berita

Berita - BNPP

SERANG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri kembali mencatat sejarah dengan pelantikan Yedi Rahmat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Serang.&nbsp; Yedi, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, resmi menggantikan Syafrudin yang purna tugas pada hari ini. Pemilihan Yedi Rahmat sebagai Pj Wali Kota Serang diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) nomor 100.2.1.3-6240 tahun 2023 tentang Penjabat Wali Kota Serang. Keputusan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri. Acara pelantikan, yang dipandu oleh Pj Gubernur Al Muktabar, menghadirkan momen pengucapan sumpah jabatan yang penuh makna. Yedi Rahmat dengan tegas menyatakan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai wali kota dengan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat kepada UUD Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Yedi Rahmat saat mengucapkan sumpahnya di Pendopo Gubernur Banten, Serang, pada Selasa (5/12/2023). Tidak hanya itu, dalam sumpah jabatannya, Yedi Rahmat juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan. Ia menegaskan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dengan integritas, menghindari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. "Akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," tambahnya. SK Mendagri yang dibacakan dalam acara pelantikan menyebutkan bahwa Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan protokoler setara kepala daerah definitif. Yedi Rahmat akan memegang kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan kepala daerah yang dipilih secara permanen. Ia juga dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. "Selain itu, Pj Wali Kota memiliki kewenangan membuat kebijakan pemekaran daerah dan kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya," jelasnya. Tidak hanya fokus pada tugas administratif, Pj Wali Kota Serang juga diminta untuk memfasilitasi dan menyukseskan Pemilu 2024. Yedi Rahmat dituntut untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Serang selama proses pemilihan. (Humas BNPP)

Hari Ini, Pejabat BNPP  Yedi Rahmat Resmi Dilantik Jadi Pj Walikota Serang

JAKARTA - Bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi di wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mendukung para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran sentral dalam memajukan kawasan perbatasan. Baru-baru ini, BNPP melangkah lebih jauh dengan mengimplementasikan komitmennya melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku UMKM di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.&nbsp; Pelatihan yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Maret 2023 tersebut tidak hanya menjadi acara rutin, melainkan sebuah tonggak bersejarah dalam penguatan kapasitas UMKM di wilayah tersebut. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Brigjen Pol Makhruzi Rahman menegaskan, bahwa Bimtek di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Krayan, merupakan langkah inspiratif untuk perubahan nyata. "Para pelaku UMKM di sana tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat aktif dalam mengubah nasib buah nanas mereka," ujar Makhruzi Rahman. Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi alam yang melimpah, salah satunya adalah buah nanas. Melalui Bimtek, buah nanas yang sebelumnya terbuang dan busuk, kini dapat diolah menjadi bahan baku utama untuk berbagai produk, mulai dari sirup, dodol, hingga kue keranjang. Ekspansi Pasar Internasional Melalui Kerjasama Solid Hasil dari semangat tinggi para pelaku UMKM di Krayan setelah menerima pelatihan tidak hanya terbatas pada konsumsi lokal. Mereka berhasil menembus pasar internasional, terutama di Malaysia, melalui jalur kerjasama yang solid. "Melalui kerjasama yang kokoh, produk UMKM dari Kabupaten Nunukan ini berhasil dijual hingga ke Malaysia," ungkap Makhruzi Rahman dengan bangga. Dukungan Profesional dan Keinginan Menjadi Lebih Baik Kegembiraan para pelaku UMKM tidak hanya berhenti pada keberhasilan ekspor, melainkan juga muncul keinginan untuk lebih profesional. Mereka dengan gigih mengajukan bantuan kepada Dinas Kabupaten Nunukan terkait sertifikat halal. Langkah ini diambil untuk memperkuat kepercayaan konsumen, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dalam gambaran besar, BNPP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola potensi kawasan perbatasan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi transformasi ekonomi di wilayah-wilayah terdepan. Komitmen, aksi nyata, dan hasil tanggung jawab terlihat dalam setiap langkah yang diambil. UMKM sebagai Aktor Utama dalam Pertunjukan Ekonomi Dengan semangat dan dukungan BNPP, UMKM di wilayah perbatasan bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pertunjukan ekonomi. "Transformasi nanas dari buah terbuang menjadi produk ekspor adalah salah satu gambaran potensi nyata yang bisa dihasilkan ketika ada kerjasama yang kokoh antara pemerintah dan pelaku ekonomi di perbatasan. Mari bersama-sama menyongsong masa depan cerah untuk UMKM Indonesia," tandasnya. Artikel ini mencerminkan komitmen BNPP dalam memajukan UMKM di perbatasan, menjadikan mereka sebagai pemain utama dalam mengubah potensi lokal menjadi daya ekonomi yang kuat.&nbsp; Semua ini tidak hanya menjadi bukti komitmen BNPP tetapi juga momentum penting bagi kemajuan ekonomi di wilayah perbatasan. "Mari bersama-sama mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM untuk meraih puncak kesuksesan, seiring dengan komitmen BNPP yang terus mengukir jejak positifnya di perbatasan Indonesia," pungkasnya. (Humas BNPP)

