JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Ketua Pengarah BNPP yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendorong agar pihak-pihak terkait dapat ikut andil dalam memajukan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun pihak yang diminta untuk terus mengawal pembangunan di perbatasan negara adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Bappenas diminta tetap menjaga keberlangsungan program pembangunan nasional di perbatasan agar terus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional ke depan.

"Ke depan nanti kita mulai tahun depan akan menyusun RPJMN 2025-2029, untuk itu Kementerian PPN/Bappenas agar tetap memasukkan isu perbatasan dalam perencanaan nasional," kata Menko Mahfud di acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Selain peran Bappenas, Menko Mahfud menyampaikan bahwa pembangunan di perbatasan negara juga memerlukan andil Kementerian Keuangan untuk mendukung penganggaran keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyetujuinya.

"Kementerian Keuangan supaya mendukung penganggaran, atas dukungan lagi Ketua DPR RI Pak Rachmat (Rachmat Gobel), karna kalau Kemenkeu dan Bappenas mau tapi kalau DPRnya nggak setuju ya tidak bisa juga," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yaitu Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel.

Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

(Humas BNPP)