Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan agenda Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BNPP RI, Senin (18/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan perbatasan negara. Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Adhi Setyo Tamtomo, selaku Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai BNPP RI sebagai upaya peningkatan pemahaman serta penguatan budaya integritas aparatur. Dalam paparannya, Adhi Setyo Tamtomo menegaskan bahwa praktik korupsi kerap tidak bermula dari pelanggaran besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah.&nbsp; “Korupsi sering diawali dari pembiaran terhadap hal-hal kecil, seperti pemberian uang terima kasih, bingkisan, atau fasilitas tertentu yang sebenarnya melanggar ketentuan,” ujarnya. Ia menjelaskan, praktik tersebut dalam banyak kasus telah dinormalisasi dalam pelayanan publik, baik oleh pemberi maupun penerima. Berdasarkan data KPK dan hasil sejumlah survei, masih ditemukan masyarakat yang memberikan imbalan di luar ketentuan untuk mempercepat layanan, sementara sebagian aparatur pernah melihat atau mendengar praktik penerimaan pemberian dalam proses pelayanan. Dalam kesempatan itu, KPK juga memaparkan kondisi integritas nasional yang masih menghadapi tantangan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2025 tercatat berada pada angka 34 dari skala 100, yang menunjukkan tingkat persepsi korupsi masih relatif tinggi. Sementara itu, Indeks Integritas Nasional berada pada angka 72,32 dengan kategori rentan. Namun demikian, secara tidak langsung Adhi mengapresiasi capaian BNPP RI yang memperoleh skor 81,03 berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi BNPP untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya kerja berintegritas di lingkungan organisasi. Pada sesi sosialisasi, peserta juga dibekali pemahaman mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya korupsi melalui konsep Fraud Pentagon, yang meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi.&nbsp; Selain itu, disampaikan pula berbagai kebiasaan yang berpotensi memicu korupsi, seperti gaya hidup berbiaya tinggi, praktik pemberian hadiah kepada atasan, hingga budaya “uang terima kasih” dalam pelayanan publik. Adhi Setyo Tamtomo juga mengingatkan pentingnya pengelolaan konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik kerap menjadi pintu masuk pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi. Selain penguatan pemahaman antikorupsi, peserta memperoleh edukasi mengenai perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan, serta pentingnya mencegah praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. KPK menegaskan bahwa seluruh layanan publik harus diberikan sesuai prosedur resmi dan bebas dari praktik transaksional. Melalui forum SPIP Terintegrasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.&nbsp; Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus mendorong seluruh pegawai menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas, sejalan dengan pesan penutup KPK bahwa sistem yang baik melindungi dari kesalahan, namun integritas menjaga setiap insan untuk tetap berada pada jalan yang benar. Penulis: Viny Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat Budaya Integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BNPP RI dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan pengendalian risiko, serta mendorong efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan kerja BNPP. Forum tersebut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak integritas, salah satunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Materi utama disampaikan oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Fauqi Achmad Kharir, yang menekankan pentingnya peran pimpinan dalam mendorong penguatan SPIP secara terintegrasi. Dalam paparannya, Fauqi Achmad Kharir menyampaikan bahwa penguatan SPIP harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pimpinan dan organisasi melalui rencana aksi yang konkret. Menurutnya, perbaikan tata kelola, pengendalian risiko, dan pencegahan kecurangan perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis organisasi. “SPIP tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perencanaan yang berkualitas, pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta pengendalian kecurangan yang efektif di seluruh lini organisasi,” ujar Fauqi. BPKP juga memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan BNPP RI. Berdasarkan evaluasi tersebut, nilai maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, indeks manajemen risiko sebesar 2,802, dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,562.&nbsp; Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, infrastruktur pengendalian, pengelolaan risiko, serta pengendalian kecurangan. Fauqi mengungkapkan bahwa BPKP masih menemukan sejumlah area yang perlu ditingkatkan, antara lain belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis, belum terintegrasinya pengendalian risiko ke dalam perencanaan kinerja, serta perlunya penguatan kebijakan antikorupsi dan sistem pengendalian internal yang lebih komprehensif. Pada sektor pengadaan barang dan jasa, BPKP juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti perencanaan pengadaan yang belum memadai, evaluasi penawaran yang kurang optimal, kelemahan dokumentasi, hingga belum terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan BNPP. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko tata kelola dan risiko hukum apabila tidak segera ditangani. Melalui forum ini, BPKP mendorong BNPP RI untuk memperkuat implementasi manajemen risiko dalam perencanaan organisasi dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk percepatan pembentukan UKPBJ, penguatan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan. Selain itu, pada aspek pencegahan korupsi, sejumlah rekomendasi strategis turut disampaikan, antara lain penyusunan kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, penguatan Whistleblowing System (WBS), pendidikan antikorupsi, pengelolaan benturan kepentingan, hingga penguatan audit investigatif dan tindak lanjut korektif. Melalui Forum Penguatan SPIP Terintegrasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola organisasi sekaligus mendukung pengelolaan kawasan perbatasan negara yang transparan dan berkelanjutan. Penulis: Viny Humas BNPP RI

