berita

Berita - BNPP

Ketika Laut Tidak Lagi Sekadar Jalur Kapal, Tetapi Jalur Kehidupan Digital Global Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia modern hari ini tidak hanya bergerak melalui kapal tanker minyak, kapal kontainer, atau jalur perdagangan laut. Dunia juga bergerak melalui kabel-kabel kecil yang nyaris tidak terlihat manusia, terbentang ribuan kilometer di dasar laut, membawa miliaran data setiap detik. Jika minyak adalah darah ekonomi global, maka kabel serat optik bawah laut adalah sistem sarafnya. Dan menariknya, dua titik paling penting dari “urat saraf digital dunia” itu berada di kawasan yang sangat dekat dengan kepentingan Indonesia: Selat Hormuz dan Selat Malaka. Selama ini dunia mengenal Selat Hormuz sebagai jalur energi paling vital di bumi. Hampir seperlima minyak dunia melewati kawasan sempit itu setiap hari. Namun di balik lalu lintas tanker raksasa, terdapat infrastruktur lain yang jauh lebih sunyi tetapi sangat menentukan masa depan dunia: kabel komunikasi bawah laut. Di dasar laut Hormuz membentang jaringan kabel serat optik internasional yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jalur ini menjadi tulang punggung komunikasi digital global. Tanpa kabel tersebut, transaksi keuangan internasional, layanan cloud computing, komunikasi pemerintahan, navigasi satelit, hingga aktivitas internet sehari-hari akan terganggu secara besar-besaran. Dunia hari ini sesungguhnya lebih bergantung pada kabel bawah laut daripada yang dibayangkan banyak orang. Lebih dari 95 persen lalu lintas data internasional dunia bergerak melalui kabel serat optik bawah laut, bukan satelit.¹ Artinya, ketika orang Indonesia membuka aplikasi perbankan, mengakses media sosial, melakukan rapat virtual, hingga transaksi perdagangan internasional, sebagian besar data tersebut sebenarnya sedang melintasi dasar samudra dunia. Dan dua jalur laut paling sibuk yang menopang sistem itu adalah Hormuz dan Malaka. Di kawasan Hormuz terdapat beberapa jaringan kabel utama dunia seperti sistem SEA-ME-WE (South East Asia-Middle East-Western Europe), Falcon, Europe India Gateway (EIG), serta AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1).² Jalur-jalur ini menghubungkan pusat ekonomi Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Mumbai menuju pusat keuangan Eropa melalui Timur Tengah. Keunggulan utama jalur Hormuz adalah efisiensi waktu transmisi data. Jalur ini memberikan latensi rendah bagi komunikasi digital antara Asia dan Eropa. Semakin pendek jalur kabel, semakin cepat data bergerak. Karena itu kawasan Hormuz tidak hanya menjadi perebutan energi dunia, tetapi juga menjadi perebutan pengaruh digital global. Masalahnya, Hormuz juga merupakan salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia. Ketegangan Iran, Amerika Serikat, Israel, dan sekutu Barat menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap sabotase, perang laut, maupun serangan infrastruktur bawah laut. Perang Iran tahun 2026 membuka mata dunia bahwa ancaman terhadap kabel bawah laut bukan lagi teori. Ketika ketegangan militer meningkat di Hormuz, dunia tidak hanya khawatir harga minyak naik. Dunia juga mulai khawatir terhadap potensi lumpuhnya sistem komunikasi global. Sebab bila kabel bawah laut terganggu, dampaknya bisa menjalar ke seluruh sistem ekonomi digital dunia. Bank internasional bisa terganggu. Bursa saham bisa melambat. Layanan cloud global dapat terputus. Bahkan sistem navigasi dan komunikasi pemerintahan antarnegara dapat mengalami gangguan serius. Di sinilah Indonesia harus mulai berpikir strategis. Karena di sisi lain dunia, Indonesia memiliki “Hormuz versi Asia Tenggara”, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka bukan hanya salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, tetapi juga koridor komunikasi digital paling penting di kawasan Asia Tenggara. Selat ini menjadi penghubung utama pusat data Singapura dengan India, Timur Tengah, hingga Eropa. Kabel-kabel besar dunia melintasi kawasan ini. Sistem SEA-ME-WE 3, 4, 5, hingga proyek terbaru SeaMeWe-6 semuanya melewati jalur sekitar Malaka.³ Selain itu terdapat pula APG (Asia Pacific Gateway), ASE (Asia Submarine-cable Express), Indigo-West, hingga Matrix Cable System yang menghubungkan Jakarta, Batam, Singapura, dan jaringan internasional lainnya. Artinya, Selat Malaka bukan lagi sekadar jalur kapal dagang. Ia telah berubah menjadi jalur hidup ekonomi digital Asia. Bagi Indonesia, posisi ini sangat penting. Sebagian besar trafik internet nasional Indonesia keluar melalui gerbang Singapura, Batam, dan kawasan Selat Malaka. Server global seperti Google, Meta, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), hingga sistem finansial internasional yang digunakan masyarakat Indonesia banyak bergantung pada konektivitas kabel yang melewati kawasan ini. Karena itu jika terjadi gangguan kabel di Selat Malaka, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat Indonesia dalam hitungan menit. Internet melambat. Latensi meningkat. Transaksi digital terganggu. Pusat data mengalami tekanan. Dan ekonomi digital nasional bisa ikut terguncang. Masalahnya, Selat Malaka memiliki risiko yang sangat tinggi. Wilayah ini relatif dangkal dan dipadati kapal tanker, kapal kontainer, serta aktivitas penangkapan ikan. Banyak kasus kerusakan kabel bawah laut terjadi akibat jangkar kapal atau alat tangkap pukat.⁴ Bahkan dalam konteks geopolitik modern, kabel bawah laut kini mulai dianggap sebagai target strategis dalam perang hybrid. Dunia mulai menyadari bahwa perang masa depan tidak selalu dilakukan dengan rudal dan bom. Melumpuhkan kabel komunikasi bawah laut dapat memberikan dampak ekonomi dan psikologis yang jauh lebih besar tanpa perlu invasi militer terbuka. Inilah sebabnya banyak negara besar kini membentuk satuan khusus perlindungan infrastruktur bawah laut. Indonesia tidak boleh terlambat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia justru berada di pusat lalu lintas komunikasi global. Jalur kabel internasional yang melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, hingga perairan Sulawesi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital dunia. Karena itu perlindungan kabel bawah laut seharusnya sudah masuk kategori keamanan nasional strategis. Kita selama ini terlalu fokus melihat laut hanya sebagai jalur perdagangan fisik. Padahal di bawah laut Nusantara terdapat “jalan tol digital dunia” yang menopang ekonomi internasional. Indonesia sesungguhnya memiliki posisi sangat strategis. Batam kini berkembang menjadi pusat data baru Asia Tenggara karena letaknya sangat dekat dengan jalur kabel internasional Selat Malaka.⁵ Kedekatan itu memberikan keuntungan besar dalam efisiensi konektivitas digital. Bahkan ke depan, kawasan Kepulauan Riau dan pesisir timur Sumatera dapat berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi digital maritim terbesar di Asia bila dikelola dengan serius. Namun ada syaratnya: keamanan. Indonesia harus mulai membangun sistem perlindungan kabel bawah laut secara modern. Pengawasan laut tidak boleh lagi hanya fokus pada penyelundupan dan kapal ilegal, tetapi juga perlindungan infrastruktur digital bawah laut. Ke depan, patroli laut berbasis drone, sensor bawah laut, AI maritim, hingga sistem pemetaan kabel nasional menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus belajar dari Hormuz. Ketika konflik Iran memanas, dunia langsung menyadari betapa rapuhnya sistem komunikasi global jika satu jalur sempit terganggu. Hal yang sama sebenarnya berlaku bagi Selat Malaka. Jika Malaka lumpuh, maka sebagian sistem komunikasi Asia Tenggara juga ikut terguncang. Karena itu Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus sangat rentan. Di satu sisi kita diuntungkan karena berada di pusat jaringan komunikasi dunia. Namun di sisi lain, kita juga menjadi titik rawan geopolitik global. Apalagi rivalitas kekuatan besar dunia kini semakin bergeser ke kawasan Indo-Pasifik. Perang modern tidak lagi sekadar perebutan wilayah daratan. Yang diperebutkan adalah data, jalur komunikasi, pusat data, kecerdasan buatan, dan kendali jaringan digital global. Dan semua itu melewati laut. Itulah sebabnya Selat Hormuz dan Selat Malaka sesungguhnya memiliki kesamaan besar. Keduanya bukan hanya jalur kapal, tetapi “urat saraf digital dunia”. Hormuz menjaga aliran energi dan data antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Malaka menjaga aliran perdagangan dan komunikasi digital Asia Tenggara menuju dunia internasional. Keduanya adalah chokepoint ekonomi dan komunikasi global. Karena itu Indonesia harus mulai melihat laut dengan perspektif baru. Laut bukan hanya ruang geografis, tetapi ruang digital strategis. Infrastruktur bawah laut bukan lagi isu teknis telekomunikasi semata, melainkan bagian dari pertahanan nasional. Sudah saatnya Indonesia membangun kebijakan nasional perlindungan kabel bawah laut secara serius. Termasuk memperkuat regulasi keamanan maritim digital, pengawasan titik pendaratan kabel (landing station), patroli infrastruktur bawah laut, hingga membangun pusat data nasional yang terhubung langsung dengan jaringan internasional secara aman. Dunia sedang memasuki era baru: perang data dan perang jaringan. Dan di era itu, siapa yang menguasai laut, kabel, dan data, maka dialah yang mengendalikan masa depan ekonomi dunia. Indonesia berada tepat di tengah persimpangan itu. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. International Cable Protection Committee (ICPC), data global lalu lintas komunikasi internasional melalui kabel bawah laut, 2025–2026. 2. SEA-ME-WE Consortium; sistem kabel AAE-1, Falcon, dan Europe India Gateway di kawasan Timur Tengah dan Asia. 3. Selat Malaka sebagai jalur utama sistem kabel SEA-ME-WE, APG, ASE, dan SeaMeWe-6 menuju Singapura dan Asia Tenggara. 4. Data gangguan kabel bawah laut akibat jangkar kapal dan aktivitas penangkapan ikan di kawasan Asia Tenggara dan Selat Malaka. 5. Batam sebagai pusat pengembangan data center nasional dan regional karena kedekatan dengan jalur kabel internasional Singapura–Malaka.

