JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) terus memperkuat langkah akselerasi Reformasi Birokrasi (RB) guna memastikan capaian indeks RB dapat memenuhi target pada tahun 2025. 

Upaya ini ditujukan untuk membawa BNPP RI meraih nilai 80 persen atau predikat A, meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 73,88 persen berdasarkan hasil evaluasi RB 2024.

Kepala Biro HOK BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni, menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk menunjukkan kinerja birokrasi yang semakin berkualitas. 

"Kami mendorong optimalisasi seluruh indikator agar target nilai RB yang telah ditetapkan dapat tercapai. Fokus kami ada pada dua komponen utama, yaitu peningkatan penilaian general dan tematik," ujarnya.

Untuk memperkuat strategi tersebut, Biro HOK telah memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Settap BNPP RI Tahun 2025 pada Rabu (27/11/2025).

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BNPP RI, serta dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB, Kammarudin, guna memperdalam pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi teknis pelaksanaan RB.

Dr. Belly menjelaskan bahwa beberapa langkah konkret terus ditempuh, antara lain memastikan indikator kinerja Sekretariat Tetap BNPP RI selaras dengan tugas dan fungsi kelembagaan. 

Selain itu, indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) BNPP RI juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

"Dalam pengelolaan perbatasan agar penilaian RB tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan," jelasnya.

Dr. Belly menambahkan bahwa pelaksanaan RB harus memperhatikan ketentuan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja, serta mendorong penerapan sharing outcome sebagai lembaga pendukung pelaksana teknis pembangunan perbatasan.

Menurutnya, capaian pembangunan kawasan perbatasan dapat menjadi indikator keberhasilan BNPP RI dalam mengoordinasikan program lintas sektor, yang nantinya dapat dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

Upaya peningkatan nilai RB juga dilakukan melalui penguatan dukungan anggaran bagi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjalankan program Zona Integritas dan peningkatan pelayanan publik. 

"Langkah ini penting agar PLBN mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Pelayanan Prima," ungkap Dr. Belly.

Terkait RB Tematik, Dr. Belly menekankan perlunya kolaborasi antar unit kerja mengingat beberapa tema tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok BNPP RI dan belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Salah satu yang kini didorong adalah usulan RB Tematik Ketahanan Pangan, termasuk fasilitasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan, khususnya sekitar PLBN.

Menutup paparannya, Dr. Belly menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi dan konsistensi kerja seluruh unit BNPP RI akan menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi 2025. 

"Dengan komitmen yang kuat dan kerja bersama, BNPP RI mampu mencapai target nilai A dan menghadirkan birokrasi yang semakin adaptif, profesional, dan berdampak bagi masyarakat perbatasan," tutupnya.

Dengan langkah terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi hasil, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel. 

Upaya ini sekaligus memperkuat peran BNPP RI dalam memastikan kawasan perbatasan terus berkembang sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis: Inuji

(Humas BNPP RI)