berita

Berita - BNPP

Atambua, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asisten Deputi PKPD) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengusaha Mikro Sektor Tenun Ikat di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama dua hari pada 14 hingga 15 April 2026.&nbsp; Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan melalui peningkatan kapasitas UMKM berbasis potensi lokal. Fokus pelatihan diarahkan pada penguatan keterampilan teknis dan kreativitas perajin tenun ikat agar mampu menghasilkan produk mandiri yang bernilai tambah dan berdaya saing. Asisten Deputi PKPD BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan implementasi mandat Presiden RI sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. "Kami menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Harapannya, kemampuan mereka meningkat sehingga memiliki keahlian yang lebih unggul dan produknya semakin bernilai," ujar Brigjen TNI Topri. Ia menjelaskan, materi pelatihan mencakup teknik pewarnaan alami dan penjemuran benang, pengembangan motif tenun khas Belu, hingga penjahitan produk turunan berbahan tenun seperti dompet. Melalui penguatan sektor tenun ikat, BNPP RI mendorong perajin agar lebih kreatif, meningkatkan kualitas kain, serta mengolahnya menjadi produk turunan seperti tas, dompet, dan pakaian. “Pelatihan dua hari ini tidak berhenti di sini. BNPP RI akan mendorong pendampingan berkelanjutan hingga aspek pemasaran, agar produk benar-benar siap bersaing dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat perbatasan,” tutur Brigjen TNI Topri. Kegiatan ini turut didukung kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah mitra strategis, antara lain BAZNAS, Pertamina Foundation, Bank Rakyat Indonesia, serta Pemerintah Daerah setempat, sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM di wilayah perbatasan. Sementara itu, Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengapresiasi inisiatif BNPP RI yang menjadikan PLBN sebagai pusat pengembangan kapasitas perajin tenun ikat. Menurutnya, peran PLBN tidak hanya sebagai simpul layanan lintas batas, tetapi juga penggerak ekonomi lokal. “PLBN adalah beranda depan negara. Sesuai arahan BNPP RI, keberadaannya harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” katanya. Ia berharap, penguatan SDM melalui pelatihan ini mampu mengangkat Tenun Ikat Belu tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai komoditas bisnis yang tangguh. “Dengan SDM yang unggul, Tenun Ikat Belu diharapkan mampu menembus pasar perbatasan hingga Timor Leste,” ujarnya. Melalui peningkatan kapasitas SDM dan UMKM unggul berbasis potensi lokal, BNPP RI menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dari pinggiran. Humas BNPP RI

BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Forum Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat untuk Kawasan Perbatasan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, serta Kementerian Kesehatan pada, Senin (13/4/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menangani persoalan stunting yang masih tinggi di sejumlah wilayah perbatasan. Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menegaskan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan pembangunan sumber daya manusia yang berdampak jangka panjang. “Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Ini merupakan kemajuan, namun masih membutuhkan kerja keras bersama untuk mencapai target RPJMN 2025–2029 sebesar 14,2 persen pada tahun 2029,” ujar Amrullah M. Ridha. Ia menambahkan, tantangan stunting masih cukup besar di sejumlah provinsi kawasan perbatasan. Data SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Supiori sebesar 37,5 persen, Kabupaten Pegunungan Bintang 41,4 persen, dan Kabupaten Boven Digoel 30,2 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurut Amrullah, penanggulangan stunting merupakan bagian dari Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk sektor kesehatan. “Pencegahan dan penurunan stunting menjadi kegiatan prioritas utama, dengan sasaran prevalensi balita stunting turun menjadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen pada 2029,” jelasnya. Amrullah juga menjelaskan bahwa dalam forum tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan berbagai inovasi penanggulangan stunting di Kabupaten Boven Digoel, misalnya, mengembangkan Gerakan Aksi Bergizi bagi Anak Sekolah, program Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pembinaan pranikah lintas sektor, hingga pembangunan MCK di kampung prioritas stunting. Berbagai praktik baik ini dinilai dapat menjadi pembelajaran bersama bagi daerah perbatasan lainnya. Meski demikian, upaya percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga kesehatan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang hingga kini masih menjadi tantangan utama. “Karena itu, strategi ke depan harus menekankan kolaborasi, integrasi program, serta penguatan peran desa dan masyarakat dalam pencegahan stunting,” katanya. Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPP RI juga berperan mendorong kementerian dan lembaga anggota BNPP agar melakukan intervensi yang relevan, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana air minum serta sanitasi di kawasan Kecamatan Perbatasan Prioritas. Dukungan tersebut terlihat dari peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum dan sanitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang naik signifikan dari Rp54,95 miliar pada 2023 menjadi Rp115,89 miliar pada 2025. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pendekatan berbasis kearifan lokal, BNPP RI optimistis upaya percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi masa depan. Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Tekan Stunting di Kawasan Perbatasan Papua

