Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Peresmian operasional room

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

SEMARANG - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hadir dan memberikan pemaparan dalam Pelatihan Manajemen Perbatasan yang digelar oleh United Nations Office On Drugs and Crimes (UNODC) Country Manager Indonesia di Kampus Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Polri, Semarang.&nbsp; Acara ini berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 2 hingga 6 Oktober 2023, menyoroti isu-isu krusial terkait pengelolaan perbatasan di Indonesia. Dalam Opening Remarks-nya, Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Robert Simbolon menyampaikan informasi mengenai pengelolaan perbatasan yang berada di bawah koordinasi BNPP. Salah satu poin utama yang diangkat adalah komitmen pemerintah, sejalan dengan penegasan dan program strategis Presiden RI dalam Membangun Indonesia Dari Pinggiran. Simbolon menyoroti urgensi pengelolaan perbatasan, mengangkat dua nilai mendasar, yakni Keamanan (Security) dan Kesejahteraan (Prosperity). "Keamanan dan Kesejahteraan adalah dua pilar utama yang menjadi dasar pengelolaan perbatasan. Tanpa keduanya, sulit membayangkan bagaimana kita dapat membangun Indonesia dari pinggiran dengan kokoh," ungkap Simbolon. Simbolon juga menyoroti dua dimensi yang menjadi fokus pengelolaan, yaitu Dimensi Batas Wilayah Negara (Boundary Dimension) dan Dimensi Kawasan Perbatasan (Frontier Dimension). Kedua dimensi ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif terkait pengelolaan perbatasan. Dalam konteks ini, ia menyentuh sejumlah isu strategis pengelolaan perbatasan, seperti batas wilayah negara, lintas batas negara, pembangunan kawasan perbatasan, dan kelembagaan pengelolaan perbatasan. Semua ini menjadi titik sentral dalam menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perbatasan di Indonesia. Dengan tegas, Simbolon juga menyinggung tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan di era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.&nbsp; "Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan zaman. Pengelolaan perbatasan harus mampu beradaptasi dengan dinamika global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," tambahnya. Pentingnya mendesak dalam menghadapi tantangan ini juga menjadi fokus dalam pengungkapan Simbolon. Ada lima kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi dalam pengelolaan perbatasan ke depan: 1. Peningkatan Pengamanan Perbatasan: Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas dan terbuka, peningkatan pengamanan perbatasan menjadi suatu kebutuhan mendesak. 2. Penguatan Sistem Pengelolaan Perbatasan: Melalui capacity building, semua unsur yang terlibat dan terkait harus diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola perbatasan. 3. Pemantapan Sistem Kelembagaan Perbatasan: Melalui penguatan kerjasama, kolaborasi, dan integrasi, sistem kelembagaan perbatasan perlu diperkuat agar dapat berjalan secara optimal. 4. Pengembangan Sistem Informasi Perbatasan: Sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar-lembaga atau inter-stakeholder menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi. 5. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat Perbatasan: Dalam pengelolaan perbatasan, masyarakat perbatasan perlu didorong untuk aktif terlibat dan berkontribusi, sehingga menjadi bagian integral dari upaya ini. "Semua kebutuhan ini menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan di masa depan. Dalam menghadapi dinamika global dan perkembangan teknologi, Indonesia perlu bersiap diri dengan memastikan bahwa perbatasan negara tetap menjadi lapisan pertahanan yang kokoh dan efisien," tukasnya. Dengan demikian, Pelatihan Manajemen Perbatasan ini bukan hanya sebuah kegiatan rutin, tetapi juga sebuah tonggak penting dalam memastikan bahwa Indonesia dapat terus maju, aman, dan sejahtera dari setiap sudut negeri hingga pinggiran terluarnya.&nbsp; "Itulah komitmen yang diemban oleh BNPP bersama UNODC Country Manager Indonesia untuk mewujudkan visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran," pungkasnya.***

Menuju Batas yang Aman, Lima Kebutuhan Mendesak Indonesia Dipaparkan BNPP di Pelatihan Manajemen Perbatasan

JAKARTA - Seluruh masyarakat Indonesia turut mengenang dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), seluruh pegawai melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila untuk terus menjaga keutuhan negara dan kekokohan semangat nasionalisme.&nbsp; Dalam suasana khidmat, Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagahnya di perbatasan negara Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Senin, 2 Oktober 2023, tepat pukul 08.00 WITA.&nbsp;&nbsp; Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Pendukung&nbsp;dan Tenaga Pendukung Operasional di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya yang bertugas di PLBN Motamasin berkumpul dan mengheningkan cipta untuk Peristiwa bersejarah pada 30 September 1965, yang telah menguji Pancasila sebagai dasar negara.&nbsp; Selain itu, doa dalam hening upacara juga turut dipanjatkan sebagai tanda penghormatan untuk para pejuang yang gugur dalam mempertahankan Pancasila dalam peristiwa Pengkhianatan Gerakan 30 September (G30S).&nbsp; Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI, Polri dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, pelajar, dan tokoh agama, yang semuanya bersatu dalam semangat persatuan. Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Motamasin, Reynold Uran menjelaskan tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju". Ia turut membacakan Pancasila di depan para peserta yang hadir dan memberikan beberapa poin amanat.&nbsp; Salah satunya adalah penjelasan bahwa, upacara di sini menjadi bukti nyata rasa hormat dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dasar bangsa. Selain itu, Upacara Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan pentingnya persatuan dan keberagaman dalam menjaga kedaulatan negara. Semua masyarakat memiliki kewajiban untuk setia pada negara dan ideologi Pancasila. Selalu bekerja dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan keputusan. "Upacara di PLBN Motamasin untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023 mencerminkan semangat kebangsaan dan komitmen untuk terus menjaga dan menghormati nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara Indonesia," jelas Reynold Uran. Dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di PLBN Motamasin, pembacaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Andreas Iknatius selaku Jabatan Fungsional Umum (JFU) di PLBN Motamasin.&nbsp; Selain pembacaan Pancasila dan UUD 1945, juga turut dibacakan Ikrar Kesaktian Pancasila dari Ketua DPR RI, Puan Maharani oleh Yosefine Bete selau Supporting Staff di PLBN Motamasin.&nbsp; "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya: bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.&nbsp; "Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara,” lanjutnya. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,"pungkasnya.&nbsp; (Humas BNPP)

