JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan rapat terkait penajaman dan perwujudan arahan fungsi Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan PKSN Merauke di The Acacia Hotel dan Resort, Jakarta, Senin (6/3/2023) lalu. 

Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, menjelaskan bahwa, rapat dilaksanakan untuk membahas arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Jayapura dan PKSN Merauke. Penajaman fungsi tersebut berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN, serta hasil penilaian IPKP Tahun 2021. 

"Hasil penilaian indeks IPKP Tahun 2021, termuat dalam arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Jayapura dan Merauke," terang Gutmen.

Gutmen menerangkan, secara fungsi utama, PKSN Jayapura dan PKSN Merauke memiliki kesamaan, yaitu sebagai pusat pelayanan utama yang merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara.

"Selain itu kedua PKSN tersebut sebagai pendorong pengembangan kawasan perbatasan negara," jelas Gutmen. 

Gutmen juga mengutarakan, pengelolaan perbatasan negara dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selain itu, untuk efektivitas pengelolaan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.  

Target dan sasaran Pengelolaan Perbatasan Negara 2020-2024, lanjut Gutmen, pada Prioritas Nasional 2, rata-rata nilai Indeks IPKP di 18 PKSN pada tahun 2024 dibidik mencapai 0.52 atau masih berkategori 'c'. Nilai rata-rata IPKP Tahun 2021 pada 18 PKSN adalah 0,45. Selain itu RDTR Perbatasan Negara pada tahun 2024 ditargetkan 10 rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

"Kategori 'c' merujuk nilai indeks 0,41 sampai 0,60 yang menunjukan indikator predikat cukup, telah berfungsi dengan cukup, namun masih perlu perbaikan yang mendasar,"terangnya. 

Gutmen kembali melanjutkan penjelasan, secara general, kawasan perkotaan ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional. Selain itu pusat pertumbuhan ekonomi, dan simpul utama transportasi. 

Sedangkan rencana sistem pusat pemukiman perbatasan negara, berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas; Pusat Pelayanan Utama, Pusat Pelayanan Penyangga, dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP, Muhammad Farid, menjelaskan beberapa hal yang berkembang dalam diskusi. Hal yang pertama terkait variabel simpul transportasi pada PKSN Jayapura dan PKSN Merauke. 

"Pada Kedua PKSN tersebut sudah terpenuhi/memadai, namun masih diperlukan rekomendasi untuk menyusun bahan masukan Rencana Aksi (Renaksi)," jelasnya. 

Farid melanjutkan penjelasan, terkait sarana prasarana kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di daerah, dapat menghubungi kepala kantor otoritas bandara untuk bandara, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk pelabuhan. 

"Ke depannya untuk tim yang melakukan survei, bisa difokuskan pada tingkat pelayananannya karena secara fisik telah tersedia. Namun untuk fungsi pelayanannya masih diperlukan saran maupun rekomendasi,"tambahnya. 

Farid juga menerangkan, untuk program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan) di luar deliniasi Lokasi Prioritas (Lokpri), dapat ditindak lanjut dengan catatan, harus memiliki regulasi di atas Keputusan Menteri (Kepmen) 472 Tahun 2018, tentang lokasi kawasan pertanian nasional.  

Kementan memberikan edukasi salah satunnya dengan didirikannya Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Papua, untuk menunjang sumber daya manusia kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomis kawasan pertanian. 

"Selain itu diperlukan pula pendekatan pendekatan afirmatif dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk peningkatan kawasan pertanian," pungkasnya.

Rapat penajaman dan perwujudan arahan fungsi PKSN Jayapura dan PKSN Merauke, juga dihadiri Perencana Ahli Madya di lingkup Sekretariat Tetap (Settap) BNPP, Perencana Ahli Muda BNPP, Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Staf pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Sub Koordinator Kelompok Pengembangan Kawasan II Kementan dan Kepala Bagian Rencana, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Selain itu, rapat ini juga dipantau secara daring oleh Jabatan fungsional Penata Ruang Muda, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Selain itu, perwakilan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIC, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) PUPR dan Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

(Humas BNPP)