JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan akan menggunakan 4 variabel dan 16 indikator dalam mengukur Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) tahun 2025 -2029. 

Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Edfrie R Maith, menjelaskan bahwa, tim BNPP akan turun langsung dalam mengambil data IPKP pada 5 kawasan PPKP. 

Lima kawasan PPKP tersebut yakni, PPKP Entikong dan PPKP Nanga Badau di Kalimantan Barat (Kalbar); PPKP Kalabahi di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) PPKP Ilwaki Pulau Wetar, Maluku dan PPKP Biak di Papua. 

"Lima tempat ini kami pilih untuk terjun langsung karena belum memliki data awal," jelas Maith dalam rapat Sosialisasi IPKP PPKP yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta pada, Rabu (11/6/2025). 

Rapat sosialisasi ini sendiri dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) Yedi Rahmat. Ia menjelaskan sesuai Perpres 12 Tahun 2025 terkait RPJMN Tahun 2025-2029, target yang tercanang sebagai baseline nilai pada tahun 2024 sebesar 0,52, untuk target nilai IPKP PPKP pada tahun 2025 yaitu sebesar 0,56. 

"Sehingga diharapkan pada akhir RPJMN yaitu Tahun 2029 sebesar 0,72 dapat tercapai," ucapnya. 

Sementara itu, Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi PKPL, BNPP, Sriyanto membeberkan, PPKP di perbatasan negara tercatat berjumlah total sebanyak 22 kawasan. Atau bertambah 5 kawasan dari sebelumnya bernama Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) sebanyak 17 kawasan pada tahun 2020 - 2024.

Ia mengungkapkan bahwa, 16 indikator IPKP PPKP terbagi atas 4 variabel yakni Kependudukan dan Permukiman; Lintas Batas; Simpul Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi.  

Keenambelas indikator tersebut, ucapnya lagi, yakni perwujudan standar minimum penduduk kota PKSN; utilitas permukiman kota; rencana tata ruang wilayah; pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi dan karantina. 

Selanjutnya, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang di darat; pusat pelayanan transportasi laut; pusat pelayanan transportasi Udara;

Indikator lainnya adalah, pusat perdagangan dan jasa; pusat industri pegolahan dan jasa hasil pertanian; pusat industri hasil pengolahan kehutanan; pusat industri pengolahan dan jasa hasil kelautan dan perikanan; pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertambangan, pusat pengembangan pariwisata, pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

"Saat ini, kami sedang menyusun petunjuk teknis (Juknis) sebagai pedoman pelaksanaan pengukuran IPKP PPKP tahun 2025," pungkasnya.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)