Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Peresmian operasional room

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyampaikan progres akhir&nbsp;&nbsp;kegiatan Instruksi Presiden&nbsp;Nomor 1 Tahun 2021 sebagai bahan lapor kepada Bapak&nbsp;Presiden RI Joko Widodo. &nbsp;Masa berlaku Inpres No.1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, yang ditandatangani&nbsp;tanggal 11 Januari 2021 telah&nbsp;berakhir pada 11 Januari 2023.&nbsp;Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, menjelaskan bahwa, dari&nbsp;60 program kegiatan Inpres yang dikoordinasikan kepada 10 kementerian dan lembaga (K/L) pelaksana Inpres&nbsp;No.1/2021,&nbsp;terdapat 31 program kegiatan selesai, 21 kegiataan tidak sesuai target dan 8 kegiatan tidak terlaksana. "21 kegiatan yang tidak sesuai target, sebenarnya sudah terlaksana tetapi belum optimal, sehingga disebut tidak sesuai target. Secara umum&nbsp;ada 52 dari 60 program sebenarnya sudah dijalankan, " jelas Gutmen dalam Rapat Finalisasi Laporan Akhir Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 1/2021 di Hotel Grand Orchadz Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023) lalu.&nbsp;Gutmen menerangkan bahwa, dari 60 program kegiatan Inpres 1/2021 tersebut, 21 program kegiatan dilaksanakan pada KPN Aruk, oleh 8 kementerian;&nbsp;dan&nbsp;20 Program kegiatan dilaksanakan di sekitar KPN Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT)&nbsp;&nbsp;oleh 6 kementerian. Selanjutnya, di KPN Skouw, Papua, dilaksanakan&nbsp;19 program kegiatan&nbsp;&nbsp;oleh 7 kementerian.&nbsp;"Dari 8 kegiatan yang belum terlaksana, ada 2 kegiatan di KPN Aruk, dan 6 kegiatan di KPN Skouw, sedangkan di KPN Motaain, 20 program kegiatan terlaksana," ungkapnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Dengan demikian,&nbsp;berdasarkan capaian 60&nbsp;program kegiatan&nbsp;Inpres No.1/2021, telah melebihi&nbsp;50 %&nbsp;keberhasilan. Jadi secara keseluruhan telah mencapai sasaran," sambungnya lagi. Gutmen juga menambahkan bahwa, 10 kementerian teknis pelaksana Inpres No.1/2021 adalah; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi , Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,&nbsp;Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian,&nbsp;Kementerian Komunikasi dan Informatika,&nbsp;dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.&nbsp;Rapat Finalisasi Laporan Akhir Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 1, diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Rapat yang dilaksanakan secara luring dan daring yang turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga anggota BNPP. Selain itu, turut memberikan pemaparan dan masukan antara lain: Asisten Deputi (Asdep) Penguatan Daya Saing Kawasan, Kementerian Koordinator&nbsp;Bidang Perekonomian, Kartika Listriani; dan Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ikhwansyah. Pemaparan lainnya,&nbsp;oleh Kepala Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Sekretariat Kabinet, Indra Sugiyarsih; dan&nbsp;Direktur Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terhadap 8 program kegiatan Inpres 1/2021 tak terlaksana, menjadi masukan untuk dilanjutkan dengan Regulasi Baru.&nbsp;(Humas BNPP)