Komitmen Perkuat UMKM di Perbatasan, BNPP Gelar Bimtek Mengolah Nanas menjadi Produk Ekspor

MALAKA, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Desa Alas Selatan, Kobalima, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyambut hangat kedatangan agen konsulat Republik Demokratik Timor Leste, pada Senin, (05/12/2023) kemarin.&nbsp; Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Administrasi Umum PLBN Motamasin, Puspitorini yang mewakili Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran, menyambut kunjungan Agen Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste, Bonifacio Fatima Martins Belo, di Gedung Serba Guna, PLBN Motamasin pada Pukul 09.OO WITA.&nbsp; Bonifacio Fatima turut menyelendangkan Puspitorini selendang adat Tais yang dilanjutkan dengan pertukaran plakat.&nbsp; Kunjungan ini menjadi momentum tatap muka dan silaturahmi dengan berbagai perangkat pelayanan publik yang terdapat di PLBN Motamasin. Termasuk unsur Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) dan unsur security PLBN Motamasin seperti dari TNI dan POLRI hingga camat Camat Kobalima Timur.&nbsp; Puspitorini menjelaskan bahwa, dalam pertemuan tersebut, pihak Konsulat Timor Leste tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan publik di lintas batas selatan Indonesia - Timor Leste dalam diplomasi komersial.&nbsp; "Terutama dalam konteks ekspor sapi dari Indonesia ke RDTL dan administrasi terkait," jelas Puspitorini melalui keterangan tertulis, Selasa (06/12/2023).&nbsp; Puspitorini lebih lanjut mengungkapkan, dalam diskusi antara kedua pihak membahas peran karantina dalam pengiriman ternak, yang merupakan topik penting dalam kerja sama di bidang peternakan. Dukungan terhadap kerja sama ini diperkuat oleh letak geografis yang strategis antara kedua negara. BNPP melalui PLBN Motamasin, lanjutnya, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penguatan kerja sama bilateral ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan kepentingan kedua negara dan mematuhi regulasi yang berlaku. "Kebijakan terkait perlintasan almarhum WNI dan ekspor/impor barang perlu ditinjau kembali. Semua hal ini membutuhkan diskusi yang mendalam untuk memastikan keseimbangan ekonomi, budaya, dan aspek lainnya sesuai dengan analisis risiko dan peraturan yang berlaku," tambahnya. Penulis: Andreas IknatiusEditor : Humas BNPP

PLBN Motamasin Sambut Hangat Kunjungan Konsulat Timor Leste untuk Pelajari Ekspor Sapi

