berita

Berita - BNPP

testing berita rubrik berita ringan

Testing berita rubrik opini

Merauke, Papua Selatan - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota kembali menjadi pusat perhatian nasional dengan kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Senin (1/12/2025).&nbsp; Kunjungan tersebut bertujuan memastikan keamanan, kualitas pelayanan, serta kesiapsiagaan aparat di perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Setiba di PLBN Sota, rombongan Menko Polkam disambut oleh Kepala PLBN Sota yang diwakili Kasubid Administrasi Umum, Henokh F. Korwa, bersama Kasubid Kerja Sama dan Keamanan, Rizal Yuliansyah.&nbsp; Kehadiran Menko Polkam turut didampingi unsur pengamanan dan pelayanan lintas batas, termasuk Danyon Satgaspamtas 143/TWEJ, Kapolsek Sota, serta petugas CIQS Wilayah Kerja PLBN Sota. Rombongan pejabat tinggi yang mendampingi Menko Polkam terdiri dari Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Herindra, Deputi I Poldagri Mayjen TNI Heri Wiranto, dan sejumlah staf khusus serta pejabat strategis lainnya.&nbsp; Selama peninjauan, Menko Polkam berdialog langsung dengan petugas CIQS dan meninjau fasilitas operasional PLBN untuk memastikan semua layanan berjalan optimal dan sesuai prosedur. Kasubid Administrasi Umum PLBN Sota, Henokh F. Korwa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di PLBN Sota,” ujarnya.&nbsp; Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat menunjukkan perhatian besar terhadap keamanan kawasan perbatasan. “Kami melihat bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kehadiran negara di garis depan,” ungkapnya. Kehadiran para pejabat tinggi negara di PLBN Sota juga menjadi bukti bahwa pengelolaan perbatasan terus menjadi fokus strategis dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik. Kunjungan ini menegaskan bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat perbatasan.&nbsp; Dengan perhatian intensif seperti ini, PLBN Sota semakin optimistis dapat memberikan layanan terbaik sekaligus menjaga marwah negara di beranda timur Indonesia. Penulis: Fariz

PLBN Sota Sambut Kehadiran Menko Polkam, Perkuat Keamanan dan Pelayanan Perbatasan