BNPP Laporkan Hasil Akhir Inpres No. 1/2021: Secara Pemetaan Capai Sasaran

JAKARTA – Mengawali Tahun 2023, Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP) menggelar Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan baik internal maupun Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2022, serta mengonsolidasikan pelaksanaan rencana program/kegiatan yang telah disusun di Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, dalam Forum Rapat Kerja Settap BNPP Tahun 2023 yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Struktural, dan Fungsional di lingkungan Settap BNPP, yang dilaksanakan di Aryaduta Hotel Karawaci beberapa waktu yang lalu (Kamis hingga Jumat, 26/1 sampai dengan 27/1).&nbsp;&nbsp; Restuardy Daud, menguraikan beberapa catatan kinerja Tahun 2022 serta Pokok-pokok Prioritas yang menjadi kebijakan dan arahan Bapak Presiden RI, Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Prioritas Nasional, serta beberapa kabijakan yang perlu menjadi atensi di Tahun 2023.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut Para Deputi BNPP, masing-masing Robert Simbolon (Deputi 1), Gutmen Nainggolan (Plh. Deputi 2), dan Jeffry Rahawarin (Deputi 3), juga memaparkan tantangan dan proyeksi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang akan dielaborasi lebih lanjut menjadi masukan dalam perumusan Rancangan RPJPN dan RPJMN, yang pembahasannya dimulai pada tahun 2023 ini. Restuardy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen dan perbaikan kinerja kelembagaan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh jajaran Settap BNPP. Diungkapkannya bahwa hal tersebut dapat dilihat dari catatan kinerja BNPP Tahun 2022, antara lain peningkatan penyelenggaraan Kearsipan, dengan perolehan nilai BB (Predikat Sangat Baik) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan predikat Baik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kategori B, Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) predikat Terdefinisi (Level 3); serta Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2016-2019 diatas 90 persen yang melampaui rata-rata nasional.&nbsp; Selain itu pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA–Aplikasi SMART) BNPP meraih nilai 95,5 dengan Predikat Sangat Baik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BNPP juga meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 berturut-turut, dan memperoleh WTP Award 5 kali berturut (2017-2022) dari Kemenkeu, serta pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNPP mendapat Predikat Sangat Baik. "BNPP juga telah menyelesaikan target Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2022. Kemudian dalam pengelolaan Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada kategori Lembaga Non Struktural, BNPP mendapat peringkat 4 terbaik," lanjutnya. Restuardy mengatakan pada Survey Kepuasan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BNPP mendapat nilai 76,96, diatas rata-rata Nasional. Lebih lanjut pada Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, seluruh&nbsp;Wajib LHKPN telah melaporkan 100 persen. BNPP juga telah melakukan Penyelesaian terhadap seluruh Kerugian Negara berdasarkan Temuan LHP BPK RI Tahun 2021, atau sebesar 100 persen. Terkait dengan pelaksanaan rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2023, Restuardy menerangkan bahwa BNPP telah mencatat beberapa prioritas yang perlu mendapatkan atensi pada Tahun 2023. Restuardy mengungkapkan penekanan prioritas yang memerlukan atensi pada Tahun 2023, antara lain pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023. "Pada hal ini akan dilakukan pengawalan target/prioritas nasional dan BNPP, serta target DIPA TA 2023 minimal 99 persen," katanya. Atensi BNPP juga akan difokuskan pada kinerja pengelolaaan BWN-KP melalui Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas Tahun 2022.&nbsp; Terkait Pengelolaaan dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara, atensi akan difokuskan pada Peningkatan Kualitas Layanan, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Rehabilitasi/pemenuhan sarana prasarana, penataan/pemanfaatan aset, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Persiapan Operasional lima PLBN baru (Penyiapan Sarpras, Personil, Peresmian, Penataan Aset). "BNPP juga merencanakan pelaksanaan Gerbangdutas Tahun 2023, serta peninjauan PLBN oleh Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Komisi II DPR RI," ungkapnya. Restuardy menuturkan hal lain yang juga akan dilaksanakan BNPP pada tahun 2023 ini adalah memperkuat koordinasi daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perbatasan negara. Lebih lanjut, akan dilaksanakan inventarisasi dan percepatan penyusunan Produk Hukum lingkup BNPP yaitu penyelesaian regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta review/evaluasi produk hukum yang ada. Terkait dengan kearsipan, BNPP juga akan melakukan perbaikan tata kelola, serta pembuatan Galeri Arsip di PLBN. "BNPP tahun ini juga akan melakukan penataan ASN berupa pengalihan tenaga pendukung non PNS, menjadi tenaga PPPK dan Alih Daya sesuai kebijakan pemerintah sebelum Nopember 2023, jadi ASN kita kedepan hanya 2 bentuk yaitu PNS dan PPPK, termasuk juga penguatan kapasitan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Aparatur yang ada melalui penguatan Jabatan Fungsional dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi ASN sesuai ketentuan", pungkasnya. (Humas BNPP)

Settap BNPP Bahas Catatan Kinerja Tahun 2022 Sekaligus Prioritas Tahun 2023

JAKARTA - Penyelenggaraan kegiatan Jaringan Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2022 masih menghadapi beberapa kendala. Namun demikian, penyelenggaraan Tol Laut harus tetap ada untuk melayani masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).&nbsp; Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Farida Kurnianingrum, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan Tol Laut Tahun Anggaran 2022 antara lain keterbatasan jumlah kapal dan kontainer, lamanya kegiatan bongkar muat di pelabuhan singgah, kurangnya muatan balik, jaringan internet lemah di beberapa wilayah, kurangnya BBM bersubsidi untuk kapal tol laut, serta kurangnya pemahaman para pelaku usaha. Farida menegaskan meski masih terjadi kendala, penyelenggaraan Tol Laut harus tetap ada guna melayani masyarakat di wilayah 3TP. Adanya Tol Laut juga menjadi salah satu cara menunjukkan negara hadir untuk memastikan kedaulatan di wilayah tersebut.&nbsp; "Untuk wilayah perbatasan, kita tidak berorientasi pada profit oriented, kita harus memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada disana. Eksistensi dari pergerakan ekonomi menandakan ada nilai kedaulatan kita disana, jadi kita pastikan betul dengan hadirnya Tol Laut ini bisa menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ujar Farida dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut TA. 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). Farida menambahkan penyelenggaraan Tol Laut masih membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di dalamnya, baik dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dari pihak swasta. Hal ini untuk meningkatkan minat angka muatan balik Tol Laut maupun meningkatkan minat pelaku usaha. Pemda juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Tol Laut di daerah. Farida menyebut Pemda yang meminta daerahnya disinggahi Tol Laut perlu memastikan tersedianya pelaku usaha dan kesiapan kondisi daerah. "Kita sadari betul bahwa pelaku usaha dan muatan balik yang tadi yang saya sampaikan naik secara signifikan, namun memang masih ada persoalan-persoalan lain yang cukup kompleks yang kita hadapi dan sangat kita harapkan bahwa peran Pemda untuk mencermati kembali atas kesiapan kondisi di daerah tersebut. Sehingga sarana dan prasarana yang sudah hadir itu betul-betul dioptimalkan pemanfaatannya", sambungnya. Lebih lanjut Farida mengatakan catatan pelaksanaan Tol Laut pada Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut TA. 2022 diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk penyelenggaraan Tol Laut TA. 2023. Ia berharap penyelenggaraan Tol Laut TA. 2023 dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah 3TP. "Best practice ataupun bad practice yang disampaikan dari teman-teman yang ada di daerah ini menjadi catatan perbaikan dalam penguatan untuk pembelajaran kita bersama dalam pengambilan kebijakan yang jauh lebih baik. Kemudian kita sama-sama pastikan bahwa hadirnya program-program pemerintah terutama untuk di daerah 3TP memang benar-benar memastikan kedaulatan NKRI," pungkasnya. (Humas BNPP)

