berita

Berita - BNPP

Merauke, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota memfasilitasi kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) lintas negara yang berlangsung di kawasan PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Selasa (17/2/2026). Kegiatan KKR yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua Selatan tersebut mengusung tema “Burung Buas dari Timur” dan diikuti sekitar 240 warga Papua Nugini dari sejumlah kampung perbatasan, antara lain Wariafer, Weam, Bensback, Indorodoro, dan Kampung Meru.&nbsp; Antusiasme tinggi para peserta ini mencerminkan kerinduan umat untuk bersekutu sekaligus mempererat ikatan rohani lintas batas negara. Ibadah diawali dengan puji-pujian dan penyembahan yang dipimpin tim pelayanan musik. Suasana ibadah berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita, diikuti seluruh jemaat dengan semangat kebersamaan. Dalam penyampaian firman, tema yang diangkat mengandung pesan panggilan umat Tuhan dari wilayah timur untuk bangkit, hidup dalam ketaatan, serta menjadi sarana kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Pesan tersebut memberi penguatan iman, harapan, dan semangat baru bagi seluruh peserta. Kepala PLBN Sota, Mathilda B. Pusung, menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari peran BNPP RI dalam membangun harmoni sosial. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga ruang interaksi kemanusiaan dan persaudaraan lintas bangsa. “Kami menyambut baik pelaksanaan KKR ini di PLBN Sota. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat iman jemaat, tetapi juga mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Mathilda. Ia juga menambahkan bahwa BNPP RI mendorong agar kawasan perbatasan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang menumbuhkan nilai damai dan toleransi. Panitia pelaksana menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang berlangsung aman dan tertib. Selain menjadi sarana pembaharuan iman, KKR ini dinilai sebagai momentum penting dalam mempererat persaudaraan rohani jemaat di wilayah perbatasan kedua negara. Para peserta, khususnya warga Papua Nugini, menyambut kegiatan ini dengan penuh sukacita. Mereka mengungkapkan rasa syukur dapat mengikuti ibadah bersama serta merasakan berkat melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan. Melalui fasilitasi kegiatan KKR ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan PLBN sebagai simpul pelayanan negara yang tidak hanya mendukung kelancaran lintas batas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual, persaudaraan, dan perdamaian di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Fariz

BNPP RI Fasilitasi KKR Lintas Negara di PLBN Sota, Perkuat Persaudaraan Rohani Perbatasan RI–PNG

SAMBAS — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk mencatat peningkatan signifikan arus perlintasan orang dan kendaraan pada saat Hari Raya Imlek 2026. Total pelintas mencapai 1.328 orang, menjadi salah satu capaian layanan tertinggi selama periode perayaan Imlek tahun ini, Minggu (15/2/2026). Peningkatan arus terjadi di PLBN Aruk yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai salah satu pintu gerbang strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Berdasarkan data petugas, pelintas yang datang dari Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 669 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 252 Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, pelintas yang berangkat ke Malaysia tercatat 306 WNI dan 84 WNA. Adapun pengguna Pas Lintas Batas (PLB) yang datang tercatat 2 WNI dan 4 WNA, sedangkan yang berangkat sebanyak 7 WNI dan 4 WNA. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menyampaikan bahwa seluruh staf PLBN Aruk bersama unsur CIQS telah disiagakan untuk mengantisipasi puncak arus mudik Imlek. “Petugas ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna memastikan pelayanan perlintasan orang, barang, dan kendaraan berjalan tertib, aman, dan lancar,” jelas Viktorius. Ia juga mengimbau para pelintas agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta melengkapi dokumen keimigrasian sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam rangka mendukung pengamanan perayaan Imlek 2577 dan Cap Go Meh 2026, di kawasan zona penunjang PLBN Aruk turut didirikan Posko Pengamanan hasil kerja sama unsur CIQS, serta Forkopimcam. Posko tersebut beroperasi hingga 4 Maret 2026 dengan penjagaan selama 24 jam dan patroli rutin. Momentum libur Imlek juga mendorong peningkatan kunjungan WNA asal Malaysia, khususnya etnis Tionghoa, yang merayakan Imlek bersama keluarga di Singkawang dan Kabupaten Sambas. Di sisi lain, sejumlah WNI memanfaatkan periode libur untuk bepergian ke Malaysia bersama keluarga. Melalui kesiapsiagaan layanan dan penguatan koordinasi lintas instansi, BNPP akan terus memastikan kelancaran arus perlintasan selama momentum Imlek, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Penulis: Humas PLBN Aruk

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Fasilitasi Arus Mudik Imlek 2026 di PLBN Aruk 

Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat lonjakan signifikan aktivitas lintas batas masyarakat selama periode libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Sejak Jumat, 13 Februari hingga Minggu, 15 Februari 2026, total 6.586 orang tercatat melintas melalui PLBN Entikong. Kepadatan arus ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, membenarkan terjadinya peningkatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa lonjakan mulai terlihat sejak Jumat, terutama pada jalur kedatangan. “Menjelang libur panjang seperti ini, PLBN Entikong selalu dipadati pelintas antarnegara. Apalagi libur Imlek kali ini cukup panjang dan bertepatan dengan akhir pekan. Hingga Senin pagi, aktivitas pelintasan masih terpantau ramai,” ujar Teguh, Senin (16/2/2026). Menurut Teguh, selama tiga hari berturut-turut arus kedatangan didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Puncak perlintasan terjadi pada Minggu, dengan jumlah pelintas mencapai 4.528 orang dalam satu hari. Meski terjadi lonjakan, Teguh menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan aman dan lancar berkat sinergi petugas lintas instansi. Unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelayanan serta keamanan kawasan perbatasan. “Walaupun situasi ramai, petugas CIQS tetap bersinergi memberikan pelayanan terbaik agar seluruh proses berjalan tertib dan lancar,” jelasnya. Selain kesiapsiagaan CIQS, pengelola PLBN Entikong juga menerapkan sistem piket selama hari libur. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar layanan, kebersihan, dan keamanan di area inti. “PLBN Entikong beroperasi setiap hari. Karena itu, kami memberlakukan piket bagi pengelola agar pengawasan kebersihan dan keamanan, khususnya di Gedung Inti, tetap optimal,” tambah Teguh. Sebagai informasi, bahwa hingga Senin pagi (16/2), arus pelintas batas di PLBN Entikong masih terpantau ramai namun tetap terkendali.&nbsp; Dengan pengelolaan yang terkoordinasi dan kesiapsiagaan lintas instansi, BNPP RI memastikan PLBN Entikong untuk terus menjaga kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan di kawasan perbatasan, sekalipun di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Penulis: Erika

BNPP RI Catat Ribuan Pelintas Padati PLBN Entikong Selama Libur Panjang Imlek 2026

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI JAKARTA – Ancaman terorisme global pada 2026 kian bergerak dinamis dengan pola yang semakin terdesentralisasi dan adaptif. Model serangan terorganisir berskala besar mulai bergeser menjadi aksi individu atau lone wolf&nbsp;yang terinspirasi ideologi ekstrem melalui ruang digital. "Kerawanan potensi serangan teroris global tahun 2026 dari episentrum konflik hingga ancaman lone wolf,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.Tv, Sabtu (14/2/2026). Afghanistan Masih Jadi Episentrum Afghanistan tetap menjadi titik krusial ketidakpastian keamanan sejak kembalinya Taliban berkuasa. Pemerintahan tersebut menghadapi tekanan serius dari ISIS-Khorasan Province (ISIS-K), yang menilai Taliban terlalu nasionalis dan tidak cukup merepresentasikan ideologi ekstrem global. “Serangan bom terhadap fasilitas publik serta warga asing di Kabul pada awal 2026, termasuk insiden yang menewaskan korban sipil dan ekspatriat, membuktikan bahwa ISIS-K masih mempertahankan kapasitas operasional tinggi,” jelasnya. Struktur kepemimpinan ISIS-K yang terfragmentasi membuat kelompok ini tetap bertahan meski figur-figur kuncinya dilumpuhkan. Di sisi lain, Al-Qaeda dinilai masih menjadi ancaman laten dengan strategi&nbsp;low profile&nbsp;yang menitikberatkan pelatihan, rekrutmen, serta penguatan ideologi. “Al-Qaeda pun terus menjadi faktor risiko, meskipun mengadopsi pendekatan low-profile dengan prioritas pada pelatihan, rekrutmen, dan konsolidasi ideologi daripada aksi terbuka,” ungkapnya. Kompleksitas di Perbatasan Pakistan-Afghanistan Di kawasan Durand Line yang dikenal sebagai ungoverned spaces , aktivitas Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) memperumit situasi keamanan. Wilayah yang minim kontrol negara itu memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan perbatasan berkelindan dengan ancaman terorisme. Ketegangan diplomatik antara Islamabad dan Kabul terkait dugaan perlindungan terhadap TTP turut mempertegas dimensi geopolitik dalam isu keamanan regional. Di Pakistan, ancaman datang secara berlapis. TTP meningkatkan serangan terhadap aparat keamanan, sementara ISIS-K mengeksploitasi sentimen sektarian untuk menargetkan komunitas Syiah. “Serangan terhadap masjid Syiah di Islamabad pada Februari 2026 menjadi contoh nyata bagaimana terorisme memanfaatkan simbol keagamaan guna memicu polarisasi sosial,” terangnya. Di Provinsi Balochistan, Balochistan Liberation Army (BLA) menunjukkan eskalasi taktis, termasuk penggunaan pelaku bom bunuh diri perempuan dalam serangan terhadap infrastruktur dan kepentingan asing. India dan Eropa Waspada Ancaman Hibrida Di India, dinamika keamanan juga berlangsung di berbagai lini. Di Jammu &amp; Kashmir, The Resistance Front (TRF) masih aktif melancarkan serangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi regional. Ancaman juga muncul dari modul teror perkotaan berbasis teknologi. Ledakan bom mobil di New Delhi pada akhir 2025 memperlihatkan kemampuan sel kecil beroperasi mandiri melalui komunikasi terenkripsi. Di Eropa, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hibrida dan lone wolf . Meski ISIS dan Al-Qaeda kehilangan kendali teritorial, propaganda digital tetap efektif menginspirasi aksi individu. Serangan berbiaya rendah namun berdampak tinggi, seperti menggunakan kendaraan atau senjata tajam, dinilai sulit terdeteksi sejak dini. Di saat bersamaan, pertumbuhan ekstremisme sayap kanan di Jerman dan negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa radikalisme tidak lagi identik dengan satu spektrum ideologi tertentu. Indonesia: Ancaman Tersembunyi dan Radikalisasi Daring Di Indonesia, tren serangan teror berskala besar memang menurun signifikan, terutama setelah pembubaran Jamaah Islamiyah pada 2024. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. “Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS beroperasi secara desentralisasi, sebagaimana terlihat dari penangkapan individu terkait pada Januari 2026,” jelasnya. Radikalisasi daring menjadi tantangan utama. Algoritma media sosial dinilai mempercepat penyebaran konten ekstrem kepada generasi muda. Selain itu, kekerasan bersenjata di Papua yang dikategorikan sebagai aksi terorisme masih mengganggu fasilitas publik dan rantai logistik sipil. Hamidin menilai evolusi paling signifikan dalam terorisme modern adalah dominasi pelaku *lone wolf*, di mana proses radikalisasi berlangsung secara privat melalui konsumsi konten ekstremis. “Ancaman terorisme global 2026 menunjukkan bahwa keamanan adalah proses berkelanjutan. Terorisme tidak lagi semata soal organisasi besar, tetapi juga individu yang terinspirasi ideologi kekerasan,” bebernya. Menurutnya, pencegahan lone wolf di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan intelijen, peningkatan literasi digital, pembangunan kontra-narasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. “Pencegahan lone wolf perlu dilakukan bersama-sama lewat penguatan intelijen, literasi digital, dan peran aktif masyarakat. Persatuan dan kewaspadaan adalah kunci menghadapi ancaman di era digital.”Pungkasnya. (Humas BNPP RI)

