Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Timor Tengah Utara, NTT — Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah Tahun 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini melaksanakan kegiatan kurve atau kerja bakti bersama pada, Jumat (6/2/2026). Kegiatan kurve tersebut dilaksanakan sebagai wujud komitmen BNPP dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kawasan perbatasan negara sebagai etalase terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kurve melibatkan berbagai unsur lintas sektor, antara lain pegawai Kecamatan, perangkat desa, Polsek, Koramil, pihak sekolah, serta Puskesmas di wilayah Wini. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam menciptakan lingkungan kawasan perbatasan yang bersih, tertib, dan representatif. Adapun area kerja bakti difokuskan di sepanjang jalan utama dua jalur, mulai dari kawasan Gerbang PLBN Wini hingga kawasan Pantai Wini. Seluruh peserta terlibat aktif membersihkan lingkungan sekitar, termasuk fasilitas umum dan area strategis yang menjadi jalur aktivitas masyarakat dan pengguna layanan lintas batas. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa kegiatan kurve ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden serta bagian dari upaya bersama dalam memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai wajah negara. “Kegiatan kurve ini merupakan implementasi arahan Bapak Presiden dalam Rakornas Pusat dan Daerah Tahun 2026. Melalui keterlibatan seluruh unsur lintas sektor, kami berharap kebersihan dan kerapian kawasan PLBN Wini dapat terus terjaga, sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mencerminkan citra positif negara di wilayah perbatasan,” ujar Reynold. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kegiatan serupa perlu terus didorong sebagai bagian dari budaya kerja dan kepedulian bersama terhadap lingkungan kawasan perbatasan. Kegiatan kurve berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak yang terlibat. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran bersama dalam menjaga kawasan strategis nasional. Dengan terbangunnya sinergi lintas sektor yang berkelanjutan,&nbsp;BNPP terus memperkuat perannya dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam mewujudkan lingkungan perbatasan yang bersih, tertata, dan berwibawa.&nbsp; Penulis: Febri

BNPP RI dan Stakeholder Gelar Kurve di PLBN Wini, Tegaskan Komitmen Jaga Kebersihan dan Ketertiban Perbatasan

Timor Tengah Utara, NTT — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini memfasilitasi pelaksanaan Lokakarya Pra Rapat Anggota Tahunan (Pra RAT) CU Kasih Sejahtera Tahun Buku 2025, yang digelar selama dua hari pada Kamis–Jumat (5–6 Februari 2026) di Gedung Serba Guna PLBN Wini, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan RAT CU Kasih Sejahtera sebagai forum tertinggi koperasi dalam rangka evaluasi kinerja pengurus, pengawas, serta perumusan kebijakan strategis organisasi ke depan. Lokakarya diawali dengan registrasi peserta, doa pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne CU, dan Mars CU Kasih Sejahtera. Selanjutnya, disampaikan visi, misi, nilai inti, dan slogan CU Kasih Sejahtera sebagai penguatan komitmen seluruh peserta. Administrator PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa fasilitas PLBN Wini terbuka untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di wilayah perbatasan. “PLBN Wini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang lintas batas negara, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Kami berharap Lokakarya Pra RAT ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola koperasi sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota,” ujar Reynold. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi Lokakarya, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan hasil pemeriksaan pengawas, serta sesi dialog dan tanggapan peserta. Peserta juga dibagi dalam kelompok diskusi untuk membahas materi yang disiapkan dan mempresentasikan hasilnya dalam pleno sebagai dasar penentuan perwakilan RAT Tahun Buku 2025. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara. Seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta menegaskan peran PLBN Wini dalam memfasilitasi penguatan koperasi serta kolaborasi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan difasilitasinya Lokakarya Pra RAT CU Kasih Sejahtera di PLBN Wini, BNPP menegaskan komitmen untuk mendorong penguatan kelembagaan koperasi serta sinergi antara masyarakat dan kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tata kelola ekonomi masyarakat perbatasan. Penulis: Febri

BNPP RI Fasilitasi Lokakarya Pra RAT CU Kasih Sejahtera di PLBN Wini, sebagai Wujud Dukungan terhadap Koperasi dan Ekonomi Perbatasan

