JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi pertemuan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau dengan kementerian/ lembaga (K/L) pada Selasa, 21 Februari 2023 di Jakarta. 

Selain mendengarkan sejumlah usulan pengadaan infrastruktur di Kepulauan Anambas, BNPP di bawah Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, juga mendorong optimalisasi produk perikanan di Kepulauan Anambas. Produksi perikanan di Kepuluan Anambas telah tembus 23.775 ton dengan total nilai produksi Rp475 miliar. 

Pertemuan ini juga mendorong agar sebanyak 3.781 orang nelayan di Kepulauan Anambas, tak lagi hanya bergantung pada hasil tangkapan, melainkan bisa mendiversifikasikan olahan ikan sehingga memiliki nilai tambah pendapatan dan menghindari kerugian akibat ikan cepat rusak.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Yedi Rahmat telah menjelaskan bahwa, maksud dan tujuan rapat adalah mengoordinasikan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kelautan perikanan di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil terluar (PPKT) khususnya pada Kabupaten Kepulauan Anambas bersama sektor terkait. 

Dengan rapat tersebut diharapkan juga diperolehnya dukungan dari (K/L) terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kelautan. 

"Kami juga mendatangkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah berhasil mengekspor rendang sampai ke Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Nantinya kami akan mengkaji apakah produk perikanan bisa dikemas seperti dalam konsep kemasan rendang, bisa bertahan lama," jelas Yedi dalam rapat tersebut. 

"Kami juga akan berencana memberikan pelatihan pengemasan kepada para nelayan dalam mengemas olahan ikan dan membentuk koperasi,"tambahnya.

Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, Kepulauan Anambas, Rovaniyadi menjelaskan bahwa, setidaknya beberapa permasalahan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Di antaranya adalah; pemanfaatan potensi perikanan yang belum maksimal, sangat minimnya sarana dan prasarana perikanan; sulitnya mendapatkan benih ikan tepat waktu dan berkualitas serta harga cukup mahal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan. 

Selain itu, belum adanya kapal pengangkut ikan khusus lintas kabupaten kota/provinsi, belum maksimalnya akses permodalan guna pengembangan unit usaha perikanan, dan kelembagaan pelaku usaha perikanan belum terbina dengan maksimal. 

"Selain itu, kurangnya pengawasan penegakan hukum sehingga menimbulkan konflik antarnelayan tradisonal dan modern," tambahnya. 

Untuk mengembangkan produk perikanan Kepulauan Anambas, lanjut Rovaniyadi, yang diperlukan adalah cold storage dengan kapasitas 100 ton yang akan ditempatkan di lokasi Tarempa, Siantan Munjan, Siantan Timur, Air Bini, Siantan Selatan. Pabrik es dengan kapasitas 100 ton yang akan ditempatkan di Desa Batu Belah, Siantan Timur, Desa Sri Tanjung, Siantan.

Tak hanya itu, diperlukan fasilitas tempat penjemuran ikan sebanyak masing-masing 10 unit dengan luas 15 meter Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan. Kapal Pengangkut Ikan 300 gross tonnage di Tarempa, Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan gedung pelatihan 15 x 20 meter Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Eka Budhi Sulistyo menjelaskan sangat mendukung pengembangan rencana pemberdayaan ekonomi kerja sama bersama BNPP di Kepulauan Anambas. 

Baznas telah mengikuti rapat koordinasi bersama pada 27 Desember 2022 dan telah berkoordinasi dengan Ketua Baznas Anambas untuk rencana awal pelaksanaan prakiraan program yang akan dilakukan di sekitar Kampung Bilis dan Air Bini. 

"Lokasi ini masih di dalam satu pulau dengan Baznas Kabupaten Anambas sehingga dapat memudahkan kontroling program," jelasnya. 

Ia juga menjelaskan Baznas akan bersurat kepada Baznas Provinsi Riau dan baznas Kabupaten Kepulauan Anambas mengenai kebutuhan koordinasi awal bersama pemangku kebijakan lokal. Kemudian Baznas Kabupaten Kepulauan Anambas mengirimkan data penerima manfaat dan rancangan kebutuhan anggaran eskalasi Usaha UMKM," tambahnya. 

Eka juga menjelaskan, Baznas akan melakukan seleksi dan review pengajuan eskalasi usaha UMKM bersama Baznas Kepulauan Riau. Selai itu akan dijadwalkan proses pelaksanaan pelatihan eskalasi usaha UMKM dan penambahan modal usaha dan peralatan penunjang serta pendampingan. 

Dalam pertemuan tersebut juga turut memberikan pemaparan Analis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Desy Rosmerya, Praktisi UMKM, Andi Taufik dan pelaku UMKM eksportir rendang, PT. Rendang Uni Tutie, Sri Yuliastuti.

(Humas BNPP)