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI(catatan RDP Komisi II DPR-RI 1 Desember 2025) Perbatasan Indonesia tak lagi dapat dipandang sebagai garis pemisah semata. Dalam dinamika geopolitik modern, kawasan perbatasan telah bertransformasi menjadi etalase negara, ruang diplomasi, arena kompetisi ekonomi, sekaligus lingkungan sosial tempat masyarakat menggantungkan masa depan mereka. Posisi strategis ini menuntut pendekatan baru yang lebih progresif dan menyeluruh. Dengan wilayah yang memiliki garis batas darat dan laut yang sangat luas, Indonesia harus menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas strategis nasional. Pembangunan tersebut bukan lagi sekadar agenda administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan Multidimensi yang Menanti Tantangan pengelolaan perbatasan di masa mendatang bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan kedaulatan tidak hanya menyangkut penyelesaian batas wilayah, tetapi juga muncul dalam bentuk ancaman kejahatan transnasional, aktivitas ekonomi informal lintas negara, penyebaran ideologi, hingga kesenjangan pembangunan yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial. Di sisi lain, kawasan perbatasan juga menyimpan potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, simpul konektivitas manusia, serta jalur diplomasi antarnegara.&nbsp; Karena itu, diperlukan konsepsi penanganan perbatasan yang integratif, dengan menggabungkan unsur keamanan, diplomasi, dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling menguatkan. Fondasi penanganan perbatasan Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama: terjaganya patok batas negara sebagai simbol kedaulatan, terlindunginya keamanan negara dari kejahatan transnasional dan separatisme, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan¹. Ketiga pilar ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keamanan tanpa kesejahteraan akan melemahkan loyalitas masyarakat, sedangkan pembangunan fisik tanpa pengawasan yang baik membuka celah terhadap ancaman yang merugikan negara. Transformasi pengawasan perbatasan menjadi agenda mendesak yang tak dapat ditunda. Sistem patroli manual yang selama ini digunakan perlu ditingkatkan dengan teknologi pemantauan modern dan integrasi sistem berbasis digital. Penerapan kamera pengawas berkecepatan tinggi, radar maritim dan udara, drone jarak jauh, kamera termal, hingga sistem komando berbasis satelit akan memperkuat deteksi dini dan mempersingkat rantai respons keamanan, semuanya perlu dirangkai dalam satu kesatuan sistem pengawasan terpadu².&nbsp; Sistem ini memungkinkan PLBN melaporkan kondisi lapangan secara real-time kepada pusat sehingga respons keamanan lebih cepat, akurat, dan tidak terhambat proses birokrasi. Penguatan pada ruang udara dan maritim, termasuk pengelolaan Flight Information Region (FIR), juga menjadi prioritas untuk memastikan kontrol penuh negara atas seluruh ruang kedaulatannya dan berada sepenuhnya dalam kendali negara³. Dalam konteks hubungan antarnegara, diplomasi menjadi kunci stabilitas kawasan perbatasan. Pengelolaan perbatasan yang efektif harus didukung dengan penyelesaian batas wilayah secara hukum internasional, pembangunan pos perbatasan gabungan, patroli bersama, serta penguatan kerja sama sosial-ekonomi desa lintas batas. Diplomasi perbatasan juga harus merambah level masyarakat⁴. Pendidikan dan sosialisasi tentang batas negara menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga perbatasan adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. BNPP RI menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus direposisi sebagai pusat pertumbuhan kawasan. PLBN bukan lagi hanya fasilitas pemeriksaan CIQS, tetapi juga pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Untuk mendukung fungsi strategis tersebut, diperlukan keberadaan Border Liaison Officer (BLO) di setiap PLBN sebagai penghubung teknis yang dapat memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi kebijakan, dan mempercepat respons penanganan insiden lintas negara, serta komunikasi bilateral dapat terjaga efektif dan tidak berjalan sektoral⁵.&nbsp; Selain peningkatan infrastruktur fisik, PLBN juga harus dilengkapi dengan jaringan digital yang kuat, basis data terintegrasi, serta sarana pelayanan modern yang lebih cepat dan presisi, serta adaptif terhadap kebutuhan masa depan⁶. Kedaulatan perbatasan tidak akan tegak tanpa dukungan masyarakat. Karena itu pembangunan kesejahteraan warga perbatasan merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional.&nbsp; Penguatan ekonomi, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang interaksi budaya akan memperkuat identitas kebangsaan dan membangun loyalitas masyarakat terhadap negara. Warga perbatasan bukan sekadar penonton kebijakan, tetapi subjek utama yang menjaga martabat negara di garis depan kedaulatan⁷. Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga koordinasi pusat tidak boleh lagi berjalan sektoral. BNPP RI harus tampil sebagai orkestrator kebijakan yang memastikan seluruh program, anggaran, dan indikator pembangunan bergerak dalam satu visi nasional bukan tumpukan proyek tahunan yang terfragmentasi⁸.&nbsp; Dengan tata kelola yang lebih solid, kawasan perbatasan akan berkembang sebagai beranda depan Indonesia yang berdaya saing dan berwibawa. Pada akhirnya, konsepsi penanganan perbatasan Indonesia bermuara pada pesan sederhana namun fundamental: menjaga perbatasan berarti menjaga martabat bangsa. Setiap patok yang berdiri kokoh, setiap PLBN yang berfungsi optimal, dan setiap warga perbatasan yang merasakan kehadiran negara, adalah cerminan bahwa Indonesia memiliki wibawa dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Ketika perbatasan aman, modern, dan sejahtera, Indonesia tidak hanya kuat secara teritorial, tetapi juga berdaulat secara politik, solid secara sosial, dan dihormati dalam percaturan global. Kawasan perbatasan bukan lagi titik terluar, melainkan wajah terdepan Republik Indonesia yang membanggakan. (Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Pilar pembangunan perbatasan: sovereignity, security, prosperity.2. Sistem pengawasan terpadu berbasis digital dan teknologi pemantauan modern.3. Penguatan ruang laut dan atmosfer termasuk Flight Information Region (FIR) sebagai unsur kedaulatan.4. Pendekatan bilateral ideal dalam manajemen perbatasan berkelanjutan.5. Implementasi Border Liaison Officer (BLO) dengan koordinasi pusat di BNPP.6. Integrasi infrastruktur fisik dan digital dalam modernisasi PLBN.7. Masyarakat perbatasan sebagai subjek pembangunan dan aktor keamanan sosial.8. BNPP sebagai orkestrator kebijakan dan koordinasi nasional lintas sektor.

