Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Bengkayang - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang kembali menjadi ruang perjumpaan budaya dan persaudaraan lintas negara melalui dukungan terhadap Perayaan Gawia Sowa Adat Dayak Bidayuh Bijagoi ke-186, Kamis (4/6/2026). Perayaan adat yang digelar di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia ini menjadi momentum penting dalam menjaga ikatan kekerabatan masyarakat Dayak Bidayuh yang telah terjalin secara turun-temurun di kedua sisi perbatasan. Tahun ini, masyarakat Dayak Bidayuh dari Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, serta dari Serikin dan Bau, Sarawak, Malaysia, hadir untuk mengikuti rangkaian perayaan sekaligus bersilaturahmi dengan sanak keluarga.&nbsp; Kehadiran mereka menegaskan bahwa batas negara tidak menghapus kesamaan identitas, bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang telah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menegaskan bahwa Gawia Sowa memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai perayaan adat, tetapi juga sebagai simbol kuat persatuan masyarakat perbatasan.&nbsp; “PLBN Jagoi Babang berkomitmen mendukung kegiatan budaya masyarakat perbatasan. Gawia Sowa adalah wujud nyata bahwa budaya mampu menjadi jembatan persaudaraan lintas negara yang harus kita jaga bersama,” ujarnya. Sebagai bentuk dukungan konkret, PLBN Jagoi Babang bersama unsur Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) memberikan pelayanan optimal selama pelaksanaan kegiatan.&nbsp; Pengaturan arus keluar-masuk kendaraan, pengawasan perlintasan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti troli dilakukan guna memastikan kelancaran dan kenyamanan para pelintas yang mengikuti perayaan. Puncak Perayaan Gawia Sowa Adat Dayak Bidayuh Bijagoi ke-186 yang digelar pada 3 Juni 2026 di Kampung Adat Bung Kapuak berlangsung semarak. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta para tokoh adat dan masyarakat. Perayaan ini juga dihadiri delegasi dari Sarawak, Malaysia, yang dipimpin oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinep beserta rombongan. Kehadiran delegasi Malaysia semakin mempertegas Gawia Sowa sebagai perayaan budaya lintas batas yang berperan penting dalam mempererat hubungan sosial masyarakat Dayak Bidayuh Indonesia–Malaysia. Melalui dukungan terhadap Gawia Sowa, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan perlintasan, tetapi juga berperan aktif sebagai simpul pemersatu budaya dan persaudaraan di kawasan perbatasan. Dari Jagoi Babang, pesan kebersamaan kembali ditegaskan, bahwa adat, budaya, dan nilai kekeluargaan tetap hidup, tumbuh, dan menjadi fondasi harmoni lintas negara hingga kini dan ke depan. Penulis: Charles

PLBN Jagoi Babang Dukung Gawia Sowa Dayak Bidayuh Bijagoi, Perkuat Persaudaraan Lintas Batas RI–Malaysia

Insana Utara - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini bersama Pemerintah Kecamatan Insana Utara melaksanakan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan Mata Air Oela Sunan, Desa Humusu Wini, Rabu (4/6/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi wujud nyata peran aktif PLBN Wini dalam memperkuat semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan. Pencanangan BBGRM 2026 dimaknai sebagai momentum strategis untuk menumbuhkan kembali nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Insana Utara.&nbsp; Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta BBGRM melaksanakan aksi penghijauan dengan menanam sekitar 100 anakan pohon mahoni di sekitar Mata Air Oela Sunan.&nbsp; Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Camat Insana Utara dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur lintas sektor yang telah berpartisipasi aktif. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, instansi teknis, dan masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Kepala PLBN Wini Reynold Uran menegaskan bahwa kegiatan BBGRM mencerminkan sinergi nyata antarinstansi di kawasan perbatasan.&nbsp; “Gotong royong adalah kekuatan sosial yang harus terus dirawat. Melalui BBGRM, kita tidak hanya membangun lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan sebagai fondasi pembangunan wilayah perbatasan,” ujar Reynold Uran. Ia menambahkan, PLBN Wini berkomitmen untuk terus hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Menurutnya, keterlibatan aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan kawasan perbatasan yang aman, lestari, dan sejahtera. Kegiatan pencanangan BBGRM 2026 ini dihadiri oleh Camat Insana Utara, Kepala PLBN Wini, Kapolsek Insana Utara, Danramil 1618-03 Insana Utara, Danpos Brimob, Danki Pamtas RI–RDTL, Kapospol Sub Sektor Wini, Kepala Puskesmas Wini beserta jajaran, para kepala desa dan perangkat Desa Humusu Wini, para kepala UPTD, serta Ketua dan anggota BPD Desa Humusu Wini. Melalui pencanangan BBGRM 2026 ini, PLBN Wini yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap semangat gotong royong tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus tumbuh sebagai budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang. Penulis: Rommy Manehat

PLBN Wini Perkuat Budaya Gotong Royong, Kolaborasi Pencanangan BBGRM 2026 di Insana Utara