Selat Hormuz dan Selat Malaka: Dua Selat, Satu Jaringan Saraf Komunikasi Dunia

Sudah Saatnya “Pasukan Nyamuk” Menjaga Perbatasan Laut Nusantara Sebuah Pelajaran dari Perang Iran Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam strategi peperangan laut modern. Jika dahulu kekuatan armada diukur dari jumlah kapal induk, kapal penjelajah, atau kapal perusak raksasa, maka perang Iran tahun 2026 justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Laut kini tidak lagi sepenuhnya dikuasai kapal besar. Ancaman terbesar justru datang dari benda kecil, cepat, murah, sulit dideteksi, dan bergerak dalam jumlah masif. Dunia menyebutnya Mosquito Fleet atau “Pasukan Nyamuk”. Banyak orang awalnya mengira istilah ini hanya bagian dari propaganda media sosial atau visual buatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Namun berbagai laporan intelijen dan media internasional menunjukkan bahwa strategi tersebut benar-benar diterapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di kawasan Selat Hormuz sepanjang 2026. Bahkan beberapa analis pertahanan Barat menyebut bahwa Iran telah berhasil mengubah konsep perang laut dari dominasi kapal besar menjadi perang kerumunan (swarm warfare).¹ Apa yang dilakukan Iran sesungguhnya sangat sederhana tetapi mematikan. Mereka tidak mencoba menandingi Amerika Serikat dalam jumlah kapal induk atau teknologi destroyer kelas berat. Iran sadar mereka tidak mungkin menang dalam perang konvensional terbuka. Karena itu mereka memilih strategi asimetris: menyerang kelemahan lawan menggunakan alat murah namun masif. Di sinilah lahir konsep “Pasukan Nyamuk”. Iran menyebarkan ribuan kapal cepat kecil di sepanjang pesisir selatan mereka. Kapal-kapal itu disembunyikan di gua, terowongan pantai, pulau-pulau strategis seperti Qeshm dan Abu Musa, bahkan disamarkan di antara kapal nelayan tradisional.² Tujuannya jelas: membuat musuh kesulitan membedakan mana kapal sipil biasa dan mana kapal serang. Sebagian kapal tersebut masih diawaki manusia, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan mayoritas mulai bertransformasi menjadi USV (Uncrewed Surface Vessel) atau kapal tanpa awak berbasis kecerdasan buatan. Inilah fase baru peperangan laut dunia. Kapal-kapal kecil ini memiliki ukuran rendah di atas permukaan laut sehingga sangat sulit tertangkap radar. Mereka bergerak cepat, mampu bermanuver ekstrem, dan dapat menyerang secara serentak dari berbagai arah. Dalam perang modern, ancaman terbesar bukan selalu senjata paling mahal, tetapi ancaman yang membuat sistem pertahanan lawan kewalahan. Iran memahami prinsip itu dengan sangat baik. Pada Mei 2026, berbagai laporan menyebutkan lebih dari 85 hingga 100 kapal cepat Iran bergerak bersamaan mengepung kapal perang Amerika Serikat di sekitar Hormuz.³ Strategi ini dikenal sebagai swarming tactic. Kapal-kapal kecil tersebut menyerbu dari banyak arah sehingga sistem radar dan pertahanan otomatis kapal perusak AS mengalami saturasi target. Kapal perang modern seperti USS Mason, USS Truxtun, atau USS Rafael Peralta memang memiliki sistem pertahanan canggih seperti Phalanx CIWS dan rudal SM-2 atau SM-6. Namun teknologi secanggih apa pun memiliki keterbatasan kapasitas. Ketika puluhan hingga ratusan target kecil menyerang bersamaan, maka pertahanan menjadi kewalahan. Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk Amerika untuk menciptakan kemenangan strategis. Mereka hanya perlu menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di jalur perdagangan dunia. Dan itu berhasil. Premi asuransi kapal tanker melonjak drastis. Ribuan kapal tertahan. Jalur energi dunia terganggu. Harga minyak bergejolak. Dunia panik.⁴ Inilah kemenangan perang ekonomi. Yang menarik, biaya pembuatan satu kapal “nyamuk” Iran jauh lebih murah dibandingkan satu rudal pencegat milik Amerika. Artinya Iran sedang memainkan perang penguras logistik. Lawan dipaksa menghabiskan amunisi mahal untuk menghancurkan target murah tanpa awak. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau, garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, serta memiliki jalur laut strategis ALKI I, ALKI II, dan ALKI III.⁵ Seluruh jalur tersebut bukan hanya lintasan perdagangan nasional, tetapi jalur vital perdagangan global. Persoalannya, luas laut Indonesia terlalu besar bila hanya mengandalkan kapal perang besar dan patroli konvensional. Dalam banyak kasus, ancaman justru datang dari objek kecil: penyelundupan, kapal asing ilegal, drone laut, penyusupan teroris maritim, pencurian ikan, hingga infiltrasi siber maritim. Karena itu Indonesia harus mulai berpikir berbeda. Sudah saatnya Indonesia membangun konsep “Pasukan Nyamuk Nusantara”. Tentu bukan untuk menyerang negara lain, melainkan menjaga perbatasan laut dan kedaulatan nasional secara cerdas, murah, cepat, dan adaptif. Indonesia perlu belajar bahwa masa depan keamanan laut tidak hanya ditentukan kapal frigat besar, tetapi juga armada kecil tanpa awak yang mampu bergerak dalam jumlah banyak. Bayangkan bila Indonesia memiliki ribuan drone laut kecil berbasis AI yang ditempatkan di sekitar Selat Malaka, Laut Natuna Utara, ALKI II Selat