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di PLBN Motamasin, Cerminkan Kekokohan Nasionalisme dari Perbatasan Negara

JAYAPURA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, menjadi PLBN terakhir yang menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di perbatasan negara. Kegiatan yang berlangsung di Pasar PLBN Skouw ini adalah salah satu rangkaian acara memperingati HUT ke-13 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 17 September 2023 lalu. Dalam pelaksanaannya, BNPP bersinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).&nbsp; Sebelumnya, Gerakan Pangan Murah juga dilaksanakan pada 12 PLBN lainnya yang dikelola BNPP di sejumlah kawasan perbatasan negara.&nbsp; Selain itu, BNPP juga memberi perhatian khusus kepada anak-anak di kawasan perbatasan negara dengan mengajak dalam lomba menggambar dan mewarnai.&nbsp; Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP, Farida Kurnianingrum selaku Koordinator Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelaskan bahwa, beberapa bahan pangan yang dipasarkan antara lain beras Rp59.000 per 5 kg, minyak goreng Rp14.000 per bungkus 1 litergula pasir Rp14.000 per kg.&nbsp; "Selain itu telur, bawang merah dan bawang putih," jelas Farida, Sabtu (30/9/2023).&nbsp; Farida juga menerangkan bahwa, untuk menarik minat dan membantu warga di 4 Kampung Skouw Sae, Skouw Yambe, Skouw Mabo, Mosso, maka disiapkan 1 buah bus dari Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura.&nbsp; Selain juga disiapkan beberapa unit truk dari Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 122/TS dan Koramil&nbsp;Muara Tami serta dari Polisi Kapolsek Muara Tami, dengan titik lokasi penjemputan yang telah diatur bersama koodinator lapangan.&nbsp; Sementara itu, Kepala PLBN Skouw, B Mathilda Pusung, sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat atas terlaksananya Gerakan Pangan Murah di Pasar PLBN Skouw.&nbsp; Ia juga menjelaskan bahwa diharapkan adanya bantuan sembako gratis kepada 100 Masyarakat Skouw yang berada di 4 Kampung Skouw Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini &nbsp;"Giat GPM di Pasar PLBN Skouw telah dapat kami laksanakan dengan baik dan lancar mendapat dukungan serta apresiasi dari semua pihak yang mendukung pelaksanaan giat GPM di PLBN Skouw,"jelasnya.&nbsp; (Humas BNPP)

HUT ke-13 BNPP Ditutup Gerakan Pangan Murah di PLBN Skouw

JAKARTA - Hampir satu pekan lebih Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) dikepung banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu (20/9/2023). Hingga Selasa, 26 September 2023, banjir yang terjadi di perbatasan negara tersebut tak juga kunjung surut akibat wilayah hulu yang berada di negara Malaysia masih sering terjadi hujan.&nbsp; Merespons hal tersebut, pemerintah Kabupaten Nunukan juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir selama 14 hari melalui Surat Keputusan Bupati Nunukan nomor 188.45/574/IZ/2023. Hingga Rabu, 27 September 2023, banjir masih menggenangi dua kecamatan meski berangsur surut. Di Kecamatan Sembakung Atulai terdapat 2 desa yang masih digenangi banjir dan di Kecamatan Sembakung terdapat 6 desa. Beberapa desa juga dilaporkan masih gelap gulita akibat pemadaman aliran listrik oleh PLN atas dasar antispasi warga tersengat listrik. Tinggi Muka Air (TMA) hingga 50 sentimeter juga terpantau di wilayah Kecamatan Sembakung. Meski mengalami penurunan, elevasi sungai tercatat 4,5 meter dibanding hari sebelumnya yang mana mencapai posisi 5,05 meter. Laporan yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat, 1 orang warga Sembakung meninggal dunia terpeleset dari rumahnya dan tenggelam karena banjir.&nbsp; Banjir yang dipicu oleh hujan di wilayah hulu perbatasan antara Malaysia-Indonesia itu telah berdampak pada 11.230 jiwa dari 3.976 KK. Sebanyak 1.198 rumah terdampak banjir, termasuk 51 unit fasilitas umum dan 54 hektare lahan pertanian terendam. Adapun sebanyak 230 jiwa dari 62 KK masih mengungsi ke rumah kerabat maupun tenda darurat pengungsian mandiri maupun yang didirikan oleh lintas instansi.&nbsp; Sebagai upaya penanganan darurat, lintas instansi terkait mulai dari BPBD Kabupaten Nunukan, Tagana Dinas Sosial, TNI, Polri, Satpol PP, relawan Destana, relawan kecamatan telah memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi maupun warga terdampak. (Humas BNPP dan Data BNPB)&nbsp;(Foto: BNPB)

Hulu Sungai dari Malaysia Meluap, 1 Warga RI di Nunukan Tewas Tenggelam dan Ratusan Jiwa Mengungsi

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.