berita

Berita - BNPP

Malaka, NTT - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi bagi siswa-siswi sekolah dasar di wilayah perbatasan, Sabtu (23/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLBN Motamasin dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan anak-anak perbatasan melalui sinergi lintas sektor. Berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) NTT, kegiatan tersebut diikuti oleh 77 siswa sekolah dasar. Selain mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini, para siswa juga memperoleh layanan pemeriksaan dan perawatan gigi dasar secara gratis.&nbsp; Ketua DWP PLBN Motamasin, drg. Dewi Natalia Manto Klau, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan perdana DWP PLBN Motamasin yang melibatkan PDGI NTT. Penyuluhan kesehatan gigi disampaikan secara interaktif, dilengkapi dengan demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh para siswa. “DWP memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, untuk mendukung suami sebagai ASN sekaligus meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, khususnya di lingkungan PLBN Motamasin,” ujar drg. Dewi Natalia.&nbsp; Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan implementasi fungsi DWP di bidang pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesehatan gigi dan mulut guna mencegah berbagai penyakit serta membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.&nbsp; “Kami berharap kolaborasi yang baik ini dapat terus berlanjut pada kegiatan DWP berikutnya,” tambahnya. Setelah sesi edukasi, tim PDGI NTT melakukan pemeriksaan kesehatan gigi secara langsung. Layanan yang diberikan meliputi pencabutan gigi susu, pembersihan karang gigi, serta penambalan gigi sederhana bagi siswa yang membutuhkan. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara DWP PLBN Motamasin dan PDGI NTT mencerminkan sinergi positif dalam memperkuat layanan sosial di kawasan perbatasan.&nbsp; “Kami mengucapkan terima kasih kepada PDGI NTT dan DWP PLBN Motamasin yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan sosial ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di perbatasan,” ujarnya. Engelberthus Klau juga menegaskan bahwa PLBN Motamasin tidak hanya berfungsi sebagai gerbang lintas negara, tetapi memiliki peran sosial strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini terselenggara dengan dukungan sponsorship dari PT Wings Atambua, serta dihadiri oleh Ketua DWP Kabupaten Malaka, para dokter gigi dari PDGI NTT, Ketua dan anggota DWP PLBN Motamasin, serta para guru pendamping. Melalui kegiatan ini, DWP PLBN Motamasin berharap dapat menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan melalui aksi nyata yang berdampak langsung bagi generasi penerus. Penulis: Melky

DWP PLBN Motamasin Gandeng PDGI NTT, Gelar Bakti Sosial Kesehatan Gigi Anak Perbatasan