Lone Wolf Dominasi Teror Global 2026, Afghanistan–Indonesia Jadi Titik Rawan

Bogor — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat kualitas perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Policy Paper dan Persiapan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana pada 12–13 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian strategis dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur perencana di lingkungan BNPP RI. Bimtek terebut dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni, serta diikuti oleh para Pejabat Fungsional Perencana.&nbsp; Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman teknis dan substantif perencana, khususnya dalam menyusun policy paper yang berkualitas serta mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Dalam sambutannya, Dr. Belly Isnaeni menegaskan bahwa perencana memegang peran kunci dalam memastikan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan berbasis analisis yang komprehensif dan terukur.&nbsp; “Perencana memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan policy paper harus dipahami sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalisme aparatur,” ujarnya, Kamis (12/2/2026). Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas perencana merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan kualitas perencanaan kelembagaan BNPP RI. Menurutnya, perencanaan yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, yakni Eko Wiji Purwanto, Perencana Ahli Utama, dan Rita Miranda, Analis Kebijakan Ahli Madya. Materi yang disampaikan mencakup teknik penyusunan policy paper sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana, serta kebijakan umum dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi. Saat ini, BNPP RI memiliki 12 Perencana Ahli Madya. Untuk memperkuat fungsi perencanaan kelembagaan, BNPP RI mendorong penambahan jumlah Perencana Ahli Madya melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan.&nbsp; Sebanyak delapan Perencana Ahli Muda telah diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi, namun masih membutuhkan pendampingan intensif, terutama dalam penyusunan policy paper dan pemenuhan persyaratan administrasi. Menanggapi hal tersebut, Dr. Belly Isnaeni menjelaskan bahwa Bimtek ini menjadi langkah awal yang penting. Ia menyebutkan, sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melaksanakan coaching clinic bersama Kementerian PPN/Bappenas guna memberikan pendampingan yang lebih terarah bagi para perencana dalam mempersiapkan uji kompetensi.&nbsp; Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelulusan sekaligus kualitas dokumen kebijakan yang dihasilkan. Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya perencana yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.&nbsp; Penguatan kapasitas perencana diyakini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pengelolaan kawasan perbatasan negara yang semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Perkuat Kapasitas Perencana Lewat Bimtek Policy Paper dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Oleh: Drs Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Geopolitik global kembali menunjukkan dinamika yang kian kompleks. Wacana keinginan Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland, yang sempat mencuat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, tidak dapat dipandang sekadar sebagai sensasi diplomatik.&nbsp; Isu ini menjadi penanda penting bahwa lanskap kekuatan dunia tengah mengalami pergeseran, khususnya di kawasan Arktik yang selama ini dianggap jauh dari pusat perhatian global. Greenland secara hukum berada dalam naungan Denmark dengan status pemerintahan sendiri yang luas. Namun, letaknya yang strategis di kawasan Arktik menjadikan wilayah ini titik temu kepentingan sejumlah kekuatan besar dunia.&nbsp; Mencairnya es kutub akibat perubahan iklim telah mengubah Arktik dari kawasan terpencil menjadi arena baru kompetisi ekonomi, teknologi, dan militer paling mutakhir abad ke-21. Bagi Denmark, isu Greenland bukan hanya soal geopolitik, melainkan menyangkut integritas teritorial negara. Secara geografis, Greenland mencakup sebagian besar luas daratan Kerajaan Denmark.&nbsp; Jika wilayah tersebut berpindah tangan, maka secara geografis Denmark akan kehilangan sebagian besar teritorialnya. Lebih dari itu, tekanan terhadap Greenland menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional: bahwa wilayah strategis dapat dinegosiasikan dalam logika kekuatan, bukan dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Dampak strategis juga dirasakan oleh Kanada. Kedekatan geografis Greenland dengan Kanada di Selat Nares menjadikan setiap perubahan status wilayah tersebut berimplikasi langsung terhadap keseimbangan kawasan Amerika Utara.