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memaparkan sejumlah Progres pembangunan kawasan perbatasan negara kepada media massa. Ia berharap melalui sinergi dengan media massa bisa membawa akselerasi perubahan untuk BNPP selaku koordinator kementerian dan lembaga, membawa dan menata perbatasan negara lebih maju.&nbsp; "Saya berharap bisa mendapat masukan dari teman-teman media massa yang memiliki mata dan telinga. Kalau ada problem di perbatasan, ada ide-ide di kawasan perbatasan tolong dikabarkan kepada kami (BNPP). Nah nantinya, bagaimana BNPP bisa menggerakan kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP bisa bergerak," jelas Zudan dalam diskusi dengan Media Massa, di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).&nbsp; Zudan menjelaskan, dalam pola pendekatan pembangunan perbatasan negara pola pendekatan yang pertama adalah menjga keutuhan dan keamanan wilayah negara (Security). Pendekatan yang kedua adalah bagaimana membentuk masyarakat di kawasan perbatasan negara menjadi sejahtera (Prosperity).&nbsp; Oleh karena itu di BNPP itu pendekatan adalah "Jaga Wilayahnya, Sejahterakan rakyatnya". "Semua program yang kita (BNPP) kelola adalah bagaimana perbatasan negara tidak diambil dan dikelola negara lain dan masyarakatnya sejahtera," tambah Zudan.&nbsp; Ia menjelaskan saat ini ada 222 kecamatan di kawasan perbatasan negara yang menjadi target pembangunan kawasan perbatasan negara. Di dalam fokus pengembangan kawasan negara tersebut, ada pembangunan SD, rumah sakit, pembangunan jalan, peningkatan kompeten Sumber Daya Manusia. "Semua terus dikoordinasi BNPP melalui 3 Kedeputian yang mengoordinasi 27 Kementerian/lembaga," Selanjutnya, tambah Zudan, BNPP juga mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara melalui pengembangan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).&nbsp;&nbsp; Target pembangunan lainnya adalah mengintervensi peningkatan sarana dan prasarana non alutsista pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). baik yang berpenduduk, maupun tidak berpenduduk. Saat ini hingga 2024 terdapat 49 PPKT yang menjadi target," ungkap Zudan.&nbsp; Zudan menerangkan lagi, BNPP juga terus mengoordinasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. Saat ini jumlah PLBN yang beroperasi yang dimiliki BNPP sebanyak 8 PLBN. Sedangkan 5 PLBN lainnya pembangunan sudah selesai dan menunggu peresmian.&nbsp; "Jadi menuju 2024 diharapkan kita sudah memiliki 13 PLBN Negara, yang nantinya adalah sarana pengembangan "pungkas Zudan.&nbsp; (Humas BNPP)

BNPP Gandeng Media Massa untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, ada sekurangnya 3 tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).&nbsp; Tiga tolok ukur tersebut adalah tingkat kecerdasan yang dicerminkan tingkat pendidikan yang tinggi. Yang kedua kesehatan masyarakat perbatasan negara dengan angka hidup yang tinggi dengan tidak ada tingkat stunting. Tolak ukur ketiga adalah tersedianya lapangan kerja yang memadai.&nbsp; "Yang ketiga, kesejahteraan atau dompetnya tebel. Harus ada lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan," ungkap Zudan dalam diskusi bersama awak media massa di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin, (4/12/2023).&nbsp; Zudan menjelaskan, Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste yang luas total jaraknya kurang lebih mencapai 3.151 kilometer. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini yang dipisahkan batas laut kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE).&nbsp; "Wilayah menjadi fokus kinerja BNPP cukup luas dari Sabang sampai Merauke bersama wilayah perairan dan Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)," terang Zudan.&nbsp; Ia juga juga menjelaskan, BNPP dalam melaksanakan tugas di kawasan perbatasan negara menjadi koordinator pembangunan kawasan perbatasan negara beranggotakan 27 kementerian dan lembaga. Seperti penyediaan air minum dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); menyiapkan akses konektivitas internet dengan mencari titik yang tepat untuk berdirinya layanan Base Tranceiver Station (BTS) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.&nbsp; Selanjutnya menyiapkan berdirinya rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menyipakan PAUD, TK, SD, SMP, SMA&nbsp;bersama guru dan tenaga pengajar lainnya. Selanjutnya infrastruktur akses jalan, perumahan dan termasuk dengan pembanguna Pos Lintas batasa Negara juga Kemen PUPR.&nbsp; "Banyak sekali k/l yang kita koordinasikan. Ini tentunya membutuhkan effort-effort yang luar biasa. Total Anggaran PBWN-KP Tahun 2023 Rp7.717.285.968.789," tutur Zudan.&nbsp; Zudan juga mengutarakan, dalam kinerja internal BNPP ada fungsi eksekusi yang terdapat pada 3 kedeputian BNPP, yakni Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.&nbsp; Selanjutnya, Sekretariat Tetap BNPP menjalankan fungsi supporting dukungan sumber daya manusia, menyediakan perangkat hukum yang disusun bersama, mengalokasikan anggaran. "Termasuk menata kepegawaian di 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersedia.&nbsp;Ada potensi tambang, potensi tambang, potensi ikan, potensi budi daya laut, potensi hutan. Banyak sekali hall-hal yang terus kita kerjakan," pungkas Zudan.&nbsp; *(Humas BNPP)*

