Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Belu, Nusa Tenggara Timur — Momentum libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan lintas negara. Hal ini tercermin dari meningkatnya aktivitas perlintasan orang dan kendaraan di PLBN Motaain, khususnya pada arus kedatangan dari Timor Leste menuju Indonesia, Jumat, 20 Maret 2026. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pelintas batas pada hari tersebut mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya, baik pada pintu keberangkatan maupun kedatangan. “Berdasarkan data, jumlah pelintas batas di pintu keberangkatan PLBN Motaain mencapai 549 orang. Terdiri atas 247 Warga Negara Indonesia dan 302 Warga Negara Asing,” ujar Rika. Ia menjelaskan, arus kedatangan mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan keberangkatan. Pada pintu kedatangan dari Timor Leste menuju Indonesia, tercatat sebanyak 1.089 orang melintas, dengan rincian 240 WNI dan 849 WNA. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk masuk ke wilayah Indonesia pada masa libur Idulfitri. Selain perlintasan orang, peningkatan aktivitas juga terlihat pada mobilitas kendaraan lintas negara. Rika mengungkapkan, sebanyak 24 unit kendaraan pribadi tercatat keluar dari wilayah Indonesia melalui PLBN Motaain, sementara 88 unit kendaraan masuk dari arah Timor Leste. Tak hanya itu, geliat libur Lebaran turut berdampak pada sektor kunjungan wisata. Selama periode tersebut, kawasan PLBN Motaain tercatat menerima kunjungan sebanyak 317 wisatawan, yang memanfaatkan momen libur panjang untuk berwisata sekaligus melakukan perjalanan lintas batas. Menurut Rika, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh proses pelayanan dan pengawasan berjalan optimal. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kenyamanan para pelintas batas selama arus Lebaran berlangsung. Melalui sinergi lintas instansi, kehadiran PLBN Motaain yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas lintas negara, tetapi juga menjadi etalase pelayanan negara yang aman, tertib, dan berdaya saing di kawasan perbatasan. Penulis: Andini

PLBN Motaain Dipadati Arus Masuk dari Timor Leste pada Libur Idulfitri 1447 H

Timor Tengah Utara - Menghadapi potensi lonjakan aktivitas lintas batas Indonesia-Timor Leste selama libur Lebaran 2026, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini menyiagakan Posko Layanan Terpadu yang melibatkan koordinasi antarinstansi, termasuk Imigrasi, Bea dan Cukai, Balai Karantina Kesehatan, TNI, dan Polri. Posko ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan pelintas, mulai dari pengecekan malaria, gula darah, asam urat, kolesterol, tekanan darah, serta konsultasi kesehatan, guna mendukung perjalanan yang aman dan sehat selama momentum Lebaran 2026. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, mengatakan bahwa kehadiran Posko Layanan Terpadu merupakan bentuk kesiapan negara dalam memberikan pelayanan optimal di kawasan perbatasan. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan, pelayanan, dan aspek keamanan selama periode meningkatnya mobilitas masyarakat. “Posko ini kami siagakan untuk memastikan seluruh proses pelayanan lintas batas berjalan tertib dan aman, sekaligus memberikan perhatian pada aspek kesehatan para pelintas,” ujarnya, Jumat, 20 Maret 2026. Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan meminimalkan potensi gangguan kesehatan yang dapat terjadi selama perjalanan jarak jauh di masa libur Lebaran. Lebih lanjut, Reynold Uran mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi kesehatan dan memanfaatkan layanan yang telah disediakan. “Kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Silakan memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di Posko selama masa libur Lebaran,” ungkapnya. Secara keseluruhan, kesiapsiagaan PLBN Wini melalui Posko Layanan Terpadu Lebaran 2026 mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan lintas batas yang humanis, responsif, dan profesional. Upaya ini juga sejalan dengan peran strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) dalam mengelola PLBN Terpadu sebagai wajah negara, sekaligus memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat perbatasan dan para pelintas pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah. Penulis: Ratna

PLBN Wini Siagakan Posko Layanan Terpadu Lebaran 2026, Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Batas RI–Timor Leste

