Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malinau, Kalimantan Utara — Satgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Barat Yonarmed 4/Parahyangan Kodam III/Siliwangi berhasil menggagalkan peredaran minuman keras (miras) ilegal sebanyak 824 botol dan kaleng dalam pemeriksaan rutin kendaraan di Jalan Perlintasan Pos Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Berdasarkan keterangan tertulis, penindakan tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Februari 2026. Keberhasilan ini sejalan dengan komitmen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dalam memperkuat pengawasan lintas batas negara serta menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman miras dalam skala besar. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satgas Pamtas Pos Long Nawang segera memperketat pengawasan dan menghentikan satu unit kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin bermuatan sembako yang tertutup terpal. Pemeriksaan yang dipimpin langsung Danpos Long Nawang Lettu Arm I Gede Wira Pratama menemukan ratusan botol dan kaleng miras yang disembunyikan di dalam karung, diselipkan di antara muatan sembako, hingga di bagian kabin kendaraan.&nbsp; Dari hasil pengamanan, petugas menyita 480 botol Langkau Kitai, 123 botol Langkau Borneo, 96 kaleng Beer Arrow, 72 kaleng Beer Sagota, 48 botol Guinness, serta 5 botol Real Martin, dengan total keseluruhan mencapai 824 botol dan kaleng miras ilegal. Dalam proses penindakan sempat terjadi penolakan dari pengemudi kendaraan. Namun, melalui koordinasi intensif dan mediasi bersama pengelola PLBN Long Nawang, situasi berhasil dikendalikan dan seluruh barang bukti diamankan tanpa menimbulkan insiden lanjutan. Kepala PLBN Long Nawang, Liston Harison, mengapresiasi langkah cepat dan profesional Satgas Pamtas dalam menggagalkan peredaran barang ilegal tersebut.&nbsp; “Keberhasilan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan pengelola PLBN dalam menjaga pintu gerbang negara. Kami berkomitmen mendukung setiap upaya pengawasan demi melindungi masyarakat perbatasan dari dampak negatif peredaran miras ilegal,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan di kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melindungi generasi muda dan stabilitas sosial masyarakat setempat. Sementara itu, Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 4/Parahyangan Letkol Arm Januar Idrus menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen Satgas dalam menjaga wilayah perbatasan dari peredaran barang ilegal.&nbsp; Keberhasilan penggagalan miras ilegal ini kembali menegaskan peran Satgas Pamtas sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.&nbsp; Melalui penguatan pengawasan terpadu dan sinergi lintas instansi, BNPP RI optimistis kawasan perbatasan RI–Malaysia dapat terus terjaga keamanannya sekaligus menjadi etalase negara yang aman, tertib, dan berdaya saing. Penulis: Yudha

Satgas Pamtas RI–Malaysia Gagalkan Penyelundupan Ratusan Botol Miras Ilegal di Pos Long Nawang

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jumat (13/3/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BNPP RI untuk memperkuat perlindungan kedaulatan negara sekaligus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan laut. Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, kegiatan tersebut dibuka oleh Asdep Taslaud BNPP RI, Dr. Gutmen Nainggolan. Hadir dalam kegiatan ini antara lain akademisi, unsur kementerian/lembaga mitra, pemerintah daerah, serta masyarakat nelayan dari Distrik Merauke, Naukenjerai, Semangga, dan Malind. Dalam sambutannya, Dr. Gutmen menegaskan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang beririsan langsung dengan isu kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman hukum dan batas wilayah laut.&nbsp; “Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan pemahaman nelayan terkait kedaulatan serta batas maritim Indonesia. Pelanggaran batas negara memiliki konsekuensi hukum yang serius karena akan dikenakan hukum negara yang bersangkutan,” ujarnya. Ia menambahkan, BNPP RI mendorong peningkatan literasi batas maritim, keselamatan pelayaran, serta pemanfaatan teknologi navigasi laut.&nbsp; Menurutnya, penggunaan GPS yang dilengkapi sistem peringatan dini dan fish finder sangat penting untuk membantu nelayan menemukan lokasi ikan secara efisien, menghemat bahan bakar, meningkatkan pendapatan, sekaligus mencegah masuknya kapal ke wilayah laut negara tetangga. “Merauke terdapat 132 nelayan yang ditangkap oleh Papua Nugini. Dengan melihat besarnya jumlah nelayan dan pelanggaran yang semakin sering terjadi, BNPP RI perlu memberikan perhatian serius kepada nelayan Merauke,” tegas Dr. Gutmen. Ia juga menyampaikan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mendorong pemberdayaan ekonomi nelayan. Selain itu, BNPP RI dinilai perlu mendorong pembangunan Pos Lintas Batas di wilayah laut strategis guna mengontrol aktivitas pelintas batas dan nelayan tradisional. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, yang mewakili Bupati Merauke, Ia menyampaikan bahwa Merauke merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Australia, sehingga rawan terjadi pelanggaran batas perairan. Rekianus mengungkapkan, sepanjang 2025 hingga 2026 tercatat 132 nelayan Indonesia ditahan di Papua Nugini. Bahkan, pada Februari 2026 sejumlah kapal nelayan dengan 27 awak ditangkap otoritas setempat, sementara pada Maret 2026 dua kapal nelayan Indonesia kembali diamankan oleh pihak Australia. “Pemerintah daerah terus mengimbau agar nelayan menangkap ikan di perairan Indonesia dan tidak memasuki wilayah negara tetangga,” ujarnya. Ia menambahkan, bahwa saat ini pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pencegahan, mulai dari sosialisasi batas negara, edukasi penggunaan GPS, patroli bersama, hingga pemberdayaan ekonomi nelayan. Edukasi rutin terus dilakukan agar nelayan memahami dampak hukum apabila memasuki wilayah perairan negara lain. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat kerja sama pengawasan di laut serta meningkatkan program pemberdayaan ekonomi nelayan perbatasan.&nbsp; Langkah ini dinilai penting agar nelayan tidak bergantung pada aktivitas penangkapan ikan di wilayah rawan pelanggaran batas negara. Melalui kegiatan pemberdayaan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat perbatasan laut, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan nelayan.&nbsp; Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap batas maritim, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya laut yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan Indonesia. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Perkuat Kesadaran Hukum Nelayan Merauke untuk Keselamatan Melaut dan Kedaulatan Batas Maritim

Belu, Nusa Tenggara Timur — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menggelar rapat koordinasi bersama unsur CIQS dan instansi terkait guna membahas pengaturan waktu pelayanan perlintasan orang dan barang pada periode Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta Hari Raya Jumat Agung tahun 2026, Jumat (13/3/2026). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Gedung Utama PLBN Motaain dan dihadiri oleh unsur pengelola PLBN Motaain bersama instansi lintas sektoral yang bertugas di kawasan perbatasan. Instansi yang hadir antara lain Imigrasi, Bea Cukai, Kepolisian, TNI, Brimob, BNN, serta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT). Melalui rapat tersebut, disepakati adanya penyesuaian waktu pelayanan perlintasan di PLBN Motaain pada momen hari besar keagamaan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tertib dan terkoordinasi. Pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 yang diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026 (menunggu hasil sidang isbat), pelayanan perlintasan di PLBN Motaain akan dibuka mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WITA atau pukul 14.00 hingga 18.00 waktu Timor Leste (OTL). Sementara itu, pada peringatan Hari Raya Jumat Agung yang jatuh pada 3 April 2026, pelayanan perlintasan akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA atau pukul 09.00 hingga 13.00 OTL. Selain pengaturan waktu pelayanan, rapat juga menyepakati bahwa pelayanan perlintasan darurat tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti bagi orang sakit, pejabat negara, maupun pengantaran jenazah. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral antara instansi yang bertugas di PLBN Motaain. Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan pengamanan selama periode Idul Fitri, juga akan dibentuk Posko Pengamanan Bersama yang melibatkan seluruh unsur CIQS serta aparat pengamanan di kawasan perbatasan. Kegiatan tersebut turut didukung dengan pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 WITA di Pos Gerbang Masuk PLBN Motaain. Apel gabungan juga dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00 WITA di Pos Gerbang Keluar Indonesia–Timor Leste PLBN Motaain. Selain itu, laporan data perlintasan dari unsur CIQ selama periode Idul Fitri disepakati untuk disampaikan setiap hari paling lambat pukul 18.00 WITA sebagai bagian dari pemantauan aktivitas lintas batas secara terkoordinasi. Kasubid Kebersihan dan Keamanan PLBN Motaain, Irene Dakahamapu, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan perlintasan di kawasan perbatasan tetap berjalan dengan aman dan tertib selama periode hari besar keagamaan. “Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi yang bertugas di PLBN Motaain telah menyepakati mekanisme pelayanan serta pengamanan bersama, sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa lintas batas tetap berjalan optimal, tertib, dan aman selama periode Idul Fitri maupun Jumat Agung,” ujarnya. Lebih lanjut, Irene menegaskan bahwa PLBN Motaain bersama seluruh unsur CIQS akan terus memperkuat koordinasi guna memastikan pelayanan lintas batas tetap berjalan lancar serta menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste. melalui PLBN Motaain BNPP juga mengimbau kepada masyarakat pengguna jasa lintas batas untuk menyesuaikan waktu perjalanan dengan jadwal pelayanan yang berlaku. Penulis: Yohanes M. V. Uran