Prof Zudan Sestama BNPP Ungkap 3 Tolak Ukur Desain Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah Kedeputian Pengelolaan Batas Wilayah Negara terus fokus mengamati dinamika 2 rumpun tugas utama, yakni garis batas negara serta perlintasan antarnegara Indonesia dan negara tetangga. Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon menjelaskan bahwa, BNPP terus melakukan observasi terutama perlintasan antarnegara di Kalimantan Barat (Kalbar) yang bersinggungan dengan batas wilayah Malaysia.&nbsp; Dalam kurun waktu 3 tahun melakukan observasi, terutama di Kalbar, ada fakta yang cukup mencengangkan, bahwa jumlah jalur perlintasan tidak resmi sangat banyak.&nbsp; "Untuk 2 kabupaten saja di Kalbar, yakni Kabupaten Sambas dan Bengkayang, observasi dari 2020 lalu kami menemukan 29 titik perlintasan tidak resmi atau jalur tikus," jelas Robert dalam diskusi bersama awak media massa di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin, (4/12/2023) kemarin.&nbsp; Robert mengurai, observasi pada Tahun 2021 tidak diadakan karena terdampak pandemi Covid-19. Pada observasi tahun 2022 di Kabupaten Sanggau, yang berdekatan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Tim BNPP kembali menemukan dan memetakan 25 titik perlintasan tidak resmi. Observasi juga terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu didapati perlintasan tidak resmi&nbsp;sebanyak 24 + 3.&nbsp; "Ini yang menarik, karena ada 3 yang baru muncul, artinya jalurnya bertambah. Perihal ini juga dikonfirmasi oleh teman-teman yang dari satuan tugas pengamanan perbatasan," tambah Robert.&nbsp; Robert juga menjelaskan, persoalannya terjadi ketika banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti risiko ketika menyusuri titik penghujung dari daerah atau kawasan tersebut tersebut. Hal ini karena sisi penjagaan teritorial dari Malaysia di jalur tidak resmi tersebut tidak memiliki pelayanan lintas batas negara dan cenderung diperlakukan sewenang-wenang.&nbsp; "Kalau ada warga yang melintas dari jalur tersebut tidak aman dari sisi Malaysia. Karena di sana tidak ada pelayanan, berpotensi untuk dilakukan dengan cara-cara atau mekanisme mereka sendiri dan cenderung sewenang-wenang. dan itu sering terjadi!," jelas Robert lagi. Robert juga memaparkan, saat ini, BNPP juga fokus menangani 7 segmen batas wilayah yang berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP) pada sektor timur dan sektor barat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, serta survei Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) atas patok/pilar batas negara.&nbsp; Selanjutnya, 2 kawasan yang berstatus segmen perbatasan negara yang belum terselesaikan bersama Timor-Leste. Segmen tersebut berstatus&nbsp;Unresolved Segment yakni kawasan di perbatasan Noel Besi – Citrana dan Bijael Sunan – Manusasi.&nbsp; "Sedangkan segmen yang belum disurvei atau Unsurveyed Segmen yakni kawasan Subina – Oben," terang Robert lagi Untuk perbatasan darat dengan Papua Nugini, lanjut Robert lagi, Indonesia tidak memiliki masalah. Hanya saja jarak antar pilar yang saling berjauhan. "Satu hal yang kami garisbawahi dalam garis batas negara dan pengelolaan&nbsp;perlintasan antarnegara ada kebutuhan kolaborasi yang tinggi dengan semua stakeholder termasuk dengan masyarakat hingga pemerintah kepala desa," pungkasnya. (Humas BNPP)