Boven Digoel, Papua Selatan — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, aktivitas lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun terpantau normal. Hingga memasuki periode libur Lebaran 2026, tidak terlihat lonjakan signifikan pada arus perlintasan orang maupun kendaraan di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Kepala PLBN Yetetkun, Isaak Mewed, menyampaikan bahwa kondisi perlintasan selama libur Lebaran masih berlangsung seperti hari-hari biasa. “Sampai saat ini, aktivitas lintas batas di PLBN Yetetkun masih normal. Tidak ada peningkatan arus perlintasan maupun kunjungan wisata selama momentum libur Lebaran,” ujarnya, Kamis 19 Maret 2026. Meski demikian, Isaak menegaskan bahwa kesiapsiagaan petugas tetap menjadi prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa seluruh unsur pelayanan dan pengamanan di PLBN Yetetkun tetap siaga guna memastikan proses pemeriksaan keimigrasian dan lintas batas berjalan tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menyesuaikan pelayanan selama libur Idulfitri 1447 Hijriah, PLBN Yetetkun juga melakukan penyesuaian jam operasional. Isaak menjelaskan bahwa pada 19 dan 20 Maret 2026, layanan operasional dibuka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIT. “Kemudian pada 21 Maret 2026, pelayanan dibuka lebih singkat, yakni dari pukul 08.30 sampai 12.00 WIT,” ungkapnya. Sementara itu, pada 22 Maret 2026, PLBN Yetetkun hanya membuka pelayanan darurat. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan kebutuhan layanan masyarakat sekaligus memastikan kesiapan petugas selama puncak libur Lebaran. Isaak menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar pelayanan lintas batas tetap berjalan kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melintas agar memperhatikan jadwal operasional dan melengkapi dokumen perjalanan sesuai ketentuan. Sebagai garda terdepan di wilayah perbatasan, PLBN Yetetkun yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dan keamanan masyarakat perbatasan selama libur Idulfitri.&nbsp; Penulis: Gregorius A.

Libur Lebaran 2026, Arus Perlintasan di PLBN Yetetkun Terpantau Normal

Sambas, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk menunjukkan tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-2 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kenaikan ini didominasi oleh arus kedatangan pemudik dari Malaysia ke Indonesia yang memanfaatkan momentum mudik Lebaran untuk pulang ke kampung halaman. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, jumlah pelintas yang masuk dari Malaysia tercatat mencapai 1.510 orang pada Kamis, 19 Maret 2026. “Berdasarkan pantauan petugas PLBN Aruk, tercatat lonjakan jumlah pelintas batas dari Malaysia ke Indonesia mencapai 1.510 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Selasa yang mencapai 1.294 orang dan Rabu sebanyak 1.395 orang,” ujar Viktorius. Ia menjelaskan, dari total pelintas yang datang menggunakan paspor, tercatat sebanyak 615 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan 545 orang Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, pelintas yang berangkat menuju Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 303 orang WNI dan 32 orang WNA. Selain itu, pelintas yang datang menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) dari Malaysia tercatat sebanyak sembilan orang WNA. Adapun pelintas yang berangkat ke Malaysia menggunakan PLB tercatat masing-masing satu orang WNI dan lima orang WNA. Menurut Viktorius, peningkatan arus perlintasan ini telah diantisipasi dengan kesiapan layanan dan penguatan pengawasan di seluruh area PLBN. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi juga diperkuat melalui pendirian posko pengamanan di kawasan zona penunjang PLBN Aruk.&nbsp; Posko yang beroperasi sejak 13 Maret dan dijadwalkan berlangsung hingga 25 Maret 2026 tersebut, dipelopori oleh Polres Sambas dan melibatkan PLBN Aruk bersama unsur Forkopimcam Sajingan Besar. Selama periode tersebut, petugas gabungan melaksanakan patroli rutin serta penjagaan selama 24 jam guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan. “Dengan komitmen penuh dan standar operasional pelayanan yang diterapkan, PLBN Aruk senantiasa siap dan siaga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan arus perlintasan menjelang Idulfitri,” katanya. Melalui sinergi lintas instansi dan kesiapsiagaan personel, PLBN Aruk yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen memastikan momentum mudik Idulfitri 1447 Hijriah berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menghadirkan pelayanan lintas batas yang nyaman. Penulis: Agata Zenoviva

PLBN Aruk Catat Lonjakan Pemudik dari Malaysia, 1.510 Pelintas Masuk Jelang Idulfitri 1447 H

Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

Berita - Menteri Tito Sampaikan Capaian Program Kinerja BNPP di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Ia turut memaparkan capaian dan realisasi program kinerja BNPP hingga 2022.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito dalam pidatonya menyampaikan bahwa, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.&nbsp;&nbsp;Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).&nbsp;&nbsp;"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan," jelas Menteri Tito.&nbsp;Menteri Tito merinci, PLBN yang telah beroperasi adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw dan PLBN Sota. Sedangkan, PLBN yang siap diresmikan adalah 5 PLBN baru, yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan dan PLBN Yetekun.&nbsp;&nbsp;Di samping itu, terdapat 3 PLBN lain, yaitu&nbsp;&nbsp;PLBN Labang, PLBN Long Nawang, dan PLBN Long Midang yang masih dalam proses pembangunan.&nbsp;&nbsp;"Sedangkan 2 PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik dan PLBN Oepoli, masih dalam tahap persiapan untuk dibangun," papar Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Menteri Tito melanjutkan penjelasan, pada pengelolaan batas wilayah negara, sepanjang tahun 2020 - 2022, BNPP juga telah melakukan pembangunan 268 pilar/patok dari total 21.619 pilar/patok batas negara.&nbsp;Selain itu, identifikasi tanda batas dan sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan Keamanan (Hankam) batas negara wilayah darat sepanjang 140 kilometer, pembangunan 35 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), kalibrasi 4 pilar titik referensi (TR).&nbsp;&nbsp;BNPP juga turut mengoordinasikan pembangunan 12 Pos TNI AL dan pelaksanaan operasi bersama perbatasan laut yang dikorrdinasikan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).&nbsp;&nbsp;"Hingga tahun 2022, juga telah dilatih sebanyak 360 tokoh masyarakat yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, personel satgas pamtas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan" ungkap Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Selain berbagai upaya di atas, lanjut Menteri Tito, pada beberapa PKSN dan kecamatan Lokpri telah dilakukan pembangunan/revitalisasi 34 pasar rakyat, pembangunan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG), pembangunan/peningkatan jalan desa strategis sepanjang 1.129,08 kilometer, 9 bandar udara, 5 pelabuhan dan 3 terminal.&nbsp;&nbsp;"BNPP juga mendorong ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan ruang kelas, perpustakaan dan sarpras pendidikan lainnya, serta penyediaan puskesmas dan rumah sakit,"terang Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Sepanjang tahun 2020-2022, lanjut Menteri Tito, telah dibangun 315 ruang kelas SD, 191 ruang kelas SMP, dan 34 ruang kelas SMA/SMK, 17 Puskesmas, 4 unit Rumah Sakit, 233 sarpras sanitasi, dan 1.652 unit sarpras air minum.&nbsp;Penyediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dilakukan pembangunan PLTS dan penyediaan jaringan distribusi listrik.&nbsp;&nbsp;"Pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan BBM satu harga," tutur Menteri Tito.&nbsp;Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kawasan perbatasan, ungkap Menteri Tito kembali, telah dibangun 3 kantor camat yakni di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Morotai Selatan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara.&nbsp;&nbsp;Selain itu, juga turut dibangun 2 kantor desa yakni di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar; dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tengara Timur (NTT).&nbsp;&nbsp;"Masyakat di kawasan perbatasan juga telah menikmati peningkatan konektivitas telekomunikasi berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk peningkatan signal 4G sebanyak 453 unit dan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik sebanyak 67 unit,"ujar Menteri Tito Lagi.&nbsp;&nbsp;Ia kembali melanjutkan pemaparannya, penataan ruang kawasan perbatasan menjadi aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.&nbsp;&nbsp;Dari 9 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang dibutuhkan, masih terdapat 1 Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang masih dalam tahap penyusunan materi teknis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Delapan RTR KPN mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 81 lokasi. 5 lokasi di antaranya telah ditetapkan dengan 3 Perpres," imbuh Menteri Tito.&nbsp;Mendagri Tito melanjutkan penjelasan, ketiga Perpres tersebut yakni: Perpres Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw; Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi NTT.&nbsp;&nbsp;"Selain itu Perpres No 5 Tahun 2023 tentang PKSN Atambua,"pungkasnya.&nbsp;(Humas BNPP)&nbsp;

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Presiden Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

Jokowi Resmikan PLBN Napan, Bangunan Modern dengan Sentuhan Tradisi Suku Sanak di NTT

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.

Quick Links