JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaksanakan survei dan identifikasi titik perlintasan negara jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia - Malaysia wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Survei yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini dipusatkan di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, yang dimulai pada tanggal 5 hingga 7 Agustus 2023.

Tim survei yang terdiri dari BNPP serta anggota TNI dari Kodam XII Tanjungpura dilepas langsung oleh Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan serta Dr. Drs Robert Simbolon M.PA selaku Deputi bidang pengelolaan batas wilayah negara BNPP.

Dr. Drs Robert Simbolon M.PA selaku Deputi bidang pengelolaan batas wilayah negara BNPP mengatakan, BNPP telah melakukan survei titik perbatasan ini sebanyak dua kali, pertama di tahun 2020 di Kabupaten Sambas dan Bengkayang.

Di dua Kabupaten tersebut pihaknya menemukan 29 perlintasan tidak resmi di perbatasan.

Lalu, pada tahun 2022, pihaknya juga melaksanakan survei di Kabupaten Sanggau, dan dari hasil Survei pihaknya menemukan 25 titik perlintasan tidak resmi.

Di Kalbar yang mengatakan telah ada 4 PLBN, dan masih banyak titik perlintasan di perbatasan. 

"Nanti kita akan usulkan untuk memperbanyak pos pengamanan perbatasan, atau ada keputusan untuk menutup titik itu, dan kita akan susun rencana terlebih dahulu," jelas Robert seperti dikutip dari Tribun Pontianak.co.id

Selanjutnya, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan berharap sinergitas antar stakeholder untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia dapat terus berjalan dengan baik.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar dikatakannya sepanjang 966 km, dan Kodam XII menugaskan secara khusus 2 Batalyon untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia dalam satgas Pamtas.

Ia berharap, tim yang berangkat ini akan mendapatkan data dan bahan evaluasi mengenai aktivitas lintas batas negara serta pertumbuhan ekonomi kawasan titik perlintasan tidak resmi di sepanjang perbatasan Indonesia Malaysia.

"Kita harap dengan survei ini akan tersaji data dan informasi jalur perlintasan tidak resmi di wilayah Kalbar, teridentifikasinya aktivitas lintas batas baik barang dan orang serta permasalahan jalur tidak resmi di Kalbar, selain itu tersedianya analisis data jalur tidak resmi di Kalbar sebagaimana masukan rekomendasi penanganan dan pengawasan perbatasan kepada kementerian dan lembaga terkaitnya," tutupnya.

*HUMAS BNPP*

*SUMBER : TRIBUN PONTIANAK*