BNPP Beri Atensi Khusus untuk Penanganan Jalur Tikus yang Marak di Kalbar

Timor Tengah Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Forum Perguruan Tinggi Perbatasan (Fopertas) telah membangun kesamaan persepsi dan rencana langkah tindak bersama perguruan tinggi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) dan Universitas Timor (UNIMOR) beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Hal ini tertuang dalam hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) TTU pada Rabu, 29 November 2023. Kegiatan ini dilanjutkan praktik pembuatan pakan ternak di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Bikomi Utara, pada Kamis, 30 November 2023. Sebelum pelaksanaan praktik pembuatan pakan ternak, kelompok tani dibekali dengan materi diskusi pemahaman dan pendalaman mengenai Circular Farming di Wisma Indonesia, PLBN Napan. Dalam diskusi di PLBN Napan, menghadirkan narasumber Kapala Bagaian (Kaban), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) TTU, Kristoforus Abi, dan dibuka oleh guru besar Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Suratman, M.Sc. selaku Ketua Koordinator Fopertas.&nbsp; Selanjutnya narasumber dari UNDANA, Dosen Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana, Bella Theo Tomi Pamungkas, dan Dosen Prodi Peternakan Universitas Nusa Cendana, Imanuel Benu.&nbsp; Instruktur pelatihan dari Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogi Sidik Prasojo juga turut memberikan materi praktik kepada para kelompok tani dan ternak serta masyarakat setempat. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, BNPP, Farida Kurnianingrum menjelaskan bahwa. penguatan kapasitas kelompok tani dan ternak serta masyarakat yang diberikan,&nbsp;yakni memberikan pemahaman dan pengetahuan Konsep pertanian sirkular berbasis sumber daya lokal daerah; analisis usaha tani-ternak; pembuatan pakan bernutrisi tinggi bagi ternak.&nbsp; Selanjutnya pengolahan limbah padat dan cair peternakan menjadi pupuk dengan tujuan terbentuknya sumber daya manusia yang handal dalam pengembangan potensi unggulan, meningkatkan kapasitas produksi pakan, meningkatkan kualitas ternak. "Hal ini merupakan salah satu contoh bagian dari inovasi bisnis model Circular Farming, di mana kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari pengayaan pengetahuan dan praktik pembuatan pakan bernutrisi tinggi ternak,"&nbsp;jelas Farida.&nbsp; Beberapa poin yang narasumber dan instruktur sampaikan adalah: a. Sistem integrasi ternak dan tanaman pangan&nbsp;dapat menjadi andalan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman&nbsp;pangan, ternak, selain melestarikan kesuburan&nbsp;tanah dengan adanya pupuk organik. Karena&nbsp;itu, sistem ini berpotensi meningkatkan&nbsp;pendapatan petani-peternak. b. Konsep penguatan bisnis circular farming 5A meliputi: Agroproduksi, Agroindustri, Agribisnis, Agroteknologi dan Agrowisata. c.Branding produk kawasan hulu hilir meliputi: produk unggulan (ternak), branding bisnis kawasan, bisnis iconic branding ternak,&nbsp;dan promosi produk unggulan. d. Penguatan kelembagaan dalam usaha tani ternak secara terpadu meliputi resiko mini desain organisasi tata kelola UMKM, Bumdes atau&nbsp;koperasi, Sistem manajemen terintegrasi hulu hilir, penguatan modal dan kapasitas lembaga bisnis serta manajemen resiko.&nbsp; e. Penguatan sumber daya unggul terampil dalam usaha tani ternak terpadu yaitu inovasi teknologi modern, pengembangan riset inovasi pengetahuan, bimtek SDM, tetrapreuner, dan jejaring kerja sama pentahelix. f.Teknologi pakan meliputi silase, amoniasi jerami padi, pakan komplit, dan pakan komplit fermentasi yang merupakan sudah lengkap nutrisi energi dan protein. g.Bokashi adalah hasil fermentasi bahan organik seperti pupuk kendang, jerami padi, sampah organik dengan teknologi Efektif Mikroorganisme (EM4) yang dapat digunakan sebagai pupuk organik, dengan manfaat ramah lingkungan, murah, mudah dan hasil tanaman meningkat. h.Sapi yang digunakan sebaiknya dipilih jenis sapi yang produktivtas tinggi atau sapi unggul, baik sapi lokal atau import. i. Pemetaan data potensi unggulan berbasis lokal, dengan menggunakan aplikasi data menjadi bagian langkah awal dari UNDANA untuk mendukung circular farming. j.&nbsp;&nbsp;Merubah pola pikir masyarakat sebagai pelaku usaha, perlu pendekatan dan penyuluhan, agar masyarakat memahami adanya peluang bisnis yang dapat merubah kehidupan masyarakat. Farida juga menjelaskan, dalam penyampaiannya UNDANA akan menghadirkan mahasiswa KKN dan difokuskan ke lokasi Napan yang rencanakan akan dijadikan Laboratorium Lumbung Pangan Nasional Berbasis Sumber Daya Lokal.&nbsp; UNDANA prinsipnya menyuarakan dan membantu memfasilitasi, hal ini dibutuhkan komitmen bersama agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. "Dengan keterlibatan mitra dari perguruan tinggi ini, akan memberikan kontribusi atas rencana laboratorium perbatasan di Napan," jelasnya.&nbsp; Menurut Farida, pelatihan pembuatan pakan bernutrisi tinggi melalui praktik langsung oleh para peserta dengan bimbingan pelatih dari fakultas peternakan UGM berjalan dengan baik dan lancar.&nbsp; Minimnya pengetahuan atas pembuatan pakan, membuat peserta antusias dan berharap ke depan untuk diagendakan pelatihan lainnya. " Mengingat selama ini ternak sapi hanya dilepas mencari makannya sendiri tanpa adanya perawatan dan pemberian pakan oleh pemiliknya," pungkasnya.&nbsp; (Humas BNPP)