Lombok, perairan Sulawesi, hingga perbatasan Papua. Sistem ini dapat bergerak otomatis mendeteksi kapal asing mencurigakan, mengirim data real time ke pusat komando, bahkan melakukan penghadangan awal sebelum kapal patroli besar datang. Konsep ini jauh lebih murah dibandingkan terus membeli kapal perang besar dalam jumlah terbatas. Iran membuktikan bahwa kekuatan kecil yang tersebar justru lebih sulit dihancurkan dibandingkan kekuatan besar yang terkonsentrasi. Ini sangat cocok dengan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan teluk alami. Apalagi ancaman maritim Indonesia ke depan tidak lagi sederhana. Perang modern sudah masuk ke era hybrid warfare. Kapal tanpa awak dapat diselundupkan dari kapal sipil, kapal nelayan, atau kontainer biasa. Drone laut bisa diprogram menyerang pelabuhan, kabel bawah laut, terminal LNG, bahkan kapal tanker energi. Indonesia tidak boleh terlambat membaca perubahan zaman ini. Selama ini fokus pertahanan laut sering terlalu berat pada simbol kekuatan besar. Padahal perang Iran menunjukkan bahwa kapal kecil murah justru mampu membuat negara adidaya kerepotan. Ini adalah revolusi strategi. Indonesia sebenarnya memiliki modal besar. Industri galangan nasional sudah mampu memproduksi kapal cepat kecil. Teknologi drone juga berkembang cepat. Perguruan tinggi dalam negeri sudah mulai mengembangkan kendaraan laut tanpa awak. Tinggal bagaimana negara memiliki visi jangka panjang untuk membangun sistem pertahanan laut berbasis swarm technology. Pasukan Nyamuk Indonesia tidak harus bersenjata mematikan seperti Iran. Fungsinya bisa lebih luas: patroli otomatis, pengawasan ALKI, pengamanan PLBN maritim, perlindungan pulau terluar, deteksi penyelundupan, pemantauan kapal asing, hingga perlindungan kabel bawah laut nasional. Sebab ancaman ke depan bukan hanya perang terbuka, tetapi perang gangguan ekonomi. Bayangkan bila jalur Selat Malaka terganggu. Bayangkan bila ALKI II menjadi sasaran sabotase drone laut asing. Bayangkan bila kabel bawah laut Indonesia lumpuh akibat serangan bawah air. Dampaknya bukan sekadar militer, tetapi ekonomi nasional bisa terguncang. Karena itu, konsep pertahanan maritim Indonesia tidak boleh lagi hanya berpikir perang masa lalu. Kita harus masuk ke era peperangan otonom, kecerdasan buatan, dan swarm maritime defense. Pelajaran terbesar dari Iran bukan soal ideologi atau politiknya, melainkan keberanian mereka membaca masa depan perang. Mereka sadar tidak mampu menandingi Amerika secara simetris, maka mereka menciptakan ketakutan melalui teknologi murah, cepat, tersebar, dan sulit diprediksi. Indonesia seharusnya juga belajar. Negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan sistem pengamanan laut yang fleksibel, adaptif, dan tidak terlalu mahal. Kita tidak mungkin menempatkan kapal perang besar di semua titik laut Nusantara secara terus-menerus. Tetapi kita bisa menempatkan ribuan mata dan telinga elektronik kecil di seluruh jalur laut strategis. Di sinilah konsep Pasukan Nyamuk menjadi relevan. Ini bukan soal meniru Iran secara utuh, tetapi mengambil pelajaran strategisnya: bahwa perang modern dimenangkan oleh kecerdasan membaca medan, bukan sekadar ukuran kekuatan fisik. Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat vital. Ketika Selat Hormuz terganggu, banyak kapal dunia akan beralih melewati jalur Indonesia seperti Selat Sunda, Lombok, dan Makassar. Artinya tekanan keamanan laut Indonesia ke depan akan semakin besar.⁶ Jika kita tidak siap, maka perairan Nusantara bisa menjadi ruang bebas bagi infiltrasi asing, penyelundupan senjata, spionase maritim, bahkan konflik proksi global. Karena itu negara harus mulai membangun ekosistem pertahanan laut berbasis teknologi murah namun masif. Bukan hanya membeli alutsista mahal, tetapi membangun jaringan pertahanan laut berlapis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Iran sudah memberi contoh bagaimana armada kecil mampu mengguncang dunia. Kini pertanyaannya: apakah Indonesia mau belajar, atau justru terlambat memahami perubahan perang modern? Di era kecerdasan buatan dan drone otonom, kapal besar bukan lagi satu-satunya penguasa laut. Kadang justru “nyamuk-nyamuk kecil” yang membuat raksasa dunia kehilangan ketenangan. Dan bagi Indonesia, mungkin sudah saatnya ribuan “nyamuk laut Nusantara” mulai menjaga perbatasan negara. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. Islamic Revolutionary Guard Corps dan berbagai analisis perang asimetris di Selat Hormuz sepanjang 2026. 2. Selat Hormuz; laporan pengamatan satelit mengenai persebaran kapal cepat Iran di kawasan pesisir selatan Iran dan Pulau Qeshm. 3. Laporan bentrokan laut Mei 2026 antara armada kecil Iran dan kapal destroyer Amerika Serikat di kawasan Hormuz. 4. Data gangguan pelayaran dan lonjakan premi asuransi tanker akibat eskalasi keamanan di Hormuz 2026. 5. Data geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jalur ALKI I, II, dan III berdasarkan kebijakan nasional maritim Indonesia dan UNCLOS 1982. 6. Analisis pengalihan rute pelayaran global melalui Selat Sunda, Lombok, dan Makassar akibat ketegangan Hormuz dan Laut Merah tahun 2026.