Bogor - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menghadiri Launching Program Gentengisasi sekaligus Serah Terima Kunci dan Akad Massal Rumah Subsidi di Kawasan Pesona Kahuripan 12, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (12/4/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, guna menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BNPP RI memandang program perumahan sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan negara. Dalam sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.&nbsp; “Di momentum yang sangat strategis ini, mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, proyek di Pesona Kahuripan 12 bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perwujudan martabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan berkualitas,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas inovasi Program Gentengisasi yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal sebagai penyedia material bangunan merupakan contoh konkret sinergi pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.&nbsp; “Kami sangat mengapresiasi inovasi Program Gentengisasi. Ini menjadi bukti bahwa sektor perumahan dapat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Komjen Pol. Makhruzi. Lebih lanjut, Komjen Pol. Makhruzi menekankan bahwa urusan perumahan merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP RI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memastikan program perumahan berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menjabarkan tiga poin strategis kolaborasi tersebut, yakni percepatan perizinan di daerah agar pembangunan rumah subsidi tidak terhambat, optimalisasi pemanfaatan aset lahan pemerintah daerah untuk kawasan hunian rakyat, serta pembangunan perumahan di kawasan perbatasan melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP.&nbsp; “Melalui BNPP, kami memastikan masyarakat di beranda terdepan NKRI juga mendapatkan akses hunian yang layak sebagai bagian dari penguatan kawasan perbatasan negara,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman turut memberikan pesan kepada 300 keluarga penerima manfaat akad massal rumah subsidi. Ia menyebut rumah sebagai titik awal lahirnya kehidupan yang lebih baik.&nbsp; “Momentum akad massal hari ini adalah awal dari masa depan yang lebih cerah. Rumah adalah madrasah pertama, tempat persemaian generasi emas bangsa,” tuturnya. Menutup rangkaian kegiatan, Sekretaris BNPP RI menyambut baik peluncuran Program Gentengisasi dan prosesi akad massal tersebut. Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat luas.&nbsp; “Semoga kerja keras seluruh stakeholder yang terlibat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. Humas BNPP RI

Sekretaris BNPP RI Dorong Hunian Layak melalui Program Gentengisasi dan Akad Massal Rumah Subsidi

Malaka, Nusa Tenggara Timur - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin mengapresiasi kinerja dan dedikasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Brimob Pos Motamasin yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan di kawasan perbatasan. Apresiasi tersebut ditujukan khusus kepada Komandan Pos Brimob Ipda Vinsensius Aleandro Parera beserta seluruh anggota atas sinergi dan kerja sama yang terjalin dengan baik. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara PLBN Motamasin dan personel Brimob telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keamanan serta memastikan kelancaran aktivitas pelayanan lintas batas. Menurutnya, peran Brimob tidak hanya krusial dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan PLBN. “Kerja sama yang solid, komunikasi yang terjaga, serta dedikasi tinggi dari Danpos Brimob bersama seluruh anggota menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah PLBN Motamasin,” ujar Engelberthus Klau, Jumat (10/4/2025). Ia menambahkan, selama masa penugasan, personel Satgas Pamtas Brimob dinilai menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Hal tersebut tercermin dari kemampuan mereka membangun hubungan yang harmonis dengan petugas lintas instansi serta masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. “Selain menjalankan fungsi pengamanan, personel Brimob juga aktif mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan PLBN Motamasin. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga sinergi kelembagaan di perbatasan,” katanya. Sebagai PLBN yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, PLBN Motamasin berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun bersama Satgas Pamtas Brimob dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan menjadi contoh positif dalam pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan negara. Penulis: Melky