Penguatan SPIP Terintegrasi Jadi Strategi BNPP RI Bangun Budaya Kerja Berintegritas

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan fokus pembahasan mitigasi risiko dan permasalahan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Senin (18/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BNPP RI dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program di kawasan perbatasan negara. Forum tersebut menghadirkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan PBJP. Dalam paparannya, Setya Budi Arijanta menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi risiko yang cukup kompleks, baik pada level strategis maupun operasional. Risiko tersebut antara lain mencakup risiko keuangan akibat inefisiensi, risiko kepatuhan terhadap regulasi, hingga risiko kontraktual seperti keterlambatan pekerjaan, sengketa, kerugian negara, dan potensi tindak pidana korupsi. “Mitigasi risiko dalam pengadaan harus dimulai sejak tahap perencanaan. Perencanaan yang matang, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, menjadi kunci untuk mencegah permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar Setya. Ia menambahkan, langkah preventif dapat dilakukan melalui pembentukan tim pengadaan yang profesional, peningkatan kapasitas SDM, serta pendampingan kontrak secara berkelanjutan. Sementara itu, langkah korektif dapat ditempuh melalui pengendalian pelaksanaan kontrak, pengembalian kerugian negara, pemberian keterangan ahli, hingga penyelesaian sengketa melalui jalur perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setya juga menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap ruang lingkup permasalahan hukum dalam PBJP, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum administrasi negara, hukum perdata, serta hukum persaingan usaha. Pemahaman tersebut dinilai krusial agar setiap persoalan pengadaan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat dan proporsional. Pada sesi pembahasan hukum pidana, disampaikan bahwa tidak seluruh pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penentuan adanya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, forum juga menyoroti aspek hukum persaingan usaha, termasuk potensi praktik oligopoli, kartel, monopoli, dan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Melalui forum SPIP Terintegrasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan pemahaman hukum aparatur dalam PBJP. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pengadaan yang lebih tertib, akuntabel, serta mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Penulis: Viny Humas BNPP RI

Forum SPIP Terintegrasi BNPP RI Tekankan Pencegahan Risiko dan Sengketa Pengadaan

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lingkup Sekretariat Tetap BNPP, Senin (18/5/2026). Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan manajemen risiko, serta mendorong efektivitas pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Forum dibuka secara resmi oleh Budi Setyono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, yang mewakili Sekretaris BNPP RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat BNPP, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta instansi lintas sektor yang bertugas di kawasan perbatasan. Dalam sambutannya, Budi Setyono menegaskan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang profesional dan berintegritas. Ia menyampaikan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih BNPP RI selama sebelas kali berturut-turut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas pengendalian internal secara berkelanjutan. “Pengendalian intern bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau aparat pengawas, melainkan kewajiban seluruh pegawai. Kita harus mampu menyiapkan langkah mitigasi, antisipasi, dan respon organisasi terhadap potensi pelanggaran, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas,” ujar Budi. Budi juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 menunjukkan masih perlunya peningkatan, khususnya pada aspek manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi. Berdasarkan evaluasi tersebut, indeks maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, indeks manajemen risiko 2,802, serta indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,562. Forum penguatan SPIP ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, antara lain Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Fauqi Achmad Kharir, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK Adhi Setyo Tamtomo.&nbsp; Materi yang disampaikan mencakup strategi penguatan pengendalian korupsi, mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan integritas aparatur negara. Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga diisi dengan penyusunan rencana aksi SPIP Tahun 2026 oleh unit kerja di lingkungan BNPP RI bersama tim BPKP. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengawasan di lingkungan BNPP maupun PLBN. Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan SPIP Terintegrasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara yang bersih dan berintegritas. Penulis: VinyEditor: Bagas R Humas BNPP RI

BNPP RI Perkuat SPIP Terintegrasi, Dorong Tata Kelola Bersih dan Pencegahan Korupsi di Kawasan Perbatasan

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links