Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Selatpanjang — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman, secara resmi menutup Festival Perang Air Cian Cui 2026 di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Sabtu (21/2/2026). Penutupan festival ini menegaskan peran BNPP RI dalam mendorong penguatan harmoni budaya, kedaulatan ekonomi, serta peningkatan konektivitas di wilayah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Sekretaris BNPP RI menekankan bahwa Festival Perang Air Cian Cui tidak sekadar perayaan seremonial, melainkan refleksi nilai-nilai kebudayaan yang hidup dan tumbuh secara harmonis di tengah masyarakat Selatpanjang. Tradisi ini mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa dengan kearifan lokal Melayu yang telah mengakar kuat dan menjadi identitas bersama. “Festival ini bukanlah sekadar pesta air biasa. Ia lahir dari tradisi keluarga yang sederhana di halaman rumah warga Tionghoa Selatpanjang saat merayakan Imlek,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, aparat keamanan, panitia, relawan, serta seluruh masyarakat yang berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh sukacita.&nbsp; Antusiasme ribuan pengunjung, menurutnya, menjadi cerminan bahwa Kepulauan Meranti merupakan kawasan perbatasan yang kondusif dan ramah bagi wisatawan. “Berkat dedikasi semua pihak, masyarakat dan wisatawan dapat bersukacita dengan rasa aman dan damai. Ini adalah bukti bahwa Meranti adalah wilayah perbatasan yang tertib, kondusif, dan ramah,” ungkapnya. Lebih lanjut, Komjen Pol. Makhruzi menegaskan posisi strategis Kepulauan Meranti sebagai “halaman depan” Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, perbatasan sebagai simbol harmoni, di mana perbedaan etnis dan keyakinan justru menjadi kekuatan bangsa. “Festival Perang Air yang berakar dari tradisi Tionghoa ini telah menjadi milik bersama masyarakat Melayu, Jawa, Bugis, dan seluruh warga Meranti. Inilah soft power kita,” katanya. Kedua, penguatan kedaulatan ekonomi dari kawasan pinggiran. Menurutnya, Festival Perang Air terbukti menjadi penggerak ekonomi lokal, mulai dari sektor transportasi, perhotelan, hingga promosi produk unggulan daerah seperti sagu Meranti, terlebih setelah festival ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Ketiga, peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan. Ia menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong perbaikan infrastruktur serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “BNPP RI akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk perhubungan, imigrasi, dan bea cukai, agar pelayanan di wilayah perbatasan semakin prima dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan festival budaya tahunan tersebut. “Terima kasih kepada panitia, relawan, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Tanpa kebersamaan, acara ini tidak akan berjalan seindah hari ini,” ujarnya. Asmar berharap semangat persatuan yang tercermin dalam Festival Perang Air Cian Cui dapat terus terjaga dan mengalir membawa kesejukan bagi daerah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan kota melalui kerja bakti pascakegiatan agar Selatpanjang tetap bersih dan asri. Dari sisi mobilitas, peningkatan aktivitas masyarakat selama perayaan Imlek dan Festival Perang Air turut memberikan dampak signifikan.&nbsp; Berdasarkan data yang dilansir goriau.com, tercatat sebanyak 20.475 orang melakukan perjalanan menuju dan dari Kepulauan Meranti selama momentum Tahun Baru Imlek 2026, meningkat sekitar 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Dalam rentang H-7 hingga hari H, aktivitas pelayaran juga tercatat tinggi dengan 352 kunjungan kapal. Puncak arus kunjungan terjadi pada H-2 atau 15 Februari 2026, dengan 4.076 penumpang tercatat tiba dan berangkat melalui pelabuhan setempat, meningkat 30,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan bahwa Festival Perang Air Kepulauan Meranti berhasil lolos kurasi nasional dan masuk dalam 125 event unggulan Karisma Event Nusantara 2026. Ia menjelaskan bahwa seleksi dilakukan secara independen oleh kurator profesional dari kalangan akademisi, praktisi event, pemasaran, dan keuangan. “Event ini bersaing dengan hampir seribu kegiatan dari 38 provinsi di Indonesia. Dan Perang Air Meranti berhasil masuk dalam 125 event nasional. Ini prestasi yang patut dibanggakan,” terangnya. Vinsensius juga mendorong peningkatan infrastruktur pariwisata, termasuk investasi pembangunan hotel, seiring meningkatnya potensi kunjungan wisatawan ke wilayah perbatasan tersebut. Diketahui, Festival Perang Air Cian Cui merupakan tradisi tahunan dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 yang telah berlangsung sejak 17 Februari 2026 dan menjadi magnet wisata budaya di kawasan perbatasan Provinsi Riau.&nbsp; Penutupan festival ini turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu, serta Kelompok Ahli BNPP RI Irjen Pol. (Purn) Drs. Hamidin dan Nur Kholis. Penutupan Festival Perang Air Cian Cui 2026 tidak hanya menandai berakhirnya rangkaian perayaan Imlek di Selatpanjang, tetapi juga mempertegas komitmen BNPP RI bersama pemerintah daerah dalam menjadikan budaya sebagai kekuatan diplomasi, ekonomi, dan persatuan di wilayah perbatasan Indonesia yang terbuka, ramah, dan berdaya saing. (Humas BNPP RI)

