berita

Berita - BNPP

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memastikan operasional pelayanan publik di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu tetap berjalan optimal selama libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.&nbsp; Kepastian ini diberikan sebagai bentuk komitmen BNPP RI dalam menjaga kelancaran mobilitas lintas batas orang dan barang di tengah potensi peningkatan arus perlintasan pada periode libur panjang, Rabu (24/12/2025). Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh Kepala PLBN Terpadu guna memastikan kesiapsiagaan pelayanan menghadapi lonjakan perlintasan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.&nbsp; “Menghadapi potensi peningkatan arus orang, barang, dan kendaraan selama Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BNPP RI telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar pelayanan di PLBN tetap berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala BNPP RI tanggal 16 Desember 2025 tentang Kesiapsiagaan PLBN Menghadapi Peningkatan Arus Orang dan Barang.&nbsp; Dalam surat edaran tersebut, BNPP RI menginstruksikan sejumlah langkah strategis, antara lain penyiapan posko bersama sebagai pos kontrol dan pos kesehatan, penyusunan rencana rekayasa pelayanan apabila terjadi kepadatan perlintasan, serta penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi situasi di luar kendali. Selain itu, BNPP RI juga mengarahkan agar dilakukan pengetatan pengawasan apabila diperlukan, khususnya untuk mengantisipasi potensi penyelundupan yang memanfaatkan meningkatnya arus perlintasan.&nbsp; "Langkah ini menjadi penting untuk menjamin pelayanan publik tetap optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban," terang Komjen Pol. Makhruzi. Nantinya, Masyarakat pun juga akan diinformasikan secara terbuka apabila terdapat penyesuaian jam pelayanan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menjelaskan bahwa kebijakan kesiapsiagaan tersebut telah disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan seluruh PLBN Terpadu di Indonesia.&nbsp; Ia meminta agar setiap PLBN menyusun jadwal piket petugas pelayanan selama masa libur, terhitung mulai 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. “Seluruh PLBN Terpadu diminta tetap menjaga keamanan dan kebersihan area pelayanan, menyampaikan laporan harian data perlintasan dan situasi terkini, serta memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi secara online maupun offline selama libur Natal dan Tahun Baru,” kata Dr. Nurdin. Menurutnya, konsistensi pelayanan selama periode libur merupakan bagian dari upaya BNPP RI dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan kehadiran negara di kawasan perbatasan tetap dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Melalui langkah-langkah kesiapsiagaan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan lintas batas yang profesional, humanis, dan responsif, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomi di kawasan perbatasan negara.&nbsp; Kehadiran PLBN Terpadu yang siaga selama Natal dan Tahun Baru menjadi bukti nyata peran strategis BNPP RI dalam mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan kedaulatan negara di beranda terdepan Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai BNPP RI dapat diakses melalui laman website bnpp.go.id atau mengikuti akun media sosial resmi BNPP RI seperti Instagram (@bnpp_ri), X (@bnpp_ri), TikTok (bnpp_ri), beserta channel Whatsapp (BNPP RI), dan channel Youtube resmi BNPP RI (@bnppriofficial/Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Pastikan Pelayanan PLBN Terpadu Tetap Optimal Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dinamika geopolitik global pada akhir 2025 menunjukkan satu kesamaan yang mencolok: kawasan perbatasan kembali menjadi titik paling rapuh dalam tatanan hubungan internasional.&nbsp; Perbatasan tidak lagi sekadar garis administratif antarnegara, melainkan menjelma sebagai ruang konflik terbuka, rivalitas strategis, krisis kemanusiaan, hingga cerminan kegagalan tata kelola global.&nbsp; Dari Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika, eskalasi konflik menempatkan perbatasan sebagai episentrum instabilitas dunia. Kondisi ini menjadi peringatan dini yang relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan kilometer perbatasan darat dan laut, Indonesia tidak berada di luar pusaran geopolitik global.&nbsp; Konflik perbatasan di berbagai belahan dunia menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak bisa diperlakukan semata sebagai isu koordinasi administratif, melainkan sebagai fungsi strategis negara yang menuntut pendekatan operasional, responsif, dan berkelanjutan. Konflik Rusia–Ukraina masih menjadi contoh paling nyata bagaimana perbatasan berubah menjadi garis depan kekerasan berskala besar. Wilayah Donbas dan Krimea kehilangan makna diplomatiknya dan bertransformasi menjadi medan perang modern yang melibatkan artileri berat, rudal jarak jauh, hingga sistem drone.&nbsp; Situasi ini memperlihatkan bahwa ketika perbatasan gagal dikelola secara politik dan hukum, kekuatan militer menjadi instrumen utama negara.¹ Pola serupa terlihat dalam konflik Israel–Palestina. Hingga akhir 2025, Gaza dan Tepi Barat tetap berada dalam pusaran konflik asimetris berkepanjangan.&nbsp; Gencatan senjata yang rapuh tidak menyentuh akar persoalan sengketa perbatasan yang belum pernah diselesaikan secara struktural. Akibatnya, perbatasan terus melahirkan siklus kekerasan dan krisis kemanusiaan yang berulang.² Di Asia Selatan, perbatasan India–Pakistan di wilayah Kashmir tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia. Line of Control (LoC) memisahkan dua negara dengan kemampuan nuklir dan sejarah konflik panjang.&nbsp; Eskalasi bersenjata yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan betapa tipisnya jarak antara insiden taktis di perbatasan dan krisis strategis berskala regional.