JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut meramaikan jalan sehat pada perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 BNPP di Pasar Seni Ancol, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Mendagri Tito dalam kata sambutannya menyampikan beberapa amanat strategis, tentang kelanjutan tugas dan fungsi BNPP. Selain fokus dalam dimensi batas wilayah negara, Ia juga meminta segenap jajaran BNPP memaksimalkan program dan kegiatan dalam dimensi kawasan perbatasan negara, yakni terus memaksimalkan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.  

"Ini maksudnya kenapa BNPP harus didirikan 14 tahun yang lalu. Dengan adanya kelahiran BNPP saat itu saya melihat ada satu yang masih kurang, yaitu menyelesaikan hal yang paling kompleks memang, pengembangan kawasan perbatasan!," terang Mendagri Tito. 

Mendagri Tito menjelaskan, upaya mengembangkan daerah perbatasan ini penting. agar masyarakat di wilayah tersebut dapat hidup makmur dan sejahtera. Langkah ini juga menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga daerah perbatasan.

"Selain itu, wilayah perbatasan juga dapat menjadi daerah penyangga bagi pertahanan Indonesia,"tambahnya. 

Menurut Mendagri Tito, BNPP berperan penting dalam mengelola 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara. Infrastruktur tersebut dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kawasan perbatasan. 

Kunci penting yang harus dimiliki BNPP dalam membangun daerah perbatasan adalah koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

"BNPP memang dibentuk untuk mengoordinasikan kewenangan mengurus daerah perbatasan yang tersebar di kementerian dan Lembaga,"terang Mendagri Tito.

Mendagri Tito melanjutkan, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait menjadi langkah yang perlu terus ditingkatkan. Di samping, upaya meningkatkan kinerja lapangan terus dilakukan, seperti mengelola PLBN dan menyelesaikan segmen-segmen lintas batas negara yang masih bermasalah. 

Mendagri Tito kembali menerangkan, koordinasi itu dapat dilakukan dengan menggelar rapat rutin yang mengundang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP.

Tak hanya itu, tambah Mendagri, BNPP juga perlu meyosialisasikan capaian kinerja kepada publik agar dapat lebih dipahami masyarakat. 

Upaya ini dapat memanfaatkan media massa maupun media sosial. “Supaya masyarakat paham dan tahu, ketika ada dukungan publik, masyarakat mendukung,” tandasnya.

Penulis: Binsar Marulitua

(Humas BNPP)