Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Peresmian operasional room

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

BELU, NTT - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan&nbsp;(BNPP) yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendorong BNPP agar dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjalin hubungan kerja sama dengan para pemangku kebijakan di dalam lintas koordinasi PLBN, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan sinergi yang baik antara TNI dan unsur kementerian dan lembaga (K/L) sangat diperlukan untuk menciptakan situasi kondusif dalam membangun kawasan perbatasan untuk pertumbuhan ekonomi.&nbsp; PLBN sebagai perlintasan barang dan orang bisa dioptimalkan menjadi kunci pergerakan ekonomi untuk mendorong hilirisasi kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.&nbsp; "Tugas berat di perbatasan tentu tak mungkin dijalani tanpa kerja sama. Sebagai upaya preventif dalam rangka memberantas perdagangan ilegal dan penyelundupan barang ilegal, saya menyambut baik upaya koordinasi di lapangan, terutama menutup jalan-jalan tikus yang jumlahnya tidak sedikit," jelas Zudan .&nbsp; Koordinasi teknis dengan TNI ini nampak saat PLBN Motaain di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan kerja Danrem 161/Wira Sakti Kupang, Brigadir Jendral (Brigjen) TNI, Febriel Buyung Sikumbang pada Sabtu (25/03/2023) lalu.&nbsp;Selain mengunjungi PLBN Motaain, Brigjen Febriel juga menyempatkan diri mengunjungi PLBN Motamasin dan PLBN Wini menggunakan helikopter. Brigjen Febriel menjelaskan, maksud kunjungan kerja ke PLBN Motaain adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN.&nbsp; "Agar perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN Motaain sehingga semua kegiatan perlintasan di PLBN dapat berjalan degan baik," jelas Febriel.&nbsp; Fabriel menjelaskan, penguatan kerja sama untuk perlunya mengantisipasi kegiatan Ilegal dan penyelundupan yang dapat merugikan negara. Dengan diadakan patroli gabungan secara rutin sehingga dapat meminimalisir akses negatif di sekitar wilayah PLBN Motaain.&nbsp; "Lalu perlunya kerja sama dan komunikasi untuk mengungkap penyelundupan narkoba sehingga tidak memberikan peluang dan ruang kepada pelaku penyulundupan, serta menghilangkan ego sektoral antara instasi - instansi terkait yang ada di PLBN motaain," tambahnya. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri para pejabat dari&nbsp;Bea Cukai Atambua; Bea Cukai PLBN Motaain. Selain itu perwakilan pejabat Karantina Ikan, perwakilan pejabat karantina pertanian dan sektor Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Brimob.&nbsp; Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa kehadiran PLBN sesuai amanat Presiden Jokowi bukan sekadar tempat perlintasan orang saja, melainkan pintu ekspor impor nasional. Maka dari itu Indonesia dinilai memerlukan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system) yang memuat dan mengatur beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan negara yang melibatkan semua stakeholders terkait, penggunaan teknologi dalam pengamanan perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengamanan perbatasan.&nbsp; Selain itu sistem database pengamanan perbatasan, partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan, dan diplomasi mengenai pengamanan perbatasan.&nbsp; "Salah satu tantangan kita adalah dengan karakteristik wilayah perbatasan kita, terdapat banyak jalur perlintasan tidak resmi yang memerlukan pengawasan, baik dalam rangka penjagaan batas wilayah negara maupun dalam rangka penegakan hukum nasional kita," pungkas Robert Simbolon. Editor : Humas BNPP