³ Sementara itu, sengketa wilayah Essequibo antara Venezuela dan Guyana memperlihatkan wajah lain konflik perbatasan modern yang dipicu oleh kepentingan sumber daya strategis.&nbsp; Langkah-langkah sepihak, termasuk referendum aneksasi dan insiden maritim, meningkatkan risiko militerisasi kawasan. Kasus ini menegaskan bahwa perbatasan kaya sumber daya memerlukan kepastian hukum internasional agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.⁴ Di Afrika, konflik Sudan–Ethiopia di wilayah Al-Fashqa menunjukkan bagaimana perang internal dapat meluber menjadi konflik lintas batas.&nbsp; Kekosongan keamanan akibat konflik domestik dimanfaatkan aktor bersenjata non-negara, menjadikan perbatasan sebagai ruang tanpa kendali negara dan memicu instabilitas berkelanjutan sepanjang 2025.⁵ Konflik Transisi: Stabilitas yang Rentan Tidak semua konflik berada dalam fase perang terbuka. Semenanjung Korea, misalnya, masih berada dalam status gencatan senjata. Zona Demiliterisasi (DMZ) tetap menjadi perbatasan dengan konsentrasi militer tertinggi di dunia. Uji coba rudal dan eskalasi retorika sepanjang 2025 menegaskan bahwa konflik ini hanya “membeku”, bukan selesai. Satu salah perhitungan dapat memicu eskalasi besar.⁶ Di Kaukasus Selatan, Armenia dan Azerbaijan memang telah menandatangani kesepakatan damai awal. Namun proses demarkasi perbatasan yang belum tuntas membuat ketegangan di lapangan tetap terjadi.&nbsp; Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian perbatasan membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik, ia menuntut implementasi teknis yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan yang kuat di lapangan.⁷ Hubungan China–India di Himalaya menunjukkan de-eskalasi terbatas melalui kesepakatan patroli dan penarikan pasukan di beberapa titik. Meski demikian, ribuan personel militer masih bersiaga di wilayah ekstrem, mencerminkan rivalitas strategis jangka panjang yang belum terselesaikan.⁸ Pelajaran Positif: Resolusi di Asia Tengah Di tengah dominasi konflik, penyelesaian sengketa perbatasan Kyrgyzstan–Tajikistan pada Maret 2025 menghadirkan pelajaran positif. Kejelasan demarkasi, komitmen politik, serta mekanisme implementasi bersama terbukti mampu menurunkan eskalasi kekerasan secara signifikan.&nbsp; Keberhasilan ini bertumpu pada kejelasan demarkasi, komitmen politik, dan mekanisme implementasi bersama.⁹ Indonesia dan Agenda Reformasi Pengelolaan Perbatasan Bagi Indonesia, dinamika global tersebut menegaskan urgensi reformasi pengelolaan perbatasan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun pada tataran implementasi, tantangan masih nyata. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 hingga kini masih berfungsi dominan sebagai badan koordinatif.&nbsp; Dalam konteks dinamika perbatasan yang semakin cepat dan kompleks, pendekatan ini perlu diperkuat agar lebih adaptif dan operasional. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memposisikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai unit operasional negara yang memiliki mandat eksekutif jelas dan dasar hukum tegas melalui Keputusan Presiden.&nbsp; Dengan penguatan tersebut, PLBN tidak hanya menjadi simpul pelayanan lintas sektor, tetapi juga instrumen negara dalam pengendalian keamanan, mobilitas lintas batas, serta respons cepat terhadap insiden perbatasan. Selain itu, kehadiran Border Liaison Officer (BLO) yang fungsional dan membumi menjadi kebutuhan strategis. BLO harus mampu menjembatani negara dengan realitas sosial-budaya di perbatasan, membangun komunikasi lintas batas, sekaligus berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Pengelolaan perbatasan juga membutuhkan sistem pelaporan, pemantauan, dan pengendalian berbasis real time yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini harus memungkinkan setiap kejadian di perbatasan dianalisis dan ditindaklanjuti dalam waktu cepat dengan rantai komando yang jelas lintas kementerian dan lembaga. Tanpa mekanisme tersebut, negara akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan antisipatif. Dinamika konflik global pada akhir 2025 memberi pelajaran berharga tentang arti strategis perbatasan bagi keberlangsungan sebuah negara. Dunia menunjukkan bahwa perbatasan yang diabaikan akan berubah menjadi sumber krisis berkepanjangan. Indonesia masih memiliki peluang untuk belajar tanpa harus membayar harga konflik terbuka.&nbsp; Namun peluang tersebut hanya akan bermakna jika diikuti keberanian melakukan reformasi kebijakan pengelolaan perbatasan yang berbasis hukum, berorientasi operasional, dan berpihak pada kepentingan nasional.&nbsp; Dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak pasti, perbatasan harus diposisikan sebagai garda terdepan kedaulatan negara, sekaligus wajah kehadiran negara yang melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya. (Ilustrasi foto/codastory.com)(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the Human Rights Situation in Ukraine 2025. United Nations, 2025. 2. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Occupied Palestinian Territory Humanitarian Update. OCHA, 2025. 3. International Crisis Group. India–Pakistan Tensions and the Line of Control. ICG Asia Report, 2025. 4. Council on Foreign Relations. Venezuela, Guyana, and the Essequibo Dispute. CFR Backgrounder, 2025. 5. African Union Peace and Security Council. Border Conflicts and Regional Stability in the Horn of Africa. AU, 2025. 6. Arms Control Association. North Korea’s Missile Program and Regional Security. ACA, 2025. 7. U.S. Department of State. Armenia–Azerbaijan Peace Process Update. Aug. 2025. 8. Lowy Institute. China–India Border De-escalation: Risks and Limits. Lowy Analysis, 2025. 9. Organization for Security and Co-operation in Europe. Kyrgyzstan–Tajikistan Border Agreement. OSCE, 2025. 10. Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 11. Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Perbatasan Terpanas Dunia Akhir 2025 dan Urgensi Reformasi Pengelolaan Perbatasan Indonesia

Hadapi Puncak Arus Mudik Nataru, BNPP RI Optimalkan Layanan di PLBN Aruk SAMBAS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di perbatasan Indonesia–Malaysia, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mencatat peningkatan signifikan arus perlintasan orang dan kendaraan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Rabu, (23/12/2025). Berdasarkan pantauan petugas PLBN Aruk, jumlah total pelintas pada Sabtu (20/12/2025) tercatat sebanyak 1.174 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama periode layanan menjelang Nataru. Pada hari tersebut, pelintas yang datang dari Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 415 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 204 Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, pelintas yang berangkat ke Malaysia menggunakan paspor berjumlah 503 WNI dan 43 WNA. Adapun pelintas yang datang menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) tercatat sebanyak 1 WNA, sedangkan pelintas yang berangkat menggunakan PLB tercatat 8 WNI. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menyampaikan bahwa BNPP melalui PLBN Aruk bersama unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security) telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi puncak arus mudik Nataru dengan penempatan personil sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “PLBN Aruk berkomitmen untuk memastikan pelayanan lintas batas orang, barang, dan kendaraan tetap berjalan tertib, aman, dan lancar selama periode libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Viktorius. Ia juga mengimbau para pelintas agar mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum bepergian ke luar negeri serta memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian, khususnya paspor, guna menghindari kendala saat pemeriksaan. Selain itu, di kawasan zona penunjang PLBN Aruk telah didirikan Posko Terpadu Nataru hasil kerja sama Polres Sambas bersama BNPP-PLBN Aruk, unsur CIQS, serta Forkopimcam. Posko tersebut akan beroperasi hingga pergantian tahun dengan sistem penjagaan 24 jam dan patroli rutin. Sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, PLBN Aruk terus bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pos lintas batas. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai simpul perlintasan orang dan kendaraan, tetapi juga sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, tertib, dan humanis di wilayah perbatasan. Melalui penguatan sinergi lintas instansi dan kesiapsiagaan menghadapi puncak arus mudik Nataru, PLBN Aruk yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan negara. Penulis: Humas PLBN Aruk