Oleh: Reynold Uran, SSTP.,M.Sc, C.Me - Kepala PLBN Wini Pentakosta dan Tatama Maus, ritual dan tradisi di perbatasan Minggu sore, 24 Mei 2026, matahari di Wini tidak sekadar terbenam; ia seperti sedang membasuh cakrawala dengan warna emas kemerahan yang tumpah ke bumi. Di kawasan perbatasan RI-RDTL ini, angin membawa aroma tanah yang kering, namun tidak dengan hati orang-orang di sini yang justru sedang basah oleh rasa syukur kepada pencipta. Hari ini, Gereja Paroki St. Fransiskus Xaverius menjadi saksi bisu sebuah pertemuan agung: antara perayaan Pentakosta Gereja Katolik dengan pelaksanaan tradisi masyarakat Wini: Tatama Maus, ketika iman yang menjulang ke langit berpadu tradisi yang berakar dalam ke tanah.Mengenakan balutan kain adat yang bersahaja dengan motif yang beragam sesuai asal suku dipadukan dengan atasan merah yang menyala selaras dengan warna liturgi perayaan Pentakosta, umat telah berkumpul sejak pukul 15.00 WITA di sepanjang jalan Miguel Lopez, jalan yang sama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan Distrik Oekusi Timor Leste.&nbsp; Secara sosiologis, pemandangan ini adalah representasi dari solidaritas organik. Mereka berkumpul berdasarkan lingkungan, mengikat tali persaudaraan yang tak lekang oleh garis negara. Di tangan mereka dan kepala mereka, tak ada pita rambut dan bando mahal atau gawai canggih, tetapi hanya hasil bumi: padi, jagung, labu, pepaya, pinang, ikan kering, ubi kayu, hingga kacang tanah. Inilah Tradisi Tatama Maus, Neo Uis Neno. Sebuah persembahan hasil bumi tahunan dari petani dan nelayan kepada pemberi hidup dan yang menyatu dalam detak Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus Kristus yang kemudian membentuk gereja Katolik. Jika kita melihatnya dengan kacamata antropologi, ini adalah praktik timbal-balik (reciprocity) antara manusia dan Sang Pencipta. Hasil bumi dan laut bukan sekadar komoditas; ia adalah keringat, doa, dan napas kehidupan yang dikembalikan kepada Pemilik Semesta.&nbsp; Sosiolog pedesaan James Scott mungkin akan menyebut tradisi ini dan tradisi persembahan serupa yang hampir ada disemua peradaban sebagai bentuk moral economy of the peasant. Bagi masyarakat Wini dan mungkin sebagian besar masyarakat Rural, mereka tidak sekadar bertani untuk pasar/ekonomi, melainkan untuk menjaga keberlangsungan komunitas. Bagi mereka, hasil bumi bukan komoditas dingin, melainkan "modal sosial" yang sakral, sebagaimana ditegaskan Pierre Bourdieu bahwa modal tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga modal simbolik yang diperoleh melalui partisipasi dalam ritus budaya. Rombongan masyarakat berbaris rapi, membawa semua hasil bumi dan laut berjalan, berarak menuju gereja diiringi suara gong dan gendang yang ditabuh ibu-ibu dengan penuh semangat bersahutan dengan gemerincing giring-giring yang terpasang di kaki para pemuda yang menari, begitu merdu dan syahdu, menciptakan irama kehidupan yang magis. Saat rombongan masyarakat tiba di gereja, tetua adat menyampaikan tutur adat, menyerahkan hasil bumi kepada Pastor Paroki sebagai perwakilan sang pencipta. Dalam momen ini, saya melihat kedaulatan yang sesungguhnya. Dalam perspektif pengelolaan perbatasan hal ini bukan sekedar pengelolaan tanah dalam ruang batas wilayah negara, melampauinya ini tentang bagaimana manusia di perbatasan memuliakan tanah tempat mereka berdiri. Melihat antrean umat dengan hasil bumi di tangan, saya teringat pemikiran Marcel Mauss, seorang antropolog klasik, dalam teorinya tentang The Gift. Mauss berpendapat bahwa dalam masyarakat tradisional, pemberian bukanlah transaksi ekonomi semata, melainkan mekanisme untuk menciptakan ikatan sosial yang tak terputuskan. Ini menjadi alasan mengapa di desa dan perbatasan, tamu selalu diterima dengan ramah, penuh kekeluargaan sekalipun mereka sering memberi dari kekurangan, sebuah hospitality tingkat tinggi. Di Wini, Tatama Maus adalah wujud nyata dari total social phenomenon; sebuah ritus yang sekaligus menjadi pernyataan iman, pengikat solidaritas komunitas, dan pengakuan atas ketergantungan manusia pada alam. Tatama Maus di tengah Kepungan El Niño Namun keindahan ritual ini terancam tidak akan bisa dilaksanakan di tahun depan, Wini dan sebagian besar wilayah di Indonesia sedang menatap tantangan klimatik besar. El Niño 2026 diprediksi membawa musim kering yang panjang dan ekstrem. Sebagai ASN yang bertugas di pos perbatasan, saya melihat ada dua pendekatan yang mungkin bisa menjadi solusi napas panjang bagi warga Wini dan warga perbatasan lain dalam menghadapi El Nino: 1.	Border Tourism: Merayakan Kearifan yang Menjual Wini harus mampu bertransformasi dari kawasan perbatasan yang kental dengan pendekatan keamanan dan pertahanan menjadi kawasan wisata yang menjadi pusat cultural tourism yang otentik di kawasan perbatasan dengan multi pendekatan, salah satunya tentu prosperity. Daya tarik utama pariwisata perbatasan adalah authenticity (keaslian), pariwisata di kawasan perbatasan tidak boleh menjadi komodifikasi budaya yang dangkal, melainkan harus berbasis pada community-based tourism yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Konsep tourism mengamanatkan tiga A yang harus dimiliki sebuah destinasi wisata, yakni Akses: infsratruktur, telekomunikasi, keamanan, Amenitis: penginapan dan restoran serta Atraksi : objek wisata bisa berupa alam, buatan maupun atraksi budaya. Wini sekiranya telah memenuhi ketiga syarat ini. Pemerintah harus bisa mengemas Tatama Maus sebagai atraksi pariwisata berbasis komunitas, melalui prinsip "interpretasi budaya," di mana pengunjung tidak saja hanya menonton tetapi diajak memahami filosofi di balik persembahan dan bukan sekadar memotret kebersahajaan masyarakat desa. Jika dunia luar bisa melihat bagaimana masyarakat perbatasan Wini menjaga harmoni dengan alam melalui berbagai ritual termasuk ritual Tatama Maus dan dilengkapi landscape alam yang eksotis berupa perpaduan pantai dan perbukitan batu, maka kemungkinan Wini akan dikenal bukan karena keterbatasannya, tapi karena kekayaan modal social dan kecantikan alamnya. Ini akan membuka akses ekonomi baru bagi warga melalui bisnis homestay, food and beverage dan kerajinan lokal tanpa harus merusak struktur desa.&nbsp; 2.	Ketahanan Pangan: Menghidupkan Kembali "Lumbung Masa Depan" El Niño mengancam panen masyarakat dan apabila ini terjadi tradisi Tatama Maus berpotensi tidak bisa dilakukan pada perayaan Pentakosta tahun depan dan dapat menggerus nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat salah satunya terkait relasi umat dan pemberi hidup. Dalam tataran praktis masyarakat di kawasan perbatasan yang relatif miskin tidak bisa selalu bergantung pada pasokan logistik dari luar yang mahal dan rentan guncangan. Menghadapi ancaman gagal panen akibat El Niño, kita harus merujuk pada pemikiran ekonom Amartya Sen, yang menekankan bahwa kemiskinan sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya uang, melainkan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar serta pemikiran World Bank dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang menyatakan bahwa produktivitas pertanian modern dipengaruhi oleh infrastruktur pertanian yang memadai seperti irigasi, jalan usaha tani, fasilitas dan penyimpanan, jaringan listrik dan teknologi bahkan mendorong industri pengolahan pasca panen. Pemerintah bisa mengadopsi Small-Scale Resilient Infrastructure (SSRI). Sesuai semangat Tatama Maus, pemerintah dapat membangun untuk masyarakat, infrastruktur skala mikro, seperti embung desa dan sistem irigasi hemat air serta lumbung pangan lokal yang modern namun berbasis kolektivitas desa/ yang dikelola secara kolektif oleh warga. Jika setiap lingkungan memiliki cadangan pangan yang dikelola secara kolektif (seperti saat umat membawa hasil bumi ke gereja), maka kekeringan ekstrem bukanlah momok yang mematikan. Pendekatan ini sejalan dengan Resource Orchestration Theory dari Sirmon et al., yang menyatakan bahwa efisiensi di tengah keterbatasan anggaran hanya bisa dicapai jika pemerintah/manajer mampu mengorkestrasi sumber daya yang tersedia—dalam hal ini, mengintegrasikan modal sosial warga dengan bantuan teknis dari pusat. Penutup Akhirnya dari tradisi Tatama Maus di Wini, kita dapat belajar bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari patok batas yang kokoh dan kuat atau pos lintas batas negara yang indah dan megah, tetapi juga dari ketangguhan perut rakyatnya dan kemurnian jiwanya dalam merawat tradisi. Ketika doa-doa diucapkan dalam Misa Pentakosta sore itu, saya percaya, selama jagung, padi, dan kacang tanah masih dipersembahkan dengan tulus, Wini akan tetap tegak berdiri.Sebab, di perbatasan, mencintai tanah adalah cara paling puitis untuk mencintai Indonesia. Humas BNPP RIReferensi :&nbsp; 1.	Ansell, C., &amp; Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.2.	Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dalam J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (hlm. 241–258). Greenwood.3.	Dietz, T., Ostrom, E., &amp; Stern, P. C. (2003). The Struggle to Govern the Commons. Science, 302(5652), 1907–1912.4.	Hooghe, L., &amp; Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Rowman &amp; Littlefield.5.	Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499.6.	Mauss, M. (1950/1990). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. W.W. Norton &amp; Company.7.	Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.8.	Scott, J. C. (1976). The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press.9.	Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.•&nbsp;Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D., &amp; Gilbert, B. A. (2011). Resource Orchestration to Create Competitive Advantage: Breadth, Depth, and Life Cycle Effects. Journal of Management, 37(5), 1390–1412

Tatama Maus, Neo Uis Neno: Saat Doa Bertemu Tanah, Merayakan Hidup di Ujung Batas Negara

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia hari ini sedang berdiri di tepi jurang geopolitik paling berbahaya sejak Perang Teluk. Sejak pecahnya perang terbuka antara poros Amerika Serikat–Israel melawan Iran pada Februari 2026, kawasan Timur Tengah berubah menjadi episentrum ketegangan global yang dampaknya merambat hingga Asia, Eropa, bahkan Indonesia. Di tengah konflik bersenjata, perang drone, blokade laut, dan ancaman krisis energi dunia, muncul dua negara yang justru memainkan peran sangat menentukan namun tidak terlalu mencolok: Oman dan Pakistan. Kedua negara ini kini menjadi poros diplomasi dan stabilitas regional di tengah ancaman runtuhnya keamanan maritim dunia akibat krisis di Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat dan Israel bergerak dengan kekuatan militer, maka Oman dan Pakistan bergerak melalui diplomasi senyap, komunikasi intelijen, serta pengendalian eskalasi regional. Selat Hormuz hari ini bukan lagi sekadar jalur laut biasa. Ia telah berubah menjadi urat nadi paling sensitif dalam ekonomi global. Hampir sepertiga pasokan minyak mentah dunia yang diperdagangkan lewat laut melewati jalur sempit tersebut. Gangguan kecil saja mampu mengguncang harga energi internasional, sementara penutupan total dapat menciptakan resesi global baru yang lebih berat dibanding krisis energi 1973 maupun krisis finansial 2008. Di tengah situasi yang sangat tegang itu, Oman tampil sebagai aktor penyeimbang paling penting. Negara kecil di Jazirah Arab tersebut kembali memainkan peran historisnya sebagai “Swiss Timur Tengah.” Muscat memahami bahwa perang terbuka di Hormuz bukan hanya ancaman bagi Iran atau Amerika Serikat, tetapi ancaman eksistensial bagi ekonomi Teluk secara keseluruhan. Karena itu, Oman bergerak cepat menjadi penghubung utama komunikasi rahasia antara Washington dan Teheran. Peran diplomatik Oman terlihat sangat nyata dalam proses negosiasi tidak langsung yang berlangsung di Jenewa. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, menjadi fasilitator utama penyampaian proposal balasan Iran kepada utusan khusus Presiden AS. Diplomasi model backchannel inilah yang sejauh ini berhasil mencegah pecahnya kembali serangan udara besar-besaran pasca gencatan senjata rapuh April lalu. Namun peran Oman tidak berhenti pada diplomasi politik semata. Negara ini juga memegang posisi geografis yang sangat strategis dalam pengendalian Hormuz. Secara geografis, Selat Hormuz berada di antara Iran dan Semenanjung Musandam milik Oman. Artinya, tanpa keterlibatan Oman, tidak mungkin ada skema tata kelola baru di selat tersebut. Di sinilah letak persoalan terbesar dunia hari ini. Iran tidak lagi menganggap Hormuz sebagai jalur transit internasional bebas sepenuhnya. Teheran kini mulai mendorong konsep pengawasan penuh melalui pembentukan Persian Gulf Strait Authority (PGSA), sebuah badan baru yang secara de facto bertindak sebagai otoritas keamanan dan perizinan pelayaran di Hormuz. Kebijakan Iran yang mulai menerapkan sistem izin dan retribusi terhadap kapal asing telah menciptakan ketegangan luar biasa. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain memandang langkah tersebut sebagai bentuk dominasi sepihak yang dapat mengubah keseimbangan keamanan maritim kawasan. Sementara Barat menilai kebijakan itu sebagai bentuk tekanan koersif terhadap perdagangan global. Dalam situasi inilah Oman mencoba memainkan peran kompromi. Muscat memahami bahwa Iran tidak mungkin sepenuhnya mundur dari klaim pengawasannya di Hormuz, tetapi di sisi lain dunia internasional juga tidak akan menerima penutupan jalur energi global oleh satu negara. Karena itu, Oman berusaha membangun mekanisme baru berupa koridor maritim bersama yang tetap memberi ruang kontrol kepada Iran namun tidak mematikan lalu lintas internasional. Selain diplomasi formal, Oman juga menjadi jalur logistik alternatif bagi Iran di tengah blokade laut Barat. Pelabuhan Khasab di wilayah Musandam kini berubah menjadi titik transit strategis baru. Banyak barang dan logistik yang sebelumnya masuk melalui Uni Emirat Arab kini dialihkan melalui Oman. Jalur ini menjadi “katup penyelamat” ekonomi Iran di tengah tekanan embargo dan pengawasan militer Amerika Serikat. Sementara Oman bergerak di laut dan diplomasi, Pakistan memainkan fungsi berbeda namun sama pentingnya. Islamabad hari ini menjadi salah satu mediator regional yang paling aktif dalam menjaga komunikasi keamanan antara Iran, negara-negara Teluk, dan Amerika Serikat. Pakistan memiliki posisi unik. Di satu sisi, Islamabad memiliki hubungan historis yang cukup dekat dengan Iran. Namun di sisi lain, Pakistan juga memiliki kedekatan strategis dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, bahkan Amerika Serikat. Karena itulah Pakistan dipandang relatif dapat diterima oleh semua pihak. Peran Pakistan terlihat jelas dalam upaya memperpanjang gencatan senjata serta membuka ruang negosiasi baru terkait isu nuklir Iran dan keamanan Hormuz. Islamabad juga aktif mencegah meluasnya konflik ke kawasan Asia Selatan, terutama menghindari kemungkinan perang proksi yang dapat memicu instabilitas di kawasan perbatasan Pakistan-Iran. Yang sangat dikhawatirkan dunia hari ini sebenarnya bukan hanya perang langsung Iran dan Israel, tetapi efek domino ekonomi global akibat lumpuhnya Hormuz. Ketika lalu lintas tanker turun drastis dan premi asuransi maritim melonjak tajam, harga minyak dunia langsung bergerak naik. Situasi ini sudah mulai terasa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia berada dalam posisi sangat rentan terhadap krisis Hormuz karena statusnya sebagai net oil importer. Ketika harga minyak Brent bertahan di atas USD 100 per barel dan rupiah terus melemah, tekanan terhadap APBN menjadi sangat besar. Risiko terburuknya bukan hanya kenaikan harga BBM, tetapi juga gelombang inflasi impor yang dapat memukul daya beli masyarakat. Hari ini rupiah sudah bergerak di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS. Jika konflik Hormuz memburuk dan pasar global kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas energi dunia, bukan tidak mungkin rupiah menembus level psikologis Rp20.000 per dolar AS. Dampaknya akan sangat serius bagi industri nasional, sektor pangan, hingga stabilitas sosial ekonomi dalam negeri. Indonesia harus memahami bahwa perang modern hari ini tidak hanya terjadi di medan tempur. Perang juga terjadi di jalur laut, pasar energi, nilai tukar mata uang, serta rantai logistik global. Ketika Hormuz terguncang, maka efeknya dapat terasa hingga pasar tradisional di Indonesia. Karena itu, perkembangan terbaru di Hormuz harus dibaca sebagai peringatan strategis nasional. Ketergantungan dunia terhadap satu jalur laut sempit telah menciptakan kerentanan global yang luar biasa. Jika konflik kembali pecah dan Iran benar-benar memperketat kontrol penuh terhadap Hormuz, maka dunia akan menghadapi kombinasi berbahaya berupa krisis energi, inflasi global, dan perlambatan ekonomi secara simultan. Di tengah situasi tersebut, Oman dan Pakistan sejatinya sedang memainkan peran yang jauh lebih besar daripada ukuran geopolitik mereka. Kedua negara itu hari ini menjadi “penyangga terakhir” yang mencoba menjaga agar dunia tidak masuk ke dalam kekacauan yang lebih luas. Tanpa Oman, jalur diplomasi Iran–Amerika kemungkinan sudah runtuh total. Tanpa Pakistan, komunikasi regional dan stabilitas keamanan kawasan bisa berubah menjadi perang terbuka yang tidak terkendali. Keduanya kini menjadi aktor kunci yang menjaga agar Timur Tengah tidak benar-benar meledak. Namun pertanyaan besarnya adalah: sampai kapan diplomasi mampu bertahan menghadapi tekanan militer dan kepentingan energi global? Karena pada akhirnya, konflik Hormuz bukan hanya soal Iran, Amerika Serikat, atau Israel. Ini adalah pertaruhan besar mengenai siapa yang mengendalikan jalur energi dunia, siapa yang menentukan aturan pelayaran internasional, dan siapa yang memiliki pengaruh atas denyut ekonomi global. Dan ketika dunia sedang menatap Hormuz dengan penuh kecemasan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Krisis ini adalah alarm keras bahwa ketahanan energi nasional, penguatan cadangan devisa, keamanan jalur laut, serta diversifikasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas bangsa di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Humas BNPP RI Catatan Kaki1. International Maritime Organization, laporan pengawasan pelayaran internasional kawasan Teluk Persia 2026.2. The New York Times, laporan diplomatik terkait negosiasi Iran–AS dan pembahasan sistem retribusi Selat Hormuz, Mei 2026.3. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran mengenai tata kelola Selat Hormuz dan keterlibatan Oman, Mei 2026.4. Data pengamatan pelayaran tanker internasional kawasan Hormuz–Teluk Oman 2026.5. Laporan energi global Brent Crude Oil Market Update, Mei 2026.6. Data nilai tukar rupiah dan cadangan devisa Bank Indonesia, Mei 2026.7. Center of Economic and Law Studies (Celios), proyeksi tekanan rupiah akibat konflik Timur Tengah 2026.8. Pernyataan resmi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) terkait kesiapan militer pasca gencatan senjata April 2026.9. Analisis geopolitik kawasan Teluk oleh lembaga keamanan maritim internasional 2026.10. Data perdagangan energi global dan lalu lintas minyak mentah Selat Hormuz 2025–2026.

Oman, Pakistan, dan Pertaruhan Besar di Selat Hormuz, Ketika Diplomasi Senyap Menjadi Penentu Stabilitas Dunia

Sanggau, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Entikong di kecamatan Entikong dan Sekayam, Rabu (20/5/2026).&nbsp; Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan bahwa pengukuran IPKP dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual sekaligus menyusun profil kawasan yang komprehensif.&nbsp; Hasil pengukuran ini, menurutnya, akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus merumuskan kebutuhan intervensi program kementerian dan lembaga terkait. “Pengukuran dan pemutakhiran IPKP ini bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan, termasuk sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan melalui program lintas kementerian dan lembaga,” ujar Brigjen TNI Topri. Dalam pengukuran tersebut, tim Asdep PKPD mencatat sejumlah isu pada layanan pemeriksaan lintas batas negara. Di sektor kepabeanan, masih dibutuhkan mesin X-ray di terminal keberangkatan untuk pemeriksaan barang ekspor yang saat ini dilakukan secara manual.&nbsp; Sementara itu, pada layanan keimigrasian, keterbatasan ruang pelayanan dinilai memengaruhi optimalisasi layanan, mengingat rata-rata sekitar 250 orang dideportasi dari Malaysia setiap pekan. Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan rencana pengaktifan kembali sistem autogate di PLBN Entikong, masing-masing dua unit di pintu kedatangan dan keberangkatan, guna mempercepat pelayanan keimigrasian. Selain itu, keimigrasian tengah berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali pas lintas batas sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Di sektor kesehatan, Karantina Kesehatan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyakit infeksi dan menular. Namun, dukungan sarana ekspedisi untuk pemeriksaan lanjutan sampel masih menjadi kebutuhan mendesak.&nbsp; Kondisi layanan dasar lainnya juga menjadi perhatian, terutama keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendorong sebagian masyarakat memilih berobat ke negara tetangga karena dinilai lebih memadai. Pada aspek pengembangan ekonomi lokal, Brigjen TNI Topri menyoroti potensi industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan limbah lidi daun sawit menjadi piring anyaman dan produk bernilai ekonomi lainnya.&nbsp; Selain itu, terdapat Kelompok Tani Kamboja di Dusun Sontas, Desa Entikong, yang mengembangkan usaha penggilingan padi dan menghasilkan beras hitam serta beras merah berkualitas, bahkan telah dipasarkan lintas provinsi melalui marketplace dan UMKM lokal. “Usaha ini terbukti meningkatkan pendapatan petani karena nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan gabah biasa. Potensi seperti ini perlu terus didorong agar ekonomi lokal perbatasan semakin kuat,” jelasnya. Namun demikian, masih ditemukan persoalan ketertiban kawasan, seperti aktivitas jual beli ilegal di bahu jalan sekitar PLBN Entikong. BNPP RI menilai penertiban perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat terpusat di pasar PLBN yang telah disediakan pemerintah. Pengukuran IPKP PPKP Entikong juga menyoroti isu pertahanan dan keamanan. Dari 27 pos pengamanan perbatasan di wilayah tersebut, tercatat tiga pos dalam kondisi rusak, bahkan ada yang tidak lagi layak ditempati akibat kerusakan berat dan pergeseran tanah.&nbsp; Selain itu, tim Asdep PKPD turut meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Entikong sebagai bagian dari delineasi PPKP Entikong. Menutup rangkaian kegiatan, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa hasil pengukuran IPKP PPKP Entikong tahun 2026 akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional sebesar 0,60. Ia menekankan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berdaya saing, sejahtera, dan berdaulat. Humas BNPP RI

BNPP RI Ukur IPKP PPKP Entikong, Petakan Capaian dan Tantangan Pembangunan Perbatasan

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Nangabadau di tiga kecamatan delineasi, yakni Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Senin (18/5/2026).&nbsp; Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Nangabadau bertujuan untuk memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan.&nbsp; Data tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjadi bahan masukan perencanaan program dan intervensi kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara. “Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui IPKP, kita dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Brigjen TNI Topri. Ia mengungkapkan, dari sisi pertahanan dan keamanan, kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis dan kedekatan akses tersebut membuat masyarakat di kawasan perbatasan kerap memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.&nbsp; “Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” katanya. Selain isu keamanan, Brigjen TNI Topri juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi lokal yang dinilai cukup besar. Pengembangan perkebunan sawit, komoditas karet, lada, ikan air tawar, rotan, serta hasil hutan bukan kayu berpeluang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk melalui aktivitas ekspor.&nbsp; Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai daya ungkit ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Di sisi lain, persoalan logistik dan transportasi penghubung di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sarana distribusi perdagangan berdampak pada terjadinya perbedaan harga barang dengan negara tetangga.&nbsp; Selain itu, belum terwujudnya kesepakatan angkutan penumpang internasional pada rute Kuching–Putussibau juga dipengaruhi oleh kondisi jalan penghubung Badau–Putussibau yang masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dengan kemiringan dan elevasi yang cukup curam. Dalam aspek layanan lintas batas, Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan untuk mencegah masuknya penyakit menular, meskipun terdapat keterbatasan sarana seperti kerusakan alat pemindai suhu (thermal scanner) yang mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan secara manual.&nbsp; Dari sisi keimigrasian dan kepabeanan, koordinasi dengan Satgas Pamtas terus diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal serta menekan praktik penyelundupan barang dan komoditas ilegal. Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan. Sejumlah wilayah masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi, beberapa jembatan pada ruas Badau–Putussibau memerlukan perbaikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan masih sangat dibutuhkan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Asdep PKPD juga meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan PPKP Nangabadau, khususnya di Kecamatan Badau dan Putussibau Selatan. Hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa sebagian data penerima telah sesuai, dan kondisi rumah memang membutuhkan dukungan perbaikan. Brigjen TNI Topri menambahkan, hasil pengukuran IPKP PPKP Nangabadau tahun 2026 akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional yang ditetapkan sebesar 0,60. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan kawasan perbatasan yang terukur, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya menjadi beranda negara, tetapi juga motor pertumbuhan dan kesejahteraan nasional. Humas BNPP RI

BNPP RI Petakan Tantangan Perbatasan Nangabadau Lewat Pemutakhiran IPKP

Jayapura, Papua - Dua petugas keamanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Rico Rimba Wanggai dan Naftali Lomo, mendapat penghargaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C Jayapura atas peran aktif dan kewaspadaan mereka dalam pengamanan kawasan perbatasan RI-Papua Nugini, Jumat (22/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif keduanya dalam membantu pengungkapan kasus narkotika di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan Cukai Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor KPPBC Tipe C Jayapura. Rico dan Naftali dinilai berkontribusi signifikan dalam mendukung penangkapan narkotika jenis ganja seberat 2.155,6 gram yang berhasil diamankan di kawasan perbatasan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas instansi, antara lain Kepala Kantor DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kepala KPPBC Tipe C Jayapura, unsur TNI/Polri, Imigrasi, Karantina, serta jajaran pengelola dan petugas keamanan PLBN Skouw. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi pengamanan lintas sektor di kawasan perbatasan negara. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas loyalitas dan profesionalisme petugas keamanan yang setiap hari bertugas di garda terdepan perbatasan. Menurutnya, peran petugas keamanan tidak terbatas pada pengamanan fisik kawasan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencegah peredaran barang terlarang. “Petugas keamanan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka berhadapan langsung dengan berbagai potensi pelanggaran di kawasan perbatasan. Keberhasilan membantu pengungkapan kasus narkotika ini menunjukkan kewaspadaan dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas,” ujar Ni Luh Puspa. Ia menambahkan, tantangan pengamanan di wilayah perbatasan menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan serta koordinasi yang solid antarinstansi. Sinergi yang terbangun selama ini, lanjutnya, menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara. Sementara itu, Rico Rimba Wanggai menyampaikan bahwa penghargaan yang diterimanya bersama Naftali merupakan kejutan sekaligus penyemangat. Ia menuturkan, apa yang dilakukan selama ini semata-mata adalah bagian dari kewajiban sebagai petugas penjaga perbatasan.&nbsp; “Kami hanya menjalankan tugas dan selalu berusaha waspada terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Naftali Lomo. Ia menilai, bertugas di kawasan perbatasan membutuhkan ketelitian, keberanian, dan kerja sama yang kuat antarpetugas. Ancaman penyelundupan, termasuk narkotika, dapat terjadi kapan saja dan harus diantisipasi dengan kesiapsiagaan penuh. Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi penerima, tetapi juga memacu semangat seluruh petugas di PLBN Skouw untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas.&nbsp; Dengan pengamanan yang solid dan kolaborasi lintas instansi yang berkelanjutan, PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan semakin kokoh sebagai beranda terdepan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan. Penulis: Brian A.

Dedikasi Jaga Perbatasan, Dua Petugas Keamanan PLBN Skouw Terima Penghargaan Bea Cukai Jayapura

Papua, Jayapura - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) Papua, Bea Cukai, Imigrasi, TNI, Polri, unsur intelijen, serta instansi terkait lainnya melaksanakan Patroli Bersama Pengawasan Karantina di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mencegah peredaran ilegal media pembawa sekaligus memperkuat pengawasan lintas batas negara. Plh Kepala Balai Besar KHIT Papua, Rahmat Turung, menegaskan bahwa patroli bersama merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memantau dan memetakan jalur-jalur nonprosedural di sekitar kawasan perbatasan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai akses keluar masuk ilegal barang maupun orang. “Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi seluruh instansi di kawasan perbatasan dalam menjaga keamanan wilayah negara, khususnya mencegah peredaran ilegal media pembawa yang dapat membahayakan sektor kesehatan, pertanian, perikanan, dan lingkungan,” ujar Rahmat. Patroli dimulai sekitar pukul 09.00 WIT dengan titik awal dari Pos Pamtas Yonif 643 Wanara Sakti di kawasan PLBN Skouw. Rombongan menyusuri jalur setapak perbatasan yang selama ini telah dipetakan sebagai jalur nonprosedural dan dinilai rawan dimanfaatkan untuk aktivitas pelanggaran hukum. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa patroli bersama ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan kawasan perbatasan sekaligus mempererat koordinasi antarinstansi yang bertugas di PLBN Skouw. Menurutnya, pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait. “Melalui patroli terpadu seperti ini, kami berharap pengawasan di kawasan PLBN Skouw semakin optimal dan koordinasi antarinstansi semakin kuat,” kata Ni Luh Puspa. Patroli bersama tersebut turut diikuti oleh sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, antara lain Plh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Rahmat, Koordinator Bea Cukai Wilker Skouw Franky, Kasubbid Penindakan Keimigrasian Christin Rumbiak, Koordinator Karantina Kesehatan Wilker Skouw Maya, perwakilan Satgas Yonif 643 Wanara Sakti Letda Nanang, Kapospol Sub Sektor Skouw, serta staf PLBN Skouw bersama unsur pengamanan dan pengawasan lainnya. Melalui patroli terpadu ini, PLBN Skouw berharap dapat mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai potensi pelanggaran, sekaligus memperkuat ketahanan nasional serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis: Brian A.

Cegah Peredaran Ilegal, PLBN Skouw Gelar Patroli Pengawasan Karantina di Perbatasan RI–PNG

Sambas, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Forum Staf Ahli Kepala Daerah se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Wisma Indonesia PLBN Aruk, Kamis (21/5/2026).&nbsp; Kegiatan yang melibatkan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, instansi pengelola perbatasan, serta pemangku kepentingan terkait ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, hingga optimalisasi fungsi PLBN sebagai gerbang resmi aktivitas lintas negara. Kepala PLBN Aruk Viktorius Dunand menegaskan komitmen PLBN Aruk dalam mendukung kelancaran aktivitas ekspor-impor dan perlintasan lintas negara, khususnya untuk mendorong komoditas unggulan lokal Kalimantan Barat agar menembus pasar internasional. “Hal ini tentunya menjadi harapan kita bersama untuk terus mendukung kegiatan ekspor dan perlintasan orang, barang, serta kendaraan yang tentunya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujar Viktorius. Ia menambahkan, kawasan perbatasan memiliki potensi besar dari berbagai produk lokal yang berdaya saing. Momentum ini, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengidentifikasi isu-isu strategis kawasan perbatasan. Menurutnya, pembahasan mencakup dimensi ekonomi, sumber daya manusia, pemerintahan, hukum dan politik, hingga sosial budaya.&nbsp; “Hasil dari identifikasi itulah yang nantinya akan kita usulkan dan bahas sebagai kebijakan serta disampaikan kepada kepala daerah,” ungkap Hero. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat Alexander Rombonang menyampaikan bahwa keberadaan PLBN harus dimaknai lebih dari sekadar jalur perlintasan. PLBN, tegasnya, diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong kesejahteraan masyarakat. “Pentingnya peran kita semua untuk terus menggencarkan kegiatan ekspor produk lokal melalui PLBN sehingga kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat,” katanya. Melalui forum ini, PLBN Aruk menegaskan perannya sebagai penggerak penguatan kebijakan dan kerja sama antar daerah di kawasan perbatasan. Sinergi yang terbangun diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang nyata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi PLBN Aruk sebagai pintu gerbang ekonomi serta wajah kemajuan perbatasan Kalimantan Barat di tingkat nasional dan internasional. Humas PLBN Aruk

PLBN Aruk Perkokoh Sinergi Kebijakan Perbatasan melalui Forum Staf Ahli se-Kalimantan Barat 2026

Timor Tengah Utara - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini menggelar kegiatan Beauty Class sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan wawasan anggota dalam bidang perawatan dan penampilan diri pada, Kamis (14/5/2026). Ketua DWP PLBN Wini, Maria Fatima Uran Agamitte, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas organisasi. Ia mendorong seluruh anggota untuk terus berperan aktif mendukung program-program Dharma Wanita Persatuan melalui kegiatan positif yang memberi manfaat nyata.&nbsp; Sementara itu, Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap DWP PLBN Wini terus menjadi wadah yang mampu mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan.&nbsp; “Kegiatan ini mencerminkan peran strategis DWP dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, baik di kantor maupun dalam kehidupan keluarga,” ujar Reynold. Dalam pelaksanaannya, Beauty Class menghadirkan materi seputar perawatan diri serta teknik make up natural yang dapat menunjang penampilan sehari-hari maupun dalam kegiatan lapangan. Sesi berlangsung interaktif, disertai praktik langsung yang dipandu oleh pemateri, sehingga peserta dapat memahami dan menerapkan materi dengan mudah. Melalui kegiatan ini, DWP PLBN Wini tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun kebersamaan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat peran anggota dalam mendukung suasana kerja yang harmonis di kawasan perbatasan. Penulis: Rommy

