JAKARTA - Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terus dilanjutkan. Adapun salah satu PLBN yang sudah dibangun dan menunggu untuk diresmikan adalah PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama beberapa pihak melaksanakan kunjungan lapangan untuk mengoordinasikan kesiapan PLBN Jagoi Babang sebelum diresmikan. Kunjungan lapangan dilaksanakan pada 28-30 November 2022.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Robert Simbolon, menyampaikan kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi fisik PLBN Jagoi Babang dan sarana prasarana penunjangnya. 

"Kunjungan ini juga sekaligus untuk mengoordinasikan rencana kunjungan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, sebelum dilakukan peresmiannya oleh Bapak Presiden RI," ujar Robert, Rabu (30/11/2022).

Dalam kunjungan ini Robert menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pangdam XII/Tanjungpura di Makodam XII/Tanjungpura terkait dengan situasi keamanan perbatasan secara umum dan antisipasi rencana kunjungan Menkopolhukam, Mendagri, serta rencana peresmian PLBN Jagoi Babang oleh Bapak Presiden RI. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di Kantor Bupati Bengkayang.

Robert mengungkapkan pembangunan fisik PLBN yang meliputi zona inti dan zona penunjang berdasarkan kontrak tahun jamak 2020-2022 telah mencapai 99,06 persen dan direncanakan selesai pada minggu ke-2 Desember 2022 (9 Desember 2022).

Lebih lanjut, Robert menuturkan masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilanjutkan pada tahun 2023 yaitu penyelesaian jalan menuju titik nol sepanjang 200m; penyelesaian pagar keliling PLBN untuk kepentingan pengamanan aset dan penegakan status kawasan PLBN sebagai restricted area; pembangunan pos-pos pengamanan, baik pos untuk pengamanan internal PLBN oleh Satuan Pengamanan Dalam PLBN maupun pos untuk pengamanan kawasan sekitar PLBN oleh Satgas Pamtas; dan pembangunan sarpras pendukung lalu lintas cargo, seperti jembatan timbang dan booth/counter untuk pelayanan cargo.

"Kemudian dalam jangka pendek ini, perlu segera memfasilitasi pedagang Indonesia yang perlu berjualan di Pasar Serikin (counterpart Jagoi Babang) di sisi Malaysia, yang telah dibuka sejak 27 Oktober 2022 dan beroperasi tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu," sambungnya.

Terkait dengan sarpras pendukung dan aset, Robert mengatakan perlu percepatan proses pengadaan mebeulair dan furniture oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; hibah aset Pemda berupa lahan kepada BNPP; penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) PLBN oleh Pemda; serta penyerahan hasil pembangunan PLBN oleh Kementerian PUPR kepada BNPP sebagai dasar pengelolaan PLBN oleh BNPP.

Beberapa kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan koordinasi lebih lanjut bersama Kementerian terkait adalah peningkatan kapasitas jalan (pelebaran jalan dan jembatan) dari Ibukota Kabupaten Bengkayang menuju PLBN Jagoi Babang untuk dapat dilalui oleh kendaraan besar, khususnya kendaraan pengangkut barang.

"Selain itu percepatan pembangunan Border Post di sisi Malaysia sebagai counterart PLBN Jagoi Babang melalui forum Sosek Malindo, serta percepatan kebijakan pemberlakuan instrumen Pasport, selain Pas Lintas Batas (PLB), sebagai dokumen bagi pelintas batas," pungkasnya.

Adapun pejabat yang turut serta dalam kunjungan lapangan ini adalah Deputi IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto beserta jajaran; Deputi I BNPP beserta Asdep Tasbara dan staf, termasuk para Kepala PLBN se-Kalbar (Aruk, Entikong, dan Badau); Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi, Lemhannas, Mayjen TNI Benny Octaviar; Pejabat yang mewakili Kementerian terkait (Cipta Karya Kementerian PUPR, Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan); Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalbar; Bupati Bengkayang dan jajaran, serta unsur-unsur Forkopimda Kabupaten Bengkayang, termasuk Danlaud dan Dansatgas Pamtas di Kabupaten Benkayang. 

(Humas BNPP)