&nbsp; Jika Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat, maka posisi Kanada akan semakin dikelilingi oleh pengaruh Washington, termasuk dalam konteks penguasaan Northwest Passage—jalur pelayaran Arktik yang selama ini diklaim sebagai perairan internal Kanada. Sementara itu, Rusia memandang Arktik sebagai kawasan vital bagi kepentingan pertahanan dan energi nasionalnya. Penguatan kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland, termasuk sistem pertahanan dan pengawasan strategis, berpotensi memicu eskalasi ketegangan baru. Tanpa pengelolaan yang cermat, Arktik berisiko berubah menjadi zona kompetisi militer terbuka yang mengancam stabilitas global. Di sisi lain, China hadir sebagai variabel penting dalam dinamika ini. Melalui konsep Polar Silk Road yang terintegrasi dengan inisiatif Belt and Road, Beijing memandang Arktik sebagai jalur strategis masa depan.&nbsp; Greenland sendiri menyimpan cadangan logam tanah jarang yang krusial bagi industri teknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem pertahanan modern. Penguasaan rantai pasok mineral strategis ini menjadi kunci keunggulan geopolitik global. Amerika Serikat memandang keterlibatan China di Greenland sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Inilah yang mendorong meningkatnya perhatian diplomatik Washington terhadap wilayah tersebut. Greenland pun menjelma menjadi simpul penting dalam persaingan teknologi, ekonomi, dan militer antarnegara besar. Bagi Indonesia, dinamika di Arktik bukan isu yang jauh dan abstrak. Mencairnya es Greenland berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut global, yang secara langsung mengancam pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, serta kota-kota pantai di Indonesia. Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan persoalan keamanan nasional dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, terbukanya jalur pelayaran Arktik berpotensi menggeser arus perdagangan dunia. Jika rute utara menjadi lebih efisien dibandingkan jalur tradisional, maka posisi Selat Malaka sebagai salah satu choke point terpenting dunia dapat mengalami penurunan strategis. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk membaca perubahan geopolitik maritim secara jernih dan visioner. Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu bersikap tegas dan cerdas. Pertama, Konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap dijaga, disertai peran aktif dalam mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penyelesaian sengketa secara damai.&nbsp; Kedua, di saat yang sama, Indonesia perlu mengantisipasi pergeseran logistik global melalui modernisasi pelabuhan, penguatan keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia, serta peningkatan efisiensi rantai pasok nasional. Ketiga, penguatan diplomasi mineral kritis juga menjadi agenda strategis. Isu Greenland menegaskan bahwa logam tanah jarang adalah komoditas kunci abad ini. Dengan cadangan mineral yang besar, Indonesia harus mempercepat hilirisasi dan penguatan industri pengolahan agar mampu berperan sebagai pemain utama dalam rantai nilai global, bukan sekadar pemasok bahan mentah. Keempat, lebih jauh, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran kepemimpinan dalam forum multilateral, khususnya dalam isu perubahan iklim dan stabilitas kawasan. Dorongan terhadap kerja sama ilmiah, keadilan iklim, serta pencegahan militerisasi kawasan strategis menjadi sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada akhirnya, isu Greenland adalah cermin dunia multipolar yang kian kompetitif. Perebutan sumber daya, jalur pelayaran, dan posisi strategis menunjukkan bahwa dinamika global saling terhubung tanpa batas geografis. Greenland mungkin ribuan kilometer dari Nusantara, namun dampaknya dapat terasa hingga ke wilayah perairan Indonesia. Di tengah arus perubahan tersebut, Indonesia tidak boleh bersikap reaktif. Diperlukan ketegasan dalam prinsip, kecerdasan dalam membaca arah geopolitik, serta visi jangka panjang dalam merumuskan strategi nasional.&nbsp; Dalam dunia yang kian terhubung, gelombang dari kawasan kutub dapat mengguncang wilayah tropis. Karena itu, kesiapsiagaan dan kepemimpinan strategis menjadi kunci agar Indonesia tetap berdiri tegak, berdaulat, dan relevan di panggung global. Humas BNPP RI