Konsepsi Masa Depan Penanganan Perbatasan Indonesia

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendapat perhatian besar dari Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) mengenai kondisi dan permasalahan perbatasan negara yang digelar pada, Senin (1/12/2025). Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, pembahasan mengerucut pada satu isu strategis, mengenai urgensi penyusunan Grand Design pengelolaan perbatasan Indonesia. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. RDP ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus. Adapun rapat digelar sebagai forum pendalaman terhadap berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan negara.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, BNPP RI menerima langsung masukan dari Tim Panja Komisi II DPR RI terkait konsep pengelolaan kawasan perbatasan ke depan.&nbsp; Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perlunya Grand Design yang mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan perbatasan secara komprehensif, strategis, dan berorientasi jangka panjang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan agar BNPP RI dapat menyusun kerangka besar pengembangan kawasan perbatasan, mulai dari peningkatan pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), penguatan kawasan ekonomi khusus, hingga diplomasi penyelesaian batas negara. “Kami di Komisi II berharap adanya sebuah grand design strategis untuk sepuluh tahun ke depan. Masalah perbatasan yang diselesaikan seperti apa? Misalnya masalah soal transaksi ilegal, penguatan CIQS, termasuk kawasan ekonomi khusus di kawasan perbatasan menjadi sangat penting," ujar Dede Yusuf. Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam melihat perbatasan negara. Menurutnya, wilayah perbatasan harus ditempatkan sebagai beranda depan NKRI sehingga tata kelolanya harus bersifat holistik. “Apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial,” tegas Deddy. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa tata kelola perbatasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah. “Kami membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan batas negara, memperkuat mekanisme lintas batas, serta mengoordinasikan penyelesaian segmen batas yang belum disepakati,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia juga menyoroti urgensi percepatan penyelesaian dampak penegasan batas di Sebatik, Sinapad, dan Simantipal, serta perlunya dukungan payung hukum dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat peran BNPP RI dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan. Lebih lanjut, Makhruzi Rahman menekankan pentingnya percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru sebagai langkah strategis untuk menekan perlintasan melalui Jalur Tidak Resmi (JTR) yang masih marak terjadi. “Pembangunan 11 PLBN segera diwujudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,” jelasnya. Sebagai penutup, Makhruzi menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat arah pembangunan perbatasan melalui penyusunan Grand Design yang terukur, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya dorongan kuat dari Komisi II DPR RI, BNPP RI optimistis bahwa percepatan transformasi pengelolaan perbatasan dapat diwujudkan. Sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pembangunan infrastruktur strategis diyakini menjadi kunci dalam menghadirkan perbatasan negara yang aman, produktif, dan berdaya saing. (Humas BNPP RI)

RDP BNPP RI bersama Komisi II DPR Usulkan Penyusunan Grand Design Perbatasan Indonesia

