Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malaka, Nusa Tenggara Timur – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin memfasilitasi pelaksanaan tindakan pemusnahan media pembawa organisme penyakit karantina bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan lalu lintas barang di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya hama dan penyakit yang berpotensi mengancam keamanan hayati nasional. Tindakan tersebut dilakukan terhadap berbagai komoditas yang berpotensi membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Sebanyak 222,5 kilogram media pembawa dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Komoditas yang dimusnahkan antara lain beras, berbagai jenis kacang-kacangan, jagung biji, kopi, tembakau, buah-buahan, hingga produk olahan daging dan ikan kaleng yang tidak dilengkapi dokumen karantina. Ketua Tim Penegak Hukum BKHIT NTT yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan bahwa pengawasan di wilayah perbatasan memiliki peran penting dalam mencegah masuknya organisme pengganggu yang dapat merugikan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security) di PLBN Motamasin yang terus bersinergi dalam menjaga keamanan hayati negara di wilayah perbatasan. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, turut menyampaikan dukungan terhadap langkah yang dilakukan oleh jajaran Karantina. “Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama seluruh unsur CIQS dalam menjaga pintu gerbang negara tetap aman dari ancaman hama dan penyakit karantina. Sinergi lintas instansi di kawasan perbatasan menjadi kunci penting dalam melindungi kepentingan nasional,” ujar Engelberthus. Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan para pelintas batas agar mematuhi ketentuan perkarantinaan yang berlaku. “Kami mengingatkan kepada seluruh pelintas batas agar tidak membawa komoditas hewan, ikan, maupun tumbuhan tanpa dilengkapi dokumen karantina yang sah. Kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, serta keamanan hayati Indonesia,” tegasnya. Kegiatan pemusnahan tersebut turut dihadiri oleh seluruh unsur pegawai PLBN Motamasin, Ketua Tim Penegak Hukum serta Ketua Tim Karantina Hewan BKHIT NTT, perwakilan Bea Cukai dan Imigrasi PLBN Motamasin, Koordinator Badan Karantina Indonesia Wilker PLBN Motamasin, unsur pengamanan perbatasan dari Brimob dan Satgas Pamtas RI–RDTL Yonarmed 12/Kostrad. Ke depan, BNPP RI bersama seluruh unsur CIQS di PLBN Motamasin berkomitmen terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar setiap aktivitas lalu lintas barang di perbatasan tetap berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan perkarantinaan yang berlaku, demi melindungi sumber daya hayati serta kepentingan nasional. Penulis: Melky

Cegah Ancaman Hama di Perbatasan, BNPP RI Fasilitasi Pemusnahan 222,5 Kg Komoditas Berisiko di PLBN Motamasin

Sambas - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI merencanakan peresmian Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.&nbsp; Rencana tersebut disampaikan Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan PLB Temajuk, Rabu (4/3/2026).&nbsp; Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta dukungan infrastruktur sebelum PLB Temajuk diresmikan dan dioperasikan secara penuh. Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa peresmian PLB Temajuk direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2026. Peresmian tersebut menunggu penyelesaian pembangunan akses jalan menuju kawasan Temajuk yang saat ini masih dalam proses peningkatan. “Rencana peresmian PLB Temajuk ditargetkan pada pertengahan 2026, menunggu penyelesaian pengerjaan jalan di Temajuk,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia menuturkan, saat ini Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum tengah melaksanakan peningkatan ruas jalan Teluk Atong–Temajuk sepanjang 1,3 kilometer.&nbsp; Penyelesaian akses jalan tersebut dinilai menjadi faktor penting agar mobilitas masyarakat, petugas, serta aktivitas logistik menuju kawasan PLB dapat berjalan optimal. Menurut Komjen Pol. Makhruzi, secara fisik pembangunan PLB Temajuk telah rampung sepenuhnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan penunjang yang perlu diselesaikan sebelum operasional dimulai.&nbsp; Di antaranya adalah penataan lingkungan kawasan pabean berupa pembangunan pagar, relokasi Pos Dalduk Satgas Pamtas, serta pembongkaran pos lama milik Bea Cukai. "Kesiapan fasilitas pendukung tersebut menjadi bagian penting agar operasional PLB dapat berjalan tertib sesuai standar pelayanan lintas batas negara," ungkapnya. Lebih lanjut, Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa pembukaan kembali jalur perlintasan RI-Malaysia (Temajuk–Telok Melano) akan dilakukan setelah pembangunan akses jalan selesai. Pengaktifan jalur tersebut merujuk pada kesepakatan dalam Border Crossing Agreement (BCA) 2023 antara Indonesia dan Malaysia. “Dengan dibukanya kembali jalur Temajuk–Telok Melano, diharapkan mobilitas masyarakat perbatasan menjadi lebih tertib dan terkelola melalui jalur resmi,” terangnya. Ia menambahkan, fasilitas pelayanan di kawasan PLB Temajuk telah disiapkan untuk mendukung operasional instansi terkait, seperti layanan keimigrasian, kepabeanan, serta kekarantinaan yang meliputi kesehatan dan karantina hewan maupun tumbuhan.&nbsp; Dalam operasionalnya nanti, BNPP RI akan memfasilitasi mobilisasi personel lintas instansi sekaligus mengelola PLB Temajuk yang direncanakan sebagai PLBN dengan tipologi D. Komjen Pol. Makhruzi berharap, kehadiran PLB Temajuk dapat menjadi pintu resmi yang menghidupkan kembali aktivitas lintas batas antara Indonesia dan Malaysia sekaligus memperkuat pengawasan wilayah perbatasan negara. Selain meninjau kesiapan PLB, dalam kunjungan tersebut Komjen Pol. Makhruzi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyiapkan lahan bagi rencana pembangunan Universitas Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan di wilayah Sambas.&nbsp; Kehadiran institusi pendidikan strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, BNPP RI bersama Pemerintah Kabupaten Sambas juga tengah menggagas pengusulan Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan di sektor pariwisata.&nbsp; Usulan tersebut akan disiapkan melalui penyusunan regulasi dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebagai informasi, peninjauan kawasan PLB Temajuk turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Pertahanan Indra Irawan, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian sekaligus Plt. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Bupati Sambas Satono. Rencana peresmian PLB Temajuk tidak hanya menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan perbatasan negara, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan konektivitas kawasan. Dengan dukungan infrastruktur dan sinergi lintas kementerian serta pemerintah daerah, PLB Temajuk diharapkan menjadi gerbang baru yang mempererat hubungan masyarakat lintas batas sekaligus mempertegas kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Targetkan Peresmian PLB Temajuk pada 2026, Gerbang Baru Lintas Batas RI-Malaysia di Sambas