Hadapi Puncak Arus Mudik Nataru, BNPP RI Optimalkan Layanan di PLBN Aruk

Fasilitasi dialog Strategis, BNPP RI Lewat PLBN Skouw adakan Seminar⁠ Berbasis Kearifan Lokal Skouw, Papua – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw memfasilitasi seminar berbasis kearifan lokal sebagai ruang dialog strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, Staf PLBN Skouw, Mahasiswa Magister Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Cenderawasih, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah dan instansi terkait.&nbsp; Seminar yang diadakan dengan bertujuan mendorong pertukaran gagasan mengenai pengelolaan perbatasan yang tidak hanya sebagai pintu keluar-masuk negara, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat adat dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Ketua Program Studi MPWK Universitas Cenderawasih, Dr. Ir. Bahtiar, menekankan pentingnya konsep pengembangan kawasan perbatasan yang berpijak pada kearifan lokal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.&nbsp; Ia menilai kawasan Skouw memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai wilayah perbatasan yang saling menguntungkan, dengan BNPP RI sebagai fasilitator pembangunan yang inklusif. Kasubbid Pengembangan Kawasan PLBN Skouw, Muammar Asrawi, menyampaikan bahwa fungsi PLBN Skouw terus berkembang, tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga sebagai simpul pertumbuhan wilayah dan etalase Indonesia di perbatasan.&nbsp; “Melalui sinergi dengan akademisi dan pihak terkait, PLBN Skouw mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang aplikatif, tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga sebagai simpul pertumbuhan wilayah dan etalase Indonesia di perbatasan. Termasuk dalam penataan ruang, pengembangan pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Muammar. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi dan pengelola kawasan dalam menghasilkan konsep perencanaan yang aplikatif, khususnya dalam penataan ruang, pengembangan pariwisata, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan. Dalam seminar tersebut, Mahasiswa Magister Universitas Cenderawasih memaparkan kajian terkait sistem transportasi lintas batas Indonesia-Papua Nugini, strategi pengembangan pariwisata perbatasan, serta kebijakan kerja sama lintas negara.&nbsp; Beberapa rekomendasi antara lain penyelenggaraan festival budaya di Kampung Mosso dan pembangunan museum perbatasan sebagai sarana pengenalan identitas budaya masyarakat perbatasan yang terkait erat dengan Papua Nugini. Diskusi juga menyoroti pengembangan infrastruktur pendukung kawasan. Kepala Distrik Muara Tami menyampaikan rencana pembangunan rest area di wilayah perbatasan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta wacana program transmigrasi lokal yang mendorong pemerataan penduduk dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menekankan pentingnya promosi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pasar perbatasan dan pengembangan rest area, sebagai bagian dari strategi peningkatan pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami di PLBN Skouw berperan sebagai fasilitator pengelolaan kawasan perbatasan, memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan. Melalui kolaborasi dengan akademisi dan pemangku kepentingan, BNPP melalui PLBN Skouw terus mendorong pengembangan perbatasan yang strategis, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal,” ujar Ni Luh Puspa. Sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini, PLBN Skouw terus bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pos lintas batas.&nbsp; Melalui perannya sebagai pusat edukasi perbatasan, PLBN Skouw membuktikan bahwa semangat nasionalisme dan pembelajaran kebangsaan dapat tumbuh kuat dari wilayah terdepan negeri. Penulis: Brian Arthur L.

Fasilitasi Dialog Strategis, BNPP RI Lewat PLBN Skouw adakan Seminar⁠ Berbasis Kearifan Lokal