Semangat Masyarakat Kecamatan Bikoni Utara Timor Tengah Utara Mendalami Circular Farming

NUNUKAN - Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghelat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Perbatasan" pada Rabu, 29 November 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Acara tersebut merupakan bagian dari langkah strategis BNPP untuk mendorong kerjasama melalui Forum Perguruan Tinggi Perbatasan (FOPERTAS) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Farida Kurnianingrum, rapat ini bertujuan diantaranya memperoleh masukan bagi pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, selain mengkolaborasikan peran antar pihak dalam pemgembangan ekonominya.&nbsp; "Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemda setempat dapat pula memberikan usulan atau masukan sebagai bahan pembangunan perbatasan untuk RPJMN 2025-2029," ungkap Farida Kurnianingrum. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Potensi Perbatasan Laut BNPP, dengan narasumber meliputi Dosen Universitas Mulawarman, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPD) Kabupaten Nunukan, serta Sekretaris Camat Lumbis Pansiangan. Turut hadir dalam rapat ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara, OPD Kabupaten Nunukan, Perencana Ahli Muda, analis, dan staf pada Biro PK, serta dosen dari Universitas Mulawarman. Farida Kurnianingrum menjelaskan upaya pengembangan pariwisata yang tengah dilaksanakan, termasuk Gerakan Pembangunan Pariwisata yang sedang digalakkan. BNPP, bersama instansi terkait, kini mengupayakan pembangunan Tourist Information Center (TIC) serta pengembangan potensi perikanan seperti ikan khas paliang dan patin untuk tujuan ekspor ke Malaysia. Narasumber lainnya, yakni Staf Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat, BAZNAS Provinsi Kaltara, menguraikan program Kaltara sehat, mandiri, takwa, dan cerdas. BAZNAS menunjukkan komitmennya dengan menyatakan bahwa 30,5% dari anggaran mereka disalurkan untuk bantuan ekonomi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan. Sementara Forum Perguruan Tinggi Perbatasan, sebagai tempat berkumpulnya akademisi yang fokus pada kajian perbatasan negara, menjadi pusat diskusi. Isu-isu strategis pembangunan kawasan perbatasan menjadi fokus, termasuk percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengembangan potensi lokal, pemanfaatan sumber daya hayati dan non-hayati, serta konektivitas infrastruktur. Dalam sesi pembahasan, Dosen Universitas Mulawarman menyoroti potensi wilayah Lumbis dan Kabupaten Nunukan, mencakup sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan budaya. "Saya ingin menekankan perlunya pembinaan dan pengembangan UMKM bidang kerajinan untuk mendukung pengembangan budaya, pariwisata, pertanian, dan peternakan secara lebih besar," tuturnya. Kepala BPPD Kabupaten Nunukan membahas kondisi perbatasan Indonesia dengan Malaysia, terutama di exit dan entry point di Sebatik-Tawau. Produk unggulan seperti ubi dan jagung, serta potensi pariwisata arung jeram di Mensalong dan Lumbis, menjadi fokus pembangunan. Hasil FGD yang dicapai kemudian dijadikan berita acara yang ditandatangani oleh semua narasumber. BAZNAS Provinsi Kaltara menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mendukung kegiatan BNPP di Kaltara. Sementara itu, BPP Kabupaten Nunukan menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan kegiatan serupa di lokasi perbatasan lainnya. Dengan hasil FGD yang positif dan komitmen kolaboratif dari berbagai pihak, pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Kaltara semakin menggeliat.&nbsp; Semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga non-pemerintah, menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Semoga langkah-langkah konkret segera diambil untuk mewujudkan visi pembangunan perbatasan yang lebih baik dan berkelanjutan. (Humas BNPP)

Menggali Potensi dan Sinergi di Perbatasan, BNPP Mendorong Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kaltara