PLBN Motamasin Apresiasi Dedikasi Satgas Pamtas Brimob Jaga Keamanan Perbatasan

Merauke, Papua Selatan - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menggelar Pelatihan Bela Negara bagi Satuan Pengamanan Dalam Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas, kedisiplinan, dan profesionalisme personel pengamanan di kawasan perbatasan. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 April 2026, dan dipusatkan di area PLBN Sota. Pelatihan ini dirancang sebagai penguatan kompetensi dasar dan teknis satpam dalam mendukung kelancaran pelayanan lintas batas sekaligus menjaga keamanan objek vital negara. Beragam materi diberikan, mulai dari peran dan tugas satuan pengamanan, etika dan sikap profesional, penampilan serta disiplin kerja, hingga pembinaan fisik dan latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB). Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai dasar hukum dan kewenangan satpam, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) penjagaan dan patroli. Materi tersebut disampaikan melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik oleh para pemateri, yakni Kapospol PLBN Sota Yohanis Sa’bi dan Dansi Mayon Satgas Yonif 143/TWEJ Serka Yoga Asri Adinata. Rangkaian pelatihan juga diisi dengan simulasi penanganan kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), evakuasi darurat, serta pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dasar. Untuk mendukung sistem pengamanan terpadu, peserta turut mendapatkan keterampilan penggunaan CCTV dan tata cara pelaporan kejadian. Kepala PLBN Sota, B. Mathilda Pusung, menegaskan bahwa pelatihan Bela Negara ini merupakan bagian dari komitmen pengelola perbatasan dalam menyiapkan sumber daya pengamanan yang andal. Menurutnya, satpam di kawasan perbatasan tidak hanya dituntut sigap secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman tugas yang kuat. “Kegiatan ini sangat penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan personel keamanan, sehingga mampu menjalankan tugas secara optimal, bertanggung jawab, dan profesional di kawasan perbatasan,” ujar Mathilda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Yonif 143/TWEJ dan Polsek Sota yang telah memberikan pembinaan intensif selama kegiatan berlangsung. Mathilda menilai, sinergi lintas instansi tersebut menjadi kunci penguatan sistem pengamanan PLBN Sota yang berkelanjutan. Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi selama pelatihan, panitia menetapkan tiga personel satpam terbaik, yakni Yohanis Aron, Heru Susanto, dan Alfred Ndiken. Seluruh peserta pelatihan juga menerima sertifikat Bela Negara yang diserahkan oleh Kabid PLBN Sota pada acara penutupan. Melalui pelatihan ini, PLBN Sota yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap seluruh personel pengamanan semakin siap menghadapi dinamika tugas di wilayah perbatasan serta mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan wibawa negara di tapal batas Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Fariz

PLBN Sota Gelar Pelatihan Bela Negara 2026, Perkuat Profesionalisme Satuan Pengamanan Kawasan Perbatasan

Sulawesi Utara - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang, Jumat (10/4/2026). Mendagri menegaskan bahwa program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Mendagri Tito. Diketahui bahwa, BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro. Mendagri Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara. Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Menteri Maruarar. Ia menyampaikan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya. Melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia. Humas BNPP RI

Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan melalui Hunian Layak

Yogyakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan pada, Rabu (8/4/2026). Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya. “Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yedi Rahmat. Ia menegaskan, BNPP RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.&nbsp; Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menekankan bahwa pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026. “Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” jelas Yusuf.&nbsp; Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata. Dari perspektif daerah, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance, memaparkan potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ia menyebutkan sejumlah destinasi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus. “Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance. Ia juga menyoroti perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum tergarap optimal. Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional. “PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya. Dari sisi perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat difasilitasi melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, termasuk sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, untuk mendorong UMKM perbatasan agar mampu menembus pasar ekspor. Pada sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menegaskan bahwa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi kesejahteraan nelayan. Ia memaparkan capaian signifikan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78 persen, disertai lonjakan produksi dan penjualan ikan. “Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” jelas Ilham. Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, serta infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program KNMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP RI optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara. Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Forum Perbatasan Laut

Sambas, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan pentingnya sinergi para da’i dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, didampingi Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat. Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas. “Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus.&nbsp; Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (_security and prosperity_), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan. “Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis, Rabu (8/4/2026). Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Ia menambahkan, paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal. Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. “Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Satono. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta seminar, khususnya para da’i dari dalam dan luar negeri. Melalui seminar internasional dan upgrading da’i ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.&nbsp; Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para da’i sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat Peran Da’i dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Lewat Seminar Internasional di Sambas