Pasukan Nyamuk dan Pelajaran Besar bagi Laut Indonesia

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Selasa (12/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja, baik di Kantor Pusat maupun pada pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menegaskan bahwa penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI.&nbsp; “Kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas,” ujar Budi Setyono. Ia menambahkan, BNPP RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respons terhadap potensi pelanggaran.&nbsp; Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPP RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan. Bimtek ini menghadirkan Tim BPKP dari Direktorat Tata Kelola Keuangan Daerah dan Direktorat Investigasi. Dalam sesi awal, Tim BPKP memperkenalkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian SPIP Terintegrasi.&nbsp; Disampaikan bahwa IEPK dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan upaya pencegahan, serta mekanisme penanganan kejadian korupsi. Tim BPKP juga menyoroti sejumlah area yang masih memerlukan penguatan di lingkungan BNPP RI, antara lain perlunya kebijakan antikorupsi yang lebih komprehensif dan konsisten, penyusunan serta implementasi SOP yang mencakup strategi pencegahan, deteksi, dan respons, penguatan manajemen risiko korupsi, serta optimalisasi whistleblowing system yang aman, kredibel, dan mudah dipahami oleh pegawai. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan aplikasi Parikshana sebagai instrumen survei persepsi pegawai terhadap efektivitas pengendalian risiko integritas.&nbsp; Aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan data yang lebih valid dan andal, sehingga hasil pengukuran IEPK dapat mencerminkan kondisi aktual unit kerja dan menjadi dasar penajaman kebijakan antikorupsi serta penguatan sistem pelaporan internal. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penyusunan action plan penguatan pengendalian korupsi yang berlangsung interaktif. Dalam sesi ini, dibahas langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh BNPP RI, mulai dari penguatan kebijakan dan SOP antikorupsi, penataan pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama dan pendukung, hingga pemanfaatan hasil survei Parikshana sebagai dasar penyusunan rencana aksi yang lebih operasional dan terukur. Pada sesi pendalaman materi, Tim BPKP menjelaskan konsep fraud dan risiko fraud, perbedaan antara risiko operasional dan risiko fraud, serta faktor-faktor yang membuat organisasi rentan terhadap kecurangan, dengan mengaitkannya pada tugas dan fungsi BNPP RI.&nbsp; Peserta juga dibimbing memahami tahapan siklus FRA, mulai dari penetapan konteks hingga pengendalian risiko, serta penyusunan register risiko fraud yang selaras dengan kerangka manajemen risiko BNPP RI. Melalui diskusi dan latihan, peserta mengidentifikasi berbagai risiko fraud pada proses bisnis utama, seperti pengelolaan keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan operasional di PLBN. Berbagai skenario kecurangan dibahas sebagai dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang spesifik dan berbasis akar penyebab. Sebagai tindak lanjut, Budi Setyono menyampaikan bahwa unit kerja di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI diharapkan segera menyempurnakan dokumen risiko dan action plan pengendalian korupsi.&nbsp; “Hasil bimtek ini harus diimplementasikan secara nyata. Risiko fraud yang telah diidentifikasi perlu dimasukkan ke dalam register risiko dan ditindaklanjuti melalui RTP yang terintegrasi, sehingga penguatan SPIP Terintegrasi dan peningkatan skor IEPK dapat berjalan berkelanjutan,” tutupnya. Melalui pelaksanaan bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang profesional dan berintegritas. Humas BNPP RI

Perkuat Integritas dan Tata Kelola, BNPP RI Gelar Bimtek Fraud Control Plan dan Fraud Risk Assessment

