Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Sanggau, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Entikong di kecamatan Entikong dan Sekayam, Rabu (20/5/2026).&nbsp; Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan bahwa pengukuran IPKP dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual sekaligus menyusun profil kawasan yang komprehensif.&nbsp; Hasil pengukuran ini, menurutnya, akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus merumuskan kebutuhan intervensi program kementerian dan lembaga terkait. “Pengukuran dan pemutakhiran IPKP ini bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan, termasuk sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan melalui program lintas kementerian dan lembaga,” ujar Brigjen TNI Topri. Dalam pengukuran tersebut, tim Asdep PKPD mencatat sejumlah isu pada layanan pemeriksaan lintas batas negara. Di sektor kepabeanan, masih dibutuhkan mesin X-ray di terminal keberangkatan untuk pemeriksaan barang ekspor yang saat ini dilakukan secara manual.&nbsp; Sementara itu, pada layanan keimigrasian, keterbatasan ruang pelayanan dinilai memengaruhi optimalisasi layanan, mengingat rata-rata sekitar 250 orang dideportasi dari Malaysia setiap pekan. Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan rencana pengaktifan kembali sistem autogate di PLBN Entikong, masing-masing dua unit di pintu kedatangan dan keberangkatan, guna mempercepat pelayanan keimigrasian. Selain itu, keimigrasian tengah berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali pas lintas batas sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Di sektor kesehatan, Karantina Kesehatan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyakit infeksi dan menular. Namun, dukungan sarana ekspedisi untuk pemeriksaan lanjutan sampel masih menjadi kebutuhan mendesak.&nbsp; Kondisi layanan dasar lainnya juga menjadi perhatian, terutama keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendorong sebagian masyarakat memilih berobat ke negara tetangga karena dinilai lebih memadai. Pada aspek pengembangan ekonomi lokal, Brigjen TNI Topri menyoroti potensi industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan limbah lidi daun sawit menjadi piring anyaman dan produk bernilai ekonomi lainnya.&nbsp; Selain itu, terdapat Kelompok Tani Kamboja di Dusun Sontas, Desa Entikong, yang mengembangkan usaha penggilingan padi dan menghasilkan beras hitam serta beras merah berkualitas, bahkan telah dipasarkan lintas provinsi melalui marketplace dan UMKM lokal. “Usaha ini terbukti meningkatkan pendapatan petani karena nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan gabah biasa. Potensi seperti ini perlu terus didorong agar ekonomi lokal perbatasan semakin kuat,” jelasnya. Namun demikian, masih ditemukan persoalan ketertiban kawasan, seperti aktivitas jual beli ilegal di bahu jalan sekitar PLBN Entikong. BNPP RI menilai penertiban perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat terpusat di pasar PLBN yang telah disediakan pemerintah. Pengukuran IPKP PPKP Entikong juga menyoroti isu pertahanan dan keamanan. Dari 27 pos pengamanan perbatasan di wilayah tersebut, tercatat tiga pos dalam kondisi rusak, bahkan ada yang tidak lagi layak ditempati akibat kerusakan berat dan pergeseran tanah.&nbsp; Selain itu, tim Asdep PKPD turut meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Entikong sebagai bagian dari delineasi PPKP Entikong. Menutup rangkaian kegiatan, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa hasil pengukuran IPKP PPKP Entikong tahun 2026 akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional sebesar 0,60. Ia menekankan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berdaya saing, sejahtera, dan berdaulat. Humas BNPP RI

BNPP RI Ukur IPKP PPKP Entikong, Petakan Capaian dan Tantangan Pembangunan Perbatasan

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Nangabadau di tiga kecamatan delineasi, yakni Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Senin (18/5/2026).&nbsp; Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Nangabadau bertujuan untuk memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan.&nbsp; Data tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjadi bahan masukan perencanaan program dan intervensi kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara. “Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui IPKP, kita dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Brigjen TNI Topri. Ia mengungkapkan, dari sisi pertahanan dan keamanan, kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis dan kedekatan akses tersebut membuat masyarakat di kawasan perbatasan kerap memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.&nbsp; “Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” katanya. Selain isu keamanan, Brigjen TNI Topri juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi lokal yang dinilai cukup besar. Pengembangan perkebunan sawit, komoditas karet, lada, ikan air tawar, rotan, serta hasil hutan bukan kayu berpeluang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk melalui aktivitas ekspor.&nbsp; Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai daya ungkit ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Di sisi lain, persoalan logistik dan transportasi penghubung di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sarana distribusi perdagangan berdampak pada terjadinya perbedaan harga barang dengan negara tetangga.&nbsp; Selain itu, belum terwujudnya kesepakatan angkutan penumpang internasional pada rute Kuching–Putussibau juga dipengaruhi oleh kondisi jalan penghubung Badau–Putussibau yang masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dengan kemiringan dan elevasi yang cukup curam. Dalam aspek layanan lintas batas, Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan untuk mencegah masuknya penyakit menular, meskipun terdapat keterbatasan sarana seperti kerusakan alat pemindai suhu (thermal scanner) yang mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan secara manual.&nbsp; Dari sisi keimigrasian dan kepabeanan, koordinasi dengan Satgas Pamtas terus diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal serta menekan praktik penyelundupan barang dan komoditas ilegal. Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan. Sejumlah wilayah masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi, beberapa jembatan pada ruas Badau–Putussibau memerlukan perbaikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan masih sangat dibutuhkan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Asdep PKPD juga meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan PPKP Nangabadau, khususnya di Kecamatan Badau dan Putussibau Selatan. Hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa sebagian data penerima telah sesuai, dan kondisi rumah memang membutuhkan dukungan perbaikan. Brigjen TNI Topri menambahkan, hasil pengukuran IPKP PPKP Nangabadau tahun 2026 akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional yang ditetapkan sebesar 0,60. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan kawasan perbatasan yang terukur, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya menjadi beranda negara, tetapi juga motor pertumbuhan dan kesejahteraan nasional. Humas BNPP RI

