berita

Berita - BNPP

Sanggau, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sebagai motor penggerak ekonomi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.&nbsp; Sepanjang tahun 2025, aktivitas ekspor melalui PLBN Entikong berhasil menyumbang devisa negara sebesar Rp93,6 miliar dari berbagai komoditas unggulan masyarakat perbatasan. PLBN Entikong yang dikelola BNPP RI dan berlokasi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi salah satu pintu ekspor strategis di wilayah perbatasan darat Indonesia.&nbsp; Keberadaan PLBN Entikong tidak hanya memastikan kelancaran lalu lintas barang lintas negara, tetapi juga membuka akses pasar internasional bagi produk-produk unggulan masyarakat perbatasan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menjelaskan bahwa sepanjang 2025, total nilai devisa negara yang dihasilkan melalui aktivitas ekspor di PLBN Entikong mencapai Rp93.623.314.370, dengan total netto ekspor sebesar 4.492.094 kilogram.&nbsp; “Pada tahun 2025 terdapat sejumlah komoditas unggulan yang mencatatkan peningkatan ekspor, antara lain bahan pangan, udang wangkang, ikan bawal hitam, langsat, durian, ikan tenggiri, gula kelapa, udang dogol, salak, cumi-cumi atau sotong, serta ikan bawal putih,” ujar Teguh. Ia menambahkan, kegiatan ekspor melalui PLBN Entikong dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh para eksportir dengan memanfaatkan fasilitas Gedung Cargo PLBN Entikong.&nbsp; Para eksportir tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari komoditas pertanian, perikanan, hingga produk jadi seperti bahan sembako, gula, arang, dan produk lainnya. “Seluruh proses bongkar muat ekspor dilayani setiap hari oleh petugas Bea dan Cukai serta Karantina Entikong, dengan dukungan tenaga porter yang menggunakan gerobak dorong dari jalur Cargo menuju Tebedu, Sarawak, Malaysia,” jelasnya. Memasuki awal tahun 2026, kinerja ekspor melalui PLBN Entikong juga kembali menunjukkan tren positif. Hingga Januari 2026, nilai devisa negara yang tercatat mencapai Rp9.141.723.360, dengan total netto ekspor sebesar 375.809 kilogram.&nbsp; Komoditas yang diekspor pada periode tersebut meliputi udang wangkang, langsat, ikan bawal hitam, udang vaname, ikan kurau atau senangin, ikan tenggiri, gula kelapa, salak, durian, serta produk masako kemasan. Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa aktivitas ekspor melalui PLBN Entikong tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. “Kehadiran PLBN Entikong tidak hanya berfungsi sebagai pintu perlintasan orang, barang, dan kendaraan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal, termasuk para eksportir yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Entikong,” ungkapnya. Melalui pengelolaan PLBN Entikong, BNPP RI terus berkomitmen menghadirkan pelayanan perbatasan yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.&nbsp; Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional pengelolaan perbatasan negara sebagai beranda depan Indonesia yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Penulis: Erika Barus

BNPP RI Genjot Ekspor Perbatasan, PLBN Entikong Sumbang Devisa Rp93,6 Miliar Sepanjang 2025

Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan perbatasan negara. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Audiensi dipimpin langsung oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, serta para Kepala Biro dan Asisten Deputi di lingkungan BNPP RI.&nbsp; Dari pihak KJRI Kuching, audiensi dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi strategis antara BNPP RI dan KJRI Kuching dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan negara, khususnya pada aspek pertukaran data dan informasi strategis, peningkatan koordinasi lintas batas, serta penguatan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan bahwa audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman awal untuk mengembangkan program kerja sama perbatasan yang lebih terintegrasi. “Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam penguatan kapasitas pengelolaan perbatasan dan sistem monitoring lintas batas,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia menambahkan, BNPP RI dan KJRI Kuching sepakat membuka peluang kolaborasi yang mendukung stabilitas kawasan perbatasan.&nbsp; Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan tata kelola, tetapi juga mencakup pengembangan inisiatif ekonomi serta sosial budaya yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Menurut Komjen Pol. Makhruzi, penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan perbatasan yang efektif. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan.&nbsp; “Dengan data yang valid dan terbarui, penanganan isu-isu perbatasan yang berdampak pada kepentingan nasional dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” katanya. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah perbatasan.&nbsp; Pembahasan difokuskan pada peninjauan mekanisme penanganan WNI bermasalah, khususnya terkait perlindungan sementara dan proses repatriasi, agar pelaksanaannya lebih terstruktur, melibatkan lintas instansi, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui audiensi ini, BNPP RI menegaskan perannya sebagai koordinator pengelolaan perbatasan negara yang mendorong sinergi antarlembaga, baik di dalam maupun luar negeri.&nbsp; Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi kerja sama yang berkelanjutan guna mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan berdaya saing, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam melindungi dan melayani WNI di wilayah perbatasan. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Perkuat Sinergi Pengelolaan Perbatasan melalui Audiensi dengan KJRI Kuching

