NANNING, Tiongkok – Delegasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menghadiri rangkaian Seminar on Innovative Implementation of China–ASEAN Free Trade Area (FTA) 3.0 yang berlangsung pada 24–28 November 2025 di Nanning dan Chongzuo, Guangxi. 

Keikutsertaan BNPP RI dalam forum ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika pengelolaan perbatasan serta memperkuat peluang kerja sama lintas batas, baik di tingkat bilateral maupun regional.

Pada sesi pemaparan "An Overview of China's National Conditions and Xi Jinping Thought" di Nanning, peserta mendapatkan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis Guangxi Zhuang Autonomous Region sebagai kawasan perbatasan yang memainkan peran sentral dalam konektivitas Tiongkok–ASEAN.

Wilayah ini dikenal sebagai satu-satunya daerah otonom etnis minoritas di Tiongkok dengan akses laut, sungai, dan darat yang terhubung erat dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam.

Dengan garis batas darat sepanjang 696 kilometer dan garis pantai 1.595 kilometer, Guangxi menjadi simpul utama hubungan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas Tiongkok menuju Asia Tenggara. 

Deputi Director Information Center Guangxi Academy of Social Sciences, Mr. Xie Zhujun, menekankan keunggulan Guangxi melalui konsep "Three Along and Three Links" atau dikenal wilayah yang tumbuh karena berada di sepanjang pesisir, sungai, dan perbatasan, serta terhubung langsung dengan Kawasan Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area, Tiongkok bagian tengah dan barat daya, hingga negara-negara ASEAN.

Nanning, sebagai ibu kota Guangxi, juga diperkuat sebagai pusat diplomasi subnasional melalui penyelenggaraan forum-forum internasional seperti China–ASEAN Expo (CAEXPO) yang rutin mempertemukan para pelaku kebijakan, bisnis, dan perdagangan dari berbagai negara. 

Melalui perannya ini, Nanning menjadi pintu gerbang penting bagi integrasi kawasan dan penguatan hubungan antarnegara.

Selain aspek ekonomi dan konektivitas, seminar turut menyoroti pendekatan Tiongkok dalam tata kelola perbatasan berbasis visi Chinese Modernization. 

Model pembangunan ini mengintegrasikan aspek material, sosial, budaya, hingga ekologi untuk menciptakan kawasan perbatasan yang stabil dan berkelanjutan. 

Seluruh pendekatan ini dipandu oleh Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas batas dan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama.

Bagi BNPP RI, dinamika pengelolaan perbatasan yang dipraktikkan Guangxi memberikan perspektif berharga, khususnya dalam melihat perbatasan bukan semata sebagai garis pemisah, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru dan area strategis penguatan konektivitas regional.

Menariknya, Guangxi memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Seperti Guangxi yang merupakan daerah otonom etnis Zhuang, sedangkan Kalimantan dikenal dengan kekayaan etnis Dayak dan Melayu. 

Nanning dapat dianalogikan sebagaimana Pontianak sebagai ibu kota provinsi yang menopang pertumbuhan wilayah perbatasan, sementara Chongzuo memiliki kesamaan fungsi dengan Kabupaten Sambas dan kabupaten-kabupaten perbatasan lainnya di Kalimantan Barat yang terhubung langsung dengan negara tetangga melalui jalur darat.

Kesamaan geografis juga terlihat dari peran sungai besar, seperti Sungai Xi di Guangxi dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat yang menjadi nadi ekonomi, transportasi, dan budaya masyarakat setempat. 

Selain itu, baik Guangxi yang dikenal sebagai "green city region" maupun Kalimantan yang kaya akan nilai ekologis, memiliki komitmen terhadap pembangunan ramah lingkungan untuk menjadikan kawasan strategis perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, delegasi BNPP RI juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Friendship Pass (Youyi Guan) di perbatasan China–Vietnam. 

Kunjungan ini menjadi sarana penting untuk mempelajari secara langsung pengembangan kawasan perbatasan berbasis teknologi tinggi, termasuk penerapan smart port dan manajemen terpadu yang dapat menjadi referensi bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam seminar internasional ini, BNPP RI mempertegas komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan perbatasan Indonesia dengan belajar dari praktik global, khususnya kawasan yang memiliki karakteristik serupa. 

Pemahaman yang diperoleh dari Guangxi diharapkan dapat memperkaya strategi dan kebijakan dalam membangun kawasan perbatasan yang tidak hanya aman, tetapi juga maju, produktif, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan Indonesia di kancah regional.

Penulis: Viny Yuliana