Jayapura, Papua - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw melaksaakan kegiatan kunjungan edukatif ke SD Inpres Skouw Sae untuk memberikan pemahaman mengenai kawasan perbatasan kepada anak-anak sejak dini pada, Selasa (24/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, tim PLBN Skouw menemukan fenomena menarik, bahwa anak-anak di wilayah Skouw ternyata sudah memiliki pemahaman mengenai proses perlintasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG). Fenomena tersebut muncul saat tim PLBN Skouw menggali pengalaman dan keseharian para siswa. Sebagian besar anak mengaku telah beberapa kali melintasi perbatasan Skouw–Wutung bersama keluarga mereka.&nbsp; Aktivitas tersebut dilakukan untuk berbagai keperluan, mulai dari berbelanja kebutuhan pokok di Wutung (PNG), mengunjungi sanak keluarga di seberang negara, hingga mengikuti kegiatan gereja yang rutin dihadiri masyarakat dari dua kampung lintas negara.&nbsp; Kebiasaan ini secara tidak langsung membentuk pemahaman mereka terhadap mekanisme perlintasan resmi di PLBN. “Saat lewat PLBN, kita harus antre di tempat pemeriksaan. Kita juga tidak boleh bawa barang yang dilarang. Sudah biasa ikut orang tua,” ujar Naftali Nally, siswa kelas VI. Siswa lainnya, Jimmi Mallo, juga menceritakan hal serupa. “Saya sudah tahu pintu mana untuk orang Indonesia dan mana pintu untuk dari PNG. Petugas biasanya bilang jangan lari-lari di area pos,” katanya. Kepala Sub Bidang Fasilitas Lintas Batas PLBN Skouw, Cristin Laura Depametouw, menyebut pengalaman tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial yang khas di kawasan perbatasan. Menurutnya, mobilitas warga Skouw dan Wutung yang tinggi membuat anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan proses imigrasi dan pemeriksaan lintas negara. “Anak-anak di perbatasan tumbuh dengan kebiasaan melihat proses imigrasi, pemeriksaan barang, hingga aturan lintas batas. Ini membuat mereka memahami hal-hal yang mungkin asing bagi anak-anak di daerah lain,” jelas Cristin.&nbsp; Ia menambahkan bahwa pemahaman ini perlu diarahkan melalui edukasi yang tepat agar mereka tetap mengutamakan keselamatan, memahami hukum, serta menjaga etika perlintasan. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menilai pemahaman alami anak-anak perbatasan sebagai potensi sosial yang perlu dirawat dan dibina. Menurutnya, karakter adaptif dan keterbukaan anak-anak Skouw adalah modal penting dalam membangun harmoni lintas negara di masa mendatang. “Mereka adalah generasi yang akan membentuk wajah hubungan RI–PNG ke depan. Anak-anak perbatasan memiliki karakter unik: terbuka, terbiasa berinteraksi lintas negara, dan adaptif. PLBN berkewajiban memastikan mereka memahami aturan resmi negara sejak kecil,” ujar Ni Luh Puspa.&nbsp; Ia menegaskan bahwa edukasi perbatasan merupakan bagian penting dari pembinaan generasi muda di wilayah terdepan negara. Kedekatan geografis dan kultural antara masyarakat Skouw (Indonesia) dan Wutung (Papua Nugini) menjadi faktor utama tingginya interaksi antarwarga.&nbsp; Pola mobilitas lintas negara yang berlangsung secara turun-temurun turut membentuk pemahaman dini terkait administrasi perbatasan dan identitas sosial yang dipengaruhi dua kultur. Melalui kunjungan edukasi ini, PLBN Skouw semakin mengukuhkan komitmennya untuk memperkuat literasi perbatasan bagi anak-anak.&nbsp; Ke depan, PLBN Skouw berencana akan merancang program edukasi berkelanjutan yang mencakup pemahaman dasar imigrasi, tata aturan lintas batas, etika perlintasan, hingga penanaman nilai kebangsaan bagi pelajar di kawasan perbatasan. “Anak-anak inilah yang nantinya menjadi penjaga hubungan baik antarnegara. Tugas kita adalah memberi bekal yang benar agar mereka tumbuh menjadi generasi yang taat aturan dan berkarakter,” tutup Ni Luh Puspa. Penulis: Anton SudantoEditor: Bagas R

Kunjungan PLBN Skouw ke SD Inpres Skouw Sae Ungkap Kedekatan Anak dengan Aktivitas Lintas Batas

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian (HOK) terus berupaya agar program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan keamanan, dan kedaulatan negara terus berkesinambungan.&nbsp; Untuk mengakselerasi tujuan tersebut, Biro HOK BNPP telah memfasilitasi rapat penyelesaian dan penyempurnaan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN - KP) Tahun 2025- 2029 di Jakarta pada Kamis (27/11) kemarin.&nbsp; Rapat yang dilaksanakan secara luring dan daring ini juga dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja BNPP, untuk mencapai pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Rapat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Renduk PBWN-KP dipimpin/dipandu oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum pada Biro HOK, BNPP, Nandang Hermawan, yang dibantu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Munah Komariyah sebagai moderator.&nbsp; Nandang menjelaskan, dalam akselerasi rancangan Perpres Renduk PBWN-KP 2025-2029 diperlukan koordinasi antarkementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis.&nbsp; Selain rancangan Perpres Renduk PBWN-KP 2025-2029 dibentuk berdasarkan amanat untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.&nbsp; Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Bambang Poerwono, menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin dalam batang tubuh yang perlu direvisi dalam rancangan Renduk PBWN-KP 2025-2029.&nbsp; Hal ini seperti penghapusan definisi yang tidak digunakan pada angka 6–22, dan tambahkan definisi "pemerintah daerah" di Pasal 1. Selain itu, usulan penyesuaian muatan Pasal 3 agar huruf A–D sinkron dengan judul dan struktur rancangan&nbsp; "Semisal arah kebijakan umum, visi-misi, program, kerangka pendanaan," terangnya,&nbsp; Ia juga menyarankan agar klarifikasi kepada instansi pelaksana atau penghapusan kegiatan bila memang tidak dilaksanakan. Sebagai contoh kegiatan tanpa volume nyata namun tertera indikator persentase. "Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah kegiatan dan volume yang tertera," terangnya.&nbsp; Sementara itu, Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Edwin Jeffry Herald Wuisang menjelaskan bahwa Renduk PBWN-KP 2025-2029 telah masuk Program Legislasi Nasional 2025 dan perlu segera diselesaikan.&nbsp; Renduk PBWN-KP 2025-2029 perlu didorong percepatan untuk harmonisasi dan pengajuan ke Presiden. "Rencana Induk harus dibangun atas evaluasi pelaksanaan 2020–2024," tambahnya.&nbsp; Selain itu, perlu didorong adanya mekanisme pelaporan capaian Renduk kepada Presiden secara periodik dan berkala. Serta perlunya evaluasi dan tindak lanjut dari laporan tersebut. "Diperlukan penguatan koordinasi, termasuk kemungkinan pembentukan Sekretariat Bersama untuk pemantauan, evaluasi, dan kompilasi laporan Renduk," terangnya lagi.&nbsp; Dirinya juga menekankan keselarasan kegiatan Renduk dengan 8 agenda prioritas pemerintahan seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, koperasi/UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi.&nbsp; Selain itu, dalam rapat rancangan Perpres Renduk PBWN-KP 2025 -2029 turut memberikan masukan dan pandangan Asdep Pemerintahan Tertentu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Tri Haryanto;Jabatan Fungsional pada Kementerian Koordinator Infrastruktur Sultrawan Mangiri; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, BNPP, Gutmen Nainggolan; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP, Henry Erafat. Penulis: Binsar Marulitua(Humas BNPP RI)