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri pada Kamis (30/11/2023), ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Makhruzi Rahman.&nbsp; Sebuah langkah strategis yang tidak hanya mencerminkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mengelola perbatasan negara dengan bijaksana. Dalam sebuah keterangan resmi, Mendagri menyampaikan tiga fokus utama yang akan menjadi landasan kuat bagi perjalanan Makhruzi Rahman dalam menjalankan tugas barunya. Dengan nada penuh semangat, Mendagri menyoroti pentingnya menjaga kejelasan garis batas perbatasan sebagai hak negara, Indonesia (NKRI). “Jadi ada tiga tugas yang utama selalu saya sampaikan berulang-ulang. Fokus kepada tiga itu saja. Pertama adalah menjaga perbatasan kita agar garis batasnya itu jelas menjadi hak kita negara ini, NKRI, sehingga untuk menjaga ini menjaga garis batas kita nomor satu,” tegas Mendagri Tito. Menurutnya, menjaga garis perbatasan tidak hanya sebatas pemetaan fisik, tetapi juga melibatkan penyelesaian perselisihan dan sengketa-sengketa dengan negara tetangga terhadap beberapa wilayah yang dipermasalahkan.&nbsp; Salah satu contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan serta sengketa dengan Timor Leste di segmen lainnya. Dengan mantap, Mendagri mengungkapkan bahwa langkah krusial dalam menjaga garis batas adalah dengan memperkuatnya. “Di Kalimantan Barat dan Utara itu banyak sekali patok-patok yang hilang yang tidak jelas. Ini juga harus kita clear-kan. Di antaranya mungkin dengan membangun jalan sepanjang perbatasan itu, idenya seperti itu. Bangun jalan sepanjang perbatasan dengan Malaysia, supaya juga kita menjadi garis batas kita,” ungkapnya. Poin kedua yang dijelaskan oleh Mendagri mengenai tugas BNPP adalah mengelola Pos Lintas Batas Nasional (PLBN). PLBN dianggap sebagai pintu masuk dan keluar orang serta barang, yang perlu dikelola dengan efisien untuk mencegah keluar/masuk ilegal melalui jalur non-PLBN. “Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling berat dan ini tugas Bapak, yaitu untuk mengelola potensi kawasan perbatasan. Ini keinginan Bapak Presiden, supaya daerah perbatasan itu dibangun, sama seperti desa, desa dibangun dengan adanya anggaran desa yang besar,” terangnya. Menurut Mendagri, pembangunan kawasan perbatasan menjadi langkah strategis dalam rangka memperkuat pemerataan pembangunan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga pada perkembangan ekonomi daerah perbatasan. “Nah itulah tugas utama dari Bapak nanti, tidak gampang, tapi ini akan menjadi tantangan baru. Saya tahu Bapak lama senang dengan alam, cocok ini mengurusi perbatasan-perbatasan seperti ini, datang ke pulau-pulau dan lain-lain, perbatasan hutan, dinikmatilah,” pungkasnya. Dalam konteks ini, Makhruzi Rahman sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Pergantian kepemimpinan di BNPP ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan potensi kawasan perbatasan demi kemajuan bersama. Semoga, dengan kepemimpinan yang baru, BNPP dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar perbatasan, serta memperkuat posisinya sebagai garda terdepan negara dalam menghadapi tantangan global. (Humas BNPP)

