JAKARTA - Dalam rangka mengupayakan percepatan penanganan stunting di kawasan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar rapat mengenai persiapan awal penyelenggaraan program pelatihan stunting di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Senin (8/7/2024).

Rapat ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, R. Barlianto Nababan. Dalam sambutannya, Nababan menekankan perlu adanya program pelatihan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), workshop, maupun seminar, dalam upaya percepatan penanganan stunting di kawasan perbatasan.

"Selain sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap pemenuhan gizi dan penanganan stunting. Maka, Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra pada Kedeputian III BNPP mengusulkan adanya langkah yang konkrit seperti pada Program Penyediaan Gizi Berbasis Potensi Daerah Perbatasan," jelas Nababan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap (Settap) BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Ramses Limbong hadir dalam rapat menyampaikan, bahwa penanganan masalah stunting di kawasan perbatasan ini harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Setiap daerah memiliki perbedaan kebudayaan, sehingga diperlukan adanya pendekatan khusus yang harus disesuaikan dengan kebiasaan dan kehidupan masyarakat setempat dalam menangani stunting," ucap Ramses.

Sementara itu, Tenaga Ahli Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Sekretariat Wakil Presiden (TP2AK Setwapres) Ade Wahid yang juga hadir dalam rapat mengungkapkan, bahwa pencegahan stunting dari usia dini merupakan suatu hal yang penting, khususnya pada 1000 hari pertama sejak kelahiran anak.

Tenaga Ahli TP2AK Setwapres Zeny, juga menambahkan bahwa permasalahan stunting masih diakibatkan oleh sedikitnya akses pangan bergizi, kurangnya sanitasi yang baik, pemahaman gizi sehat yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita.

"Adapun faktor budaya serta tradisi yang juga dapat mempengaruhi pola makan dan status gizi balita di setiap daerahnya, begitupun di daerah Maluku dan Maluku Utara," ujar Zeny.

Menurutnya, ia mengusulkan pemecahan masalah terhadap stunting ini dapat dilakukan secara bersama-sama, dengan melibatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pengelolaan dana desa.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Fajar Firdawati dalam rapat mengatakan, bahwa stunting tidak hanya berfokus pada berat badan dan tinggi badan saja, tetapi pada kecerdasan dan kemampuan belajar anak juga menjadi dampak dalam mencegah stunting.

"Perlu adanya intervensi pada anak sekolah yang terbatas pada edukasi perencanaan keluarga, kemudian pada usia minimal dalam pernikahan, perbaikan gizi, serta pemberian tablet tambahan darah bagi para remaja putri," terang Fajar.

Lalu, perwakilan Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Eli Kusnaedi dalam rapat memaparkan, bahwa intervensi stunting di sekolah tidak difokuskan pada anak stunting, tetapi pada pencegahan stunting sejak dini.

Seperti contohnya yang menjadi fokus utama ialah pada calon pengantin di masa SMA, dikarenakan rendahnya angka keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi di daerah.

"Perlu dilakukan edukasi dan konsultasi tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi pada remaja. Selain itu, program Sekolah Siaga Kependudukan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang isu kependudukan," jelas Eli.

Namun, sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Abdul Halim Muharram mengungkapkan, bahwa intervensi stunting juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada siswa di sekolah.

"Terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, seperti Gerakan Sekolah Sehat yang mencakup pentingnya sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan, dan sehat jiwa. Serta menekankan pentingnya melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam intervensi di tingkat sekolah," pungkas Abdul.

Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Sely mewakili dalam rapat menerangkan, mengenai pencegahan dan skrining terhadap stunting perlu dilakukan di Posyandu, baik untuk balita maupun ibu hamil yang juga diikuti dengan konfirmasi dan validasi data.

"Adapun tantangannya, Kemenkes mengalami kesulitan dalam hal menjangkau sasaran remaja di luar sekolah untuk edukasi terhadap stunting. Selain itu, kendala terkait masih banyaknya ibu hamil yang belum sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam kandungan," ucap Sely.

Terkait pelatihan penanggulangan stunting, Kemenkes ingin mengetahui lebih detail tentang sasaran dan tujuan pelatihan stunting. Jika pelatihan ditujukan untuk kader posyandu, maka materi yang dipilih dapat difokuskan pada 25 keterampilan dasar terkait stunting.

Merespon paparan dalam rapat, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Suryadi Sabirin menanggapi, bahwa kemiskinan dan akses yang terbatas menuju kawasan perbatasan menjadi penyebab utama stunting di Maluku, yang berakibatkan pada lemahnya Sumber Daya Manusia.

"Perlu diperhatikan terkait akses untuk menjangkau partisipan atau target peserta dalam pelatihan stunting karena bentuk geografis yang berbentuk kepulauan, sehingga menyulitkan konektivitas dari wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku," terang Suryadi.

Selanjutnya, Plh Sekda Provinsi Maluku Utara Kadri Latje mengaku, bahwa budaya makan masyarakat di Maluku Utara mempengaruhi prevalensi stunting dikarenakan kurangnya gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat.

"Perlu dilakukannya eksplorasi kawasan, dalam rangka memaksimalkan potensi landasan kontinental Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Sehingga aspek kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan prevalensi stunting dapat menurun," ujar Kadri.

Maka, dari hasil rapat ini perlu diketahui, bahwa penetapan sasaran dan tujuan yang jelas sangat penting dalam menentukan lingkup kegiatan pelatihan penanggulangan stunting di kawasan perbatasan. 

Sehingga, nantinya akan dilaksanakan perumusan kembali rapat lanjutan guna membahas dan mematangkan persiapan kegiatan penanggulangan stunting melalui program kegiatan pelatihan untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)