JAKARTA – Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Siti Metrianda Akuan, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Border Transnational Crime Liaison Officer (BTNCLO) Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong, Tangerang Selatan, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 54 personel, baik Koordinator BTNCLO maupun petugas BTNCLO di wilayah perbatasan. Mereka diharapkan dapat memahami strategi dan pedoman yang relevan untuk menangani kejahatan transnasional di perbatasan.

Dalam pemaparannya, Siti Metrianda menjelaskan sejumlah isu strategis dan langkah solusi terkait pengelolaan perbatasan. Ia menekankan pentingnya memahami tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan, dan peredaran barang ilegal.

“Permasalahan utama yang mendominasi di batas wilayah negara meliputi human trafficking, people smuggling, serta perdagangan barang ilegal lainnya,” ujar Siti.

Siti juga mengungkap data penting yang menunjukkan kompleksitas masalah di perbatasan. Hingga November 2024, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencatat 106 deportasi WNI dan repatriasi 4.338 WNI. Selain itu, pada 12 November 2024, sebanyak 227 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Siti juga menjelaskan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengelola batas wilayah negara. Beberapa poin penting meliputi:

BNPP bersama TNI AD aktif melakukan identifikasi patok atau pilar batas serta pembangunan infrastruktur seperti Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) di Kalimantan.

Progres pengamanan 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) menjadi prioritas, termasuk identifikasi sarana prasarana pada 49 PPKT sesuai amanat RPJMN dan penanganan khusus untuk 28 PPKT.

BNPP memantau exit/entry points yang telah disepakati antara RI dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Siti menyebutkan bahwa pembangunan PLBN terus berjalan untuk mendukung perekonomian dan pengamanan wilayah perbatasan.

BNPP telah memetakan jalur tidak resmi (JTR) yang sering digunakan untuk kejahatan transnasional, sehingga langkah pengawasan dapat dilakukan lebih efektif.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat sinergi antara BNPP, Polri, dan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan,” jelas Siti.

Siti memaparkan sejumlah upaya BNPP dalam mendukung penanganan kejahatan transnasional, di antaranya:

Peningkatan pengawasan di PLBN menjadi prioritas untuk menekan angka kejahatan lintas negara.

Program ini melibatkan masyarakat perbatasan dalam sistem pertahanan negara, termasuk memberikan pelatihan bagi petugas CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) di PLBN.

“Perbatasan bukan hanya garis geografis, melainkan juga wajah kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan yang komprehensif sangat dibutuhkan,” ujar Siti.

Dalam sesi diskusi, Kapolsek Insana Utara mengajukan permintaan agar pemerintah menyediakan peta dan data batas laut Indonesia-Timor Leste (RI-RDTL). Hal ini diperlukan untuk mendukung patroli dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat nelayan di sekitar Wini.

Menurutnya, nelayan sering menghadapi ketidakpastian di wilayah perbatasan laut. Peta dan data yang akurat dapat membantu mereka dalam patroli dan menegakkan hukum.

"Masalah lahan seperti ini juga terjadi di Pulau Sebatik. Saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi yang mengatur pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak,” jawab Siti.

Kegiatan Bimtek BTNCLO ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi tantangan besar di perbatasan. Selain itu, kolaborasi lintas instansi terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara BNPP, Polri, TNI, dan masyarakat, kita dapat menghadapi segala tantangan di perbatasan dengan lebih baik,” tutup Siti.

Dengan segala upaya yang dilakukan, Siti menekankan pentingnya membangun kesadaran betapa vitalnya menjaga wilayah perbatasan dan membangun kawasan perbatasan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.***

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin