Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk meninjau langsung aktivitas pelayanan lintas batas serta mendorong penguatan kerja sama dan peningkatan ekspor di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, Senin (9/3/2026). Setibanya di PLBN Badau, rombongan Konjen RI di Kuching disambut oleh Kepala PLBN Badau Wendelinus Fanu bersama jajaran pengelola PLBN serta unsur CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) yang bertugas di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan lintas batas serta berdialog dengan para petugas terkait proses pelayanan kepada masyarakat pelintas batas dan pengawasan lalu lintas orang serta barang antara Indonesia dan Malaysia. Dialog juga membahas perkembangan aktivitas perdagangan lintas batas serta berbagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor dari wilayah perbatasan. Dalam keterangannya, Abdullah Zulkifli menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan, perlu terus diperkuat melalui berbagai sektor, termasuk perdagangan, pelayanan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi digital. Menurutnya, keberadaan fasilitas perbatasan seperti PLBN Badau memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarnegara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. “Kami berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dan berkolaborasi, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, sehingga potensi ekonomi di wilayah perbatasan dapat berkembang secara optimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mendorong pelayanan yang lebih cepat dan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang melakukan aktivitas lintas negara. Sementara itu, Kepala PLBN Badau Wendelinus Fanu menyampaikan bahwa penguatan pengawasan bersama unsur CIQ serta aparat keamanan terus dilakukan guna memastikan aktivitas lintas batas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sejak dilakukan penguatan pengawasan dan optimalisasi fungsi PLBN, tren masyarakat yang melintas melalui jalur resmi terus mengalami peningkatan. “Jika sebelumnya sebagian masyarakat masih menggunakan jalur tidak resmi, kini masyarakat mulai terbiasa melintas melalui jalur resmi yang tersedia di PLBN,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan PLBN sebagai pintu lintas batas yang aman, tertib, dan legal. Lebih lanjut, Wendelinus menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga diharapkan menjadi pintu ekspor bagi berbagai produk unggulan daerah. “Karena itu, kami terus mendorong peningkatan ekspor dari wilayah perbatasan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” jelasnya. Sejumlah komoditas dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang saat ini menunjukkan peningkatan ekspor antara lain minyak sawit serta produk perikanan beku (frozen fish). Selain itu, terdapat pula berbagai produk unggulan masyarakat perbatasan lainnya yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai komoditas ekspor melalui PLBN Badau. Perwakilan Bea Cukai Badau, Marno, menyampaikan bahwa aktivitas ekspor melalui PLBN Badau menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai devisa ekspor pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp638.469.147 dan meningkat tajam pada Januari 2026 menjadi Rp4.176.342.994. Sementara itu, pada Februari 2025 nilai devisa ekspor tercatat sebesar Rp916.419.912 dan kembali meningkat pada Februari 2026 menjadi Rp3.375.839.884. Menurut Marno, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa potensi perdagangan lintas batas di wilayah Badau semakin berkembang. “Peningkatan devisa ekspor ini menjadi indikator bahwa aktivitas perdagangan melalui jalur resmi semakin meningkat. Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal serta memastikan proses ekspor berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Di sisi lain, Kepala Satuan Pelayanan Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Badau, Adrian, menyampaikan bahwa pihak karantina terus berperan aktif dalam memastikan kualitas komoditas ekspor dari wilayah perbatasan tetap terjaga. Ia menjelaskan bahwa setiap produk ekspor, khususnya komoditas pertanian dan perikanan, harus melalui proses sertifikasi kesehatan serta tindakan karantina untuk memastikan produk tersebut dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit. “Kami juga menyambut baik kunjungan Konjen RI di Kuching ini dan siap berkolaborasi dalam berbagai program, termasuk kegiatan pameran atau expo produk unggulan perbatasan guna memperluas pasar serta mempertemukan para eksportir dengan calon pembeli potensial,” ujarnya. Setelah melakukan diskusi dan peninjauan fasilitas di PLBN Badau, rombongan Konjen RI di Kuching juga mengunjungi fasilitas bulking station di kawasan Badau. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan bungkil sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor dari wilayah perbatasan menuju Sarawak, Malaysia. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, pengelola kawasan perbatasan, serta instansi terkait dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi perdagangan lintas batas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis: Betuel Mimin

Konjen RI di Kuching Kunjungi PLBN Badau, Dorong Kerja Sama dan Ekspor Perbatasan

Belu, Nusa Tenggara Timur – Pelayanan lintas batas di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dan Pos Batugade tetap berjalan normal setelah banjir meluap di kawasan Motaain–Batugade, Minggu (8/3/2026). Meski demikian, kegiatan ekspor dari Indonesia menuju Timor Leste untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penanganan fasilitas operasional di Pos Batugade yang terdampak banjir. Luapan banjir sebelumnya menyebabkan gangguan teknis pada fasilitas operasional di Pos Batugade, khususnya jembatan timbang yang digunakan untuk kegiatan ekspor. Sehubungan dengan kondisi tersebut, kegiatan ekspor dari Indonesia menuju Timor Leste dihentikan sementara hingga proses penanganan dan pemulihan fasilitas selesai dilakukan. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil melalui koordinasi antara otoritas perbatasan Indonesia dan Timor Leste guna memastikan fasilitas pelayanan dapat kembali beroperasi secara optimal. “Penghentian sementara kegiatan ekspor dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak terkait di Pos Batugade dalam melakukan penanganan terhadap fasilitas yang terdampak banjir, khususnya jembatan timbang. Kami terus berkoordinasi dengan otoritas Timor Leste agar proses pemulihan dapat berjalan dengan cepat,” ujarnya. Ia menambahkan, pelayanan lintas batas lainnya tetap berjalan normal. Perlintasan orang, kendaraan pribadi, serta alat angkut lintas batas negara (ALBN) tetap dapat melintas melalui jalur PLBN Motaain–Pos Batugade sesuai prosedur. “Kami mengimbau kepada para pelaku ekspor untuk menyesuaikan jadwal kegiatan sementara waktu. Sementara bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas, pelayanan tetap berjalan normal,” tambahnya. Sebagai pengelola kawasan perbatasan negara, BNPP RI terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi serta menjalin komunikasi dengan otoritas perbatasan Timor Leste. Melalui pengelolaan dan pelayanan di PLBN, BNPP RI memastikan aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan kedua negara tetap berjalan aman, tertib, dan optimal bagi masyarakat. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Pasca Banjir di Kawasan PLBN Motaain, Ekspor RI–Timor Leste Dihentikan Sementara

