Timor Tengah Utara, NTT – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis, menyepakati pembukaan perlintasan antar negara melalui PLBN Napan dan Posto Integrado Oesilo, mulai tanggal 10 April 2025 kedepan. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Lintas Batas Negara yang berlangsung di PLBN Napan pada, Jumat (7/3/2025). 

Sebagaimana diketahui bahwa upaya untuk mempercepat pembukaan perlintasan ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI melalui Sekretaris BNPP RI tanggal 19 Februari 2025 lalu, bersama Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) untuk memfasilitasi langkah diplomatik ke pemerintah Timor Leste di Dili. 

Rapat yang mempertemukan otoritas pengelola perbatasan dua negara ini, dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Indonesia dan Timor Leste. Diantaranya delegasi Indonesia, Direktur Asia Tenggara beserta Kepala Kantor Penghubung RI di Oecusse Kemlu RI, Kelompok Ahli BNPP RI, Danrem 161/Wirasakti, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Danyon Satgas Pamtas Sektor Timur serta Pejabat pelayanan lintas batas negara, dari bea cukai, imigrasi, dan karantina Indonesia.

Sementara Delegasi dari Timor Leste hadir mendampingi, Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis, Komandan Imigrasi beserta staf Regional Oecusse, Wadanki dan Wadan Pos UPF (Polisi Perbatasan), Danpos dan Wadan Pos Alfandega Oesilo, serta Danpos Karantina Oesilo.

Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan pentingnya percepatan pembukaan perlintasan demi memberikan kemudahan, perlindungan, dan keselamatan bagi masyarakat yang melintas.

"Kami berharap perlintasan resmi ini dapat mencegah penggunaan jalur tidak resmi serta memastikan semua pelintas batas tercatat secara sah," ujar Dr. Nurdin.  

Dr. Nurdin menambahkan, bahwa tingkat kunjungan wisatawan masyarakat perbatasan ke PLBN Napan cukup ramai, rata-rata mencapai 1.500-2.100 orang di setiap bulannya.

Adapun Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya guna memperlancar interaksi antar masyarakat yang tinggal di desa-desa perbatasan dan memiliki ikatan sosial, budaya, serta kekerabatan yang sama.

"Sebelumnya, perlintasan antara masyarakat kedua negara pernah difasilitasi sebelum pandemi COVID-19 dan sebelum pembangunan PLBN Napan pada tahun 2020," ungkap Budi Setyono.

Budi menekankan, bahwa langkah ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kedua negara khususnya pada sektor perekonomian melalui arus barang ekspor maupun impor di lintas batas negara.

Pemerintah Timor Leste melalui Direktur Otoritas Bea Cukai Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis menyampaikan kesiapan mereka dalam membuka kembali Pos Oesilo meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas yang belum memadai.

"Sistem pelayanan perlintasan telah dibenahi, saat ini kami sedang instalasi kesisteman dan siap digunakan, sementara pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut," ujar Joaquim. 

Joaquim menambahkan, hal penting yang perlu diupayakan saat ini adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Dili terkait tanggal pembukaan pelayanan perlintasan. Ia juga menyampaikan bahwa Presidente Da Autoridade RAEOA, otoritas Oecusse Ambeno, Sr. Rogerio Tiago dr Fatima Labato telah memberikan persetujuan untuk Pos Oesilo bisa segera dibuka.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Mirza Nurhidayat menekankan pentingnya perlintasan ini dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, serta dapat mencegah terjadinya perlintasan orang maupun barang secara ilegal.

Kemudian, Bupati TTU Yosep Falentinus D. Kebo, juga menyambut baik langkah ini dan berharap PLBN Napan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara.

"Selama ini, satu-satunya perlintasan resmi hanya melalui PLBN Wini. Dengan beroperasinya PLBN Napan, akses masyarakat akan semakin mudah," kata Yosep.  

Dalam rapat ini, juga membahas terkait dengan penggunaan dokumen Perlintasan Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat perbatasan. Namun, Komandan Imigrasi RAEOA, Timor Leste, menyatakan bahwa pemberlakuan PLB masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian Kehakiman Timor Leste.

Untuk sementara, perlintasan PLBN Napan dan Pos Oesilo yang dibuka pada tanggal 10 April 2025 akan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi yang sah.

BNPP RI berharap kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi hubungan bilateral antar kedua negara, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.  

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)