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membahas berbagai persoalan strategis di kawasan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud, Selasa (7/4/2026). Audiensi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dengan fokus penguatan pengawasan, layanan dasar, dan konektivitas wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. Irjen Pol. Maith menegaskan bahwa isu penyelundupan barang ilegal lintas batas masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan patroli yang lebih rutin serta hadir secara nyata di titik-titik rawan. “Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan patroli di wilayah perbatasan dinilai belum maksimal. Diharapkan ada peningkatan pengamanan, termasuk patroli yang lebih rutin dan terlihat langsung oleh masyarakat di kawasan pelabuhan, dermaga, dan wilayah pesisir,” ujar Irjen Pol. Maith. Ia juga menyoroti masih maraknya praktik illegal fishing oleh nelayan asing. Karena itu, BNPP RI mendorong penguatan peran aparat penegak hukum agar penindakan dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat perbatasan. Selain aspek keamanan, keterbatasan infrastruktur dasar turut menjadi perhatian serius dalam audiensi tersebut. Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa belum meratanya jaringan komunikasi dan pasokan listrik berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar merupakan prasyarat penting dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Pada sektor transportasi, Irjen Pol. Maith menilai konektivitas laut dan udara di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan tren yang positif. Untuk transportasi laut, layanan kapal telah beroperasi beberapa kali dalam sepekan dan direncanakan meningkat menjadi layanan harian.&nbsp; Sementara itu, pada transportasi udara telah tersedia penerbangan subsidi dan penerbangan reguler. Meski demikian, ia menekankan pentingnya keberlanjutan layanan transportasi udara di wilayah perbatasan. “Dalam audiensi disampaikan bahwa Kepulauan Talaud mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keberlanjutan transportasi udara di daerah perbatasan, mengingat harga tiket yang masih tergolong cukup tinggi,” jelasnya. Selain itu, BNPP RI mendorong pembangunan dermaga dan pelabuhan di titik-titik strategis guna memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Hal ini sejalan dengan besarnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud. Di bidang kesehatan, keberadaan rumah sakit pratama dinilai membantu akses layanan bagi masyarakat perbatasan. Meski demikian, keterbatasan tenaga dokter masih menjadi kendala sehingga kualitas layanan masih belum optimal.&nbsp; Menutup audiensi, Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa sebagian besar isu yang dibahas sejatinya telah tertuang dalam Induk Program Kawasan Perbatasan (IPKP). Namun, BNPP RI membuka ruang tindak lanjut terhadap usulan dan kebutuhan yang belum terakomodasi. “Apabila masih terdapat usulan, kebutuhan, atau permasalahan yang belum masuk dalam IPKP, hal tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah perbatasan,” katanya. Sebagai informasi, audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Gabriel Van Basten Worung, Wakil Ketua Komisi I, Ir. Moody R. Gumansalang, serta Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Frans Wiel Lua. Melalui sinergi pusat dan daerah yang berkelanjutan, BNPP RI berupaya untuk memastikan setiap kebijakan dan program pengelolaan perbatasan tepat sasaran, berdampak nyata, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas BNPP RI

BNPP RI Tekankan Pengawasan dan Konektivitas Perbatasan dalam Audiensi Strategis Bersama DPRD Talaud

Natuna, Kepulauan Riau - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan menunjukkan respons cepat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dengan mengevakuasi seorang penumpang Kapal Bahtera Nusantara 01 yang mengalami gangguan kesehatan setibanya di Pelabuhan PLBN Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada Senin 6 April 2026. Peristiwa tersebut terjadi saat kapal bersandar di pelabuhan. Mengetahui adanya penumpang yang membutuhkan pertolongan medis, petugas keamanan PLBN Serasan langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi. Tindakan cepat ini dilakukan guna memastikan penumpang segera mendapatkan penanganan lanjutan sesuai kondisi kesehatannya. Petugas keamanan PLBN Serasan, Kamal, menjelaskan bahwa langkah sigap tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat. “Begitu kami menerima informasi adanya penumpang yang sakit, kami segera menuju lokasi dan membantu proses penurunan dari kapal. Prioritas kami adalah memastikan pasien dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut,” ujarnya. Penumpang yang dievakuasi diketahui merupakan salah seorang warga Kampung Air Sekain, Kecamatan Serasan. Berdasarkan keterangan, saat kapal singgah di Pelabuhan Semparuk, kondisi yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat. Namun, di tengah perjalanan menuju Serasan, penyakit yang dideritanya kambuh sehingga kondisi fisiknya menurun ketika kapal akan bersandar. Kepala PLBN Serasan Wendriady mengapresiasi kesigapan petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Menurutnya, PLBN tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang perbatasan negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam situasi darurat. “Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kami terus mendorong seluruh petugas untuk selalu siaga dan responsif terhadap berbagai situasi, termasuk kondisi darurat seperti ini,” kata Wendriady.&nbsp; Setelah berhasil diturunkan dari kapal, penumpang tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendapatkan pelayanan medis lanjutan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Peristiwa ini menegaskan komitmen PLBN Serasan dalam memberikan pelayanan publik yang prima, tidak hanya pada aspek pengawasan dan pengamanan lintas batas, tetapi juga pada misi kemanusiaan. Penulis: Yandi Febriadi

Semua Berita

Quick Links