ISIS Pasca-Kekhalifahan: Teror Tanpa Wilayah, Antisemitisme Global, dan Antisipasi PLBN Indonesia. Oleh: Hamidin AjiaminPengamat Terorisme, Kelompok Ahli BNPP RI Lebih dari enam tahun sejak kekhalifahan ISIS runtuh secara teritorial di Suriah dan Irak pada Maret 2019, dunia kembali dihadapkan pada satu kenyataan pahit: terorisme jihadistik tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah rupa—menjadi lebih cair, lebih individual, dan jauh lebih sulit dideteksi. Penembakan brutal terhadap komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 15 Desember 2025—yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya—menjadi bukti mutakhir dari transformasi tersebut. Serangan ini bukan sekadar tragedi lokal, melainkan representasi nyata dari ISIS pasca-kekhalifahan: teror tanpa wilayah, tanpa komando terpusat, namun tetap mematikan. Otoritas Australia mengaitkan pelaku, Sajid Akram (45) dan putranya Naveed (22), dengan ideologi ISIS berdasarkan manifesto digital dan simbolisme serangan. Namun, kerangka lama yang memandang ISIS sebagai “negara teror” dengan kamp pelatihan dan struktur hierarkis kini tidak lagi relevan. Pasca Kekalahan teritorial, ISIS berevolusi menjadi jaringan ideologis global yang hidup dari propaganda digital dan inspirasi kekerasan acak (Berger). Media sosial menjadi medan utama. Telegram, X (Twitter), hingga TikTok berfungsi bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai mesin radikalisasi yang memanfaatkan algoritma untuk memperkuat emosi, kemarahan, dan rasa keterasingan. Konflik Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyediakan bahan bakar naratif yang sempurna. Meski secara ideologis ISIS bermusuhan dengan Hamas—yang mereka anggap terlalu nasionalis—penderitaan warga Palestina dieksploitasi secara sinis untuk membenarkan anti semitisme global. Di sinilah watak oportunistik ISIS tampak jelas: tidak berjuang untuk Palestina, tetapi menunggangi tragedi kemanusiaan demi legitimasi kekerasan (Clarke). Antisemitisme sendiri bukan elemen baru dalam ideologi ISIS. Sejak deklarasi kekhalifahan 2014, propaganda ISIS secara konsisten memposisikan Yahudi sebagai “musuh utama umat,” menggabungkan tafsir keagamaan ekstrem dengan teori konspirasi modern tentang dominasi global (Wistrich). Serangan Bondi yang menargetkan perayaan Hanukkah menunjukkan kalkulasi simbolik yang matang: menanamkan rasa takut eksistensial, bahwa tidak ada ruang aman bagi kelompok yang mereka demonisasi. Lonjakan anti semitisme di Australia memperkuat konteks ini. Anti-Defamation League mencatat peningkatan hingga 400 persen insiden anti semitic sejak Oktober 2023. Pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese—“Kami akan memberantas kejahatan antisemitisme dari masyarakat kita”—layak diapresiasi, namun sekaligus mencerminkan pengakuan atas kegagalan struktural. Albanese sendiri mengakui bahwa pengkhotbah kebencian selama satu generasi beroperasi “tepat di bawah ambang batas hukum,” lolos dari jerat pidana. Di sinilah dilema demokrasi modern mengemuka. Kebebasan berekspresi, ketika tidak disertai tanggung jawab etik dan literasi publik, berpotensi menjadi tameng bagi ujaran kebencian yang terakumulasi, dinormalisasi, lalu bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik. Seorang korban selamat Bondi, Arsen Ostrovsky, merumuskan realitas ini secara tajam: “Ketika kata-kata dan kebencian dibiarkan tak tersentuh, itu akan menyebabkan kekerasan.” Kasus Bondi juga menegaskan dominasi "lone wolf actor" terrorism dalam lanskap terorisme global pasca-ISIS. Pelaku tidak perlu berangkat ke Suriah, tidak memerlukan kontak langsung dengan ISIS pusat, dan tidak membutuhkan senjata canggih. Senjata rakitan, pisau, serta legitimasi ideologis dari ruang digital sudah cukup untuk menghasilkan dampak simbolik besar (Hoffman). Para pelaku ini bergerak dalam apa yang dapat disebut sebagai “ekosistem kebencian”: ruang digital permisif, narasi konflik yang disederhanakan secara hitam-putih, serta pembenaran moral semu melalui retorika agama-politik. Tuduhan komunitas Yahudi Australia bahwa maraknya protes anti-Israel menciptakan iklim permisif patut dicermati secara jernih. Kritik terhadap kebijakan Israel sah dalam demokrasi; namun ketika berubah menjadi demonisasi kolektif terhadap orang Yahudi—misalnya melalui slogan “From the river to the sea” yang kerap dimaknai sebagai seruan penghapusan Israel—maka batas demokrasi telah dilampaui (Neumann). ISIS memahami kaburnya batas ini dan mengeksploitasinya secara sistematis. Efek domino terlihat jelas. Hanya tiga hari setelah serangan Bondi, seorang pemuda 19 tahun mengancam kekerasan terhadap penumpang Yahudi dalam penerbangan Bali–Sydney. Keputusan Universitas Sydney memecat akademisi Rose Nakad akibat ujaran antisemitik menjadi sinyal penting bahwa institusi pendidikan tidak boleh netral terhadap radikalisasi intelektual. Kampus kerap menjadi medan awal—bukan melalui kekerasan fisik, melainkan bahasa, simbol, dan normalisasi stigma. ISIS memahami bahwa radikalisasi intelektual selalu mendahului kekerasan aktual (Stern and Berger). Namun, fokus semata pada penindakan pascakejadian—penguatan undang-undang ujaran kebencian, pengetatan visa, atau kontrol senjata—tidaklah cukup. Pengalaman global menunjukkan bahwa ISIS pasca-kekhalifahan justru lebih berbahaya. Tanpa beban wilayah dan tanggung jawab administratif, mereka bebas menginspirasi kekerasan acak dengan biaya rendah namun dampak psikologis tinggi. Karena itu, strategi kontra-radikalisasi berbasis pencegahan menjadi keharusan. Negara harus hadir di ruang digital untuk memutus rantai propaganda, membangun literasi kritis masyarakat terhadap narasi ekstrem, serta memperkuat koordinasi lintas sektor—pendidikan, media, agama, dan masyarakat sipil. Australia saat ini tengah merevisi Hate Speech and Extremism Legislation 2024 untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan kelompok ekstremis. Langkah ini patut menjadi rujukan global (Australian Government). Bagi Indonesia, tragedi Bondi bukanlah peristiwa jauh. Di era radikalisasi daring, ancaman ISIS mengalir lintas batas melalui internet, mobilitas manusia, dan resonansi konflik global. Data Densus 88 menunjukkan sedikitnya 47 penangkapan simpatisan ISIS sepanjang 2025, mayoritas terpapar melalui propaganda digital yang serupa dengan pola kasus Bondi. Kewaspadaan nasional tidak boleh bersifat reaktif. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus ditransformasikan dari sekadar gerbang administratif menjadi instrumen deteksi dini risiko ideologis. Di sinilah peran strategis BNPP RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan lembaga terkait lainnya, menjadi krusial dalam membangun tata kelola perbatasan yang terintegrasi dan adaptif. Langkah konkret meliputi integrasi data lintas sektor, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk pemantauan arus orang berisiko, peningkatan kapasitas aparat perbatasan melalui pelatihan kontra-radikalisasi, serta pelibatan masyarakat perbatasan sebagai “mata dan telinga” negara. PLBN di Entikong, Nunukan, dan Batam dapat menjadi model pertahanan nonmiliter terdepan dalam menghadapi ancaman ideologis lintas batas. Sebagai penutup, penulis perlu menyampaikan academic warning. Berdasarkan kajian terorisme kontemporer dan pengalaman empiris, pola serangan seperti Bondi bukanlah anomali, melainkan indikasi fase baru terorisme global. ISIS pasca-kekhalifahan tidak lagi membutuhkan wilayah, struktur komando, atau dukungan logistik besar. Cukup dengan ideologi, ekosistem digital permisif, dan konflik global yang terus membara. Negara yang gagal membaca transformasi ini—yang masih berpikir dalam kerangka terorisme lama—akan selalu terlambat satu langkah. Antisemitisme, Islamofobia, dan ujaran kebencian berbasis identitas bukan sekadar masalah moral atau sosial; ia adalah variabel keamanan nasional. Mengabaikannya berarti membuka ruang bagi radikalisasi, fragmentasi sosial, dan kekerasan acak. ISIS mungkin telah kehilangan wilayah, tetapi ideologinya masih hidup. Sejarah menunjukkan bahwa ideologi yang dibiarkan tumbuh dalam kelengahan demokrasi akan selalu menemukan jalan menuju kekerasan. Pencegahan dini, literasi kritis, dan tata kelola perbatasan yang cerdas bukan pilihan, melainkan keharusan strategis. Catatan kakiAustralian Government. Hate Speech and Extremism Legislation Review. Canberra, 2024.Berger, J. M. Extremism. MIT Press, 2018.Clarke, Colin P. After the Caliphate. Polity Press, 2019.Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. 2nd ed., Columbia University Press, 2017.Neumann, Peter R. Radicalized. I.B. Tauris, 2016.Stern, Jessica, and J. M. Berger. ISIS: The State of Terror. HarperCollins, 2015.Wistrich, Robert S. A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad. Random House, 2010.