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut menyelenggarakan Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).&nbsp; Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memutakhirkan metodologi dan mengukur kinerja IPKP sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut pada 2026. Forum tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith. Dalam arahannya, Irjen Pol. Maith menegaskan target penyusunan laporan IPKP 2026 ditetapkan rampung pada bulan Juli 2026 agar dapat disampaikan kepada Bappenas pada Agustus 2026 mendatang.&nbsp; “Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi IPKP tahun sebelumnya. Menurut Maith, intervensi kementerian/lembaga (K/L) belum sepenuhnya tercermin pada hasil penilaian 2025, sehingga BNPP RI akan mengonfirmasi kembali kepada K/L terkait agar rekomendasi berdampak nyata terhadap penguatan pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan laut. Forum ini menghadirkan narasumber lintas sektor, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova, memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 PPKP Perbatasan Laut.&nbsp; Ia menjelaskan lima program unggulan pariwisata 2026 yakni, peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0.&nbsp; Andar menambahkan, daerah perbatasan dapat menjalin kerja sama pengembangan SDM melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman. Kemudian, untuk pendaftaran event maupun objek daya tarik wisata juga dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata di [kemenpar.go.id]. Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan kebutuhan vokasional di kawasan perbatasan laut. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi, dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi SD/SMP. "Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” jelasnya. Sementara itu, Endah Riawati dari Badan Pusat Statistik memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut melalui publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 PPKP. Ia menjelaskan pendekatan penghitungan PDB/PDRB yang mencakup pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.&nbsp; Dalam paparan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN 2025 (c-to-c), tercatat pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Natuna (10,49 persen), Kepulauan Sangihe (5,67 persen), dan Kepulauan Talaud (5,19 persen), sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Bengkalis (2,93 persen), Biak Numfor (3,29 persen), dan Maluku Barat Daya (3,49 persen). Forum ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono. Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor dan berbasis data agar IPKP 2026 menjadi instrumen yang efektif mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut berkembang berkelanjutan dan inklusif. Humas BNPP RI

BNPP RI Gelar Forum IPKP 2026 untuk Perkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut

Bogor - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan forum koordinasi fasilitasi permasalahan hukum di kawasan perbatasan bertajuk "BNPP Bersoleg (Berbincang Sambil Ngobrol Legislasi)", Senin (11/5/2026). Forum yang digagas melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian ini menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan mandat pengelolaan kawasan perbatasan. Mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, kegiatan tersebut dibuka oleh Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin, yang menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya Pasal 14.&nbsp; “Forum ini menghadirkan kepala badan pengelola perbatasan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, termasuk kepala bagian yang menangani perbatasan di sekretariat daerah serta para kepala PLBN,” ujar Hamidin dalam sambutannya. Ia menambahkan, hingga saat ini Indonesia memiliki 18 provinsi serta 74 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) baru pertama kali digelar secara nasional.&nbsp; “Karena itu, kami memandang perlu adanya penyamaan persepsi atas berbagai permasalahan dan hambatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, khususnya terkait pembentukan dan penguatan kelembagaan BPPD di daerah,” katanya. Dalam diskusi, sejumlah isu aktual di kawasan perbatasan mengemuka. Dari Papua, misalnya, disoroti persoalan banyaknya warga negara Indonesia yang belum memiliki kartu akses lintas batas Papua–Papua Nugini.&nbsp; Sementara dari Maluku, pembahasan mengarah pada maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal asing, serta kesiapan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai berdampak besar bagi sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan pulau-pulau kecil. Menanggapi hal tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk mengasistensi pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku, guna mendorong sinkronisasi antara Rencana Induk BNPP dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.&nbsp; Langkah ini dinilai penting agar dukungan anggaran dari pusat dapat terserap optimal dan tepat sasaran. Selain itu, BNPP RI juga mendorong penguatan koordinasi perangkat daerah teknis agar setiap intervensi program di lokasi prioritas perbatasan dilaporkan dan disinergikan melalui BPPD. Forum ini turut menghadirkan Edwin Jeffry Herald Wuisang, Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet, sebagai narasumber.&nbsp; Edwin menekankan bahwa isu pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN, khususnya Prioritas Nasional ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Prioritas Nasional ke-6 Pembangunan dari Desa. Ia memaparkan sejumlah permasalahan hukum strategis, di antaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) batas wilayah darat RI yang hingga kini masih menyisakan grey area. “Ketidakjelasan yurisdiksi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pertahanan dan keamanan nasional,” jelasnya.&nbsp; Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga, serta ketidakpastian hukum atas peralihan status lahan hasil penegasan batas wilayah yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat perbatasan. Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rikie, memaparkan urgensi penganggaran kawasan perbatasan melalui pengelolaan APBD yang sehat dan taat hukum. Ia menegaskan bahwa APBD harus difokuskan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan belanja mandatory spending, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; “Pelaksanaan urusan perbatasan dapat didukung melalui program khusus maupun program penunjang urusan pemerintahan daerah, termasuk untuk pendanaan operasional,” ujarnya. Narasumber lainnya, analis keuangan ahli muda Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Wasis Prasojo, menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanganan permasalahan hukum di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026 mencapai sekitar Rp0,9 triliun yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga.&nbsp; “Perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan agar berorientasi pada hasil serta menjamin kualitas belanja,” kata Wasis. Melalui BNPP Bersoleg, BNPP RI berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan penguatan koordinasi legislasi dan penganggaran, BNPP RI optimistis pengelolaan kawasan perbatasan ke depan akan semakin terarah, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas BNPP RI

BNPP Bersoleg Jadi Forum Strategis Penguatan Tata Kelola Hukum Kawasan Perbatasan

Belu, Nusa Tenggara Timur- Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, meninjau langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan, Selasa (12/5/2026). Kunjungan langsung ini dilakukan Sekretaris BNPP RI untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca. Melihat langsung kondisi tersebut, Komjen Pol. Makhruzi menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran. “Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas. “Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya. Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika. Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 lalu oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik. Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas BNPP RI

