Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan perannya sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan melalui Forum Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 dan Monitoring Tahun Anggaran 2026 atas Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), yang digelar pada, Kamis (12/2/2026). Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, forum strategis ini dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Adapun, forum tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga mitra, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam arahannya, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa forum ini menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus ketepatan perencanaan program tahun berikutnya. “Evaluasi ini tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga memastikan program PBWN-KP benar-benar memberi dampak bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya. Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2025 program Kementerian Pertanian difokuskan pada upaya swasembada pangan serta pengembangan komoditas strategis di kawasan perbatasan.&nbsp; Sementara itu, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik oleh Kementerian UMKM di kawasan perbatasan menunjukkan capaian volume sebesar 97,43 persen dengan realisasi anggaran mencapai 91,03 persen.&nbsp; Namun demikian, ia mencatat bahwa pengajuan lokasi kegiatan Kementerian UMKM masih terbatas hingga tingkat kabupaten, sedangkan penentuan kecamatan bergantung pada kebijakan daerah. Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi pada tahun 2025 belum melaksanakan program kegiatan akibat adanya pemblokiran anggaran.&nbsp; Meski demikian, pada Tahun Anggaran 2026 kementerian tersebut telah merencanakan enam program, salah satunya Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KDKMP melalui pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di sejumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), seperti Entikong (Sanggau), Jagoi Babang, Long Nawang, Tou Lumbis, dan Tanah Merah. Selain itu, beberapa kegiatan nonfisik yang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tercatat terealisasi 100 persen.&nbsp; “Ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan capaian yang optimal apabila direncanakan dan dimonitor secara konsisten,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, kementerian/lembaga mitra menyambut baik rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang disusun BNPP RI sebagai dasar rencana aksi tahun 2026.&nbsp; Mereka berharap rekomendasi tersebut segera dikirimkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pimpinan masing-masing. Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.&nbsp; Melalui evaluasi dan monitoring yang konsisten, BNPP RI optimistis program PBWN-KP akan semakin memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Perkuat Koordinasi K/L Lewat Evaluasi PBWN-KP 2025 dan Rencana Aksi 2026

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Pertamina Foundation, Kamis (12/2/2026).&nbsp; Kerja sama strategis ini menjadi langkah konkret BNPP RI dalam memperluas sinergi lintas sektor demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan secara berkelanjutan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Komjen Pol. Makhruzi Rahman bersama Presiden Direktur Yayasan Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari.&nbsp; Kesepakatan ini berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dengan dukungan korporasi nasional. Dalam keterangannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat perbatasan secara menyeluruh.&nbsp; “Kerja sama ini kami rancang untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, dengan dukungan PT Pertamina (Persero),” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Menurutnya, sinergi ini diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan, hal ini sejalan dengan mandat BNPP RI sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan negara. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan; pelatihan dan pengembangan kewirausahaan, khususnya bagi kelompok perempuan. Selain itu, dalam Nota Kesepahaman juga mencakup kerja sama terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi; hingga peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, terutama pada sektor energi terbarukan. Kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan bidang lain yang disepakati bersama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penandatanganan MoU tersebut dirangkaikan dengan Dies Natalis dan Syukuran Hari Ulang Tahun Pertamina Foundation. Acara ini turut dihadiri jajaran Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero), termasuk Komisaris, Komisaris Independen, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, serta para direktur yang membidangi strategi, pengembangan usaha, transformasi, keberlanjutan, dan sumber daya. Pada kesempatan itu, Sekretaris BNPP RI juga didampingi oleh Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, BNPP RI optimistis kolaborasi dengan Pertamina Foundation akan memperkuat ekosistem pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.&nbsp; Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkokoh perbatasan sebagai beranda depan negara yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Gandeng Pertamina Foundation untuk Perkuat SDM dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Perbatasan

Jayapura, Papua — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw mencatat peningkatan signifikan nilai ekspor pada awal tahun 2026. Aktivitas perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Jumat (13/2/2026). Berdasarkan data perlintasan barang, nilai ekspor yang melintas melalui PLBN Skouw pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp3.499.920.600, dengan komoditas utama berupa makanan dan minuman, bahan makanan, peralatan perkantoran, rokok, kendaraan bermotor roda dua, serta berbagai kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, pada Januari 2026 nilai ekspor meningkat menjadi Rp6.567.008.454 atau hampir dua kali lipat dibandingkan Januari 2025. Peningkatan tersebut turut didorong oleh semakin beragamnya komoditas yang melintas, antara lain bahan makanan, makanan ringan, suku cadang (spare part), kebutuhan rumah tangga, bahan konstruksi, peralatan elektronik, motor trail, oli mesin, gas, hingga water tank. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa peningkatan ekspor pada awal tahun ini menjadi indikator positif bagi penguatan peran PLBN Skouw sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah timur Indonesia. “Lonjakan nilai ekspor ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk orang, tetapi juga semakin berkembang sebagai simpul distribusi barang dan penggerak ekonomi kawasan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan nilai ekspor tersebut turut mencerminkan semakin intensifnya aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan serta meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap jalur perdagangan melalui PLBN Skouw. Optimalisasi pelayanan lintas batas dan sinergi antarinstansi di kawasan PLBN juga berkontribusi dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor. Dengan adanya tren positif pada awal tahun 2026, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dalam penguatan peran PLBN, tidak hanya sebagai pintu perlintasan orang dan barang, tetapi juga sebagai simpul perdagangan lintas negara dan penggerak ekonomi kawasan perbatasan, sejalan dengan fungsinya sebagai beranda terdepan negara. Penulis: Brian. A