Sentul – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bertujuan untuk menyinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas Presiden. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta jajarannya atas terselenggaranya forum tersebut. Presiden mengaku terkesan dengan semangat para kepala daerah dan pimpinan instansi yang hadir. “Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat Saudara-Saudara sekalian,” ujar Presiden. Terlebih, kegiatan tersebut mempertemukan seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah, mulai dari jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, TNI/Polri, hingga pejabat terkait lainnya. “Adalah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara istimewa ini bertemu dengan saudara-saudara semuanya dari seluruh penjuru Tanah Air,” ujarnya. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan pentingnya seluruh jajaran pemerintahan untuk memahami peran dan tugasnya masing-masing. Ia menegaskan, masyarakat berharap dan mendambakan kehadiran pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja untuk kepentingan rakyat. “Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” jelasnya. Presiden juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang terus berkembang. Ia mengajak seluruh pimpinan pemerintahan untuk memahami sejarah bangsa dan tantangan dunia internasional yang dapat berdampak langsung terhadap Indonesia. Selain itu, Presiden turut mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bersatu tanpa melihat perbedaan politik, guna menangani kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. “Saya dipilih sekarang, saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai pilar utama kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. Menurutnya, swasembada pangan merupakan syarat mutlak agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak dan sejahtera. “Swasembada pangan adalah syarat itu adalah pilar yang utama dari strategi dari strategi yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang,” tegasnya. Puspen Kemendagri

Pertemukan Seluruh Unsur Pemerintahan, Presiden Prabowo Apresiasi Rakornas Pusat–Daerah 2026

Sentul – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, banyak keberhasilan yang telah dicapai. “Sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media,” ujarnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Mendagri menegaskan, berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan dengan menyamakan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah. “Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas ini,” ujarnya. Di sisi lain, Mendagri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada para peserta pada sesi “Taklimat Presiden Republik Indonesia”. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu,” ujarnya. Selain arahan Presiden, Rakornas 2026 juga menghadirkan berbagai pembicara dari jajaran Kabinet Merah Putih. Para pembicara menyampaikan sejumlah program strategis Presiden yang terangkum dalam berbagai topik pembahasan. Ia menyebutkan, topik tersebut di antaranya “Program Prioritas Presiden: Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Energi”; “Program Strategis Presiden: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis”; serta “Peran Jaksa Agung, Polri, TNI, dan KPK dalam Mengawal Program Strategis Presiden”. Adapun para peserta terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula jajaran kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pejabat terkait lainnya. Puspen Kemendagri

Rakornas 2026, Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Optimalkan Capaian Program Prioritas Presiden

Sentul – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung suksesnya implementasi program prioritas Presiden. Selain itu, Mendagri juga memastikan jajaran tersebut siap mendorong Indonesia melompat dan bergerak untuk menjadi negara maju. Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Rakornas tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. “Kita semua, seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden, untuk melompat, memajukan Indonesia,” ujar Mendagri yang diikuti secara serentak oleh para peserta Rakornas. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berkenan menyampaikan taklimat kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda. Ia menyebutkan bahwa Rakornas ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo pada Januari 2026 lalu. Namun, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada Februari 2026 karena adanya berbagai agenda kenegaraan pada Januari lalu. Mendagri menambahkan, banyak program prioritas Presiden yang telah berhasil dilaksanakan. Untuk itu, sinergisitas antara pemerintah pusat dengan Pemda dan Forkopimda dinilai penting dalam mengoptimalkan capaian positif tersebut. “Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah,” sambung Mendagri. Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari kesinambungan agenda koordinasi nasional yang dilaksanakan Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Rakornas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Rakornas ini menghadirkan tiga sesi panel yang diisi oleh jajaran Menteri Koordinator, Menteri, serta kepala lembaga negara. Sesi pertama mengulas program prioritas Presiden di bidang kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Selanjutnya, sesi kedua menghadirkan materi tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis. “Sesi ketiga tentang penegakan hukum, diisi oleh Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Ketua KPK dengan topik peran Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan KPK dalam mengawal Program Strategis Presiden,” tandas Mendagri. Hadir pada Rakornas tersebut Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Puspen Kemendagri

Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden

Sanggau, Kalimantan Barat – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong memfasilitasi pemulangan 5.238 warga negara Indonesia bermasalah (WNI-B) dari Sarawak, Malaysia, sepanjang tahun 2025 melalui jalur resmi perbatasan Indonesia–Malaysia. Proses pemulangan tersebut difasilitasi secara terkoordinasi oleh BNPP RI bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, serta didukung penuh oleh unsur petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di PLBN Entikong.&nbsp; Setibanya di Tanah Air, para WNI-B disambut dan dilayani di jalur kedatangan gedung pelayanan PLBN Entikong dengan mengedepankan prinsip tertib, aman, dan humanis. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menjelaskan bahwa jumlah pemulangan WNI-B pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “Pada tahun 2024, PLBN Entikong mencatat pemulangan sebanyak 4.724 orang WNI-B, terdiri dari 4.611 orang deportasi dan 113 orang repatriasi,” ujar Teguh, Jumat (30/1/2026). Ia menambahkan, berdasarkan data rekapitulasi tahun 2025, jumlah WNI-B yang dipulangkan meningkat menjadi 5.238 orang. Dari jumlah tersebut, 5.172 orang dipulangkan melalui mekanisme deportasi, sementara 66 orang melalui repatriasi. “Berdasarkan data PLBN Entikong, pemulangan WNI-B pada tahun 2025 mengalami peningkatan, dengan asal pemulangan mayoritas dari Depot Imigresen Bekenu dan Semuja di Sarawak,” jelasnya. Menurut Teguh, setiap proses pemulangan selalu dipersiapkan secara matang. Informasi pemulangan umumnya diterima satu hari sebelumnya, sehingga seluruh petugas dapat memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana. “Kami selalu memastikan kesiapan petugas CIQS, unsur pengamanan, serta kondisi ruang pendataan atau lounge di lantai atas jalur kedatangan agar proses berjalan lancar dan tertib,” ungkap Teguh. Memasuki awal tahun 2026, PLBN Entikong kembali mencatat aktivitas pemulangan WNI-B. Hingga Januari 2026, tercatat 811 orang WNI-B telah dipulangkan melalui PLBN Entikong, terdiri dari 805 orang deportasi dan 6 orang repatriasi. Sebagai garda terdepan pengelolaan perbatasan negara, BNPP RI melalui PLBN Entikong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan lintas batas, termasuk dalam penanganan pemulangan WNI-B.&nbsp; Upaya ini tidak hanya mencerminkan kehadiran negara di kawasan perbatasan, tetapi juga menjadi wujud nyata perlindungan negara terhadap setiap warga negaranya, sekaligus memperkuat tata kelola perbatasan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Penulis: Erika BarusEditor: Bagas R

