JAKARTA – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai prasyarat utama keberhasilan program strategis nasional, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi BNPP RI bersama Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Selasa (29/4/2025).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Daerah menyampaikan sejumlah usulan strategis, antara lain pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Malinau, serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk mendukung program swasembada pangan di kawasan perbatasan.

Turut diusulkan pula percepatan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Program tersebut hingga kini belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses infrastruktur dari dapur produksi ke wilayah-wilayah terpencil.

“Akses jalan dan jembatan bukan sekadar soal konektivitas, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, program nasional di perbatasan negara akan sulit,” tegas Komjen Pol. Makhruzi.

Kondisi keterbatasan akses ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, tingginya harga sembako dan BBM, hingga meningkatnya potensi kerawanan keamanan di kawasan perbatasan.

Untuk itu, Komjen Pol. Makhruzi meminta agar seluruh usulan pembangunan segera dituangkan secara resmi dalam bentuk surat dari Pemerintah Daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis BNPP RI.

“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana tertinggal hanya karena akses yang belum memadai,” ungkap Komjen Pol. Makhruzi.

Audiensi ini mencerminkan sinergi konkret antara BNPP RI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. BNPP RI berkomitmen penuh memperkuat infrastruktur sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan nasional, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kalimantan Utara.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Purn. Ramses Limbong, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Bakri Siddiq, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Gutmen Nainggolan, serta Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)