Greenland dan Gejolak Arktik: Alarm Geopolitik Global yang Harus Dicermati Indonesia

*Sanggau, Kalimantan Barat* - Dalam upaya memperkuat kualitas layanan dan kenyamanan kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui pengelolaan PLBN Entikong menggelar kerja bakti (korve) kebersihan lingkungan bersama lintas instansi dan masyarakat Kecamatan Entikong, Jumat (13/2/2026). Kegiatan kerja bakti yang berlangsung di kawasan PLBN Entikong ini merupakan wujud sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta masyarakat perbatasan dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.&nbsp; Aksi bersama tersebut selaras dengan komitmen BNPP RI untuk memastikan kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai ruang publik yang tertib, bersih, dan representatif. Kerja bakti gabungan ini diinisiasi oleh Polres Sanggau sebagai bagian dari arahan Presiden agar kegiatan korve dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dan Jumat di kawasan PLBN Entikong.&nbsp; Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono di Jalur Keberangkatan Kendaraan PLBN Entikong. Dalam arahannya, AKBP Sudarsono menegaskan pentingnya kedisiplinan dan konsistensi seluruh instansi dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Setiap hari Jumat, setiap instansi wajib mengadakan korve di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya. Sementara itu, Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi menyampaikan bahwa gerakan kebersihan yang dipelopori Presiden tersebut merupakan kegiatan positif yang perlu dijadikan budaya bersama, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki intensitas aktivitas tinggi. “Gerakan Indonesia Asri ini sangat positif dan memang harus dirutinkan. Kami sebagai pengelola PLBN Entikong merasa terbantu, karena kebersihan kawasan perlintasan menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Teguh. Ia menambahkan, sebagai pintu keluar-masuk orang, barang, dan kendaraan lintas negara, kawasan PLBN Entikong setiap hari berpotensi menghadapi persoalan sampah dan lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan. “Dengan adanya kerja bakti ini, kami berharap seluruh pelayan masyarakat dan warga perbatasan di Kecamatan Entikong semakin sadar untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan,” imbuhnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sanggau, jajaran instansi vertikal, unsur CIQS, Forkopincam Kecamatan Entikong, paguyuban masyarakat, serta pengurus rumah ibadah di sekitar kawasan perbatasan.&nbsp; Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif sekitar 300 orang yang dibagi ke dalam 11 kelompok kerja. Para peserta melakukan pembersihan secara menyeluruh dengan rute dari kawasan PLBN Entikong hingga Puskesmas Entikong, meliputi pemotongan rumput menggunakan mesin, pemungutan sampah, serta pencabutan tanaman liar di sepanjang jalur tersebut. Sebagai penutup, kegiatan kerja bakti ini menjadi cerminan komitmen BNPP RI dalam membangun kawasan perbatasan secara holistik, tidak hanya melalui infrastruktur dan layanan lintas negara, tetapi juga melalui penguatan kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sebagai wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis: Erika

BNPP RI Perkuat Budaya Bersih Perbatasan, PLBN Entikong Gelar Kerja Bakti Kolaboratif Lintas Instansi

Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Rapat Koordinasi membahas kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam penerapan Sistem Deklarasi Kedatangan All Indonesia sebagai langkah integrasi layanan deklarasi lintas instansi di pintu masuk wilayah Indonesia, Jumat (13/2/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara/ Deputi I BNPP RI Dr. Nurdin dan didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) Budi Setyono. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring dengan melibatkan Kemenko Infrastruktur, Kementerian P2MI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Barantin, serta pengelola PLBN Entikong, PLBN Wini, PLBN Skouw, PLBN Sota, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin. Dalam arahannya, Dr. Nurdin menegaskan bahwa PLBN Entikong akan menjadi percontohan penerapan integrasi kesisteman deklarasi kedatangan di wilayah perbatasan darat. “PLBN Entikong merupakan salah satu gerbang negara yang akan menerapkan integrasi kesisteman deklarasi kedatangan dan akan menjadi pilot project penerapan Deklarasi Kedatangan masuk wilayah NKRI melalui perbatasan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa rapat ini bertujuan mengonsolidasikan kesiapan para pihak, termasuk penyusunan timeline, perencanaan, sosialisasi, serta pembahasan hambatan dan tantangan dalam penerapan sistem All Indonesia di PLBN. “Konsolidasi kesiapan para pihak terkait timeline, perencanaan dan sosialisasi, mendiskusikan hambatan dan tantangan dalam penerapan All Indonesia di PLBN, serta menyepakati percepatan implementasinya menjadi tujuan kita dalam pertemuan ini,” imbuhnya. Adapun isu yang dibahas meliputi timeline penerapan deklarasi kedatangan All Indonesia di PLBN, pembagian tugas lintas sektor, penyepakatan karakter perlintasan yang wajib melakukan deklarasi, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Penyusunan SOP teknis selanjutnya akan dipimpin oleh Kementerian Keuangan. Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian selaku pengelola sistem menyampaikan bahwa All Indonesia merupakan aplikasi bersama guna menciptakan keseragaman dan kemudahan layanan deklarasi kedatangan. Asdep Tasbara Budi Setyono menambahkan bahwa sistem tersebut ke depan akan diterapkan di seluruh titik keluar dan masuk wilayah Indonesia, termasuk PLBN. “Kesisteman deklarasi All Indonesia ke depan agar diaplikasikan bersama di semua titik exit dan entry termasuk PLBN. Untuk perlintasan darat terdapat tiga jenis perlintasan, yakni kedatangan penumpang bus, pelintas mandiri menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dinas atau berjalan kaki termasuk pelintas warga setempat, serta perlintasan karena kondisi tertentu seperti depatriasi dan repatriasi,” ujarnya. Terkait tahapan pelaksanaan, ia menyampaikan bahwa timeline yang digagas Kemenko Infrastruktur perlu menjadi pedoman bersama. “Target Juni–Juli 2026 uji coba di PLBN Entikong dan momentum 17 Agustus 2026 peluncuran di PLBN Entikong,” imbuhnya. Secara kebijakan, penerapan sistem All Indonesia di PLBN akan difasilitasi oleh BNPP. Sementara itu, pelaksanaan teknis dipimpin oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kesisteman oleh Ditjen Imigrasi, dengan arahan strategis dari Kemenko Infrastruktur. Tahapan rencana penerapan meliputi penyusunan SOP pada Maret hingga April 2026, sosialisasi kepada pelintas dan pemangku kepentingan pada Juni 2026 termasuk kerja sama dengan pengusaha angkutan penumpang, uji coba pada Juli 2026, peluncuran di PLBN Entikong pada Agustus 2026, serta replikasi di PLBN Aruk dan PLBN Motaain pada Oktober 2026. “BNPP akan melakukan pengecekan kembali dukungan sarana dan prasarana di PLBN, khususnya peralatan All Indonesia, kestabilan layanan kelistrikan dan internet serta SDM yang membantu. Perumusan SOP akan menyesuaikan karakter perlintasan dan dibuat sesederhana mungkin bagi WNI yang masuk, untuk mengefisienkan sistem deklarasi yang sebelumnya terpisah antara kepabeanan, kesehatan dan imigrasi menjadi satu deklarasi,” pungkas Budi. Melalui fasilitasi ini, BNPP menegaskan perannya sebagai koordinator pengelolaan perbatasan negara dengan memastikan kesiapan penerapan Sistem Deklarasi Kedatangan All Indonesia di PLBN sebagai bagian dari penguatan tata kelola layanan lintas batas yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan bagi masyarakat. Penulis: Tasbara

BNPP RI Siapkan Sistem Deklarasi Kedatangan All Indonesia untuk Permudah Layanan Perlintasan di PLBN

Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar rapat koordinasi percepatan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna memastikan kesiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan perbatasan dan wilayah 3T, Kamis (12/2/2026). Rapat yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono. Hadir secara luring Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan Direktorat Infrastruktur Dasar Permukiman dan Kesehatan Operasional Sektor Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum, BPPD provinsi dan kabupaten lokasi SPPG di wilayah perbatasan, serta pejabat BNPP yang mewakili Kepala Biro KUH, Asdep Infrastruktur Pemerintahan, dan Asdep Infrastruktur Fisik. Turut hadir tujuh Kepala PLBN, yaitu PLBN Entikong, Badau, Motamasin, Wini, Napan, Skouw, dan Sota. Budi Setyono menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka percepatan operasional SPPG di kawasan PLBN. “Arahan Sekretaris BNPP agar SPPG yang telah dibangun di tujuh PLBN dapat segera beroperasi. Untuk itu perlu dibahas kesiapan pasca pembangunan, termasuk waktu operasional, skema penetapan yayasan atau mitra pengelola, pedoman SOP, serta status dan pemanfaatan aset,” jelas Budi. Saat ini, BNPP melalui jajaran Kepala PLBN telah melakukan identifikasi dan pemetaan calon penerima manfaat di sekitar kawasan PLBN, meliputi siswa, tenaga pengajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menambahkan bahwa pembangunan SPPG di PLBN memiliki karakteristik berbeda dengan SPPG mandiri, karena sebagian sarana seperti gedung dan peralatan dapur didukung melalui APBN. Oleh karena itu, diperlukan gambaran menyeluruh dari BGN terkait perencanaan operasional, pemetaan kebutuhan dasar, pasokan bahan pangan, jalur distribusi, rencana kontinjensi, hingga perekrutan tenaga. Dalam rapat disampaikan bahwa dari 15 PLBN yang diusulkan pembangunan SPPG, baru 7 PLBN memenuhi kriteria. Per 12 Februari 2026, progres pembangunan fisik masing-masing SPPG tercatat sebagai berikut: Entikong 87,8 persen; Badau 85,28 persen; Motamasin 95,41 persen; Wini 94,93 persen; Napan 61,64 persen; Skouw 93,14 persen; dan Sota 90,50 persen. Penyelesaian fisik diperkirakan pada 19–28 Februari 2026 dan akan dilanjutkan dengan uji laik fungsi operasional. Sejumlah isu teknis turut dibahas, antara lain ketersediaan air bersih di SPPG PLBN Skouw, kapasitas produksi, ukuran bangunan, serta kejelasan status aset. Untuk itu, masing-masing PLBN diharapkan menunjuk satu orang PIC guna berkoordinasi dengan PIC BGN di tingkat kecamatan sebelum pelaksanaan verifikasi pusat. BNPP juga akan melaksanakan opname fisik terhadap bangunan dan peralatan SPPG yang didanai melalui APBN guna memastikan kesesuaian dengan standar operasional yang ditetapkan BGN. Selain itu, pengusulan yayasan pengelola dapur SPPG akan didaftarkan secara khusus oleh BNPP kepada BGN. Melalui langkah percepatan ini, BNPP menegaskan komitmennya memastikan kesiapan operasional SPPG di kawasan PLBN sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan Presiden RI, sekaligus memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Penulis: Tasbara

