SAMBAS - Tim Kemenpan RB menegaskan bahwa proses verifikasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai Zona Integritas, bukan sekadar formalitas.

Hal tersebut diungkakan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) saat melakukan verifikasi lapangan pada Kamis, 14 November 2024.

Verifikasi lapangan ini bertujuan memastikan PLBN Aruk memenuhi kriteria sebagai wilayah dengan predikat Zona Integritas, yang menandakan komitmen instansi pemerintah dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Predikat tersebut menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan dimulai dengan sambutan hangat dari Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand. Viktorius menekankan pentingnya kerjasama dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan Zona Integritas. "Kami menyadari bahwa predikat Zona Integritas ini bukan sekadar prestasi, tetapi tanggung jawab besar yang harus kami emban untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ujar Viktorius.

Hadir pula dalam acara tersebut, Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tim Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kehadiran tim-tim tersebut menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses verifikasi berlangsung secara transparan dan objektif.

Dalam sesi verifikasi, Tim Kemenpan RB bersama jajaran PLBN Aruk meninjau berbagai aspek pelayanan. Peninjauan ini mencakup area keberangkatan dan kedatangan serta fasilitas penunjang seperti kebersihan, keamanan, dan tata kelola lalu lintas orang, barang, dan kendaraan. Salah satu fokus utama adalah implementasi Aplikasi Layanan TEMAN ARUK, sebuah inovasi digital yang dirancang untuk mempermudah akses dan pelayanan di PLBN Aruk.

"Aplikasi TEMAN ARUK mempermudah proses layanan lintas batas dengan pendekatan digital yang transparan dan efisien. Kami berharap ini menjadi contoh bagi PLBN lain di seluruh Indonesia," kata Viktorius.

Selain itu, SOP terkait pelayanan di PLBN Aruk juga menjadi sorotan. Mulai dari SOP lalu lintas orang, barang, hingga kebijakan kebersihan dan keamanan, semuanya ditinjau secara seksama. Menurut Viktorius, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Ia juga mengungkapkan bahwa persiapan verifikasi ini bukan tanpa tantangan. “Kami harus bekerja keras dalam memastikan bahwa setiap prosedur berjalan lancar dan sesuai standar. Namun, ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan,” tuturnya.

Viktorius menambahkan bahwa dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program ini. 

“Kami berharap masyarakat juga ikut mengawasi dan memberi masukan terhadap pelayanan di PLBN Aruk, karena kolaborasi antara pemerintah dan warga sangat krusial dalam menjaga integritas dan transparansi,” katanya.

Dengan upaya yang telah dilakukan, PLBN Aruk optimis dapat meraih predikat Zona Integritas. “Kami percaya dengan dedikasi dan kerja keras, PLBN Aruk bisa menjadi contoh nyata bagi wilayah perbatasan lain di Indonesia dalam hal pelayanan publik yang bebas korupsi dan melayani dengan tulus,” ujar Viktorius.

Kehadiran Tim Kemenpan RB di PLBN Aruk menandai langkah maju dalam usaha reformasi birokrasi di kawasan perbatasan. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu bagi peningkatan mutu layanan di PLBN lainnya, demi terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan efisien di masa depan.

Dalam sesi tinjauan, Tim Kemenpan RB didampingi oleh perwakilan PLBN Aruk melihat langsung bagaimana prosedur operasional diterapkan. Dari penataan jalur layanan hingga peralatan modern yang digunakan, semua diperiksa demi memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan.

"Yang menjadi poin penting dalam verifikasi ini adalah bagaimana kami memastikan semua proses berjalan sesuai SOP yang berlaku. Kami melihat bahwa PLBN Aruk telah berupaya keras dalam mengimplementasikan praktik pelayanan yang berintegritas tinggi," ujar Tim Verifikasi.

Verifikasi ini diakhiri dengan pemaparan singkat oleh Tim Kemenpan RB terkait hasil temuan lapangan. Viktorius menyampaikan rasa syukurnya atas proses verifikasi yang berjalan lancar. “Kami menyambut baik setiap masukan yang diberikan dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi demi peningkatan layanan di PLBN Aruk,” ujarnya.

Tahap berikutnya setelah verifikasi lapangan adalah penyusunan laporan yang akan dibahas dalam sidang pleno di Kemenpan RB. Laporan tersebut memuat hasil evaluasi lapangan, kekuatan, dan aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Sidang pleno ini akan menentukan apakah PLBN Aruk layak memperoleh predikat Zona Integritas WBK/WBBM.

"Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi menyeluruh yang harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Kami mengapresiasi kesiapan PLBN Aruk dan berharap model pelayanan seperti ini dapat diterapkan di wilayah perbatasan lainnya," tandasnya.

Penulis: Agata Zenoviva

Editor: Muslikhin