JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP-RI) melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama (PK) melaksanakan rapat finalisasi terkait usulan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 pada, Senin (9/12/2024). 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap (Settap) BNPP RI ini dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk Ditjen Bina Administrasi Wilayah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta perwakilan perencana madya dan staf lingkup Settap BNPP RI.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro PK Farida Kurnianingrum ini bertujuan untuk menyinkronkan pemutakhiran usulan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan RKPD tahun 2026 di bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP).

"Pemutakhiran ini didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah," ucap Farida.

Farida mengatakan, bahwa pemutakhiran tahunan nomenklatur perencanaan pembangunan ini bersumber dari usulan Pemda, perubahan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran daerah dengan database SIPD terpadu. 

"Dalam rapat, BNPP RI bersama dengan narasumber yang hadir memiliki kesepakatan pembahasan terkait 24 sub bidang pengelolaan BWN-KP, yang akan ditindaklanjuti oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," jelasnya.

Farida menegaskan, terkait pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan perbatasan. BNPP RI bersama narasumber dari berbagai instansi sepakat untuk menjamin kelangsungan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disepakati sesuai berita acara yang telah disusun dan diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Terkait penguatan peran Pemda, dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menjalankan fungsi diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Selain itu, dalam rapat juga menyoroti terkait diperlukan adanya penguatan kelembagaan BPPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 untuk memastikan fungsi kolaborasi yang efektif.

Sebagai langkah awal, perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah daerah di perbatasan negara untuk menyampaikan program baru terkait pelaksanaan dari 24 sub bidang BWN-KP yang akan dilakukan kepada pemerintah daerah guna memastikan integrasi ke dalam RKPD masing-masing.

Melalui rapat ini, BNPP RI menunjukkan komitmennya dalam memastikan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara berjalan sesuai dengan visi nasional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara semakin maju dan berkembang.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP-RI)