Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Peresmian operasional room

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

KOTA KUPANG, NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan perlu kebijakan afirmatif atau kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).&nbsp; "Kita tahu membangun Indonesia tidak bisa didekati dengan satu kebijakan. Kita harus memiliki kebijakan afirmatif yang nantinya bisa memiliki aksi afirmatif juga," jelas Zudan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Rabu (31/5/2023).&nbsp; Zudan ketika membuka FGD tersebut menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perbedaan karakteristik wilayah perbatasan satu sama lain, baik dalam dimensi darat dan laut.&nbsp; Untuk itu, sambung Zudan, diperlukan satu desain model yang cocok di dalam pengembangan kawasan perbatasan. Tetapi muara dalam kebijakan tersebut adalah satu tujuan yang sama, yakni kesejahteraan masyarakat perbatasan.&nbsp; "Perbatasan di NTT, berkarakter perpaduan antara batas darat dan laut, sangat berbeda dengan di Serasan, Kepulauan Riau. Atau seperti di kawasan perbatasan lainnya yang berada di Kalimantan Barat (Kalbar), seperti di Badau, Aruk atau Entikong," terang Zudan.&nbsp; Ia menjelaskan, bahwa BNPP mempunyai 3 perspektif dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan di NTT. Yang pertama yakni penjagaan dan pemeliharaan garis batas patok dan pilar dengan Timor Leste, termasuk 2 kawasan enclave yang masuk dalam bagian Indonesia. Yang kedua, lanjut Zudan, adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini Pembangunan PLBN telah memagari batas Indonesia dan Timor Leste,&nbsp;mulai dari PLBN Wini, PLBN Motamasin, PLBN Motaain dan PLBN Napan yang sebentar lagi diresmikan.&nbsp; "Melalui PLBN, kita harus bangkitkan kawasan perbatasan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana lalu lintas barang dan lalu lintas orang, bisa menjadi pertumbuhan ekonomi dalam satu paket, " tambah Zudan.&nbsp; Menurut keterangan Zudan, tahun 2023 dana pembangunan kawasan perbatasan menyentuh angka Rp7,7 triliun untuk wilayah perbatasan negara. Anggaran ini didistribusikan oleh 27 kementerian/lembaga (K/L) anggota BNPP yang fokus membangun dan mengembangkan 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi. Dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), tercatat Rp740.630.355.000 akan digunakan untuk pengelolaan batas wilayah negara. Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan PLBN akan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp290.459.569.342.&nbsp; Alokasi biaya untuk pembangunan kawasan perbatasan negara dipersiapkan sebesar Rp6.674.670.712.447. Selanjutnya untuk penguatan kelembagaan dialokasikan sebesar Rp11.525.332.000.&nbsp; "Ini angka yang besar, tetapi bisa tidak mempunyai manfaat yang maksimal, jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengelolaan kawasan perbatasan negara," ungkap Zudan.&nbsp; Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan&nbsp;Ketua Tim Peneliti Otonomi Daerah Pusat Riset Politik, BRIN, Prof. Siti Zuhro juga turut memberikan sejumlah rumusan strategis untuk melahirkan kebijakan dalam melakukan pengembangan kawasan perbatasan di NTT.&nbsp; Selain itu, FGD dengan tema "Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara" juga mendengarkan saran dan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi NTT, serta para camat di kawasan perbatasan.&nbsp; (Humas BNPP)

Sekretaris BNPP: Perlu Kebijakan Afirmatif dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan di NTT

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendistribusikan 18 motor listrik 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp; Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh, manyampaikan pendistribusian motor listrik ini dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan masyarakat di perbatasan negara. "Ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara optimal untuk operasional kantor. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan sepeda motor ini bisa menambah daya dukung kita untuk melayani masyarakat," ujar Zudan di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Sebagai informasi masing-masing PLBN yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw (Provinsi Papua); serta PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan) mendapatkan dua unit motor listrik. Sementara itu dua motor listrik lainnya di distribusikan untuk Kantor BNPP Pusat . Penyerahan motor listrik kepada pengelola PLBN dan secara simbolis dilaksanakan oleh Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, didampingi Plt. Asisten Deputi Lintas Batas Negara, Budi Setiono. Kemudian motor listrik untuk Kantor BNPP Pusat secara simbolis diserahkan kepada Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas, Indra Purnama. Turut hadir secara langsung dalam kegiatan ini Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Gutmen Nainggolan, bersama jajaran staf, dan Kepala Bidang pada 8 PLBN melalui zoom. (Humas BNPP)