ISIS Pasca-Kekhalifahan: Teror Tanpa Wilayah, Antisemitisme Global, dan Antisipasi PLBN Indonesia.

Belu, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain terus menegaskan peran strategis kawasan perbatasan sebagai ruang tumbuhnya kolaborasi, sportivitas, dan pengembangan sumber daya manusia.&nbsp; Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Motaain Border Expo Tahun 2025 yang diisi dengan beragam kegiatan olahraga dan edukatif, melibatkan masyarakat, atlet, anak-anak, hingga unsur antarinstansi. Pada hari pertama pelaksanaan, Senin (16/12/2025), PLBN Motaain menggelar lomba panco antarinstansi yang diikuti perwakilan berbagai instansi di wilayah perbatasan. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh semangat, menjadi salah satu agenda yang menyedot perhatian pengunjung Motaain Border Expo 2025. Sejak babak awal hingga final, pertandingan panco berjalan sengit. Adu kekuatan dan strategi antarpeserta menciptakan atmosfer kompetisi yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebersamaan. Sorak dukungan dari sesama peserta dan pengunjung turut menambah semarak jalannya pertandingan, menjadikan lomba panco sebagai hiburan sekaligus sarana mempererat keakraban lintas sektor. Berdasarkan hasil pertandingan, Juara I diraih oleh Rio Olin dari Polres Belu, Juara II oleh Frangky Mbake dari BNPP PLBN Motaain, dan Juara III oleh Yohanes Uran dari BNPP PLBN Motaain. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lomba panco antarinstansi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar kompetisi olahraga. “Lomba panco ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat sinergi, kebersamaan, dan soliditas antarinstansi di wilayah perbatasan. Semangat sportivitas yang ditunjukkan para peserta mencerminkan kuatnya kolaborasi dalam mendukung pelayanan,” ujar Maria. Ia menambahkan, kehadiran berbagai kegiatan olahraga dalam rangkaian Motaain Border Expo 2025 diharapkan dapat menjadi wadah positif untuk meningkatkan keakraban, kesehatan, serta semangat kerja bersama lintas sektor. “Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap hubungan antarinstansi semakin solid dan berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat perbatasan,” tambahnya. Selain lomba panco, Motaain Border Expo 2025 juga diramaikan dengan Turnamen Catur antarwilayah perbatasan yang melibatkan peserta dari Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), hingga Batugade, Timor Leste. Turnamen yang berlangsung selama dua hari 16-17 Desember 2025 tersebut menghasilkan Aiptu Arol Laudiun dari Kabupaten Belu sebagai Juara I, disusul Kosmas Nahan dari Kabupaten Malaka sebagai Juara II, dan Dermis Tananggau dari Kabupaten Belu sebagai Juara III. Tak hanya itu, perhatian BNPP RI terhadap pengembangan generasi muda perbatasan juga diwujudkan melalui lomba mewarnai dan menggambar bagi anak-anak PAUD dan Sekolah Dasar. Seluruh peserta tampak antusias menuangkan ide dan imajinasi mereka dalam karya masing-masing. Pada lomba mewarnai kategori PAUD, Juara I diraih oleh Eva Carolina Anoit Kofi (PAUD Mawar Indah), Juara II oleh Mesya Manek (PAUD Husar Binan Libas), dan Juara III oleh Eliora Frare (PAUD Sinar Libas).&nbsp; Sementara itu, pada lomba menggambar kategori SD Kelas III, Juara I diraih oleh Andreas Anoit Kofi (SDN Motabenar), Juara II oleh Lusia Kaibuti (SDI Halimuti), dan Juara III oleh Maria Calasanya Sunga (SDK Nanaeklot). Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan pengumuman pemenang, penyerahan hadiah, dan sesi foto bersama.&nbsp; Melalui Motaain Border Expo 2025, BNPP RI menegaskan bahwa PLBN Motaain tidak hanya berfungsi sebagai gerbang negara dan pusat pelayanan lintas batas, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, olahraga, dan pengembangan kreativitas masyarakat perbatasan. Sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas lintas sektor serta mendorong terwujudnya kawasan perbatasan yang harmonis, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penulis: Yohanes M.V. Uran(Humas BNPP RI)

