DENPASAR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memperlihatkan komitmennya dalam menggalang langkah strategis demi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis, 24 Agustus 2023, yang berlangsung di Kuta, Bali. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plh. Sekretaris BNPP, Robert Simbolon. Rakor ini menurut Robert Simbolon, merupakan wujud nyata dari komitmen BNPP untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

"Rakor Ini mencakup penguatan hubungan koordinasi antara BNPP dan Badan-badan serta Unit Kerja Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan negara," ujarnya

Salah satu pembahasan penting dalam Rakor ini kata Dia, adalah langkah konkret dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi PBWNKP Tahun 2023. "Kita perlu memadukan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi antara BNPP dan BPPD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun dapat terealisasikan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbatasan negara kita," jelasnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari berbagai lapisan instansi. Para Deputi, Kepala BPPD, dan para Asisten Deputi dari BNPP hadir secara fisik, sementara beberapa peserta lainnya turut serta melalui platform virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Acara Rakor berlangsung dengan runtutan yang terstruktur dan terperinci. Dimulai dengan sesi pembukaan yang menghadirkan Plh. Sekretaris BNPP untuk memberikan sambutan dan arahan. Dan Para narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri memberikan pemaparan materi dalam sesi berikutnya.

Bukan hanya itu, para Deputi dan Asisten Deputi dari BNPP juga turut berbagi wawasan terperinci mengenai program dan kegiatan PBWNKP Tahun 2023. Dari pengelolaan batas wilayah negara hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, semua bidang mendapat sorotan khusus dalam acara tersebut.

Sesi diskusi menjadi ruang yang sangat berharga dalam Rakor ini. Peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian aktif dengan memberikan masukan yang berharga. 

"Kami mengapresiasi kontribusi dari peserta daerah yang memberikan pandangan nyata dari lapangan. Ini akan menjadi bahan sekaligus masukan berharga dalam penyempurnaan rencana aksi ke depan," ungkap Robert Simbolon.

Dalam sesi penutup, Robert Simbolon menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang signifikan untuk Renaksi PBWNKP Tahun 2023, mencapai angka Rp7,717 triliun. "Kita harus memastikan bahwa anggaran ini digunakan dengan efektif untuk memajukan perbatasan negara kita. Koordinasi yang baik dan pemantauan yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini," tegasnya.

Tidak ketinggalan, Robert juga menegaskan pentingnya dua Peraturan BNPP yang baru saja ditetapkan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian. Peraturan itu, kata dia, menjadi landasan penting bagi BPPD dalam menjalankan tugas dengan lebih baik.

Rakor PBWNKP Tahun 2023 telah berhasil menciptakan ruang untuk meretas batas-batas pemahaman. Diharapkan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan akan semakin optimal. Dengan demikian, Indonesia bisa melangkah lebih maju dalam mengembangkan kawasan perbatasan, menjadikannya sebagai pusat kemajuan bagi bangsa dan negara.

(Humas BNPP)