BNPP RI Percepat Pembangunan Perbatasan Lewat Penyempurnaan Rancangan Perpres PBWN-KP 2025-2029

Pidie, Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, pada Sabtu (29/11/2025).&nbsp; Kunjungan ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan infrastruktur vital yang terdampak bencana. Dalam keterangannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah memberikan atensi penuh terhadap berbagai infrastruktur publik yang rusak, mulai dari jembatan nasional, jalan penghubung antarprovinsi, hingga jaringan listrik yang terputus. Menurutnya, pemulihan fasilitas dasar menjadi prioritas pertama demi mengembalikan aktivitas masyarakat. “Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten terus bekerja cepat menangani dampak bencana serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk upaya memperbaiki jaringan listrik yang menjadi salah satu atensi pemerintah selain bantuan bahan pangan,” ujar Mendagri Tito. Ia mengatakan telah meninjau sejumlah titik terdampak, termasuk lokasi pengungsian dan fasilitas publik. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah jembatan nasional di Kabupaten Pidie yang terputus akibat banjir bandang. “Jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dan kita lihat kondisi jembatan dalam keadaan roboh, terputus. Kemudian juga kiri-kanan terjadi longsor,” ungkap Mendagri Tito. Kondisi ini menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses layanan kesehatan. Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. “Kita berharap dengan semua kekuatan yang ada, pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, semuanya akan bergerak cepat untuk memulihkan situasi dan membantu para korban yang terdampak,” ujarnya. Tito juga menambahkan bahwa upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Ia juga menyampaikan, bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pendataan kebutuhan korban banjir dan longsor dilakukan secara cepat dan akurat.&nbsp; Dengan kehadiran Mendagri sekaligus Kepala BNPP RI di lokasi bencana, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Diharapkan upaya ini menjadi energi utama untuk mempercepat bangkitnya wilayah yang terdampak pascabencana. (Humas BNPP RI)

Mendagri Tito Karnavian Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Pidie dan Pidie Jaya, Tegaskan Percepatan Pemulihan