BNPP Distribusikan 18 Motor Listrik Untuk 8 PLBN

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).&nbsp; Kepada pimpinan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Menteri Tito selaku Kepala BNPP menjelaskan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment), realisasi anggaran BNPP tahun 2022, capaian kinerja program dukungan manajemen (Dukman) tahun 2022.&nbsp; Selain itu, capaian kerja program Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN KP) tahun 2022, serta rencana kerja berdasarkan pagu indikatif 2024.&nbsp; Menteri Tito mengutarakan, proyek prioritas nasional BNPP tahun 2023 yang pertama adalah perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk.&nbsp; Selain itu, fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Pertahanan Keamanan (Hankam)pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Ketiga, fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi 6 major project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk, Nunukan, Atambua, Kefemananu, Jayapura dan Merauke," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp; Proyek prioritas BNPP yang keempat, sambung Tito, adalah pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sebanyak 100 orang pada Provinsi Kalimantan Timur.&nbsp; Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Junimart Girsang dalam Rapat Kerja dan RDP 'mengetok palu' beberapa poin persetujuan. Pertama, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp231.912.709.344 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp236.895.124.000 atau sebesar 97,90 persen.&nbsp; Selain itu, pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp231.300.651.000 dan usulan pergeseran anggaran tahun 2024 sebesar Rp22.303.306.000.&nbsp; Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menteri Tito juga didampingi Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.&nbsp; *(HUMAS BNPP)*&nbsp;

Menteri Tito Sampaikan 4 Proyek Prioritas Nasional BNPP Tahun 2023 di Parlemen Senayan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama sejumlah Kementerian/Lembaga tetapkan Tata Ruang Kawasan Perbatasan menjadi agenda prioritas nasional. "Penetapan ini untuk menentukan arah pembangunan di kawasan perbatasan negara," kata Gutmen Nainggolan, Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Senin (29/5/2023). BNPP, melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, telah mengadakan pertemuan untuk membahas capaian pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2022 dan&nbsp;Tahun 2023 Triwulan I. Pertemuan tersebut, dihadiri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Maksud pertemuan guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024," tutur Gutmen. Gutmen menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (PBWN-KP) merupakan pedoman nasional serta acuan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam Perpres tersebut kawasan perbatasan salah satu kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Kementerian ATR dapat mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KPN sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 118/2022 tersebut. "Penyusunan RDTR kawasan perbatasan negara menjadi agenda prioritas negara sesuai arahan Presiden RI untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan," ujar Gutmen, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Organisasi &amp; Kepegawaian BNPP. Gutmen menjelaskan bahwa penyusunan RDTR di kawasan perbatasan harus terus dipercepat agar dapat menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan di daerah kawasan perbatasan negara. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan RDTR di kawasan perbatasan. Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Muhammad Farid, menambahkan sampai saat ini sudah terdapat 9 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN), namun masih terdapat 1 RTR KPN yang belum terbit yaitu RTR Kawasan Perbatasan Negara dengan Laut Lepas. Farid mengungkapkan dalam acara pertemuan dengan K/L anggota BNPP, Kepala Bagian Penyusunan Rencana pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian ATR/BPN, Maria Iriana Puji Lestari, menyampaikan bahwa RTR KPN laut lepas saat ini masih dalam tahap pengintegrasian dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditargetkan pada Bulan Juli Tahun 2023 dimasukan dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun) untuk Tahun 2024. "Kami akan mengawal RTR KPN laut lepas tersebut," papar Farid. Sebagai informasi, Hingga saat ini telah terbit 3 Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yaitu Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang&nbsp;Skouw di Provinsi Papua, Perpres Nomor 4 Tahun 2023 RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur,&nbsp;dan Perpres Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR KPN Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian terdapat 8 RTR KPN yang telah terbit yaitu Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang RTR KPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang RTR KPN Pulau Kalimantan, Perpres Nomor 32 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Papua, Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku, Perpres Nomor 34 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat, Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang RTR KPN di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Perpres Nomor 49 Tahun 2018 tentang RTR KPN di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang RTR KPN di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. (Humas BNPP)

Tata Ruang Kawasan Perbatasan Jadi Agenda Prioritas Nasional untuk Tentukan Arah Pembangunan di Kawasan Perbatasan

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.