MANADO - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) R. Barlianto Nababan menggelar kegiatan pelatihan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan guna menguatkan peran perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting di kecamatan lokasi prioritas.

Kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh para Camat/Perangkat Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) perwakilan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Gorontalo, serta perwakilan Kementerian/Lembaga mitra sebagai peserta dari kegiatan pelatihan penanggulangan sunting digelar di Hotel Aryaduta, Manado pada 10-11 Oktober 2024.

Acara yang dibuka langsung oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Bakri Siddiq selaku yang mewakili pembukaan serta sambutan dari Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman, menekankan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, bimbingan, dan pengawasan terhadap percepatan penurunan stunting di kecamatan Lokasi Prioritas.

"Diharapkan dari kegiatan ini dapat menurunkan angka prevalensi stunting di kawasan perbatasan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo," ucap Bakri saat menyampaikan arahan Plh. Sekretaris BNPP Irjen Pol. Makhruzi Rahman.

Melalui hal ini, Bakri yang menyampaikan sambutan Plh Sekretaris BNPP, meminta kepada para peserta kegiatan yakni pada OPD terkait untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dalam penurunan stunting.

"Pencegahan stunting perlu koordinasi antar sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat umum," terang Bakri.

Saat ini, lanjut Bakri, Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting dengan mengeluarkan program Strategi Nasional (Stranas) sebagai Program Percepatan Pencegahan Stunting hingga Tahun 2024.

"Kegiatan ini sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 222 kecamatan lokpri sebagai fokus BNPP dalam rencana induk hingga tahun 2024. Lokpri tersebut juga menjadi sasaran intervensi percepatan penanggulangan stunting di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Bakri, BNPP perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Camat Lokpri di kawasan perbatasan sebagai aktor utama yang berperan intervensi penanggulangan stunting di kawasan perbatasan.

"Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, ditetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada Tahun 2024. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 21,3%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 27,2%, dan Provinsi Gorontalo sebesar 26,9%. Angka rata-rata prevalensi stunting nasional sebesar 21,5%," jelasnya.

Kemudian, Pelaksana harian (Plh) Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP, R. Barlianto Nababan dalam sambutan mengatakan, bahwa penanganan stunting dikatakan berhasil apabila dapat teratasi hingga ke desa khususnya desa pada kawasan perbatasan.

"Sesuai dengan amanat yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan adanya rembuk evaluasi secara bersama dalam menangani stunting di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, maupun Gorontalo," ujar Nababan.

Nababan juga menyampaikan bahwa berdasarkan dengan kondisi dilapangan, wilayah perbatasan terdapat adanya anak-anak sekolah khususnya di tingkat dasar yang berstatus dalam kondisi stunting, sehingga perlu adanya penanganan khusus.

"Sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres 72 tahun 2021 percepatan penurunan stunting dengan sasaran kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta penanganan pada anak usia 0 sampai 1000 hari," pungkas Nababan.

Nababan menekankan terkait dengan penanganan stunting kedepan harus sesuai dengan RPJMN 2025, untuk lebih ditekankan dan mengacu pada program Asta Cita milik presiden terpilih.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Henry Kaitjily yang mewakili sambutan Sekretaris Daerah Sulawesi Utara mengungkapkan rasa terima kasih kepada BNPP atas terpilihnya terhadap pelaksanaan pelatihan penanganan stunting di daerah Provinsi Sulawesi Utara.

"Saya berharap melalui kegiatan ini semua hadirin dapat memahami langkah konkret dalam menanggulangi stunting. Sehingga kita semua dapat terus memperkuat kerja sama dan bersinergi untuk menangani stunting khususnya di wilayah kawasan perbatasan," ujar Henry.

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam melakukan penanganan stunting Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw berhasil mendapat penghargaan Dharma Karya Kencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata serta upaya Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan penurunan prevalensi stunting yang signifikan," terang Henry.

Kemudian, hadir melalui video conference secara daring, Plh Sekretaris BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman sebagai penutup kegiatan pelatihan mengungkapkan bahwa percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan memerlukan koordinasi yang optimal di antara seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui pelatihan ini, peserta dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berinovasi, serta menjalin kerja sama dan komunikasi lintas sektor," jelas Makhruzi.

Makhruzi melanjutkan, bahwa Kecamatan memiliki peran krusial dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kecamatan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menginisiasi berbagai kegiatan yang mendukung pencegahan stunting.

"Kami berharap pengetahuan yang telah diperoleh dapat menjadi landasan bagi peserta dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen perubahan dalam upaya penurunan stunting di wilayah masing-masing yaitu Kecamatan Lokpri Kawasan Perbatasan," pungkasnya.

Menutup kegiatan secara daring, ia mengajak untuk seluruh stakeholder dapat bekerja sama mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera menuju Indonesia Maju.

Dalam kegiatan pelatihan selama dua hari ini, para peserta diberikan sesi materi mengenai pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan kesehatan untuk menanggulangi stunting di kawasan perbatasan negara.

Adapun sebagai narasumber pengisi materi pelatihan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN RI Lina Widyastuti, memberikan pembekalan materi yang berkaitan dengan data keluarga berisiko stunting sebagai bentuk percepatan dan penanganan stunting yang tepat sasaran di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Selain itu, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI, Dwi Listyawardani yang juga sebagai narasumber kegiatan pelatihan memberikan materi mengenai penanganan dan penurunan stunting di kawasan perbatasan negara serta peran dari satuan tugas percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan negara.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)