BNPP RI Petakan Tantangan Perbatasan Nangabadau Lewat Pemutakhiran IPKP

Jayapura, Papua - Dua petugas keamanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Rico Rimba Wanggai dan Naftali Lomo, mendapat penghargaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C Jayapura atas peran aktif dan kewaspadaan mereka dalam pengamanan kawasan perbatasan RI-Papua Nugini, Jumat (22/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif keduanya dalam membantu pengungkapan kasus narkotika di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan Cukai Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor KPPBC Tipe C Jayapura. Rico dan Naftali dinilai berkontribusi signifikan dalam mendukung penangkapan narkotika jenis ganja seberat 2.155,6 gram yang berhasil diamankan di kawasan perbatasan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas instansi, antara lain Kepala Kantor DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kepala KPPBC Tipe C Jayapura, unsur TNI/Polri, Imigrasi, Karantina, serta jajaran pengelola dan petugas keamanan PLBN Skouw. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi pengamanan lintas sektor di kawasan perbatasan negara. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas loyalitas dan profesionalisme petugas keamanan yang setiap hari bertugas di garda terdepan perbatasan. Menurutnya, peran petugas keamanan tidak terbatas pada pengamanan fisik kawasan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencegah peredaran barang terlarang. “Petugas keamanan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka berhadapan langsung dengan berbagai potensi pelanggaran di kawasan perbatasan. Keberhasilan membantu pengungkapan kasus narkotika ini menunjukkan kewaspadaan dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas,” ujar Ni Luh Puspa. Ia menambahkan, tantangan pengamanan di wilayah perbatasan menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan serta koordinasi yang solid antarinstansi. Sinergi yang terbangun selama ini, lanjutnya, menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara. Sementara itu, Rico Rimba Wanggai menyampaikan bahwa penghargaan yang diterimanya bersama Naftali merupakan kejutan sekaligus penyemangat. Ia menuturkan, apa yang dilakukan selama ini semata-mata adalah bagian dari kewajiban sebagai petugas penjaga perbatasan.&nbsp; “Kami hanya menjalankan tugas dan selalu berusaha waspada terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Naftali Lomo. Ia menilai, bertugas di kawasan perbatasan membutuhkan ketelitian, keberanian, dan kerja sama yang kuat antarpetugas. Ancaman penyelundupan, termasuk narkotika, dapat terjadi kapan saja dan harus diantisipasi dengan kesiapsiagaan penuh. Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi penerima, tetapi juga memacu semangat seluruh petugas di PLBN Skouw untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas.&nbsp; Dengan pengamanan yang solid dan kolaborasi lintas instansi yang berkelanjutan, PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan semakin kokoh sebagai beranda terdepan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan. Penulis: Brian A.

Dedikasi Jaga Perbatasan, Dua Petugas Keamanan PLBN Skouw Terima Penghargaan Bea Cukai Jayapura

Papua, Jayapura - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) Papua, Bea Cukai, Imigrasi, TNI, Polri, unsur intelijen, serta instansi terkait lainnya melaksanakan Patroli Bersama Pengawasan Karantina di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mencegah peredaran ilegal media pembawa sekaligus memperkuat pengawasan lintas batas negara. Plh Kepala Balai Besar KHIT Papua, Rahmat Turung, menegaskan bahwa patroli bersama merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memantau dan memetakan jalur-jalur nonprosedural di sekitar kawasan perbatasan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai akses keluar masuk ilegal barang maupun orang. “Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi seluruh instansi di kawasan perbatasan dalam menjaga keamanan wilayah negara, khususnya mencegah peredaran ilegal media pembawa yang dapat membahayakan sektor kesehatan, pertanian, perikanan, dan lingkungan,” ujar Rahmat. Patroli dimulai sekitar pukul 09.00 WIT dengan titik awal dari Pos Pamtas Yonif 643 Wanara Sakti di kawasan PLBN Skouw. Rombongan menyusuri jalur setapak perbatasan yang selama ini telah dipetakan sebagai jalur nonprosedural dan dinilai rawan dimanfaatkan untuk aktivitas pelanggaran hukum. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa patroli bersama ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan kawasan perbatasan sekaligus mempererat koordinasi antarinstansi yang bertugas di PLBN Skouw. Menurutnya, pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait. “Melalui patroli terpadu seperti ini, kami berharap pengawasan di kawasan PLBN Skouw semakin optimal dan koordinasi antarinstansi semakin kuat,” kata Ni Luh Puspa. Patroli bersama tersebut turut diikuti oleh sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, antara lain Plh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Rahmat, Koordinator Bea Cukai Wilker Skouw Franky, Kasubbid Penindakan Keimigrasian Christin Rumbiak, Koordinator Karantina Kesehatan Wilker Skouw Maya, perwakilan Satgas Yonif 643 Wanara Sakti Letda Nanang, Kapospol Sub Sektor Skouw, serta staf PLBN Skouw bersama unsur pengamanan dan pengawasan lainnya. Melalui patroli terpadu ini, PLBN Skouw berharap dapat mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai potensi pelanggaran, sekaligus memperkuat ketahanan nasional serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis: Brian A.

Cegah Peredaran Ilegal, PLBN Skouw Gelar Patroli Pengawasan Karantina di Perbatasan RI–PNG

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links