Bengkayang - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang menegaskan komitmennya dalam memperkuat stabilitas keamanan dan ketahanan sosial di kawasan perbatasan dengan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Kabupaten Bengkayang, Senin (25/5/2026).&nbsp; Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk membahas berbagai tantangan krusial di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya ancaman peredaran narkoba, penyelundupan barang ilegal, serta beragam persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat perbatasan. Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menekankan bahwa PLBN memiliki peran strategis sebagai gerbang resmi negara sekaligus garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Menurutnya, PLBN tidak hanya melayani aktivitas lintas batas, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan hukum nasional. “PLBN berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk orang, barang, dan kendaraan dari dan ke wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Di sisi lain, PLBN juga menghadirkan pelayanan serta pengawasan kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Misdo. Ia menambahkan, penguatan sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perbatasan yang aman dan kondusif. Misdo menilai forum seperti FGD sangat penting untuk membangun pemahaman bersama terkait peran dan kewenangan masing-masing instansi di kawasan perbatasan. Sementara itu, perwakilan Bea dan Cukai Jagoi Babang menjelaskan bahwa pengawasan barang lintas batas dilakukan secara berimbang dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Selain mengawasi arus ekspor, Bea dan Cukai juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha perbatasan. “Kami melayani dan membimbing eksportir dalam proses Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sekaligus melakukan sosialisasi mengenai barang yang dapat dan tidak dapat diekspor melalui PLBN sesuai ketentuan Border Trade Agreement (BTA),” jelasnya. Bea dan Cukai juga menegaskan pentingnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan karena aktivitas pengawasan kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat perbatasan. Dari sisi keimigrasian, perwakilan Imigrasi Jagoi Babang menyampaikan bahwa pelayanan pelintas batas saat ini masih menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Hal ini dilakukan karena pembangunan Pos ICQS Serikin di wilayah Malaysia masih berlangsung. Dalam forum yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang menyoroti meningkatnya ancaman narkoba yang menyasar remaja dan pemuda di wilayah perbatasan. Ia meminta keterlibatan aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan. “Peredaran narkoba di kalangan remaja dan pemuda sangat mengkhawatirkan. Peran tokoh agama dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan,” tegasnya. Pada sesi diskusi, peserta FGD juga mengusulkan agar PLBN bersama instansi CIQ menyediakan daftar resmi barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk diekspor guna memudahkan masyarakat dan mencegah pelanggaran.&nbsp; Selain itu, forum menekankan peran strategis gereja sebagai pilar moral dan sosial dalam menjaga keamanan, menanamkan nilai toleransi, serta memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan aparat keamanan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur PLBN Jagoi Babang, Bea dan Cukai, Imigrasi, Polres Bengkayang, Kesbangpol, Kementerian Agama, DPRD, FKUB, organisasi gereja, organisasi kepemudaan Kristen, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkayang.&nbsp; Melalui forum ini, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan lintas sektor dalam menjaga perbatasan yang aman, tertib, dan berdaya saing demi kepentingan nasional. Penulis: Charles

PLBN Jagoi Babang Perkuat Sinergi dengan PGLII Bengkayang, Bahas Ancaman Narkoba dan Keamanan Perbatasan

Yogyakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Selasa (2/6/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perbatasan. Membuka kegiatan, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa Bimtek dirancang sebagai upaya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara yang menangani penataan ruang kawasan perbatasan. Menurutnya, kualitas kebijakan dan implementasi tata ruang sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur yang menjalankannya di lapangan. "Melalui Bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Irjen Pol. Maith.&nbsp; Ia juga mendorong peserta dari daerah untuk aktif berdiskusi dan menyerap pengalaman dari para narasumber agar hasil pembelajaran dapat diimplementasikan secara konkret. Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono menjelaskan bahwa Bimtek diselenggarakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan klasikal. Metode ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas berlangsung efektif, adaptif, dan menjangkau kebutuhan peserta dari berbagai daerah. Ismawan menambahkan, kegiatan ini juga memuat modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengukuran capaian peningkatan kapasitas aparatur. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Adriadi Dimastanto menyampaikan bahwa IAP sebagai asosiasi profesional perencana wilayah dan kota memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen tata ruang seperti RTRW dan RDTR.&nbsp; Ia berharap Bimtek ini dapat memperluas wawasan bersama terkait pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi outward looking dan berdaya saing. "IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara," ungkapnya. Selain itu, apresiasi terhadap pelaksanaan Bimtek juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Deni Prasetyo yang mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN.&nbsp; Ia menilai konsistensi BNPP RI dalam menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai bagian integral pengelolaan kawasan perbatasan merupakan langkah yang sangat krusial. Menurut Deni, penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki konsekuensi strategis yang lebih luas dibanding wilayah lain, karena menyangkut daya saing nasional hingga efektivitas negara dalam menjaga kedaulatan.&nbsp; "Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan," jelasnya. Ia menekankan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada regulasi atau dokumen perencanaan, melainkan pada kapasitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan yang efektif di lapangan.&nbsp; Oleh karena itu, Bimtek ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas perspektif, serta memperkuat jejaring profesional lintas sektor. Bimtek ini turut dihadiri Kelompok Ahli BNPP RI Robert Simbolon yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan. Melalui Bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kapasitas aparatur sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.&nbsp; Peningkatan kualitas SDM diyakini akan tercermin pada keputusan-keputusan yang semakin tepat, terkoordinasi, dan mampu menjaga kepentingan strategis bangsa di wilayah perbatasan negara. Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat Kapasitas Aparatur, Dorong Penataan Ruang Kawasan Perbatasan yang Efektif dan Berdaya Saing

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links