Penyelenggaraan Tol Laut di Perbatasan Negara Pastikan Kedaulatan NKRI

JAKARTA - Kasus perkawinan anak usia dini mengalami kenaikan, salah satu daerah perbatasan negara yang mengalami kenaikan kasus ini adalah Kabupaten Nunukan. Untuk itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengajak Kementerian terkait untuk membahas langkah pencegahan dan penanganannya. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, menyampaikan perkawinan anak usia dini memiliki berbagai dampak, diantaranya ketidakmampuan melakukan pemenuhan fungsi rumah tangga dengan baik sehingga menimbulkan masalah baru seperti anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan berbagai masalah sosial anak lainnya. Jeffry menerangkan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak usia dini yaitu kurangnya pengetahuan orang tua terkait dampak dari pernikahan dini, tingkat pendidikan yang rendah,&nbsp;serta kurangnya sarana dan prasarana di kawasan perbatasan salah satunya di bidang pendidikan. Tingginya angka perkawinan anak usia dini juga merupakan dampak dari infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan, dimana beberapa diantaranya masih terkendala jauhnya akses sehingga anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan memilih untuk menikah muda.&nbsp; Ia mengatakan pencegahan perkawinan anak usia dini merupakan salah satu arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2020-2024. Hal ini pun juga menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian. "Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini dianggap wajar adalah masyarakat salah menafsirkan agama, budaya, dan adat istiadat sebagai pembenar praktik perkawinan anak usia dini. Perkawinan anak usia dini adalah pelanggaran hak anak yang dampaknya akan terlihat lima tahun ke depan sehingga harus dihentikan. Di satu sisi hal ini merupakan ancaman terhadap pembangunan manusia," ujar Jeffry pada Rapat Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pencegahan Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini di Kawasan Perbatasan Negara, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023). Dalam rapat, BNPP telah berdiskusi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nunukan, Kepala Kantor Agama Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pejabat dan Staf pada Ditjen Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial, Pejabat dan Staf pada Asisten Deputi Pemenuhan Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan dari Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Jeffry menuturkan rapat tersebut menghasilkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dini di perbatasan negara. "Kemensos siap berkolaborasi melalui program-program khusus di kawasan perbatasan bersama Pemda dan BNPP mengenai upaya pencegahan nikah dini melalui sosialisasi dan pendampingan. Dalam hal ini pendampingan bisa dilakukan oleh pendamping sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan pendamping sosial yang ada di Kemensos," terang Jeffry. Sosialisasi yang masif juga perlu dilakukan kepada orang tua dan anak-anak di daerah perbatasan negara melalui camat dan seluruh instansi yang berhubungan seperti dinas sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter, pengadilan agama, dan komponen lain yang berkaitan.&nbsp; Lanjut Jeffry, pemenuhan sarana dan prasarana tidak kalah pentingnya, dalam hal ini dengan dibangunnya Boarding School dan Sanggar kegiatan belajar untuk remaja perempuan yang telah putus sekolah serta adanya dukungan moda transportasi untuk menunjang peningkatan pendidikan di kawasan perbatasan. Jeffry mengatakan Kementerian PPPA dan Kemenag mempunyai program yang beragam. Maping permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pernikahan dini telah dilakukan, tinggal disesuaikan dengan masing-masing wilayah sehingga dapat diimplementasikan.&nbsp; "Diharapkan agar program ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu di Kabupaten Nunukan berkolaborasi dengan Pemda Nunukan agar menjadi pilot project," lanjutnya. Disamping itu, Pemda diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi secara masif dengan stakeholder terkait dengan melibatkan masyarakat. Untuk selanjutnya, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Pemerintahan akan memantau dan menindaklanjuti pembahasan rapat bersama dengan Pemda Nunukan. "Hasil rapat koordinasi akan menjadi atensi dan rekomendasi oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan dan di monitor oleh Kedeputian III BNPP melalui peninjauan lapangan pada awal Semester II Tahun 2023," pungkasnya. (Humas BNPP)

BNPP Bersama Pemda Nunukan dan Kementerian Terkait Bahas Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Aruk diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.