BNPP RI Fasilitasi Pemulangan 5.238 WNI-B Sepanjang 2025 melalui PLBN Entikong

Jayapura – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadi lokasi kunjungan strategis Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih Bidang IV yang dirangkaikan dengan pameran UMKM, Rabu (28/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Zona Inti PLBN Skouw ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI–Polri, instansi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security), organisasi perempuan, serta perwakilan masyarakat dan pelaku UMKM dari Indonesia dan Papua Nugini.&nbsp; Rombongan Seruni dipimpin Ketua Bidang IV Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, didampingi jajaran pengurus Seruni lintas kementerian serta Dharma Wanita Persatuan dari sejumlah kementerian.&nbsp; Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Matius D. Fakhiri bersama Forkopimda, pimpinan OPD, serta Kepala PLBN Skouw dan petugas pengelola kawasan perbatasan. Setibanya di PLBN Skouw, rombongan Seruni disambut tarian adat khas Papua sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan, dilanjutkan dengan pengalungan noken oleh Ketua TP PKK Kota Jayapura. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Seruni Kabinet Merah Putih di kawasan perbatasan RI–PNG. Ia menegaskan bahwa PLBN Skouw tidak hanya berfungsi sebagai pintu lintas negara, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan. “Kami menyambut baik kunjungan Seruni Kabinet Merah Putih di PLBN Skouw. Kehadiran ini menjadi motivasi bagi masyarakat perbatasan, khususnya pelaku UMKM, untuk terus berinovasi dan berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Ni Luh Puspa. Ia juga memaparkan secara singkat profil PLBN Skouw beserta dinamika aktivitas lintas batas, mulai dari hari pasar, kunjungan wisata, hingga berbagai kegiatan kolaboratif yang terjalin bersama CIQS, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa kunjungan Seruni di PLBN Skouw merupakan wujud nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar.&nbsp; Ia menilai kegiatan ini tidak hanya membuka akses pasar bagi produk UMKM lokal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja, penguatan industri kreatif, serta promosi budaya Papua ke tingkat nasional dan internasional. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang IV Seruni Kabinet Merah Putih Sri Suparni Bahlil menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan di PLBN Skouw.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa program Seruni di Papua merupakan hasil survei lapangan dan koordinasi lintas instansi dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Seruni telah melaksanakan kegiatan sosial di SMP Ardipura dan SD Kampung Mosso berupa penyaluran perlengkapan sekolah, bantuan sanitasi, dan paket sembako.&nbsp; Program serupa juga telah dilaksanakan di wilayah lain, termasuk Merauke, dengan kegiatan penyediaan air bersih dan peningkatan keselamatan jalan. Ke depan, Seruni merencanakan penyaluran 3.000 kacamata serta pembangunan fasilitas toilet bagi masyarakat Papua. Sebagai wujud kepedulian sosial, rangkaian kegiatan di PLBN Skouw ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat perbatasan, serta pengalungan noken Papua Nugini oleh perwakilan UMKM PNG.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut rombongan juga meninjau stand UMKM Indonesia dan Papua Nugini serta potensi wisata di kawasan Wutung, Papua Nugini. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menegaskan peran PLBN Skouw sebagai etalase perbatasan yang humanis, inklusif, dan produktif.&nbsp; Melalui kolaborasi lintas sektor dan peran aktif perempuan, BNPP RI terus mendorong kawasan perbatasan sebagai ruang harapan baru bagi penguatan ekonomi, budaya, dan persaudaraan antarbangsa di wilayah perbatasan RI–PNG. Penulis: Brian A.Editor: Bagas R

PLBN Skouw Jadi Lokasi Strategis Kunjungan Seruni Kabinet Merah Putih dan Pameran UMKM

Sanggau, Kalbar - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Perayaan Ibadah Natal dan Tahun Baru bersama petugas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Entikong, Kamis (26/1/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi perayaan gabungan lintas instansi yang pertama kali diselenggarakan di PLBN Entikong. Perayaan tersebut diinisiasi sebagai ruang kebersamaan untuk memperkuat iman, pengharapan, dan kasih di kawasan perbatasan, sekaligus mempererat sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran pelayanan lintas batas.&nbsp; Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menegaskan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat persatuan dan kebersamaan para petugas Nasrani yang bertugas di garda terdepan perbatasan negara. “Ini merupakan ibadah dan perayaan Natal bersama perdana yang kita inisiasikan. Kelahiran Sang Juruselamat yang diperingati pada Desember lalu baru kita selenggarakan hari ini, mengingat pada hari inilah waktu yang disepakati oleh seluruh instansi vertikal dan Forkopimcam Entikong,” ujar Teguh. Ia menyampaikan bahwa seluruh pegawai Nasrani CIQS PLBN Entikong turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Jebelino Adiputra Kastanya dari GPIB Bukit Agape Entikong dengan mengangkat tema “Iman, Pengharapan, dan Kasih di Perbatasan”, yang diambil dari bacaan Alkitab 1 Korintus 13:13.&nbsp; Tema ini merefleksikan semangat pelayanan humanis dan kolaboratif yang terus dibangun BNPP RI bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan perbatasan. Teguh merinci, sekitar 160 peserta mengikuti prosesi ibadah dan perayaan Natal dan Tahun Baru yang digelar di Wisma Indonesia PLBN Entikong.&nbsp; Kehadiran berbagai elemen gereja di Kecamatan Entikong turut memeriahkan acara melalui puji-pujian dan penampilan seni, di antaranya dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Filadelfia Entikong, tari tor-tor dari GPdI Entikong, serta pembacaan Kitab Suci dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Entikong. Selain rangkaian ibadah, panitia juga menyiapkan door prize untuk menambah kehangatan suasana kebersamaan antarpetugas lintas instansi yang sehari-hari bersinergi menjaga kedaulatan dan pelayanan negara di perbatasan Indonesia–Malaysia. “Kami berharap perayaan ini terus digelar setiap tahun, tidak hanya untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga untuk semakin menyatukan dan mempererat silaturahmi antarinstansi agar dapat bekerja dengan penuh kasih dalam melayani masyarakat dan negara di perbatasan,” tutur Teguh. Menurut Teguh, perayaan Natal dan Tahun Baru bersama ini penting untuk saling mengenal dan menguatkan nilai-nilai spiritual di tengah dinamika tugas pelayanan publik di perbatasan.&nbsp; Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan kawasan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan pelayanan lintas batas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni sosial di wilayah perbatasan negara. Penulis: Erika BarusEditor: Bagas R