Tinjau Rumah Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran

Belu, Nusa Tenggara Timur - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan, meninjau langsung kesiapan operasional Terminal Barang Internasional (TBI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Selasa (12/5/2026). Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sarana prasarana serta alur pelayanan ekspor dan impor telah siap dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung kelancaran arus barang lintas negara antara Indonesia dan Timor Leste. “Ada beberapa jalur yang kita sepakati bersama agar kegiatan ekspor dan impor tidak terganggu. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ekspor-impor di Motaain dapat berjalan lancar,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI juga mengecek langsung kesiapan fasilitas utama TBI, mulai dari gudang barang, jembatan timbang, timbangan portabel, hingga pengaturan arus kendaraan ekspor dan impor. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kelengkapan fasilitas pendukung yang perlu disempurnakan guna menunjang operasional secara optimal. “Ada beberapa hal yang mungkin harus ditambah, seperti indikator jembatan timbang, CCTV, serta kemungkinan penggantian timbangan portabel menjadi timbangan statis,” jelasnya. Terkait potensi kendala operasional, Komjen Pol. Makhruzi menilai bahwa evaluasi secara menyeluruh baru dapat dilakukan setelah TBI benar-benar beroperasi. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan operasional TBI ke depan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sementara rencana peresmiannya masih terus dibahas dan dimatangkan bersama pihak terkait. “Kita akan melakukan estafet pengoperasian sambil berjalan dan menunggu peresmian oleh Bapak Menteri atau Bapak Presiden,” tuturnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan, menegaskan bahwa secara umum kesiapan Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain telah memadai. “Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, terdapat tujuh PLBN yang dilengkapi Terminal Barang Internasional, dan Motaain merupakan salah satunya. Dari sisi fasilitas, baik penimbangan maupun pergudangan untuk ekspor dan impor, seluruhnya sudah siap untuk operasional,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan TBI. Menurutnya, keberadaan TBI tidak terlepas dari peran berbagai pemangku kepentingan, seperti BNPP, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta instansi terkait lainnya. “Koordinasi ini penting agar arus barang keluar dan masuk dapat terkontrol dengan baik,” tambahnya. Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika. Peninjauan ini menegaskan komitmen BNPP RI dalam memperkuat tata kelola perbatasan negara melalui optimalisasi infrastruktur pendukung perdagangan lintas batas. Dengan beroperasinya Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain, kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi beranda terdepan negara, tetapi juga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Humas BNPP RI

BNPP RI Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia hari ini sedang berada dalam fase paling rapuh dalam beberapa dekade terakhir. Konflik bersenjata, perang proksi, perebutan jalur energi, hingga ketegangan maritim telah mengubah laut menjadi arena pertarungan geopolitik global. Ketika banyak orang memandang laut hanya sebagai hamparan air tempat kapal berlalu-lalang, sesungguhnya di sanalah denyut utama ekonomi dunia bergerak. Dari laut, energi didistribusikan, perdagangan berlangsung, teknologi berpindah, dan kekuatan negara dipertarungkan. Selat Malaka, Hormuz, Bab Al-Mandab, Laut China Selatan, hingga Selat Taiwan kini bukan lagi sekadar nama geografis, melainkan titik-titik strategis yang menentukan stabilitas dunia. Gangguan kecil di salah satu jalur tersebut dapat memicu efek domino terhadap harga energi, inflasi global, distribusi pangan, bahkan stabilitas politik internasional. Dalam konteks inilah Indonesia harus membaca perubahan zaman dengan lebih serius dan realistis. Indonesia tidak berada jauh dari pusaran krisis itu. Sebaliknya, Indonesia berada tepat di tengah persimpangan maritim dunia. Posisi geografis Nusantara menjadikan wilayah laut Indonesia bukan hanya jalur pelayaran internasional, tetapi juga ruang strategis yang sewaktu-waktu dapat terdampak langsung oleh konflik global.^1 Laut Sebagai Arena Perebutan Dunia Sejarah membuktikan bahwa siapa yang menguasai laut, akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan keamanan global. Karena itu, jalur laut strategis selalu menjadi titik paling sensitif dalam geopolitik internasional. Selat Hormuz misalnya, mengalirkan hampir sepertiga distribusi minyak dunia. Ketika kawasan ini memanas akibat konflik Iran dan Amerika Serikat, dunia langsung dihantui lonjakan harga energi dan ketidakpastian ekonomi.^2 Di sisi lain, Selat Malaka menjadi urat nadi perdagangan Asia. Lebih dari seratus ribu kapal melintas setiap tahun membawa energi, bahan baku industri, hingga komoditas pangan dunia.^3 Laut China Selatan bahkan menjadi arena perebutan pengaruh terbesar abad ini karena menyimpan jalur perdagangan bernilai triliunan dolar serta cadangan energi yang sangat besar.^4 Situasi tersebut menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya berlangsung di daratan. Laut kini menjadi pusat perebutan dominasi ekonomi, teknologi, dan militer. Kapal perang, drone, rudal presisi, hingga perang siber menjadi bagian dari strategi untuk menguasai jalur distribusi global. Indonesia harus memahami bahwa posisi geografisnya merupakan kekuatan sekaligus kerentanan. Ketika dunia mengalami gangguan pelayaran akibat konflik, maka jalur ALKI Indonesia akan menjadi alternatif utama kapal-kapal internasional. Ini memberi peluang ekonomi, tetapi sekaligus membuka ancaman terhadap keamanan nasional. April 2026 dan Titik Didih Geopolitik Dunia Eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat–Israel pada April 2026 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketegangan regional dapat berubah menjadi ancaman global. Ketika Selat Hormuz dan Teluk Oman mulai dipenuhi ancaman drone, rudal, dan penyitaan kapal, pasar energi dunia langsung bergejolak.