JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Jumat, 30 September 2022 lalu. Rapat yang dilaksanakan dengan kombinasi meeting secara offline dan online, mengumpulkan 75 orang peserta dari Kementerian dan Lembaga (K/L) penyelenggara pelayanan di PLBN. 

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon mengatakan, rapat dimaksudkan untuk mempertemukan seluruh entitas yang melaksanakan tugas di PLBN. Tujuan rapat adalah, terbangunnya komunikasi untuk penyamaan persepsi dalam rangka mewujudkan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaran pelayanan lintas batas negara. 

"Berlangsungnya rapat tersebut juga sebagai evaluasi dan pemberian masukan terkait langkah dan arahan yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja pelayanan PLBN sebagai baranda negara sekaligus sebagai penghubung antarnegara,"jelas Robert, Senin (3/10/2022). 

Selain itu, tambah Robert, rapat tersebut juga memperkokoh relasi dan silaturahmi antara unsur-unsur peyelenggara pelayanan lintas batas termasuk Kepabeanan Imigrasi Karantina (CIQ), dan BNPP selaku pengelola PLBN. 

Rapat Koordinasi Pengelolaan PLBN terdiri atas 3 sesi. Pada sesi pertama berlangsung, dibuka pengarahan Deputi BNPP, Robert Simbolon diikuti dengan pemaparan materi tentang pengawasan dan pelayanan di PLBN oleh jajaran penyelenggara pelayanan lintas batas negara oleh pejabat Direktorat Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Selanjutnya secara berturut-turut, pemaparan diberikan oleh pejabat Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkumham, pejabat Direktorat Surveillans dan Karantina Kesehatan , Kemenkes, pejabat Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, Karantika Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pejabat Pusat Karantina Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, serta pejabat Pusat Karantina Hewan dn Keamanan Hayati Hewani Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada sesi kedua, pembahasan berlanjut pada "Pembinaan Kinerja PLBN" oleh Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas serta Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, BNPP. 

Selanjutnya pada sesi ketiga, turut didiskusikan pemaparan laporan antara hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PLBN, serta hasil survei kepuasan unit Penyelenggara Pelayanan Lintas Batas Kepabeanan Imigrasi Karantina (CIQ) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengelola PLBN.

(Humas BNPP)