BNPP RI Gagas Percepatan Operasional SPPG di PLBN, Dukung Program unggulan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Perbatasan negara selalu berada dalam pusaran paradoks. Di satu sisi, ia merupakan simbol kedaulatan dan kontrol teritorial negara. Namun di sisi lain, perbatasan justru menjadi titik paling rentan dalam sistem keamanan nasional.&nbsp; Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tinggi tidak serta-merta meniadakan ancaman, terutama ketika berhadapan dengan dinamika kejahatan lintas negara yang terus berevolusi, mulai dari facial recognition, narco detection system, explosive ordnance detection, hingga sistem radar terpadu—ancaman konvensional dapat diminimalkan. Peristiwa yang terjadi di El Paso, Amerika Serikat, menjadi contoh konkret bagaimana kawasan perbatasan tetap rawan, bahkan di negara dengan infrastruktur keamanan paling maju sekalipun.&nbsp; Penutupan mendadak wilayah udara di sekitar Bandara Internasional El Paso oleh Federal Aviation Administration (FAA) dengan alasan “keamanan khusus” sempat memicu kegelisahan publik.¹ Meski kebijakan tersebut hanya berlangsung beberapa jam sebelum dicabut, kejadian ini mengungkap kompleksitas ancaman perbatasan modern yang tidak selalu mudah dipetakan. Pemerintah Amerika Serikat kemudian memastikan bahwa tidak terdapat ancaman terhadap penerbangan komersial dan seluruh operasional bandara kembali berjalan normal.² Namun pernyataan Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, yang menyebut adanya dugaan “serangan drone kartel” mengindikasikan bahwa pelanggaran wilayah udara telah terjadi dan dinilai serius.³ Di sisi lain, laporan Associated Press mengungkap bahwa penutupan wilayah udara tersebut berkaitan dengan rencana pengujian teknologi laser anti-drone oleh Pentagon, yang menimbulkan gesekan kewenangan antara FAA karena pertimbangan keselamatan penerbangan sipil.⁴ Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman perbatasan saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Pemanfaatan drone—yang relatif murah, fleksibel, dan sulit terdeteksi oleh radar tradisional—telah mengubah lanskap keamanan global. Teknologi ini dapat digunakan untuk penyelundupan narkotika, pengintaian, hingga potensi serangan terbatas lintas batas negara, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan pusat aktivitas kejahatan terorganisasi. El Paso yang berbatasan langsung dengan Ciudad Juárez, Meksiko, telah lama dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas kartel yang intens. Ketika FAA menetapkan wilayah udara tersebut sebagai “wilayah udara pertahanan nasional” dan mengeluarkan peringatan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pesawat yang dianggap mengancam,⁵ hal ini mencerminkan eskalasi serius dalam pendekatan pengamanan perbatasan. Namun persoalan tidak berhenti pada aspek ancaman teknologi. CNN melaporkan bahwa kebijakan penutupan wilayah udara tersebut diambil tanpa koordinasi awal dengan Gedung Putih maupun pemerintah daerah.⁶ Wali Kota El Paso bahkan mengecam keras langkah tersebut dan menyatakan bahwa wilayah udara kota besar tidak bisa ditutup tanpa koordinasi dengan pemerintah kota, otoritas bandara, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lokal lainnya.⁷ Ia bahkan menyebut bandara dalam kondisi “kekacauan,” dengan penerbangan darurat dan evakuasi medis terdampak.⁸ Fakta ini memperlihatkan bahwa dalam sistem keamanan yang mapan sekalipun, lemahnya koordinasi antarlembaga dapat menimbulkan disrupsi besar. Keamanan nasional bukan semata soal kecanggihan teknologi, melainkan juga tata kelola, kejelasan komando, dan efektivitas komunikasi lintas sektor. Dari sudut pandang geopolitik dan keamanan perbatasan, setidaknya terdapat tiga pelajaran penting. Pertama, perbatasan kini menjadi arena kontestasi teknologi antara negara dan aktor non-negara.&nbsp; Kedua, ancaman non-negara terbukti mampu memengaruhi kebijakan sipil secara drastis, bahkan terhadap infrastruktur vital seperti bandara. Penutupan bandara yang belum pernah terjadi sejak 9/11 menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat menciptakan efek strategis terhadap infrastruktur vital.⁹ Ketiga, koordinasi antarlembaga merupakan fondasi utama keamanan modern. Data dari FlightAware mencatat sedikitnya 14 penerbangan terdampak akibat keputusan mendadak tersebut¹⁰ Dampak mungkin terbatas secara angka, tetapi efek psikologis dan administratifnya signifikan. Lantas, apa relevansinya bagi Indonesia? Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia serta berbatasan darat, laut, dan udara dengan banyak negara, Indonesia memiliki kompleksitas perbatasan yang sangat strategis sekaligus rentan.&nbsp; Ancaman di wilayah perbatasan Indonesia mungkin hadir dalam bentuk berbeda, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, illegal fishing, hingga potensi penyalahgunaan drone. Namun polanya serupa: aktor non-negara memanfaatkan celah pengawasan. Pembelajaran dari El Paso menegaskan pentingnya integrasi pengawasan darat, laut, dan udara dalam satu kerangka komando terpadu. Penguatan sistem radar sipil-militer, deteksi dan penanganan drone, serta harmonisasi regulasi penerbangan tanpa awak menjadi kebutuhan mendesak. Lebih dari itu, komunikasi antarlembaga harus berjalan solid agar setiap langkah pengamanan tidak menimbulkan dampak sosial maupun gangguan pelayanan publik. Perbatasan bukan sekadar garis imajiner di peta. Ia adalah ruang hidup masyarakat, pusat aktivitas ekonomi, dan simbol nyata kehadiran negara. Respons keamanan yang tidak terkoordinasi justru berpotensi menimbulkan instabilitas baru. Kasus El Paso menjadi pengingat penting bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal dalam menjaga perbatasan. Tanpa tata kelola yang kuat, kepemimpinan yang tenang, dan koordinasi lintas sektor yang jelas, bahkan langkah preventif dapat berujung pada disrupsi.&nbsp; Di era teknologi murah dan ancaman senyap seperti drone, kewaspadaan harus dibangun secara berkelanjutan. Indonesia tidak boleh menunggu insiden besar untuk berbenah.&nbsp; Perbatasan tidak pernah sepenuhnya aman. Ia hanya dapat dikelola dengan kewaspadaan berkelanjutan, adaptasi teknologi, dan koordinasi yang solid. Pembelajaran dari El Paso adalah alarm dini: kedaulatan bukan hanya dijaga di medan perang, tetapi juga di ruang udara yang sunyi dan tak terlihat. Catatan Kaki 1. Federal Aviation Administration, pernyataan penutupan wilayah udara El Paso, Februari 2026.2. Federal Aviation Administration, pernyataan pencabutan penutupan wilayah udara El Paso, Februari 2026.3. Sean Duffy, pernyataan di platform X terkait “serangan drone kartel,” Februari 2026.4. Associated Press, laporan mengenai perselisihan FAA dan Pentagon terkait uji coba laser anti-drone, Februari 2026.5. Federal Aviation Administration, pemberitahuan klasifikasi “wilayah udara pertahanan nasional,” Februari 2026.6. CNN, laporan mengenai keputusan FAA tanpa pemberitahuan awal kepada Gedung Putih, Februari 2026.7. Renard Johnson, konferensi pers Walikota El Paso, Februari 2026.8. Ibid.9. Pernyataan Pemerintah Kota El Paso terkait sejarah operasional bandara sejak 9/11.10. FlightAware, data pembatalan penerbangan Bandara Internasional El Paso, Februari 2026. (Humas BNPP RI)

Semua Berita

Quick Links