^5 Iran menunjukkan pola perang asimetris melalui penggunaan drone, rudal jarak menengah, serta tekanan terhadap jalur pelayaran internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya kerentanan sistem pertahanan modern mereka. Klaim jatuhnya drone MQ-9 Reaper, ancaman terhadap kapal induk, serta gangguan terhadap pangkalan militer menunjukkan bahwa perang modern kini semakin sulit diprediksi.^6 Yang paling berbahaya dari situasi ini adalah dampaknya terhadap ekonomi dunia. Ketika kapal tanker mulai menghindari Hormuz, biaya asuransi maritim meningkat tajam. Harga minyak melonjak. Distribusi logistik melambat. Investor global mencari safe haven. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia ikut terkena tekanan besar. Krisis global hari ini memperlihatkan bahwa perang tidak lagi membutuhkan invasi besar untuk melumpuhkan negara lain. Gangguan terhadap energi, rantai pasok, dan jalur laut saja sudah cukup menciptakan kekacauan ekonomi dunia. Indonesia dan Ancaman Krisis Energi Sebagai negara net oil importer, Indonesia berada dalam posisi rentan ketika konflik global mengganggu distribusi energi dunia.^7 Kenaikan harga minyak otomatis memperbesar beban subsidi dan menekan APBN nasional. Dalam situasi tertentu, gejolak global bahkan dapat mempercepat inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperlemah nilai tukar rupiah. Dampak lainnya adalah meningkatnya biaya logistik nasional. Ketika jalur laut dunia terganggu, biaya pengiriman barang melonjak. Harga pangan impor meningkat. Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri ikut tertekan. Jika situasi berlangsung panjang, maka stabilitas ekonomi nasional dapat terganggu secara serius. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan energi harus menjadi agenda strategis nasional. Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada energi impor di tengah dunia yang semakin tidak stabil. Diversifikasi energi, penguatan cadangan strategis, hingga percepatan transisi energi nasional harus dipandang sebagai bagian dari pertahanan negara. Perbatasan dan Laut Indonesia Tidak Boleh Rapuh Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, wilayah perbatasan dan laut Indonesia akan menghadapi tekanan yang semakin besar. Pergeseran rute pelayaran dunia ke ALKI Indonesia akan meningkatkan kepadatan lalu lintas kapal internasional di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok.^8 Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai ancaman baru, mulai dari penyelundupan, illegal fishing, perdagangan ilegal, pelanggaran wilayah, hingga risiko kecelakaan dan pencemaran laut. Bahkan dalam kondisi ekstrem, wilayah maritim Indonesia dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor non-negara untuk kepentingan geopolitik tertentu. Karena itu, Indonesia membutuhkan penguatan sistem pengawasan maritim yang lebih modern dan terintegrasi. Radar laut, patroli terpadu, penguatan armada, sistem intelijen maritim, hingga kerja sama lintas sektor harus diperkuat secara serius. Pengelolaan perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi bagian dari pertahanan strategis negara. BNPP, TNI AL, Bakamla, Polairud, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea Cukai, dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu sistem keamanan maritim nasional yang solid. Krisis global menuntut Indonesia membangun respons yang cepat, terukur, dan terintegrasi. Kesadaran Baru bagi Anak Bangsa Carut-marut keamanan dunia hari ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketahanan nasional tidak bisa dibangun secara parsial. Dunia sedang memasuki era ketidakpastian baru, di mana konflik di satu kawasan dapat langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat di kawasan lain. Ledakan di Timur Tengah bisa menaikkan harga BBM di Indonesia. Gangguan di Hormuz dapat melemahkan rupiah. Ketegangan Laut China Selatan dapat mempengaruhi perdagangan nasional. Artinya, keamanan global kini memiliki hubungan langsung dengan stabilitas nasional. Karena itu, bangsa ini harus membangun kesadaran baru bahwa menjaga laut, perbatasan, dan kedaulatan nasional bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa. Indonesia harus memperkuat diplomasi bebas aktif, memperkuat ketahanan energi, mempercepat modernisasi maritim, dan membangun daya tahan nasional menghadapi krisis global. Kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada luas wilayahnya, tetapi pada kemampuan menjaga persatuan, stabilitas, dan ketahanan nasional di tengah dunia yang semakin bergejolak. Jika dunia memasuki era penuh badai geopolitik, maka Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang waspada, kuat, dan tidak mudah terguncang oleh tekanan global. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 2. U.S. Energy Information Administration (EIA), World Oil Transit Chokepoints Report, 2025. 3. International Maritime Organization (IMO), Global Maritime Traffic Data, 2025. 4. Council on Foreign Relations, “Territorial Disputes in the South China Sea,” 2025. 5. Reuters, “Escalation in Strait of Hormuz Raises Global Shipping Concerns,” April 2026. 6. International Institute for Strategic Studies (IISS), Military Balance 2026. 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Outlook Energi Indonesia 2025. 8. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laporan Pengawasan ALKI dan Jalur Strategis Nasional, 2025.

