Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malinau, Kalimantan Utara — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Long Nawang menerima kunjungan Timbalan (Wakil) Menteri Digital Sarawak Datuk Wilson Uga Anak Kumbong pada Rabu, 25 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Indonesia–Malaysia, khususnya dalam peningkatan layanan lintas batas, serta konektivitas di kawasan perbatasan negara.&nbsp; Dalam kunjungan tersebut, Wilson menilai keberadaan PLBN memiliki peran strategis sebagai pendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus simpul penguatan hubungan masyarakat lintas negara.&nbsp; “Untuk pembangunan ICQS (Immigration, Customs, Quarantine, Security) atau PLBN di wilayah Sarawak merupakan kewenangan pemerintah pusat Malaysia. Namun, kami akan menyatukan permohonan ini dan membawanya ke pihak berkuasa di kerajaan pusat agar pembangunan di Sarawak dapat direalisasikan,” ujar Wilson. Wilson mengaku terkesan dengan kemajuan infrastruktur PLBN di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan fasilitas serupa di Sarawak. “Saya kagum dengan pembangunan PLBN di Indonesia. Ini akan saya laporkan kepada kerajaan Malaysia sebagai rujukan,” katanya. Lebih lanjut, Wilson menyampaikan rencana pengembangan fasilitas penunjang di sisi Sarawak, seperti bangunan layanan, share station, dan minimarket untuk mendorong aktivitas perdagangan lintas batas. “Agar kedua negara mudah berhubungan, masyarakat bisa saling berkunjung, dari Kapit ke sini dan sebaliknya. Interaksi ini akan menjadi daya tarik wisatawan dan mengangkat sosial ekonomi kawasan,” ungkapnya.&nbsp; Ia menambahkan, perdagangan lintas batas yang melibatkan masyarakat lokal di kedua sisi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat dampak sosial ekonomi regional. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan pos lintas batas merupakan instrumen penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia menilai komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun PLBN telah memberikan harapan besar bagi masyarakat perbatasan yang memiliki ikatan kekerabatan dan budaya serumpun. “Harapannya, percepatan pembangunan PLBN di Sarawak dapat terwujud. Jika itu terjadi, saya yakin akan memicu percepatan pembangunan ekonomi di wilayah kami,” ujar Ingkong Ala. Senada, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan mampu memperkuat hubungan antarnegara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk akses jalan yang menghubungkan Long Nawang ke Malinau hingga ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Pemerintah pusat dan daerah, Insya Allah, juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur yang menghubungkan Long Nawang dengan Kabupaten Malinau serta Kalimantan Timur, agar aksesibilitas tidak hanya menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga terhubung hingga ke Ibu Kota Nusantara yang berjarak sekitar 700 kilometer,” terangnya. Melalui sinergi lintas pemerintah dan percepatan pembangunan di kedua sisi perbatasan, PLBN Long Nawang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan mampu mendorong konektivitas, memperkuat interaksi lintas negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Humas BNPP RI)

Wakil Menteri Digital Sarawak Kunjungi PLBN Long Nawang, Bahas Penguatan Konektivitas Perbatasan

Papua, Jayapura – Memasuki H+5 arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, aktivitas perlintasan orang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, posko layanan kesehatan yang disiagakan sejak 14 Maret 2026 tetap beroperasi penuh untuk memastikan keamanan dan kesehatan pelintas di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini hingga 30 Maret 2026. Berdasarkan pantauan petugas, puncak lonjakan pelintas di PLBN Skouw terjadi pada 19 hingga 20 Maret 2026. Memasuki periode arus balik Lebaran, mobilitas masyarakat di PLBN Skouw kini berangsur normal, namun kesiapsiagaan posko layanan kesehatan tetap dipertahankan sebagai langkah antisipasi. Selama masa operasional posko, seluruh layanan kesehatan berjalan lancar tanpa ditemukan kasus darurat yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.&nbsp; Sejak awal dibuka, jumlah kunjungan ke posko kesehatan mengalami peningkatan secara bertahap dan mencapai puncaknya pada H-2 Lebaran serta kembali meningkat pada H+2 Lebaran. Hingga 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 48 kunjungan ke posko kesehatan, dengan rata-rata empat pasien per hari selama 13 hari operasional. Dari sisi jenis keluhan, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi kasus yang paling dominan. Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh cuaca yang lembap serta tingginya mobilitas pelintas.&nbsp; Selain ISPA, petugas juga menangani keluhan nyeri kepala akibat kelelahan dan dehidrasi, demam yang memerlukan observasi, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi dan hiperkolesterol. Sebagai bagian dari upaya deteksi dini, petugas kesehatan telah melakukan skrining terhadap 7.480 pelintas menggunakan thermal scanner. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pelintas memiliki suhu tubuh di bawah ambang demam. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menegaskan bahwa posko kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya pada momentum arus mudik dan balik Lebaran. Menurutnya, keberadaan posko kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai layanan medis dasar, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam sistem kewaspadaan kesehatan lintas negara.&nbsp; “Posko kesehatan ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi risiko penyakit yang masuk dari luar wilayah. Kami melihat adanya perubahan pola penyakit di masyarakat perbatasan, sehingga ke depan dibutuhkan pendekatan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Ni Luh, Sabtu 28 Maret 2026. Ia juga menambahkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat saat Lebaran perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan. Berdasarkan data pemeriksaan di lapangan, sebanyak 62,5 persen pelintas yang memanfaatkan layanan posko tercatat sebagai perokok aktif. Kondisi tersebut dinilai dapat memperburuk gangguan pernapasan, terutama di tengah dominasi kasus ISPA dan potensi penyebaran penyakit berbasis droplet. Untuk itu, masyarakat diimbau agar mulai mengurangi kebiasaan merokok, menggunakan masker di area keramaian, menjaga daya tahan tubuh, serta tidak mengabaikan gejala awal penyakit. Pemanfaatan layanan posko kesehatan juga terus didorong sebagai langkah preventif melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara berkala. Dengan kondisi yang tetap terkendali hingga H+5 Lebaran, layanan kesehatan di PLBN Skouw menunjukkan kesiapsiagaan yang optimal dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.&nbsp;&nbsp; Lebih dari sekadar layanan yang bersifat sementara, kehadiran posko kesehatan ini menegaskan komitmen PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI sebagai garda terdepan negara dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Brian A.(Humas BNPP RI)