DWP PLBN Wini Hadirkan Beauty Class untuk Penguatan Peran dan Kebersamaan Anggota

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Hubungan antara Indonesia dan Malaysia tidak pernah lahir dari perjalanan yang mudah. Di balik hubungan persaudaraan serumpun yang sering dikumandangkan hari ini, tersimpan sejarah panjang ketegangan, konflik politik, sengketa wilayah, hingga rivalitas geopolitik yang pernah membawa kedua negara berada di titik paling berbahaya dalam hubungan bilateral Asia Tenggara. Pada awal 1960-an, hubungan Indonesia dan Malaysia bahkan pernah memasuki fase konfrontasi terbuka. Ketika Federasi Malaysia dibentuk pada tahun 1963 dengan dukungan Inggris, Presiden Sukarno memandang pembentukan negara tersebut sebagai proyek neo-kolonialisme Barat di kawasan Asia Tenggara. Dari sinilah lahir kebijakan terkenal “Ganyang Malaysia” yang menandai dimulainya era Konfrontasi Indonesia–Malaysia.¹ Ketegangan saat itu tidak hanya terjadi di meja diplomasi, tetapi benar-benar berlangsung di lapangan. Kawasan perbatasan Kalimantan berubah menjadi zona operasi militer. Pasukan Indonesia dan pasukan Persemakmuran yang mendukung Malaysia terlibat patroli bersenjata di hutan-hutan Kalimantan Utara. Jalur perbatasan yang hari ini dipenuhi aktivitas perdagangan dan persaudaraan dahulu pernah menjadi wilayah infiltrasi, patroli rahasia, dan operasi militer senyap. Masyarakat perbatasan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Hubungan sosial antarwarga yang sebelumnya cair tiba-tiba terbelah oleh konflik negara. Jalur perdagangan tradisional terganggu, mobilitas masyarakat dibatasi, dan rasa saling curiga berkembang di kawasan yang sebelumnya hidup dalam ikatan budaya yang sama. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kedua bangsa akhirnya menyadari satu kenyataan penting: konflik berkepanjangan hanya akan melemahkan kawasan sendiri. Setelah perubahan politik di Indonesia pasca 1965, hubungan kedua negara perlahan mulai mencair. Melalui Persetujuan Bangkok tahun 1966, Indonesia dan Malaysia resmi mengakhiri konfrontasi dan membuka babak baru hubungan bilateral yang lebih pragmatis.² Sejak saat itulah pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia mulai bergerak dari pendekatan konflik menuju pendekatan kerja sama. Meski demikian, jalan menuju stabilitas tidak pernah benar-benar lurus. Sengketa batas, persoalan pekerja migran, penyelundupan, konflik nelayan, hingga isu Ambalat terus menjadi ujian hubungan kedua negara. Di sinilah menariknya hubungan Indonesia–Malaysia. Perbatasan kedua negara bukan hanya sekadar garis pemisah wilayah, tetapi ruang hidup bersama yang dipenuhi sejarah, budaya, perdagangan, dan kepentingan geopolitik yang sangat kompleks. Hubungan perbatasan kedua negara sesungguhnya masih berdiri di atas fondasi warisan kolonial Inggris dan Belanda. Dasar hukum utama batas darat Indonesia–Malaysia merujuk pada prinsip hukum internasional uti possidetis juris, yakni negara baru mewarisi batas administrasi kolonial sebelumnya. Fondasi paling awal lahir melalui Konvensi London tahun 1891 antara Inggris dan Belanda. Perjanjian tersebut menetapkan garis batas fundamental di Kalimantan mulai dari Tanjung Datu hingga kawasan pegunungan yang mengikuti garis daerah aliran sungai (watershed).³ Pada masa itu, wilayah pedalaman Kalimantan bahkan belum dipetakan secara rinci sehingga banyak garis batas masih bersifat umum dan mengikuti bentang alam. Perjanjian berikutnya lahir pada tahun 1915 ketika Inggris dan Belanda mulai melakukan survei lapangan yang lebih teknis serta memasang patok pembatas fisik di beberapa sektor Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.⁴ Kemudian pada Konvensi 1928, kedua pihak kembali mempertegas garis batas di wilayah utara Kalimantan termasuk pembagian Pulau Sebatik yang hingga hari ini menjadi simbol unik hubungan Indonesia–Malaysia.⁵ Di pulau tersebut, satu jalan bahkan dapat memisahkan dua sistem negara yang berbeda. Ketika Indonesia dan Malaysia merdeka, warisan batas kolonial itu otomatis menjadi dasar hukum hubungan kedua negara. Namun dalam praktiknya, pengelolaan kawasan perbatasan tidak pernah sederhana. Medan hutan lebat, pegunungan, sungai, dan minimnya infrastruktur membuat banyak kawasan perbatasan berkembang secara alami tanpa pengawasan negara yang kuat selama puluhan tahun. Akibatnya, kehidupan masyarakat perbatasan jauh lebih cair dibanding garis politik negara. Warga di Kalimantan Barat lebih mudah berbelanja ke Sarawak dibanding ke Pontianak. Masyarakat Nunukan memiliki hubungan ekonomi sangat erat dengan Tawau di Sabah. Bahkan di beberapa kawasan, ringgit Malaysia pernah lebih dominan digunakan dibanding rupiah dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Kondisi inilah yang membuat Indonesia dan Malaysia akhirnya menyadari bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk mengelola perbatasan. Dibutuhkan pendekatan ekonomi dan sosial yang lebih manusiawi. Dari sinilah lahir Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 yang kemudian mulai diimplementasikan secara lebih intensif pasca ratifikasi tahun 1973. Perjanjian ini memungkinkan masyarakat lokal melakukan perdagangan tradisional lintas batas dengan fasilitas keringanan bea masuk untuk kebutuhan pokok tertentu.⁶ Jalur seperti Entikong–Tebedu atau Nunukan–Tawau berkembang menjadi denyut ekonomi masyarakat perbatasan. BTA menjadi pengakuan resmi bahwa masyarakat di garis depan negara tidak mungkin dipisahkan secara kaku hanya karena garis batas politik. Mereka memiliki kebutuhan ekonomi yang saling terhubung sejak lama. Seiring perkembangan zaman, perjanjian lama tersebut mulai dianggap tidak relevan terhadap dinamika perdagangan modern. Karena itu Indonesia dan Malaysia melakukan pembaruan besar dan menandatangani BTA baru pada Juni 2023 untuk menyesuaikan nilai transaksi maksimal, jenis komoditas, dan pola perdagangan modern.