PONTIANAK, KALBAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan, pemerataan pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat, tak terkecuali di wilayah perbatasan negara. Karena itulah, melalui salah satu tugasnya, BNPP didorong mengoptimalkan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Jika daerah-daerah perbatasan itu makmur masyarakatnya, ini akan menjadi buffer zone (wilayah penyangga) untuk strategi pertahanan kita,” ujar Mendagri saat membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (27/8/2024). Gerbangdutas tahun 2024 ini merupakan yang ke-12 kalinya digelar oleh BNPP sejak 2013 lalu.

Mendagri menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah. Perlu koordinasi yang baik secara lintas sektoral agar pelaksanaannya tepat guna. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan hasil pembangunan di perbatasan juga dapat berdampak pada tercapainya Indonesia Emas 2045.

Menurut Mendagri, sejumlah lembaga internasional memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2040. Situasi tersebut juga akan membuat masyarakat kelas menengah lebih dominan. Hal ini dipicu oleh tren bertumbuhnya perekonomian di Indonesia.

“Saya melihat bahwa trajectory atau prediksi itu bukan sesuatu yang mimpi, sesuatu yang hanya ilusi, tapi tadi saya sampaikan saya termasuk yang optimistis akan itu (terwujudnya Indonesia Emas 2045),” imbuhnya.

Mendagri menjelaskan, keyakinannya tersebut didasarkan pada sejumlah alasan ilmiah. Menurut sejumlah literatur, pertarungan global di masa mendatang bukan lagi seputar tradisional militer, melainkan ekonomi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modal ekonomi yang kuat. Di antaranya banyaknya angkatan kerja yang dapat mendorong peningkatan produksi, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, serta luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi.

“Kita tiga-tiganya memiliki itu. Tidak banyak negara memiliki syarat tiga ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, sejumlah prediksi itu tetap perlu didukung dengan memastikan stabilitas politik dan keamanan. Selain itu, juga perlu menjalankan strategi yang tepat, di antaranya memastikan pembangunan terjadi secara merata, baik di kota, desa, maupun kawasan perbatasan.

“Strategi besar kita adalah kita harus paralel, membangun tidak hanya orientasi di urban (perkotaan), tapi juga membangun di daerah rural. Di mana rural itu? Pedesaan dan perbatasan,” pungkasnya.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)