JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengkaji target Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan kawasan perbatasan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Rapat yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP Farida Kurnianingrum, dihadiri oleh Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo (secara daring) beserta dengan jajaran, sebagai reviu atas usulan BNPP pada tanggal 5 April 2024 lalu atas target lokpri di kawasan Perbatasan.

Farida menjelaskan, bahwa dalam penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) mempedomani kriteria tertentu, demikian halnya dalam penetapan Kecamatan Perbatasan Prioritas yang menjadi target percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

"Kawasan yang dapat dijadikan target lokpri diantaranya yaitu, kawasan yang ditetapkan pada PP 13/2017 tentang perubahan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)," ucap Farida.

Ia menambahkan, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) juga menjadi kriteria, serta kawasan yang memiliki sarana prasarana transportasi dan potensi produk ekspor di lintas batas negara.

"Sementara itu, pada lokasi Kecamatan Perbatasan Prioritas melalui hasil dan usulan pembahasan dari Sekretariat Tetap (Settap) BNPP juga mempedomani kriteria tertentu," ujarnya. 

Bahwa yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Kecamatan Prioritas dengan menggunakan Kepmendagri No. 100.1.1-6117/2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode juga Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Serta kriteria pada kecamatan dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada lokasi Kecamatan Perbatasan Prioritas.

Sampai berita ini ditulis, sementara masih berproses penelaahan terhadap target lokasi PKSN dan Kecamatan Perbatasan Prioritas oleh Bappenas bersama Settap BNPP.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)