Cegah Penyelundupan, PLBN Motaain dan Danrem 161 Perkuat Koordinasi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong segenap jajaran BNPP sampai ke jajaran pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan koordinasi yang intensif sehingga keberadaan BNPP memberikan manfaat besar&nbsp;dan dikenal oleh masyarakat.&nbsp; Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh menindaklanjuti arahan Kepala BNPP&nbsp;dengan mengajak semua jajaran BNPP&nbsp;untuk melakukan branding dan marketing&nbsp;guna menghadapi transformasi, perkembangan dunia global dan teknologi, dan perkembangan ekspektasi masyarakat.&nbsp; Terobosan yang dilakukan adalah memanfaatkan media sosial masing-masing jajaran BNPP yang bertugas di Kantor Kebon Sirih dan jajaran pengelola PLBN. Dari masing-masing media sosial tersebut diharapkan dapat menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan perbatasan negara kepada masyarakat luas. "Jadi, selain dari web bnpp.go.id, maupun sosial media BNPP, masyarakat diharapkan dapat menjangkau informasi terkait pengelolaan perbatasan negara melalui media sosial pegawai BNPP," ujar Zudan pada kegiatan Transformasi Organisasi lingkup BNPP pagi ini, Senin (27/3/2022). Adapun informasi yang dapat dibagikan kepada masyarakat adalah pengelolaan PLBN, garis batas, lintas batas negara, potensi kawasan perbatasan, dan pembangunan kawasan perbatasan. "Dengan begitu masyarakat akan mengetahui sampai mana pengelolaan kawasan perbatasan kita. Apa yang telah dilaksanakan oleh BNPP dan juga anggotanya yang terdiri dari 27 Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara," pungkasnya. Sebagai informasi, BNPP merupakan instansi yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.&nbsp; (Humas BNPP)

Prof Zudan Minta Jajaran BNPP Lakukan Branding Pengelolaan Perbatasan

SERASAN, KEPRI - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan sedang mempersiapkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) untuk segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk kelancaran operasional, BNPP segera mengoordinasikan fasilitas pendukung lainnya melengkapi pembangunan fisik yang telah selesai.&nbsp; Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mendampingi Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam kunjungan kerja ke PLBN Serasan, Kamis (23/3/2023) lalu.&nbsp; "Pada kunjungan kerja kali ini kami&nbsp;mengoordinasikan kesiapan PLBN Serasan untuk dioperasionalkan oleh BNPP dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemarin kami juga telah menyerahkan bantuan kepada para korban longsor yang melanda&nbsp;Desa Pangkalan," jelas Robert. Robert menerangkan, PLBN Serasan merupakan hasil dari pelaksanaan perintah Presiden Jokowi melalui Inpres 1/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarpras Penunjang di Kawasan Perbatasan. Bersama dengan PLBN Serasan, dibangun 10 PLBN Lainnya. Yaitu PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; dan PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, dan PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan; serta PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara). Selain itu PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). "Serta PLBN Sota di Kabuapten Merauke dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua, sekarang Papua Selatan," lengkapnya.&nbsp; Robert juga melanjutkan penjelasan bahwa, untuk persiapan pengelolaan PLBN, BNPP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengenai penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLBN seperti meubelair, furniture, dan equipment. Selain itu, BNPP juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) 5 Kementerian, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).&nbsp; "Hal ini mengenai penyiapan personel dan peralatan kerja spesifik penunjang pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara oleh kementerian tersebut di PLBN telah dilakukan penataan dan pengaturan rencana penggunaan ruang kerja dan mess pegawai di PLBN," tambahnya.&nbsp; Dalam memenuhi kelengkapan operasional lainnya, lanjut Robert, turut disiapakan kelembagaan pengelolaan PLBN dengan telah ditetapkannya Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP. Dalam Peraturan tersebut telah diatur dan ditetapkan unit kerja pengelolaan 5 PLBN baru yang segera akan dioperasionalkan seperti PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan, dan PLBN Yetetkun.&nbsp;"Penugasan tim persiapan pengoperasian PLBN, telah bertugas sejak bulan Desember 2022 lalu," ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro turut memberikan arahan untuk segera mengagendakan rapat koordinasi denga para pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dan konsolidasi langkah-langkah persiapan operasionalisasi PLBN Serasan, termasuk peresmiannya oleh Presiden Jokowi. Pembukaan PLBN Serasan, dapat meningkatkan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Pemerintah melalui (K/L) terkait akan melakukan berbagai macam pengembangan yang membuat pembangunan di Serasan menjadi lebih maju, sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.&nbsp;&nbsp; Selain itu, dalam rangka mendatangkan orang, pemerintah akan membangun infrastruktur transportasi. Dengan begitu, wisatawan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri seperti wisatawan dari Kuching, Malaysia, dapat berwisata dan berbelanja di Serasan.&nbsp; “Kemungkinan Malaysia akan kemari turisnya, tentunya tidak di musim utara, musim gelombang kuat. Kalau mereka datang kemari maka Dinas Pariwisata Natuna harus menyiapkan konsepnya. Saya menyarankan agar konsepnya itu adalah membangun homestay,” terangnya.&nbsp; Ia menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki halaman di rumah bisa membangun kamar yang berstandar hotel. Dinas Pariwisata bisa menjadi koordinator untuk membantu masyarakat memfasilitasi hal tersebut.&nbsp; Deputi Robert bersama rombongan Sekjen Suhajar turut menyambangi Serawak, Malaysia. Hal ini dilakukan untuk meninjau langsung situasi dan ketersediaan infrastruktur Sematan, Distrik Lundu, Serawak, sebagai mitra dari PLBN Serasan.&nbsp; Selain itu juga dilakukan pertemuan dengan Konsulat Jendral (Konjen) RI di Kuching. Langkah ini untuk mendorong pihak Konjen RI aktif berkomunikasi dengan pihak Malaysia dalam melakukan persiapan yang memadai terkait dengan rencana beroperasinya PLBN Serasan. (Humas BNPP)