PLBN Entikong Gelar Ibadah Natal dan Tahun Baru Bersama CIQS, Perkuat Harmoni Pelayanan di Perbatasan

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Nasionalisme sejatinya tidak tumbuh dari retorika atau seremoni kenegaraan. Ia berakar dari pengalaman konkret warga negara dalam merasakan kehadiran pemerintah di ruang hidup mereka, terutama di wilayah perbatasan negara.&nbsp; Dalam konteks inilah, persoalan perbatasan negara menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana negara hadir menjaga kedaulatan sekaligus menjamin martabat rakyatnya. Penegasan status Desa Lipaga, Kabungolor, dan Tatagas di Kabupaten Nunukan melalui penandatanganan MOU 33 pada 18 Februari 2025 merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi.&nbsp; Kesepakatan ini mengakhiri status Outstanding Boundary Problems (OBP) yang telah membayangi ketiga desa tersebut selama puluhan tahun. Kepastian hukum ini menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, capaian diplomasi ini juga menghadirkan refleksi kritis: mengapa masyarakat perbatasan harus menunggu begitu lama untuk memperoleh pengakuan yang semestinya?&nbsp; Bagi warga adat Lumbis, keberadaan mereka sebagai komunitas telah diakui sejak 1962. Jauh sebelum batas negara dirumuskan secara teknis, mereka telah hidup, mengelola tanah, dan menjaga wilayah tersebut dengan kesadaran kebangsaan yang utuh. Sejarah mencatat, masyarakat perbatasan Lumbis pernah menghadapi situasi ekstrem pada masa Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1965). Dalam kondisi konflik bersenjata, mereka terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari baku tembak.&nbsp; Namun di tengah keterbatasan dan ancaman, loyalitas mereka terhadap Indonesia tidak pernah goyah. Ironisnya, pada periode-periode tertentu, justru negara belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dari sisi diplomasi, penyelesaian OBP Tanah Lumbis melalui mekanisme Joint Border Committee (JBC) dengan dukungan teknis Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah secara cermat dan presisi.&nbsp; Persoalan yang sempat terhenti sejak 1975, bahkan mengalami kevakuman hampir 25 tahun, akhirnya dapat dituntaskan melalui pendekatan teknis dan diplomatik yang berimbang. Kesepakatan tersebut memberikan Indonesia sekitar 90 persen wilayah OBP atau 5.207,7 hektar, sementara sekitar 10 persen atau 778,5 hektar disepakati menjadi bagian Malaysia.&nbsp; Secara strategis, hasil ini dinilai rasional karena wilayah yang dilepas merupakan lahan tidak produktif dan tidak berpenghuni. Namun kemenangan teritorial di atas peta tidak serta-merta bermakna kemenangan substantif bagi masyarakat perbatasan. Perbatasan bukan sekadar garis imajiner, melainkan ruang hidup yang bersinggungan langsung dengan isu kedaulatan, keamanan nasional, dan keadilan pembangunan.&nbsp; Ketika penyelesaian batas wilayah berlangsung lamban, dampaknya paling nyata dirasakan oleh warga desa di hulu sungai dan lereng perbukitan. Keterbatasan infrastruktur, akses layanan kesehatan yang minim, serta ketergantungan ekonomi pada negara tetangga masih menjadi tantangan nyata. Dalam konteks ini, nasionalisme warga perbatasan terus diuji oleh realitas sehari-hari. Sulit menanamkan rasa kebangsaan secara berkelanjutan jika kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana mungkin kita menanamkan nasionalisme kepada generasi muda perbatasan jika untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka harus bergantung pada negeri seberang? Negara tidak boleh berhenti pada klaim kedaulatan administratif, melainkan harus hadir secara adil dalam distribusi pembangunan. Penegasan batas Tanah Lumbis semestinya menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Wilayah perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan negara, bukan sekadar kawasan penyangga yang dijaga secara militer.