Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Peresmian operasional room

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

SERANG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri kembali mencatat sejarah dengan pelantikan Yedi Rahmat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Serang.&nbsp; Yedi, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, resmi menggantikan Syafrudin yang purna tugas pada hari ini. Pemilihan Yedi Rahmat sebagai Pj Wali Kota Serang diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) nomor 100.2.1.3-6240 tahun 2023 tentang Penjabat Wali Kota Serang. Keputusan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri. Acara pelantikan, yang dipandu oleh Pj Gubernur Al Muktabar, menghadirkan momen pengucapan sumpah jabatan yang penuh makna. Yedi Rahmat dengan tegas menyatakan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai wali kota dengan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat kepada UUD Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Yedi Rahmat saat mengucapkan sumpahnya di Pendopo Gubernur Banten, Serang, pada Selasa (5/12/2023). Tidak hanya itu, dalam sumpah jabatannya, Yedi Rahmat juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan. Ia menegaskan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dengan integritas, menghindari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. "Akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," tambahnya. SK Mendagri yang dibacakan dalam acara pelantikan menyebutkan bahwa Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan protokoler setara kepala daerah definitif. Yedi Rahmat akan memegang kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan kepala daerah yang dipilih secara permanen. Ia juga dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. "Selain itu, Pj Wali Kota memiliki kewenangan membuat kebijakan pemekaran daerah dan kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya," jelasnya. Tidak hanya fokus pada tugas administratif, Pj Wali Kota Serang juga diminta untuk memfasilitasi dan menyukseskan Pemilu 2024. Yedi Rahmat dituntut untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Serang selama proses pemilihan. (Humas BNPP)

Hari Ini, Pejabat BNPP  Yedi Rahmat Resmi Dilantik Jadi Pj Walikota Serang

JAKARTA - Bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi di wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mendukung para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran sentral dalam memajukan kawasan perbatasan. Baru-baru ini, BNPP melangkah lebih jauh dengan mengimplementasikan komitmennya melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku UMKM di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.&nbsp; Pelatihan yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Maret 2023 tersebut tidak hanya menjadi acara rutin, melainkan sebuah tonggak bersejarah dalam penguatan kapasitas UMKM di wilayah tersebut. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Brigjen Pol Makhruzi Rahman menegaskan, bahwa Bimtek di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Krayan, merupakan langkah inspiratif untuk perubahan nyata. "Para pelaku UMKM di sana tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat aktif dalam mengubah nasib buah nanas mereka," ujar Makhruzi Rahman. Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi alam yang melimpah, salah satunya adalah buah nanas. Melalui Bimtek, buah nanas yang sebelumnya terbuang dan busuk, kini dapat diolah menjadi bahan baku utama untuk berbagai produk, mulai dari sirup, dodol, hingga kue keranjang. Ekspansi Pasar Internasional Melalui Kerjasama Solid Hasil dari semangat tinggi para pelaku UMKM di Krayan setelah menerima pelatihan tidak hanya terbatas pada konsumsi lokal. Mereka berhasil menembus pasar internasional, terutama di Malaysia, melalui jalur kerjasama yang solid. "Melalui kerjasama yang kokoh, produk UMKM dari Kabupaten Nunukan ini berhasil dijual hingga ke Malaysia," ungkap Makhruzi Rahman dengan bangga. Dukungan Profesional dan Keinginan Menjadi Lebih Baik Kegembiraan para pelaku UMKM tidak hanya berhenti pada keberhasilan ekspor, melainkan juga muncul keinginan untuk lebih profesional. Mereka dengan gigih mengajukan bantuan kepada Dinas Kabupaten Nunukan terkait sertifikat halal. Langkah ini diambil untuk memperkuat kepercayaan konsumen, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dalam gambaran besar, BNPP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola potensi kawasan perbatasan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi transformasi ekonomi di wilayah-wilayah terdepan. Komitmen, aksi nyata, dan hasil tanggung jawab terlihat dalam setiap langkah yang diambil. UMKM sebagai Aktor Utama dalam Pertunjukan Ekonomi Dengan semangat dan dukungan BNPP, UMKM di wilayah perbatasan bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pertunjukan ekonomi. "Transformasi nanas dari buah terbuang menjadi produk ekspor adalah salah satu gambaran potensi nyata yang bisa dihasilkan ketika ada kerjasama yang kokoh antara pemerintah dan pelaku ekonomi di perbatasan. Mari bersama-sama menyongsong masa depan cerah untuk UMKM Indonesia," tandasnya. Artikel ini mencerminkan komitmen BNPP dalam memajukan UMKM di perbatasan, menjadikan mereka sebagai pemain utama dalam mengubah potensi lokal menjadi daya ekonomi yang kuat.&nbsp; Semua ini tidak hanya menjadi bukti komitmen BNPP tetapi juga momentum penting bagi kemajuan ekonomi di wilayah perbatasan. "Mari bersama-sama mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM untuk meraih puncak kesuksesan, seiring dengan komitmen BNPP yang terus mengukir jejak positifnya di perbatasan Indonesia," pungkasnya. (Humas BNPP)

Komitmen Perkuat UMKM di Perbatasan, BNPP Gelar Bimtek Mengolah Nanas menjadi Produk Ekspor

MALAKA, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Desa Alas Selatan, Kobalima, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyambut hangat kedatangan agen konsulat Republik Demokratik Timor Leste, pada Senin, (05/12/2023) kemarin.&nbsp; Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Administrasi Umum PLBN Motamasin, Puspitorini yang mewakili Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran, menyambut kunjungan Agen Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste, Bonifacio Fatima Martins Belo, di Gedung Serba Guna, PLBN Motamasin pada Pukul 09.OO WITA.&nbsp; Bonifacio Fatima turut menyelendangkan Puspitorini selendang adat Tais yang dilanjutkan dengan pertukaran plakat.&nbsp; Kunjungan ini menjadi momentum tatap muka dan silaturahmi dengan berbagai perangkat pelayanan publik yang terdapat di PLBN Motamasin. Termasuk unsur Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) dan unsur security PLBN Motamasin seperti dari TNI dan POLRI hingga camat Camat Kobalima Timur.&nbsp; Puspitorini menjelaskan bahwa, dalam pertemuan tersebut, pihak Konsulat Timor Leste tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan publik di lintas batas selatan Indonesia - Timor Leste dalam diplomasi komersial.&nbsp; "Terutama dalam konteks ekspor sapi dari Indonesia ke RDTL dan administrasi terkait," jelas Puspitorini melalui keterangan tertulis, Selasa (06/12/2023).&nbsp; Puspitorini lebih lanjut mengungkapkan, dalam diskusi antara kedua pihak membahas peran karantina dalam pengiriman ternak, yang merupakan topik penting dalam kerja sama di bidang peternakan. Dukungan terhadap kerja sama ini diperkuat oleh letak geografis yang strategis antara kedua negara. BNPP melalui PLBN Motamasin, lanjutnya, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penguatan kerja sama bilateral ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan kepentingan kedua negara dan mematuhi regulasi yang berlaku. "Kebijakan terkait perlintasan almarhum WNI dan ekspor/impor barang perlu ditinjau kembali. Semua hal ini membutuhkan diskusi yang mendalam untuk memastikan keseimbangan ekonomi, budaya, dan aspek lainnya sesuai dengan analisis risiko dan peraturan yang berlaku," tambahnya. Penulis: Andreas IknatiusEditor : Humas BNPP

PLBN Motamasin Sambut Hangat Kunjungan Konsulat Timor Leste untuk Pelajari Ekspor Sapi

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memaparkan sejumlah Progres pembangunan kawasan perbatasan negara kepada media massa. Ia berharap melalui sinergi dengan media massa bisa membawa akselerasi perubahan untuk BNPP selaku koordinator kementerian dan lembaga, membawa dan menata perbatasan negara lebih maju.&nbsp; "Saya berharap bisa mendapat masukan dari teman-teman media massa yang memiliki mata dan telinga. Kalau ada problem di perbatasan, ada ide-ide di kawasan perbatasan tolong dikabarkan kepada kami (BNPP). Nah nantinya, bagaimana BNPP bisa menggerakan kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP bisa bergerak," jelas Zudan dalam diskusi dengan Media Massa, di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).&nbsp; Zudan menjelaskan, dalam pola pendekatan pembangunan perbatasan negara pola pendekatan yang pertama adalah menjga keutuhan dan keamanan wilayah negara (Security). Pendekatan yang kedua adalah bagaimana membentuk masyarakat di kawasan perbatasan negara menjadi sejahtera (Prosperity).&nbsp; Oleh karena itu di BNPP itu pendekatan adalah "Jaga Wilayahnya, Sejahterakan rakyatnya". "Semua program yang kita (BNPP) kelola adalah bagaimana perbatasan negara tidak diambil dan dikelola negara lain dan masyarakatnya sejahtera," tambah Zudan.&nbsp; Ia menjelaskan saat ini ada 222 kecamatan di kawasan perbatasan negara yang menjadi target pembangunan kawasan perbatasan negara. Di dalam fokus pengembangan kawasan negara tersebut, ada pembangunan SD, rumah sakit, pembangunan jalan, peningkatan kompeten Sumber Daya Manusia. "Semua terus dikoordinasi BNPP melalui 3 Kedeputian yang mengoordinasi 27 Kementerian/lembaga," Selanjutnya, tambah Zudan, BNPP juga mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara melalui pengembangan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).&nbsp;&nbsp; Target pembangunan lainnya adalah mengintervensi peningkatan sarana dan prasarana non alutsista pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). baik yang berpenduduk, maupun tidak berpenduduk. Saat ini hingga 2024 terdapat 49 PPKT yang menjadi target," ungkap Zudan.&nbsp; Zudan menerangkan lagi, BNPP juga terus mengoordinasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. Saat ini jumlah PLBN yang beroperasi yang dimiliki BNPP sebanyak 8 PLBN. Sedangkan 5 PLBN lainnya pembangunan sudah selesai dan menunggu peresmian.&nbsp; "Jadi menuju 2024 diharapkan kita sudah memiliki 13 PLBN Negara, yang nantinya adalah sarana pengembangan "pungkas Zudan.&nbsp; (Humas BNPP)

BNPP Gandeng Media Massa untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

PLBN Aruk

Srikandi

e-Kerja

Produk Hukum

Email Dinas

Lapor

Sitaswilneg

Konfirmasi

Arora

DMS BNPP

e-Agenda

GIS BNPP

LPSE

PPID

e-LHKPN

Data Sarpras IP

IPKP Lokpri

Tasbara

Helpdesk BNPP

Whistleblowing System (WBS)

BNPP dan Kementerian/Lembaga Laksanakan Monev Terpadu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Semarak Hari Ulang Tahun ke 13 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

WEBINAR PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA HUT BNPP RI ke 13