Banda Aceh - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menunjukkan komitmen nyata dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh dengan turun langsung meninjau kondisi pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (7/3/2026). Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak banjir bandang sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait pemulihan infrastruktur dasar.&nbsp; Peninjauan ini juga menjadi bagian dari langkah cepat BNPP RI dalam memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di daerah terdampak. Sekretaris BNPP RI menjelaskan bahwa kehadirannya di Aceh merupakan arahan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. “Ini adalah perintah langsung dari Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Kami hadir bersama tim untuk memastikan percepatan pemulihan dapat berjalan optimal di wilayah terdampak,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BNPP RI membagi tim ke beberapa kabupaten terdampak banjir bandang. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, ditugaskan meninjau kondisi di Kabupaten Bireuen, sementara Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, meninjau lokasi terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Komjen Pol. Makhruzi, fokus utama BNPP RI dalam tahap percepatan pemulihan pascabencana adalah pembersihan akses jalan umum yang masih tertutup material lumpur dan pasir. “Hasil pengamatan kami, masih banyak jalan yang sulit dilalui masyarakat akibat timbunan lumpur pascabanjir. Ini menjadi prioritas karena menyangkut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga,” ungkapnya. Komjen Pol. Makhruzi juga menegaskan bahwa BNPP RI akan segera menghadirkan bantuan alat berat ke wilayah terdampak seperti ekskavator dan dump truck untuk membawa material ke tempat pembuangan.&nbsp; “Kami akan fokus pada Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Bantuan alat berat sangat dibutuhkan agar pembersihan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” tambahnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, yang meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Bireuen, menekankan pentingnya pembersihan material sisa banjir untuk mempermudah akses jalan masyarakat. “Hari ini kami bersama Camat Peusangan Siblah Krueng dan Plt Kepala BPBD Bireuen meninjau lokasi yang akan dikerjakan oleh tim BNPP. Gundukan tanah bekas banjir ini jika tidak segera dibersihkan, berpotensi menimbulkan genangan kembali saat hujan,” jelas Dr. Nurdin, Minggu (8/3/2026). Ia menambahkan, tim akan memfokuskan pekerjaan pada pembersihan gundukan tanah di sekitar jalan utama agar akses masyarakat kembali normal.&nbsp; “Mudah-mudahan pengerjaan ini bisa dilakukan dengan cepat sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu,” ujar Dr. Nurdin. Dari pihak pemerintah kecamatan, Camat Peusangan Siblah Krueng di Kabupaten Bireuen, Afrizal, menyampaikan bahwa terdapat delapan desa yang terdampak cukup parah, di antaranya Desa Kubu, Teupin Raya, Lueng Daneun, Pante Baro Kumbang, hingga Pante Baro Keupanyang.&nbsp; Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembersihan jalan utama yang menjadi penghubung antarkecamatan.&nbsp; “Jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Kami berharap bantuan pembersihan bisa segera terealisasi,” katanya. Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian yang juga hadir mendampingi Dr. Nurdin. Ia mengapresiasi kehadiran BNPP RI di Kabupaten Bireuen sebagai lokasi terdampak bencana banjir. “Kami berharap setelah penanganan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng selesai, kecamatan lain yang juga terdampak dapat turut dibantu. Kehadiran BNPP RI memberi harapan agar akses jalan kembali lancar seperti sediakala,” ujarnya. Kehadiran langsung tim BNPP RI di wilayah terdampak banjir bandang Aceh menjadi wujud nyata peran negara dalam memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.&nbsp; Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, BNPP RI berkomitmen mendukung pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat pascabencana, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah secara berkelanjutan. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Hadir di Aceh, Dukung Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Pascabanjir

Belu, Nusa Tenggara Timur – Aktivitas pelayanan lintas batas di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) sempat terhambat&nbsp;akibat banjir yang terjadi di wilayah Silawan (Indonesia) dan Batugade (Timor Leste), Minggu (8/3/2026). Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat dan membawa material berupa kayu, ranting, serta lumpur hingga menumpuk di bawah jembatan yang berada di kawasan perbatasan. Tumpukan material tersebut menghambat aliran air sehingga menyebabkan luapan yang membawa endapan lumpur hingga ke area sekitar pos perbatasan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian jalur akses dan area pelayanan di sekitar PLBN Motaain perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum aktivitas lintas batas dapat kembali berjalan normal. Menanggapi kondisi tersebut, petugas dari kedua negara bergerak cepat melakukan penanganan di area masing-masing. Proses pembersihan dilakukan dengan mengangkat serta memotong material kayu dan ranting yang tersangkut di bawah jembatan agar aliran air kembali lancar serta mencegah terjadinya luapan lanjutan. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan bahwa penanganan dampak banjir dilakukan melalui koordinasi yang baik antara petugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. “Material kayu dan ranting yang terbawa arus air sempat menumpuk di bawah jembatan sehingga menghambat aliran sungai dan menyebabkan luapan lumpur ke area sekitar perbatasan. Saat ini petugas dari kedua negara telah bekerja sama melakukan pembersihan agar kondisi jalur perlintasan kembali aman dan dapat digunakan oleh masyarakat,” ujar Maria. Koordinasi antara otoritas perbatasan Indonesia dan Timor Leste terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung sebagai bentuk kerja sama kedua negara dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan. Sebagai pengelola kawasan perbatasan negara, BNPP terus bersinergi dengan lintas instansi serta memperkuat kerja sama antarnegara guna memastikan pelayanan lintas batas tetap berjalan aman, tertib, dan optimal bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perbatasan. Penulis: Yohanes M. V. Uran

Banjir di PLBN Motaain, Petugas RI–Timor Leste Bersinergi Pulihkan Kawasan Perbatasan

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links