Menteri Tito Karnavian Lantik Makhruzi Rahman, Fokus Jaga Garis Batas Perbatasan

TIMOR TENGAH UTARA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Forum Perguruan Tinggi Perbatasan (Fopertas) menfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis "Circular Farming" di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, (30/11/2023) kemarin.&nbsp; Pelatihan dan Bimtek Circular Farming merupakan salah satu bagian dari konsep inovasi bisnis model circular farming berbasis potensi lokal, untuk selanjutnya mendorong pembangunan laboratorium lumbung ternak nasional di TTU.&nbsp; Para petani dan peternak yang mengikuti pelatihan berjumlah total 50 orang. Selanjutnya pelatihan juga diikuti masyarakat lainnya dari kalangan penghobi yang berjumlah 30 orang. Mereka datang dari 4 desa di sekitar wilayah PLBN Napan, seperti Desa Napan, Desa Tes, Desa Faennake dan Desa Baas.&nbsp; Para peternak yang tergabung dalam gabungan kelompok ternak terlihat antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka fokus dengan materi yang diberikan oleh 3 narasumber dari akademisi dan praktisi Universitas Gadjah Mada dan Universitas Nusa Cendana.&nbsp; Seorang peternak bernama Maria Christian atau biasa dipanggil Mama Marry (55) menjelaskan bahwa, selama ini pakan untuk ternak-ternaknya diberikan&nbsp;secara manual lantaran tidak mengerti cara mengolah pakan yang baik dan penghematan yang baik untuk menjadi lebih produktif.&nbsp; Melalui beberapa materi pelatihan ini, dirinya bisa mengerti pemanfaatan bahan pakan ternak yang justru sebenarnya melimpah di sekitar rumahnya tetapi tidak bisa diolah. Mama Marry akan menerapkan pola pengetahuan yang didapatkan pada materi praktik untuk diterapkan pada peternakannya. "Kami belum pernah tahu dan hal ini, kami bersyukur sekali karena bahan ternak itu ternyata ada di tempat kami dan ada yang mubazir begitu saja karena kami tidak tahu. Kami memberikan pakan kepada hewan kami, binatang kami begitu saja makannya praktis. Hewan-hewan kami atau bintang kami badannya tidak bagus," jelasnya.&nbsp; Mama Marry sebenarnya memiliki lahan pertanian dan peternakan yang luasnya mencapai beberapa hektare. Karena kekeringan lahan tersebut kosong dan gersang. Sumber pakan seperti lamtoro, gama, gala-gala bisa berlimpah hanya pada musim hujan, tetapi menjadi sangat kekurangan ketika musim kering.&nbsp; "Dan tadi ada beberapa materi, sehingga apa yang kami tanam bisa membantu pertanian dan peternakan. Kami punya bekal untuk mempersiapkan pakan bahan yang berkesinambungan bahkan di musim kering panjang untuk makanan hewan dan pertanian tetap ada,"tambahnya lagi.&nbsp; "Kami merasa tersanjung dan berterima kasih karena ibu bapak jauh jauh datang dari Jakarta ke perbatasan negara di sini berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bimtek, pelatihan seperti ini ada kembali," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, peternak milenial Raul Sasi(22) dari Desa Faennake juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pelatihan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi dirinya dan para peternak lain di kampungnya yang berada di perbatasan negara.&nbsp; Selama ini, dirinya masih memberi pakan ternak dengan pola lama, hanya melepas sapi ke padang penggembalaan. Dirinya sangat bersyukur dengan materi pengolahan pembuatan pakan ternak ini bisa merubah cara pandangan terhadap peternakan.&nbsp; Selanjutnya, Raul turut bersyukur dengan kehadiran PLBN Napan bisa menjembatani, kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini.&nbsp; "Saat ini saya memiliki 3 sapi, jantan satu dan sisa betina, biasanya hanya kami lepas saja, biar ternak sendiri yang memilih makanan. Hari ini saya banyak belajar dan semoga PLBN Napan terus memberikan pelatihan," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Desa Napan, Wendelinus Kefi (32) juga&nbsp;mengungkapkan rasa terima kasih kepada BNPP dan Fopertas yang telah melakukan Bimtek dan pelatihan membuat pakan ternak ini. Dengan Bimtek dan pelatihan ini sudah memberikan bekal ilmu kepada warganya di perbatasan.&nbsp; Ia menjelaskan, dengan adanya Bimtek ini,&nbsp;warga dari 6 RT yang dia pimpin, memiliki bekal ilmu untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tanaman pakan yang ada di desa sekitar Napan diolah secara kontekstual untuk meningkatkan kualitas ternak dalam menambah populasi.&nbsp; "Fermentasi pakan bagi masyarakat ini merupakan hal baru, tapi dapat disesuaikan dengan antusias warga. Kami berharap bisa mempraktikannya,"ungkapnya.&nbsp; Dirinya juga terima kasih atas penyerahan bantuan alat cacah rumput. Semoga ke depan warga Desa napan bisa melalukan komunikasi yang lebih baik dan kebijakan BNPP lebih mempedulikan pengembangan potensi-potensi lokal.&nbsp; "Terima kasih juga untuk hadirnya PLBN Napan ini,"pungkasnya.&nbsp; Acara Pelatihan dan Bimtek "Circular Farming" di PLBN Napan dibuka oleh guru besar Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Suratman, M.Sc. selaku Ketua Koordinator Fopertas.&nbsp; Selanjutnya, Dosen Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana, Bella Theo Tomi Pamungkas S.Pd memberikan materi tentang "Kondisi Geografis Wilayah PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara Dosen Prodi Peternakan Universitas Nusa Cendana, Imanuel Benu S,pt.P.h.D membawakan "Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Sebagai Pupuk Tanaman".&nbsp; Sementara itu Ir. Yogi Sidik Prasojo, S.Pt., M.Agr., Ph.D., IPP Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada selaku Instruktur Pakan Ternak memberikan materi praktik tentang "Teknologi Pakan Hijauan, Pakan Ternak Bernutrisi Tinggi. Kepada para puluhan peternak, dirinya memberikan ilmu teknik membuat Pakan ternak komplit fermentasi dengan konsep "Burger Pakan".&nbsp; (Humas BNPP)