JAKARTA - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Penyusunan Bahan Masukan Rencana Aksi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Senin, 27 Mei 2024, di Sunlake Hotel, Sunter Agung, Jakarta Utara.

Rapat ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, R. Barlianto Nababan. Dalam sambutannya, Nababan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

"Perbatasan adalah wajah terluar negara kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan ini mendapatkan perhatian yang layak dalam hal pendidikan dan kesehatan," ujar Nababan.

"Pemerintah daerah juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Juni 2025. Proses ini menggunakan panduan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri serta Surat Edaran Bersama (SEB) dari Menteri Dalam Negeri dan Bappenas," tambahnya.

Barlianto Nababan juga menjelaskan bahwa Bappenas dan Kemendagri telah mengadakan berbagai forum perencanaan, termasuk Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada Februari, Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang berlangsung pada April hingga Mei. 

Selain itu, Bappenas bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenkes dalam menyusun Indeks Modal Manusia (IMM) yang akan digunakan oleh kabupaten/kota untuk mengukur kualitas sumber daya manusia.

"Berdasarkan dokumen RPJPN 2025-2045, Indonesia menargetkan angka kemiskinan mendekati 0% pada tahun 2045. Untuk mencapai target ini, penguatan fondasi di bidang pendidikan dan kesehatan sangat penting. Dalam rangka itu, beberapa diskusi telah dilakukan dengan BNPP untuk menentukan kecamatan prioritas perbatasan. Saat ini, telah ditetapkan 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang mencakup 95 kecamatan deliniasi," ungkapnya.

Ia berharap kementerian dan lembaga dapat memfokuskan kegiatan mereka pada wilayah yang telah ditetapkan, termasuk memberikan dukungan dana transfer K/L. Farida menambahkan bahwa rancangan rencana aksi (Renaksi) tahun 2025 dapat disusun mengingat angka SBPI sudah keluar dan dapat mengacu pada anggaran K/L.

Barlianto Nababan juga menyampaikan bahwa saat ini sedang dibahas arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2025. Kebijakan ini akan diarahkan pada bidang pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan permukiman.

(Humas BNPP)

Penulis dan Editor: Muslikhin