Sambas - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan PLBN Temajuk, Rabu (4/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BNPP RI memastikan proyek strategis perbatasan berjalan sesuai rencana, tepat mutu, dan tepat waktu. PLBN Temajuk dinilai memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat layanan lintas batas yang aman dan tertib. “Percepatan pembangunan PLBN Temajuk merupakan prioritas. Kehadiran PLBN yang representatif akan memperkuat pengawasan perlintasan orang dan barang, serta menjadi wajah negara di beranda terdepan,” tegas Komjen Pol Makhruzi. Ia menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Temajuk diarahkan sebagai simpul layanan terpadu yang tidak hanya memperkuat aspek keamanan, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, kehadiran PLBN akan membuka peluang usaha, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. “Temajuk memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik di kawasan perbatasan. Dengan kehadiran PLBN yang representatif, kawasan ini tidak hanya menjadi gerbang negara, tetapi juga dapat berkembang sebagai destinasi wisata perbatasan yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia akan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan secara terpadu. “BNPP RI berkomitmen memastikan PLBN Temajuk hadir sebagai penggerak pembangunan kawasan perbatasan. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Komjen Pol Makhruzi Rahman. Dalam peninjauan tersebut, Sekretaris BNPP RI didampingi oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Pertahanan, Indra Irawan, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian/Plt. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI, Budi Setyono, Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, serta Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis. Pada kesempatan tersebut, Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sambas Satono beserta jajaran pemerintah daerah setempat. Bupati Sambas menekankan bahwa kawasan Temajuk merupakan titik krusial dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “PLBN tidak cukup hanya berfungsi sebagai gerbang lintas batas, tetapi juga harus bertransformasi menjadi pusat layanan publik yang terintegrasi dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Satono. Bagi BNPP RI, pembangunan PLBN Temajuk merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu.&nbsp; Melalui percepatan pembangunan ini, BNPP RI berharap PLBN Temajuk dapat segera berfungsi optimal sebagai beranda depan negara yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Humas BNPP RI

BNPP RI Pacu Pembangunan PLBN Temajuk, Perkuat Kedaulatan dan Ekonomi Perbatasan

Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola langsung oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) terus menunjukkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan dengan memfasilitasi kegiatan ekspor komoditas pertanian, perikanan, serta produk jadi lainnya ke Sarawak, Malaysia, Rabu (4/3/2026). Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menyampaikan bahwa PLBN Entikong memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi di wilayah perbatasan, salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan ekspor menuju pasar Malaysia. Menurut Teguh, pada awal tahun 2026 nilai devisa ekspor melalui PLBN Entikong tercatat mencapai Rp16.232.818.230 dengan total netto ekspor sebesar 661.657 kilogram. Secara rinci, pada Januari 2026 nilai devisa negara tercatat sebesar Rp9.141.723.360 dengan total netto ekspor 375.809 kilogram. Sementara itu, pada Februari 2026 nilai devisa ekspor mencapai Rp7.091.094.870 dengan netto ekspor sebesar 285.848 kilogram. “Adapun komoditas unggulan selama bulan Februari meliputi udang wangkang, ikan bawal hitam, gula kelapa, charcoal, Garnier semir rambut, ikan tenggiri, karpet kantor tebal 16 mm, udang vaname, buah salak, dan buah pekawai,” ujar Teguh. Ia menambahkan bahwa buah khas Kalimantan seperti pekawai, yang merupakan kerabat durian dan relatif sulit dijumpai, bahkan masuk dalam sepuluh besar komoditas unggulan ekspor ke Malaysia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha eksportir terus memanfaatkan potensi sumber daya alam dan produk lokal sebagai komoditas perdagangan lintas negara. Melalui sinergi bersama petugas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS), PLBN Entikong tidak hanya memfasilitasi perlintasan orang, tetapi juga memastikan kelancaran arus ekspor komoditas dari Kecamatan Entikong dan sekitarnya guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Sebagai pengelola kawasan perbatasan negara, BNPP terus memperkuat peran PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.&nbsp; Melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan dukungan terhadap aktivitas ekspor yang produktif, BNPP memastikan perbatasan tumbuh lebih berdaya saing serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: Erika Barus

Rutin Ekspor, PLBN Entikong Tunjukkan Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links