BELU, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menepis isu yang menyebut adanya pengaturan khusus terhadap jasa kendaraan rental di Kawasan PLBN Motaain. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyatakan bahwa pihak pengelola PLBN bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan organisasi tertentu diduga telah membuat kesepakatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, terkait pengaturan jasa kendaraan rental di lingkungan PLBN Motaain.

Informasi ini beredar setelah pengelola PLBN Motaain menerima pengaduan dari pelintas batas yang mengaku dilarang menggunakan jasa kendaraan dari luar kawasan Motaain untuk menjemput penumpang di dalam area PLBN, sehingga membuat para pelintas harus berjalan kaki melintasi kawasan PLBN Motaain.

“Isu yang menyebut adanya pengaturan dengan kelompok tertentu di kawasan PLBN adalah hoaks. PLBN Motaain adalah representasi negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku,” tegas Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, Senin (19/5/2025).

Rika memastikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau pengaturan apapun baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pengelola PLBN, serta unsur keamanan, pemerintah desa, atau organisasi tertentu terkait pengaturan kendaraan antar jemput di kawasan PLBN.

“Fasilitas umum seperti lahan parkir di Zona Penunjang PLBN merupakan fasilitas negara yang dapat digunakan secara gratis oleh siapa pun yang berkunjung. Tidak ada pungutan dan tidak ada pembatasan,” jelas Rika.

Ia juga menekankan bahwa seluruh pelintas batas, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), berhak mendapatkan pelayanan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Rika mengecam keras segala bentuk pungutan liar, pengusiran, atau tindakan intimidatif yang dapat merusak citra pelayanan publik di perbatasan.

“Apabila terdapat oknum yang melakukan pungutan liar, pengusiran, atau aksi premanisme di dalam area PLBN selama jam operasional, maka hal tersebut adalah tindakan ilegal, merusak citra negara, dan bertentangan dengan hukum,” ujarnya.

Pihak PLBN Motaain mengajak kepada seluruh masyarakat serta pengguna jasa layanan lintas batas untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“PLBN ini milik kita semua. Kami mengimbau agar segala bentuk pemerasan, larangan masuk, dan tindakan melanggar hukum di kawasan ini segera dilaporkan. Kami akan berkoordinasi bersama unsur keamanan untuk menindak tegas setiap pelanggaran,” pungkas Rika.

Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, PLBN Motaain akan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin oleh petugas keamanan di area parkir Zona Penunjang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap aktivitas kelompok atau oknum tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan di kawasan PLBN Motaain.

Penulis: Yohanes Mario Uran

Editor: Bagas R