Sekretaris BNPP RI Tutup Festival Perang Air Cian Cui 2026, Perkuat Harmoni Budaya dan Ekonomi Perbatasan Meranti

Merauke, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota memfasilitasi kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) lintas negara yang berlangsung di kawasan PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Selasa (17/2/2026). Kegiatan KKR yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua Selatan tersebut mengusung tema “Burung Buas dari Timur” dan diikuti sekitar 240 warga Papua Nugini dari sejumlah kampung perbatasan, antara lain Wariafer, Weam, Bensback, Indorodoro, dan Kampung Meru.&nbsp; Antusiasme tinggi para peserta ini mencerminkan kerinduan umat untuk bersekutu sekaligus mempererat ikatan rohani lintas batas negara. Ibadah diawali dengan puji-pujian dan penyembahan yang dipimpin tim pelayanan musik. Suasana ibadah berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita, diikuti seluruh jemaat dengan semangat kebersamaan. Dalam penyampaian firman, tema yang diangkat mengandung pesan panggilan umat Tuhan dari wilayah timur untuk bangkit, hidup dalam ketaatan, serta menjadi sarana kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Pesan tersebut memberi penguatan iman, harapan, dan semangat baru bagi seluruh peserta. Kepala PLBN Sota, Mathilda B. Pusung, menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari peran BNPP RI dalam membangun harmoni sosial. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga ruang interaksi kemanusiaan dan persaudaraan lintas bangsa. “Kami menyambut baik pelaksanaan KKR ini di PLBN Sota. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat iman jemaat, tetapi juga mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Mathilda. Ia juga menambahkan bahwa BNPP RI mendorong agar kawasan perbatasan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang menumbuhkan nilai damai dan toleransi. Panitia pelaksana menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang berlangsung aman dan tertib. Selain menjadi sarana pembaharuan iman, KKR ini dinilai sebagai momentum penting dalam mempererat persaudaraan rohani jemaat di wilayah perbatasan kedua negara. Para peserta, khususnya warga Papua Nugini, menyambut kegiatan ini dengan penuh sukacita. Mereka mengungkapkan rasa syukur dapat mengikuti ibadah bersama serta merasakan berkat melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan. Melalui fasilitasi kegiatan KKR ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan PLBN sebagai simpul pelayanan negara yang tidak hanya mendukung kelancaran lintas batas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual, persaudaraan, dan perdamaian di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Fariz

BNPP RI Fasilitasi KKR Lintas Negara di PLBN Sota, Perkuat Persaudaraan Rohani Perbatasan RI–PNG

SAMBAS — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk mencatat peningkatan signifikan arus perlintasan orang dan kendaraan pada saat Hari Raya Imlek 2026. Total pelintas mencapai 1.328 orang, menjadi salah satu capaian layanan tertinggi selama periode perayaan Imlek tahun ini, Minggu (15/2/2026). Peningkatan arus terjadi di PLBN Aruk yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai salah satu pintu gerbang strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Berdasarkan data petugas, pelintas yang datang dari Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 669 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 252 Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, pelintas yang berangkat ke Malaysia tercatat 306 WNI dan 84 WNA. Adapun pengguna Pas Lintas Batas (PLB) yang datang tercatat 2 WNI dan 4 WNA, sedangkan yang berangkat sebanyak 7 WNI dan 4 WNA. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menyampaikan bahwa seluruh staf PLBN Aruk bersama unsur CIQS telah disiagakan untuk mengantisipasi puncak arus mudik Imlek. “Petugas ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna memastikan pelayanan perlintasan orang, barang, dan kendaraan berjalan tertib, aman, dan lancar,” jelas Viktorius. Ia juga mengimbau para pelintas agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta melengkapi dokumen keimigrasian sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam rangka mendukung pengamanan perayaan Imlek 2577 dan Cap Go Meh 2026, di kawasan zona penunjang PLBN Aruk turut didirikan Posko Pengamanan hasil kerja sama unsur CIQS, serta Forkopimcam. Posko tersebut beroperasi hingga 4 Maret 2026 dengan penjagaan selama 24 jam dan patroli rutin. Momentum libur Imlek juga mendorong peningkatan kunjungan WNA asal Malaysia, khususnya etnis Tionghoa, yang merayakan Imlek bersama keluarga di Singkawang dan Kabupaten Sambas. Di sisi lain, sejumlah WNI memanfaatkan periode libur untuk bepergian ke Malaysia bersama keluarga. Melalui kesiapsiagaan layanan dan penguatan koordinasi lintas instansi, BNPP akan terus memastikan kelancaran arus perlintasan selama momentum Imlek, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Penulis: Humas PLBN Aruk

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Fasilitasi Arus Mudik Imlek 2026 di PLBN Aruk 

Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat lonjakan signifikan aktivitas lintas batas masyarakat selama periode libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Sejak Jumat, 13 Februari hingga Minggu, 15 Februari 2026, total 6.586 orang tercatat melintas melalui PLBN Entikong. Kepadatan arus ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, membenarkan terjadinya peningkatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa lonjakan mulai terlihat sejak Jumat, terutama pada jalur kedatangan. “Menjelang libur panjang seperti ini, PLBN Entikong selalu dipadati pelintas antarnegara. Apalagi libur Imlek kali ini cukup panjang dan bertepatan dengan akhir pekan. Hingga Senin pagi, aktivitas pelintasan masih terpantau ramai,” ujar Teguh, Senin (16/2/2026). Menurut Teguh, selama tiga hari berturut-turut arus kedatangan didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Puncak perlintasan terjadi pada Minggu, dengan jumlah pelintas mencapai 4.528 orang dalam satu hari. Meski terjadi lonjakan, Teguh menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan aman dan lancar berkat sinergi petugas lintas instansi. Unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelayanan serta keamanan kawasan perbatasan. “Walaupun situasi ramai, petugas CIQS tetap bersinergi memberikan pelayanan terbaik agar seluruh proses berjalan tertib dan lancar,” jelasnya. Selain kesiapsiagaan CIQS, pengelola PLBN Entikong juga menerapkan sistem piket selama hari libur. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar layanan, kebersihan, dan keamanan di area inti. “PLBN Entikong beroperasi setiap hari. Karena itu, kami memberlakukan piket bagi pengelola agar pengawasan kebersihan dan keamanan, khususnya di Gedung Inti, tetap optimal,” tambah Teguh. Sebagai informasi, bahwa hingga Senin pagi (16/2), arus pelintas batas di PLBN Entikong masih terpantau ramai namun tetap terkendali.&nbsp; Dengan pengelolaan yang terkoordinasi dan kesiapsiagaan lintas instansi, BNPP RI memastikan PLBN Entikong untuk terus menjaga kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan di kawasan perbatasan, sekalipun di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Penulis: Erika

BNPP RI Catat Ribuan Pelintas Padati PLBN Entikong Selama Libur Panjang Imlek 2026

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links