Malinau, Kalimantan Utara - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang melaksanakan kegiatan penyerahan dan pemusnahan barang terlarang hasil sitaan lintas batas berupa munisi penabur dan minuman keras ilegal kepada Camat Kayan Hulu pada, Rabu (26/11/2025) Kepala PLBN Long Nawang, Liston Harison, menegaskan bahwa penindakan terhadap barang-barang ilegal merupakan bagian penting dari upaya penguatan pengawasan pintu perbatasan. “Kegiatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan memastikan wilayah perbatasan tetap kondusif. Kami ingin memastikan bahwa PLBN Long Nawang menjadi garda terdepan dalam mencegah segala bentuk aktivitas melanggar hukum,” ujarnya.&nbsp; Liston juga menyampaikan bahwa penyerahan barang bukti kepada pihak kecamatan merupakan langkah penting untuk memperkuat legalitas dan transparansi penegakan hukum. “Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga wilayah perbatasan. Kami berharap kegiatan seperti ini semakin memperkuat kesadaran bersama,” jelasnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan unsur keamanan, antara lain Camat Kayan Hulu, Danramil Long Nawang, Danki III Satgas Pamtas Yonarmed 4/Prh, Sekcam Kayan Hulu, Kepala Adat Kecamatan Kayan Hulu, Danpos Long Nawang, Danpos Long Betaoh, Kepala Desa Long Nawang, perwakilan Polsek Kayan Hulu, serta jajaran staf PLBN Long Nawang. Camat Kayan Hulu dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada PLBN Long Nawang atas kinerja dan sinergi dalam menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kesigapan aparat, namun juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah menjaga keamanan perbatasan. Barang sitaan yang dimusnahkan meliputi 500 butir munisi penabur Caza 25 Cartuchos Calibre 12, 250 butir munisi penabur Postas 10 Cartuchos Calibre 12, 178 botol Langkau Kitai, 23 botol Langkau Borneo, serta 14 botol Royol. Proses pemusnahan dipimpin langsung oleh Camat Kayan Hulu dan diikuti oleh seluruh unsur yang hadir. Pemusnahan diawali dengan penghancuran minuman keras, kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan munisi penabur sesuai prosedur keamanan. Kegiatan penyerahan dan pemusnahan barang terlarang ini sekaligus menjadi bukti nyata peran strategis PLBN Long Nawang yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, PLBN Long Nawang berkomitmen menjadi pintu perlintasan antarnegara yang aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal demi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penulis: Liston Harison

PLBN Long Nawang Serahkan Sekaligus Musnahkan Barang Ilegal Sitaan Demi Perbatasan yang Aman

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Destinasi wisata alam Batu Ancau terus mencuri perhatian sebagai salah satu ikon wisata unggulan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.&nbsp; Berjarak sekitar 25 kilometer dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, kawasan ini menjadi pilihan utama bagi warga lokal dan wisatawan mancanegara yang melintas melalui pintu perbatasan. Dibalut hutan tropis yang masih lebat dan terjaga, Batu Ancau menawarkan panorama alami berupa aliran sungai jernih, bebatuan besar, serta udara sejuk khas perbatasan.&nbsp; Suasana asri ini menjadikan Batu Ancau sebagai lokasi ideal untuk rekreasi keluarga, aktivitas alam terbuka, hingga spot swafoto yang memukau. Kepala PLBN Badau, Wendelinus Fanu, menyampaikan bahwa keberadaan destinasi wisata alam seperti Batu Ancau memberi warna positif bagi mobilitas dan interaksi masyarakat di perbatasan. “Batu Ancau bukan hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi bagi warga di sekitar PLBN Badau,” ujarnya.&nbsp; Pesona Batu Ancau juga diakui langsung oleh petugas pengelola wisata. Herman, penjaga kawasan wisata tersebut, menuturkan bahwa jumlah wisatawan terus meningkat setiap pekan. “Setiap minggu selalu ada pengunjung yang datang, baik dari Badau maupun dari Malaysia. Mereka suka karena alamnya masih asli dan airnya sangat jernih. Kalau weekend, tempat ini ramai sekali dari pagi sampai sore,” ungkapnya. Meningkatnya arus kunjungan ini membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Warga mulai membuka warung kecil hingga menyediakan area parkir untuk mendukung kenyamanan wisatawan.&nbsp; Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan menjadikan Batu Ancau tetap terpelihara sebagai destinasi yang aman dan nyaman. Dengan akses yang mudah dari PLBN Badau, pesona alam yang kuat, serta tingginya minat wisatawan lokal maupun lintas negara, Batu Ancau diproyeksikan akan terus berkembang sebagai destinasi unggulan Kapuas Hulu.&nbsp; Ke depan, PLBN Badau berkomitmen untuk terus mendukung promosi dan penguatan destinasi wisata di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan keindahan Indonesia kepada dunia. Batu Ancau pun bukan hanya sekadar lokasi rekreasi, tetapi menjadi gambaran harmoni antara alam, masyarakat, dan aktivitas lintas batas yang menjadikannya salah satu permata perbatasan yang patut dijaga dan terus dipromosikan. Penulis: Betuel MiminEditor: Bagas R

Semua Berita

Quick Links