Nilai Ekspor Awal 2026 Melonjak, BNPP RI Perkuat Peran PLBN Skouw sebagai Gerbang Perdagangan

Sanggau, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menghadirkan Pasar Juadah Ramadhan di kawasan Pasar Wisata PLBN Entikong sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat perbatasan sekaligus mengoptimalkan fungsi kawasan penunjang PLBN selama Bulan Suci Ramadhan. Rencana tersebut dibahas dalam forum diskusi antara petugas pengelola Pasar Wisata PLBN Entikong dan para pedagang yang digelar di Wisma Indonesia PLBN Entikong, Selasa (10/2/2026).&nbsp; Forum ini menjadi bagian dari langkah strategis BNPP RI dalam mengoptimalkan fungsi kawasan penunjang PLBN sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menegaskan bahwa pengelolaan Pasar Wisata harus dilakukan secara proaktif dan berorientasi pada kebermanfaatan ekonomi yang nyata, sejalan dengan kewajiban para penyewa kios kepada negara. “Pengelola Pasar Wisata PLBN Entikong harus bertindak cepat dan aktif dalam menggerakkan para penyewa kios agar berjualan dan meramaikan kegiatan pasar. Sejak September 2025, para penyewa sudah memiliki kewajiban membayar biaya sewa ke kas negara, sehingga aktivitas perdagangan harus berjalan optimal,” tegas Teguh. Menurutnya, keberlangsungan aktivitas jual beli di Pasar Wisata menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan penunjang PLBN, yang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal di wilayah perbatasan. Sejak September 2025, tarif sewa Barang Milik Negara (BMN) BNPP RI berupa sebagian tanah atau bangunan telah diberlakukan kepada para penyewa kios di Pasar PLBN Entikong.&nbsp; Pembayaran sewa dilakukan melalui mekanisme e-billing dan disetorkan langsung ke kas negara. Dengan kebijakan tersebut, PLBN Entikong berharap seluruh penyewa kios dapat segera mengaktifkan lapaknya dan memasarkan produk unggulan masing-masing secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan PLBN Entikong, Mat Thohir, menjelaskan bahwa forum diskusi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pengelola dan pedagang guna memperkuat sinergi serta menyerap aspirasi dari para pelaku usaha. “Pertemuan ini kami manfaatkan sebagai forum berbagi informasi sekaligus untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari para pedagang, sebagai bahan evaluasi demi pengelolaan Pasar Wisata PLBN Entikong yang lebih baik ke depan,” ujar Mat Thohir. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pedagang yang selama ini konsisten membuka kios dan berkontribusi dalam meramaikan kawasan pasar. “Kami sangat mengapresiasi para pedagang yang tetap aktif dan rutin membuka lapak. Peran mereka sangat penting dalam menghidupkan suasana Pasar Wisata PLBN Entikong,” tambahnya. Lebih lanjut, Mat Thohir mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pasar Juadah Ramadhan nantinya akan diprioritaskan bagi pedagang yang aktif berjualan.&nbsp; Selain itu, PLBN Entikong juga berencana mengembangkan berbagai kegiatan pendukung lainnya, termasuk kolaborasi dengan sekolah-sekolah di Kecamatan Entikong dan Sekayam untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian budaya. “Selain Pasar Juadah Ramadhan, kami juga akan menjajaki kerja sama dengan sekolah-sekolah di Entikong dan Sekayam untuk menggelar kegiatan pelestarian budaya. Harapannya, kawasan PLBN tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat,” jelasnya. Sebagai informasi, Pasar Wisata PLBN Entikong berada di Zona Penunjang PLBN dan terdiri dari dua lantai dengan total 187 kios. Pasar ini beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB dan dirancang sebagai etalase ekonomi lokal yang mendukung aktivitas lintas batas serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Melalui rencana penyelenggaraan Pasar Juadah Ramadhan ini, BNPP RI berharap Pasar Wisata PLBN Entikong semakin ramai dan produktif, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat peran PLBN sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah perbatasan negara. Penulis: Erika

PLBN Entikong Hadirkan Pasar Juadah Selama Bulan Ramadhan

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links