapa kawasan telah menunjukkan kemajuan dengan capaian nilai B, antara lain Sabang dan Jayapura. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas capaian yang memerlukan penanganan spesifik sesuai karakteristik wilayah. Ke depan, BNPP RI mendorong agar pengukuran IPKP dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi bersama K/L terkait, termasuk peninjauan langsung ke lokasi pengukuran. Langkah ini diharapkan dapat memastikan rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran. “Kami berharap rekomendasi IPKP 2025 ini benar-benar ditindaklanjuti dan dijadikan acuan rencana aksi pada tahun berikutnya, sehingga pertumbuhan dan kualitas pengelolaan di PPKP perbatasan dapat meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Brigjen TNI Topri. Sebagai penutup, forum ini menegaskan komitmen BNPP RI dalam memperkuat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan melalui kolaborasi lintas K/L berbasis data dan indeks. Dengan sinergi yang konsisten, IPKP diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pengungkit kebijakan untuk menghadirkan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan inklusif. Humas BNPP RI

Semua Berita

Quick Links