BNPP RI Sesuaikan Pelayanan Perlintasan di PLBN Motaain Selama Idul Fitri dan Jumat Agung

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI yang berlangsung di Lapangan Utama Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).&nbsp; Pada kesempatan di Ramadan 1447 Hijriah ini yang mengusung tema “Silaturahmi Ramadan Memperkuat Sinergi dan Persahabatan di Kawasan Perbatasan”, acara tersebut tidak hanya dihadiri jajaran internal BNPP RI dan kementerian/lembaga, tetapi juga perwakilan negara sahabat.&nbsp; Adapun dalam momentum ini, BNPP RI turut membagikan bingkisan sembilan bahan pokok (sembako) kepada pegawai serta menyalurkan santunan kepada 50 anak yatim piatu yang diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris BNPP RI. Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyampaikan amanat Menteri Tito yang menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang bermakna, tidak hanya secara internal, tetapi juga dalam mempererat hubungan kelembagaan dan persahabatan antarnegara.&nbsp; “Kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi Ramadan, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan meningkatkan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia menambahkan, bahwa Indonesia berbagi kawasan perbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara sahabat. Karena itu, pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut penegasan batas wilayah, tetapi juga pembangunan konektivitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta penguatan hubungan persahabatan antarbangsa. Komjen Pol. Makhruzi juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dengan standar internasional.&nbsp; Kehadiran PLBN tersebut dinilai bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperkuat citra Indonesia di kawasan perbatasan. “Kawasan perbatasan bukan sekadar garis batas wilayah negara, melainkan beranda depan yang mencerminkan wajah bangsa serta menjadi jembatan persahabatan dan kerja sama antarnegara,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi juga menyampaikan apresiasi kepada para duta besar dan perwakilan negara sahabat yang hadir. Ia berharap semangat persahabatan yang terjalin dapat terus dibawa dalam forum-forum dialog dan perundingan guna mendorong penyelesaian isu-isu perbatasan secara konstruktif dan saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan rencana pembukaan PLBN Temajuk di Kalimantan Barat. Pembukaan titik lintas batas baru ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru serta mempermudah interaksi sosial masyarakat di perbatasan RI–Malaysia secara legal, aman, dan terkelola dengan baik. Mengakhiri sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi berharap nilai-nilai Ramadan dapat memperkuat komitmen seluruh insan BNPP RI untuk bekerja secara profesional dan berintegritas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Kegiatan Buka Puasa Bersama ini juga dimeriahkan dengan Bazar Ramadan yang digelar oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BNPP RI. Puluhan stan menampilkan aneka camilan, kue, sembako, obat-obatan, hingga busana muslim, yang melibatkan ASN BNPP RI, anggota DWP, serta mitra kerja. Ketua DWP BNPP RI, Titin Makhruzi, menuturkan bahwa Ramadan merupakan momentum tepat untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan keluarga besar BNPP RI.&nbsp; Menurutnya, bazar Ramadan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi wadah mempererat solidaritas dan partisipasi aktif anggota Dharma Wanita dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Rangkaian acara buka puasa ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tausiyah, lantunan selawat, serta doa yang dipimpin oleh Ustadz Andi Usman Taufan.&nbsp; Sejumlah pejabat dan tamu undangan turut hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir, perwakilan kementerian/lembaga, serta Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira. Sebagai penutup, kegiatan ini menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus menghadirkan pengelolaan perbatasan negara yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Melalui semangat kebersamaan Ramadan, BNPP RI optimistis sinergi lintas sektor dan persahabatan antarbangsa akan semakin kokoh demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, dan berdaya saing. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Sinergi dan Persahabatan Kawasan Perbatasan Negara

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links