Arus Balik Lebaran 1447 H di PLBN Skouw Melandai, Posko Kesehatan Tetap Siaga hingga Akhir Maret

Bengkayang, Kalimantan Barat — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Jagoi Babang menerima kunjungan Panglima Tentera Darat (PTD) Malaysia Jenderal Dato Azhan MD Othman pada Sabtu, 28 Maret 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia sekaligus memperkuat koordinasi pengamanan lintas negara. Kehadiran rombongan didampingi oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito serta Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba. Dalam agenda tersebut, PTD Malaysia bersama jajaran melakukan peninjauan ke Gedung Inti PLBN Jagoi Babang, khususnya area kedatangan, guna melihat secara langsung fasilitas pelayanan lintas batas. Peninjauan difokuskan pada sarana dan prasarana pendukung pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan yang aman, tertib, dan optimal bagi pelintas batas. Selain meninjau fasilitas PLBN, rombongan juga mengunjungi Pos Gapma Koki Jagoi Babang. Di lokasi ini, Jenderal Dato Azhan MD Othman memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Tentera Darat Malaysia (TDM), dengan menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.&nbsp; Menurutnya, sinergi yang solid diperlukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan, termasuk penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas negara. Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna strategis dalam memperkuat koordinasi pengamanan perbatasan Indonesia–Malaysia. Ia menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan TDM dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan perbatasan. “Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mendukung pelayanan di kawasan perbatasan,” ujar Mayjen TNI Novi. Di sisi lain, Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menyampaikan apresiasi atas kunjungan PTD Malaysia beserta jajaran. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jagoi Babang serta perwakilan instansi CIQS yang bertugas di PLBN Jagoi Babang. Sebagai etalase negara di wilayah perbatasan, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus berkomitmen untuk mendukung penguatan sinergi lintas sektor dan lintas negara guna menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Penulis: Charles(Humas BNPP RI)

PLBN Jagoi Babang Terima Kunjungan Panglima Tentera Darat Malaysia, Perkuat Koordinasi Pengamanan Perbatasan

Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencatat total 24.165 orang pelintas antarnegara selama momentum libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah. Angka tersebut merupakan akumulasi arus kedatangan dan keberangkatan yang tercatat pada periode 13 hingga 25 Maret 2026. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menjelaskan bahwa total perlintasan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 34.962 orang. “Secara keseluruhan, perlintasan orang, kendaraan, dan pengunjung wisata di PLBN Entikong pada libur Nyepi dan Idulfitri tahun ini tercatat menurun dibandingkan tahun lalu, namun pelayanan tetap kami maksimalkan,” ujar Teguh. Berdasarkan data perlintasan, arus kedatangan tercatat 13.131 orang atau 54 persen dari total pelintas, terdiri atas 1.521 Warga Negara Asing (WNA) dan 11.610 Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara itu, arus keberangkatan mencapai 11.034 orang atau 46 persen, yang terdiri dari 893 WNA dan 10.141 WNI. Teguh merinci, puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran (19 Maret 2026) dengan jumlah 2.660 orang, sedangkan puncak arus balik tercatat pada H+3 Lebaran (23 Maret 2026) sebanyak 2.406 orang. “Lonjakan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dilayani dengan baik,” katanya. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas perlintasan orang di PLBN Entikong difasilitasi secara optimal melalui sinergi dan koordinasi terpadu para petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Selain perlintasan orang, aktivitas ekspor selama libur Lebaran juga tetap berlangsung. Tercatat devisa negara sebesar Rp1.005.923.110 dari ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui PLBN Entikong.&nbsp; Di sisi lain, intensitas kendaraan yang melintas turut meningkat dengan total 1.691 unit, baik kendaraan umum maupun pribadi. Tak hanya sebagai pintu perlintasan internasional, kawasan PLBN Entikong juga menjadi destinasi wisata masyarakat di kawasan perbatasan. Selama masa libur, jumlah pengunjung wisata di zona inti dan zona penunjang PLBN Entikong tercatat sebanyak 1.862 orang.&nbsp; “Kawasan PLBN tidak hanya melayani perlintasan, tetapi juga menjadi ruang publik yang menarik bagi masyarakat untuk dikunjungi,” tambah Teguh. Secara kumulatif, sejak Januari hingga 25 Maret 2026, PLBN Entikong telah melayani 129.440 orang pelintas yang bepergian menuju dan dari Malaysia, hal ini menunjukkan peran strategis PLBN Entikong sebagai gerbang utama Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Melalui penguatan koordinasi antarlembaga serta optimalisasi fungsi pelayanan dan pariwisata, PLBN Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai gerbang perbatasan negara yang representatif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta citra positif Indonesia di kawasan perbatasan. Penulis: Erika Barus

PLBN Entikong Fasilitasi 24.165 Pelintas dan 1.862 Wisatawan Sepanjang Momentum Libur Nyepi dan Idulfitri 1447 H

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links