Semarak Motaain Border Expo 2025, BNPP RI Satukan Sportivitas, Kreativitas, dan Sinergi Perbatasan

Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, BNPP RI Catat Peningkatan Aktivitas Perlintasan di PLBN Entikong Entikong, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencatat peningkatan aktivitas perlintasan orang, barang, dan kendaraan menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Sabtu (20/12/2025). Sebagai salah satu pintu perlintasan antarnegara antara Indonesia dan Malaysia, PLBN Entikong menjadi titik strategis pergerakan masyarakat lintas batas. Pada H-5 Natal, kawasan PLBN Entikong mulai dipadati pelintas, ditandai dengan terlihatnya sedikitnya tujuh unit bus yang berjejer di depan gerbang perlintasan. PLBN Entikong senantiasa melayani perlintasan orang, barang, dan kendaraan setiap hari pada pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB. Menyikapi meningkatnya arus perlintasan jelang Natal dan Tahun Baru, pengelola PLBN Entikong bersama unsur terkait melaksanakan langkah kesiapsiagaan pelayanan dan pengamanan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menyebutkan bahwa mulai Sabtu (20/12/2025) hingga 2 Januari 2026, Pos Pelayanan Terpadu telah beroperasi di kawasan PLBN Entikong. “Mulai hari ini, Pos Pelayanan Terpadu Pelayanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diinisiasi oleh Polres Sanggau bersama Polsek Entikong sudah mulai beroperasi di PLBN Entikong,” ujar Teguh. Teguh menjelaskan bahwa pos pelayanan terpadu tersebut merupakan hasil kolaborasi pegawai dan petugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Entikong yang terdiri dari Polsek, Koramil, dan Kecamatan, serta unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) PLBN Entikong yang siap mengawal setiap arus perlintasan selama periode Nataru. “Sama seperti perayaan hari raya besar sebelumnya, kami selaku pengelola PLBN Entikong turut ikut serta dalam melayani lintas batas negara ini dengan berjaga di Pos Terpadu dan siap memberikan pelayanan yang terbaik,” tambahnya. Lebih lanjut, Teguh menambahkan bahwa pada H-5 Natal dan Tahun Baru 2026, situasi perlintasan orang dan kendaraan yang mulai memadati kawasan PLBN Entikong terpantau aman dan terkendali. Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perlintasan selama periode Natal dan Tahun Baru, pengelola PLBN Entikong turut berpartisipasi aktif dalam operasional Pos Pelayanan Terpadu dengan menugaskan petugas untuk berjaga serta memberikan pelayanan lintas batas secara optimal, sebagaimana pelaksanaan pada momentum hari besar keagamaan sebelumnya. BNPP melalui PLBN Entikong terus meningkatkan komitmennya dalam menjalankan peran pengelolaan perbatasan negara dengan memastikan pelayanan dan pengawasan lintas batas berlangsung tertib dan aman. Penulis: Erika Barus

Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, BNPP RI Catat Peningkatan Aktivitas Perlintasan di PLBN Entikong

Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, BNPP RI melalui PLBN Motamasin Tingkatkan Pengawasan Perlintasan di Kawasan Perbatasan Motamasin, NTT — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Arus Perlintasan Orang dan Barang pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, bertempat di PLBN Motamasin, Jumat (19/12/2025). Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala PLBN Motamasin dan dihadiri oleh Staf PLBN Motamasin para pimpinan dan perwakilan unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), jajaran TNI dan Polri. Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh aktivitas perlintasan orang dan barang di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste (RI–RDTL) berjalan aman, tertib, dan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor BWN.86/4061/XII/2025 tentang Kesiapsiagaan Pos Lintas Batas Negara Menghadapi Peningkatan Arus Orang dan Barang pada Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh unsur CIQS menyepakati pembentukan Posko Kesiapsiagaan PLBN Motamasin sebagai pusat koordinasi pengawasan dan pelayanan perlintasan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, unsur CIQS juga menyatakan kesiapan untuk memberikan diskresi pelayanan perlintasan dalam kondisi tertentu, dengan tetap mempedomani standar operasional prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menyampaikan bahwa peningkatan kesiapsiagaan menjelang Natal dan Tahun Baru memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang solid antarinstansi. “Momentum Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi lintas unsur CIQS agar pengawasan dan pelayanan perlintasan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan,” ujar Engelberthus. Ia menambahkan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan secara sektoral. “Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap potensi permasalahan di lapangan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat, sehingga masyarakat tetap merasakan pelayanan yang aman dan nyaman,” tambahnya. Sinergi lintas instansi tersebut diwujudkan melalui penguatan pemeriksaan terhadap orang dan barang, peningkatan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi intensif di lapangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum, penyelundupan, dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste (RI–RDTL). Selain aspek pengawasan, PLBN Motamasin tetap mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat pengguna layanan perlintasan sebagai wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan. Melalui penguatan kesiapsiagaan ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengelolaan perbatasan yang tertib, aman, serta memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di kawasan perbatasan berlangsung dalam suasana kondusif. Penulis: Melky

Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, BNPP RI melalui PLBN Motamasin Tingkatkan Pengawasan Perlintasan di Kawasan Perbatasan

Dukung Operasi Lilin Turangga 2025, BNPP RI melalui PLBN Motamasin Perkuat Sinergi Pengamanan Nataru di Perbatasan Malaka, NTT – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Lilin Turangga 2025 di wilayah hukum Polres Malaka, dalam rangka pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di kawasan perbatasan. Jumat (19/12/2025). Kegiatan apel ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malaka, jajaran TNI–Polri, Staf PLBN Motamasin, Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dalam mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru, khususnya di wilayah perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste. Apel Gelar Pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, dan diikuti oleh jajaran TNI, Polri, PLBN Motamasin, serta instansi terkait sebagai bagian dari sistem pengamanan wilayah perbatasan negara. Dalam kegiatan apel tersebut, Kapolres Malaka melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, serta sarana dan prasarana pendukung pengamanan. Selain itu, dilaksanakan penyematan pita operasi kepada perwakilan pasukan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka sebagai tanda dimulainya Operasi Lilin Turangga 2025. Dalam amanatnya, Kapolres Malaka menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama seluruh unsur pengamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga mengimbau agar setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditemukan di lapangan segera dilaporkan dan dikoordinasikan antarinstansi guna penanganan yang cepat dan tepat. Menanggapi pelaksanaan apel tersebut, Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Lilin Turangga 2025. “PLBN Motamasin mendukung penuh pelaksanaan Operasi Lilin Turangga 2025 sebagai upaya bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya di kawasan perbatasan RI–RDTL. Kami berharap sinergi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Engelberthus Klau. Ia menambahkan, PLBN Motamasin siap mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru melalui pelibatan unsur pengamanan PLBN serta peningkatan koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait.&nbsp;“Sebagai bentuk dukungan konkret, PLBN Motamasin turut mendukung pembentukan posko pengamanan bersama di kawasan PLBN selama pelaksanaan Operasi Lilin Turangga 2025,” tambahnya. Pembentukan posko pengamanan bersama tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan, mempercepat koordinasi lintas sektor, serta memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas lintas batas negara selama periode perayaan Natal dan Tahun Baru. Kehadiran PLBN Motamasin dalam Apel Gelar Pasukan ini merupakan wujud komitmen BNPP dalam mendukung pengamanan di wilayah perbatasan. Melalui kerja sama dan koordinasi yang solid antarinstansi, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Malaka dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Penulis: Melky

Dukung Operasi Lilin Turangga 2025, BNPP RI melalui PLBN Motamasin Perkuat Sinergi Pengamanan Nataru di Perbatasan

Belu, NTT — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain mencatatkan capaian signifikan aktivitas ekspor ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dalam satu hari pelayanan, nilai devisa ekspor tercatat mencapai USD 354.305.596 atau setara sekitar Rp5,9 triliun, Selasa (16/12/2025). Total netto ekspor tercatat sebesar 150.485 kilogram dengan 31 sarana pengangkut yang melintas membawa berbagai komoditas unggulan nasional.&nbsp; Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan lintas batas sekaligus menunjukkan peran strategis PLBN Motaain sebagai gerbang utama ekspor di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Adapun komoditas yang diekspor meliputi avtur, tomat, pestisida, ikan segar, furnitur kayu jati, pakaian, sepatu, suku cadang kendaraan bermotor, makanan ringan, minuman bubuk dalam kemasan, spons, kosmetik, serta produk perawatan diri. Ragam komoditas tersebut menunjukkan kuatnya daya saing produk Indonesia di pasar lintas batas. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor di kawasan perbatasan. “Capaian nilai ekspor ini merupakan hasil sinergi seluruh unsur CIQS, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah. PLBN Motaain terus bertransformasi menjadi penggerak ekonomi perbatasan yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Maria. Ia menambahkan bahwa penguatan layanan, kepastian prosedur, serta peningkatan kualitas infrastruktur di PLBN Motaain akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran arus barang dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha. BNPP menilai capaian tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui optimalisasi peran PLBN Motaain, BNPP berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan lintas batas, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha di kawasan perbatasan. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Semua Berita

Quick Links