Natuna, KEPRI – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (5/2/2026).&nbsp; Program ini menyasar peserta didik mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak usia sekolah, khususnya di wilayah perbatasan negara. Distribusi Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan se-Kecamatan Serasan yang meliputi PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 1.013 porsi Makan Bergizi Gratis disalurkan kepada peserta didik sebagai penerima manfaat. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Serasan serta melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik di masing-masing sekolah. Pendampingan lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kepala PLBN Serasan, Wendriady, menyampaikan bahwa keterlibatan PLBN Serasan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan BNPP terhadap program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan. “PLBN Serasan mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di wilayah perbatasan. Anak-anak di kawasan perbatasan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pemenuhan gizi yang baik sebagai bekal menuju generasi unggul,” ujar Wendriady. Ia menambahkan bahwa sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut. “Melalui koordinasi yang baik antara PLBN Serasan, Forkopimcam, SPPG, serta pihak sekolah, kami berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” tambahnya. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan Makan Bergizi Gratis secara simbolis oleh Kepala PLBN Serasan bersama perwakilan Forkopimcam Kecamatan Serasan kepada pihak sekolah yang diwakili oleh guru, serta kepada peserta didik sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, MBG dibagikan kepada para siswa di masing-masing sekolah dengan pendampingan guru dan tenaga pendidik. Perwakilan Forkopimcam Kecamatan Serasan, Saparingga, menyampaikan apresiasi atas dukungan PLBN Serasan dalam mendukung kelancaran distribusi Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kecamatan Serasan. “Kolaborasi lintas sektor yang terjalin dalam pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak usia sekolah di wilayah perbatasan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 002 Serasan, Azwadi, menyambut baik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memberikan dampak positif bagi peserta didik. “Program ini sangat membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah,” ungkapnya. PLBN Serasan terus berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait guna memastikan pelaksanaan program-program pemerintah di wilayah perbatasan berjalan optimal. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini sejalan dengan peran BNPP dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, tidak hanya dari aspek infrastruktur dan keamanan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sinergi lintas sektor yang terbangun secara berkelanjutan, BNPP menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program unggulan Presiden Republik Indonesia guna mewujudkan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai bagian dari penguatan pembangunan kawasan perbatasan Negara. Penulis : Yandi Febriadi

PLBN Serasan Dukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM di Wilayah Perbatasan

Malaka, Nusa Tenggara Timur – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin mendorong Pemerintah Timor Leste untuk mengaktifkan kembali Pas Lintas Batas (PLB) sebagai langkah strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, Kamis (5/2/2026). Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali Pas Lintas Batas sangat penting untuk memulihkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan yang selama ini bergantung pada aktivitas lintas negara. “Pas Lintas Batas memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat perbatasan. Dengan diaktifkannya kembali PLB, masyarakat Timor Leste dapat kembali melakukan aktivitas lintas batas secara legal, termasuk berbelanja dan berinteraksi ekonomi di Pasar PLBN Motamasin,” ujar Engelberthus Klau. Ia menambahkan bahwa keberadaan Pasar PLBN Motamasin merupakan ruang ekonomi bersama yang dirancang untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kedua negara. “Aktivitas perdagangan lintas batas tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste,” jelasnya. Menurut Engelberthus, pengaktifan kembali Pas Lintas Batas akan memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan usahanya pada aktivitas perdagangan lintas batas. “UMKM di kawasan perbatasan membutuhkan kepastian akses dan mobilitas. Pas Lintas Batas yang aktif akan menjadi penggerak utama roda ekonomi masyarakat perbatasan secara inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya. Lebih lanjut, Engelberthus Klau menyampaikan bahwa apabila pengaktifan kembali Pas Lintas Batas dapat direalisasikan oleh Pemerintah Timor Leste, maka permintaan pembukaan pelayanan PLBN Motamasin pada hari Minggu dapat dipertimbangkan. “Pembukaan layanan pada hari Minggu tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia, pengaturan operasional lintas instansi, serta adanya kebutuhan yang jelas. Namun pada prinsipnya, BNPP terbuka sepanjang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” ungkapnya. BNPP melalui PLBN Motamasin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama lintas batas dengan Pemerintah Timor Leste berdasarkan prinsip resiprokal, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak terkait, BNPP mendorong terwujudnya kebijakan lintas batas yang saling menguntungkan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, penguatan aktivitas ekonomi, serta menjaga stabilitas dan ketertiban di kawasan perbatasan. Penulis: Melky

BNPP RI Dorong Pengaktifan Kembali Pas Lintas Batas untuk Hidupkan Ekonomi Perbatasan di PLBN Motamasin

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links