 BNPP Pastikan Kelengkapan Fasilitas PLBN Serasan Sebelum Beroperasi dan Diresmikan

SERASAN, KEPRI - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) pada 22 -23 Maret 2023. Maksud kunjungan kerja tersebut adalah menyalurkan bantuan untuk penyintas dan&nbsp;korban bencana longsor sekaligus memantau kesiapan akhir PLBN Serasan sebelum beroperasi.&nbsp; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa, telah menemui penyintas dan warga korban longsor di Desa Pangkalan, Serasan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendampingi Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro untuk menyalurkan bantuan yang berhasil terkumpul sebesar Rp385.000.000.&nbsp; "Kunjungan kali sedikit berbeda, tidak hanya mengecek kesiapan PLBN Serasan beroperasi, tapi kami juga menemui, dan memberikan bantuan sebagai tanda empati kepada para korban bencana longsor," jelas Robert.&nbsp; Robert juga menerangkan dalam kesempatan bertemu dengan para korban bencana longsor, Sekjen Kemendagri memberikan bantuan dana kepada para korban atau ahli waris korban bencana dengan beberapa kategori.&nbsp; Kategori pertama korban atau ahli waris yang kehilangan anggota keluarga dan rumah. Yang kedua&nbsp;korban atau ahli waris yang kehilangan anggota keluarga, dan ketiga korban atau ahli waris yg kehilangan rumah. "Besaran dana bantuan disesuaikan dengan kategori tersebut. Dana bantuan bersumber dari dana KORPRI, Kemendagri dan BNPP, Dana UPZ Kemendagri, dan sumbangan pribadi dari beberapa pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP," tambahnya.&nbsp; Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri, dan pejabat setempat lainnya.&nbsp; Hingga operasi operasi SAR di Serasan, Natuna ditutup, jumlah korban jiwa yang berhasil ditemukan sebanyak 50 orang. Sementara 4 orang lainnya yang menjadi target pencarian belum ditemukan dan dinyatakan hilang.&nbsp; Pusat Data Informasi Badan Nasional Pengeloa Bencana (BNPB) juga mencatat jumlah pengungsi sebanyak 2.240 jiwa. Adapun Seluruh pengungsi terbagi di 6 lokasi yang meliputi 436 jiwa di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 605 jiwa di Desa Payak, 136 di Desa Batu Berlian, 238 jiwa di SMAN 1 Serasan, 432 jiwa di Pelimpak dan 393 jiwa di Airnusa.&nbsp; Seluruh pengungsi merupakan warga terdampak maupun yang meninggalkan rumah sementara waktu demi mencegahnya longsor susulan. (Humas BNPP)

Deputi BNPP Dampingi Sekjen Kemendagri Salurkan Bantuan untuk Penyintas Longsor Serasan

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

PLBN Aruk

Srikandi

e-Kerja

Produk Hukum

Email Dinas

Lapor

Sitaswilneg

Konfirmasi

Arora

DMS BNPP

e-Agenda

GIS BNPP

LPSE

PPID

e-LHKPN

Data Sarpras IP

BNPP Canangkan Zona Integritas di Delapan Pos Lintas Batas Negara Republik Indonesia

Inilah Pulau Rondo, Pulau Terluar Ujung Barat Indonesia yang sebenarnya

BNPP Luncurkan 3 Prangko Seri PLBN di Aceh