Indonesia di Tengah Krisis Maritim Dunia, Pembelajaran Bangsa dari Carut-Marut Keamanan Global

Oleh : Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI (Penyelam Profesional) Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga salah satu surga bawah laut terbaik di planet ini. Dari Sabang hingga Merauke, laut Indonesia menyimpan bentang kehidupan yang sulit ditandingi negara lain. Di balik ombak, terumbu karang, dan arus samudra yang membentang di wilayah perbatasan, tersimpan dunia lain yang penuh warna, misteri, dan kehidupan yang luar biasa. Sebagai penyelam yang mulai aktif sejak tahun 2000 dan memiliki lisensi internasional, penulis menyaksikan langsung bagaimana laut Indonesia bukan sekadar objek wisata, tetapi juga mahakarya alam dunia yang menjadi kebanggaan bangsa. Pengalaman menyelam di pulau-pulau terluar Indonesia memberikan kesadaran bahwa wilayah perbatasan bukan hanya garis kedaulatan negara, melainkan etalase keindahan Indonesia di mata dunia. Raja Ampat dan Mahkota Segitiga Karang Dunia Ketika pertama kali menyelam di Raja Ampat, Papua Barat Daya, rasanya seperti memasuki akuarium raksasa yang hidup. Ribuan ikan bergerak serempak di antara karang warna-warni yang masih sangat alami. Di Cape Kri, penyelam dapat melihat kawanan barakuda, kakap, sweetlips, hingga hiu karang dalam satu kali penyelaman.^1 Di Blue Magic, pari manta raksasa muncul perlahan dari kedalaman biru, menciptakan sensasi yang sulit dilupakan. Sementara Melissa’s Garden memperlihatkan hamparan terumbu karang keras terbaik di dunia. Raja Ampat bukan sekadar lokasi wisata selam, tetapi simbol kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang diakui dunia internasional.^2 Bunaken, Lembeh, dan Dunia Makro yang Menakjubkan Di Sulawesi Utara, Bunaken dikenal dengan wall diving yang spektakuler. Dinding karang vertikal yang menjulang dari dasar laut menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan tropis dan penyu hijau raksasa. Namun keajaiban sesungguhnya justru berada di Selat Lembeh, yang dijuluki sebagai “Ibu Kota Muck Diving Dunia”. Di dasar laut berpasir hitam vulkanik, penyelam dapat menemukan makhluk-makhluk unik seperti Mimic Octopus, Flamboyant Cuttlefish, hingga Pygmy Seahorse yang ukurannya hanya beberapa sentimeter.^3 Dunia bawah laut Indonesia bukan hanya indah, tetapi juga penuh keajaiban biologis yang menjadi incaran fotografer bawah laut internasional. Menyusuri Perbatasan Laut Nusantara Keindahan bawah laut Indonesia justru banyak tersembunyi di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pulau Weh di Aceh misalnya, menjadi gerbang barat Indonesia dengan ekosistem laut yang masih sangat terjaga. Di Batee Tokong, hiu karang dan pari elang sering muncul di tengah arus kuat Samudra Hindia. Di utara Indonesia, Kepulauan Anambas dan Natuna menawarkan laut sebening kristal dengan terumbu karang yang nyaris belum tersentuh. Karena jauh dari polusi dan industri besar, kawasan ini menyimpan biodiversitas laut yang sangat kaya.^4 Sementara di Maratua, Kalimantan Timur, penyelam dapat menyaksikan fenomena barracuda tornado, yakni ribuan ikan barakuda yang berenang membentuk pusaran raksasa. Tidak jauh dari sana, penyu hijau dan penyu sisik berenang bebas di antara arus Laut Sulawesi yang hangat. Di Alor dan Komodo, arus laut yang kuat membawa nutrisi melimpah bagi kehidupan bawah laut. Batu Bolong, Castle Rock, dan Crystal Rock menjadi rumah bagi hiu, giant trevally, hingga jutaan ikan kecil yang bergerak seperti awan hidup di bawah laut.^5 Rote Ndao dan Raksasa Samudra Salah satu pengalaman paling mengesankan adalah ketika menyelam di wilayah Rote Ndao dan Pulau Dana, titik paling selatan Indonesia. Laut Sawu di kawasan ini menjadi jalur migrasi megafauna laut dunia, termasuk Oceanic Manta Ray (Manta birostris) yang memiliki bentang sayap hingga tujuh meter.^6 Ketika manta raksasa itu melintas perlahan di atas kepala penyelam, terasa betapa kecil manusia di tengah kebesaran alam. Arus dingin dari samudra membawa plankton yang menjadi sumber makanan utama para raksasa laut tersebut. Fenomena ini menjadikan perairan Indonesia Timur sebagai salah satu koridor kehidupan laut terpenting di dunia. Pulau Tengkorak dan Mistis Mentawai Di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terdapat kawasan yang oleh penyelam lokal sering disebut Pulau Tengkorak. Tempat ini memiliki nuansa berbeda dibanding destinasi wisata populer lainnya. Lautnya terasa liar, sunyi, dan sangat alami. Topografi bawah lautnya dipenuhi gua-gua kecil, dinding curam, dan celah batu yang menjadi rumah berbagai spesies laut eksotis. Hiu pelagis, pari elang, hingga ikan-ikan besar Samudra Hindia sering melintas di tengah birunya laut Mentawai. Yang paling berkesan adalah suasana kesunyian dan eksklusivitasnya. Tidak ada keramaian kapal wisata atau antrean penyelam. Hanya suara gelembung napas dan hamparan samudra luas yang seolah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi dunia. Laut Indonesia Harus Dijaga Luasnya lautan Indonesia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Kekayaan bawah laut Nusantara bukan hanya aset wisata, tetapi juga warisan dunia yang harus dijaga bersama. Terumbu karang, penyu, hiu, manta, hingga ekosistem pesisir di pulau-pulau terluar merupakan bagian penting dari keseimbangan laut global. Karena itu, pengembangan wisata selam harus berjalan seiring dengan konservasi laut. Aktivitas penangkapan ikan destruktif, pencemaran, hingga eksploitasi berlebihan harus dihentikan. Indonesia harus membangun pariwisata laut yang berkelanjutan, berbasis konservasi, dan memberdayakan masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Dunia bawah laut Indonesia bukan hanya kebanggaan bangsa, tetapi juga wajah Indonesia di mata dunia. Dari Raja Ampat hingga Rote Ndao, dari Anambas hingga Mentawai, laut Nusantara menyimpan pesan penting bahwa perbatasan Indonesia sesungguhnya bukan halaman belakang negara, melainkan beranda terdepan keindahan dunia. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. Conservation International, Raja Ampat Biodiversity Report, 2024. 2. UNESCO Marine Heritage Program, Coral Triangle Ecosystem Assessment, 2023. 3. North Sulawesi Tourism Board, Bunaken and Lembeh Diving Guide, 2025. 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Potensi Kawasan Konservasi Laut Nasional, 2025. 5. Indonesian Dive Operators Association, Komodo and Alor Dive Atlas, 2024. 6. Marine Megafauna Foundation, Oceanic Manta Migration in Eastern Indonesia, 2024.

Menyelam di Beranda Nusantara, Menyusuri Keajaiban Dunia Bawah Laut Pulau-Pulau Terluar Indonesia

Malaka, Nusa Tenggara Timur — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Easy Paspor yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua bagi masyarakat wilayah perbatasan, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada warga yang tinggal di kawasan perbatasan RI–Timor Leste. Melalui program tersebut, sebanyak 34 orang masyarakat perbatasan mendapatkan pelayanan pembuatan paspor secara langsung di PLBN Motamasin. Layanan ini disambut antusias karena memberikan kemudahan akses tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Atambua. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Nursetya Ibnu Mudhir, mengatakan bahwa pelayanan Easy Paspor merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan. Menurutnya, jarak yang cukup jauh antara wilayah Motamasin dan Kantor Imigrasi Atambua selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengurusan dokumen perjalanan. “Pelayanan Easy Paspor ini adalah bentuk pelayanan jemput bola dari Imigrasi agar masyarakat perbatasan dapat memperoleh paspor dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujar Nursetya. Ia menegaskan bahwa kepemilikan paspor yang sah merupakan hak setiap warga negara sekaligus bentuk perlindungan hukum dari negara. “Pelayanan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk memfasilitasi masyarakat perbatasan dalam memperoleh dokumen perjalanan yang sah dan berkekuatan hukum berupa paspor,” tambahnya. Lebih lanjut, Nursetya menjelaskan bahwa kemudahan akses layanan keimigrasian di wilayah perbatasan juga diharapkan dapat menekan potensi pelintasan ilegal antarnegara. Dengan demikian, pengawasan perbatasan dapat berjalan lebih tertib dan kewibawaan negara tetap terjaga. Sementara itu, Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelayanan Easy Paspor di kawasan perbatasan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya untuk mengurus paspor ke Atambua. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang telah menghadirkan layanan Easy Paspor di PLBN Motamasin. Ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” ujar Engelberthus. Ia menambahkan, fasilitasi yang diberikan PLBN Motamasin merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung sinergi lintas sektor guna menghadirkan pelayanan publik yang prima. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk negara, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan. Pelaksanaan pelayanan Easy Paspor ini turut didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penggunaan gedung serbaguna PLBN Motamasin agar masyarakat merasa nyaman selama proses pelayanan berlangsung. Sebagai penutup, bahwa PLBN Motamasin yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai instansi untuk menghadirkan layanan publik yang semakin dekat, inklusif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penulis: Melky

Semua Berita

Quick Links