⁷ Selain perdagangan, kedua negara juga mengatur mobilitas masyarakat lokal melalui Border Crossing Agreement (BCA) tahun 1974. Perjanjian ini melahirkan mekanisme Pas Lintas Batas atau PLB yang memungkinkan warga perbatasan saling berkunjung tanpa harus menggunakan paspor internasional.⁸ Dengan sistem ini, masyarakat dapat menghadiri acara keluarga, berdagang kecil, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari secara legal tanpa dianggap sebagai pelintas ilegal. Namun hubungan Indonesia–Malaysia tidak hanya berkaitan dengan perbatasan darat. Tantangan yang jauh lebih rumit justru muncul di wilayah laut. Kedua negara berbagi kawasan strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Laut Sulawesi yang memiliki nilai ekonomi dan geopolitik sangat tinggi. Perjanjian landas kontinen tahun 1969 menjadi tonggak awal pengaturan dasar laut dan tanah di bawahnya di Selat Malaka serta Laut Natuna.⁹ Setahun kemudian, kedua negara menandatangani perjanjian laut teritorial tahun 1970 untuk menetapkan batas kedaulatan laut di Selat Malaka.¹⁰ Meski demikian, sejumlah kawasan tetap menyisakan persoalan panjang. Ambalat misalnya, sempat menjadi simbol ketegangan nasionalisme kedua negara akibat tumpang tindih klaim di Laut Sulawesi. Ketegangan kapal patroli dan sentimen publik sempat meningkat tajam meskipun akhirnya kedua negara memilih jalur diplomasi dibanding konfrontasi terbuka. Setelah negosiasi panjang hampir 18 tahun, Indonesia dan Malaysia akhirnya berhasil menyepakati sebagian batas maritim baru pada Juni 2023. Kesepakatan ini mencakup penetapan garis batas laut teritorial di Selat Malaka bagian selatan dan sebagian Laut Sulawesi.¹¹ Perjanjian tersebut sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi nelayan, aparat keamanan, dan aktivitas ekonomi di kawasan laut yang selama ini rawan tumpang tindih klaim. Namun sesungguhnya kekuatan utama hubungan Indonesia–Malaysia bukan hanya pada perjanjian hukum, melainkan pada kemampuan kedua negara menjaga stabilitas melalui komunikasi dan kerja sama keamanan. Pasca era Konfrontasi, kedua negara perlahan membangun kepercayaan baru melalui berbagai kerja sama pertahanan. Salah satu tonggaknya adalah Security Agreement tahun 1984 yang menjadi payung kerja sama keamanan modern kedua negara.¹² Awalnya kerja sama ini difokuskan untuk menghadapi ancaman komunisme di kawasan Kalimantan, namun kemudian berkembang mencakup penanganan ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Kerja sama tersebut diperkuat melalui forum General Border Committee (GBC MALINDO) dan Joint Border Committee (JBC MALINDO). Melalui mekanisme inilah patroli bersama, pemeliharaan patok batas, penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP), hingga koordinasi keamanan lintas batas dapat dilakukan secara rutin.¹³ Di kawasan laut, kedua negara juga menyepakati MoU Common Guidelines tahun 2012 yang mengatur pendekatan humanis terhadap nelayan kecil di wilayah klaim tumpang tindih. Bila nelayan masuk secara tidak sengaja ke wilayah sengketa, aparat tidak langsung melakukan penangkapan represif, melainkan cukup mengusir atau mengarahkan mereka kembali ke wilayah masing-masing.¹⁴ Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah insiden kecil berubah menjadi ketegangan diplomatik besar. Perjalanan panjang hubungan Indonesia–Malaysia akhirnya memperlihatkan satu kenyataan penting bahwa perbatasan bukan sekadar garis pemisah negara. Ia adalah ruang hidup manusia, ruang diplomasi, ruang ekonomi, sekaligus ruang ujian kedewasaan hubungan antarbangsa. Bagi Indonesia, pengalaman panjang ini memberikan pelajaran bahwa menjaga perbatasan tidak cukup hanya dengan membangun pos atau patroli keamanan. Negara harus hadir melalui pembangunan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, teknologi pengawasan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sebab di era geopolitik modern hari ini, kawasan perbatasan bukan lagi halaman belakang negara. Ia telah berubah menjadi halaman depan kedaulatan nasional. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. J.A.C. Mackie, Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963–1966 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974).2. Bangkok Agreement Between Indonesia and Malaysia, 11 August 1966.3. Convention Between Great Britain and the Netherlands Defining Boundaries in Borneo, London, 20 June 1891.4. Boundary Agreement Between Great Britain and the Netherlands, London, 28 September 1915.5. Convention Between Great Britain and the Netherlands Relating to the Boundary in North Borneo, London, 26 March 1928.6. Government of Indonesia and Government of Malaysia, Border Trade Agreement, 1970/1973.7. Kementerian Perdagangan RI, Pembaruan Border Trade Agreement Indonesia–Malaysia, Jakarta, 2023.8. Government of Indonesia and Government of Malaysia, Border Crossing Agreement, Jakarta, 1974.9. Agreement Between Indonesia and Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves, Kuala Lumpur, 27 October 1969.10. Treaty Between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating to the Delimitation of Territorial Seas in the Strait of Malacca, 17 March 1970.11. Kementerian Luar Negeri RI, Kesepakatan Batas Maritim Indonesia–Malaysia Tahun 2023, Jakarta, 2023.12. Ministry of Defence Malaysia and Department of Defence Indonesia, Security Cooperation Agreement, 1984.13. General Border Committee MALINDO &amp; Joint Border Committee Reports, 1975–2024.14. MoU Common Guidelines Between Maritime Enforcement Agencies of Indonesia and Malaysia, 2012.

Semua Berita

Quick Links