&nbsp; Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal agar masyarakat dapat hidup layak di tanahnya sendiri. Selain pembangunan fisik, aspek literasi perbatasan juga menjadi pekerjaan rumah yang penting. Masyarakat Lumbis Hulu dikenal memiliki pemahaman sejarah yang kuat terkait perjanjian kolonial, namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap kesepakatan bilateral terkini di tingkat masyarakat lintas batas. Tanpa sosialisasi yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu kesalahpahaman di lapangan. Tanah Lumbis mengajarkan bahwa nasionalisme rakyat kerap hadir lebih dulu dibandingkan negara. Kini, setelah kepastian hukum berhasil diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan kehadiran negara yang utuh dan berkelanjutan. Apakah pemerintah akan menjadikan capaian ini sebagai titik balik kehadiran negara yang utuh, atau sekadar catatan administrasi yang segera dilupakan? Menjaga kedaulatan tidak cukup dengan mempertahankan garis batas, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang menjamin kehidupan bermartabat bagi setiap warga di garis terdepan Republik Indonesia. Bagi BNPP RI, penegasan batas Tanah Lumbis bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kedaulatan sejati hanya akan kokoh apabila diiringi keadilan pembangunan dan keberpihakan nyata kepada masyarakat perbatasan.&nbsp; Di sanalah nasionalisme tumbuh secara alamiah bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman hidup yang dirasakan langsung oleh rakyat. (Humas BNPP RI) Tentang PenulisDrs. Hamidin merupakan pengamat perbatasan dan isu kedaulatan negara yang tergabung dalam Kelompok Ahli BNPP RI. Aktif menulis opini dan analisis kebijakan tentang perbatasan, geopolitik, dan nasionalisme di berbagai media. Saat ini terlibat dalam kajian penguatan kawasan perbatasan dan pembangunan wilayah terluar Indonesia.

Tanah Lumbis dan Ujian Kehadiran Negara: Kedaulatan Tidak Berhenti di Meja Diplomasi

Timor Tengah Utara, NTT – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini melaksanakan apel pemeriksaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat sebagai upaya memperkuat tertib administrasi serta memastikan kesiapan sarana operasional penunjang pelayanan di kawasan perbatasan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman PLBN Wini pada Senin, 26 Januari 2026. Apel pemeriksaan diikuti oleh seluruh pegawai dan petugas pengguna kendaraan dinas. Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi fisik, kesesuaian penggunaan, serta kesiapan kendaraan dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan operasional PLBN Wini. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLBN Wini dalam mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya. Kendaraan dinas sebagai sarana operasional memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas petugas serta kelancaran pelayanan lintas batas. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa apel kendaraan dinas merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat aset negara. “Kendaraan dinas merupakan Barang Milik Negara yang harus dikelola secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, kami memastikan seluruh kendaraan berada dalam kondisi layak pakai sehingga dapat mendukung kelancaran tugas dan pelayanan di PLBN Wini,” ujar Reynold. Melalui apel pemeriksaan ini, BNPP menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah perbatasan sebagai etalase terdepan negara dengan memastikan kesiapan sarana operasional serta mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pelayanan di wilayah perbatasan. Penulis: Febri

Semua Berita

Quick Links