JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Dr. Nurdin, menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan sebagai titik keluar-masuk (exit-entry point) bagi kapal wisata berbendera asing.

Isu strategis ini dibahas dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar secara hybrid pada, Kamis (22/5/2025), dan diikuti oleh perwakilan kementerian, lembaga teknis, serta Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam pembukaan, Dr. Nurdin menjelaskan bahwa Pulau Serasan memiliki potensi pariwisata yang belum tergarap secara optimal di kawasan perbatasan. Ia memaparkan, potensi strategis tersebut dikarenakan Pulau Serasan berada di jalur pelayaran internasional serta pernah menjadi lokasi kunjungan kapal wisata asing beberapa waktu lalu.

"Pulau Serasan tidak lagi bisa dipandang sebagai wilayah terisolasi, tetapi harus dikembangkan menjadi connected hub, sebuah simpul konektivitas yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan jaringan nasional dan internasional,” ujar Dr. Nurdin.

Ia menambahkan bahwa peran PLBN Serasan sebagai connected hub tidak hanya penting bagi sektor pariwisata, tetapi juga strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“PLBN Serasan sebagai connected hub akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional dengan akses ekspor langsung dan efisiensi logistik yang menciptakan multiplier effect ekonomi di wilayah Kabupaten Natuna,” tegas Dr. Nurdin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak positif tersebut akan tercermin melalui peningkatan pemasaran komoditas unggulan, penurunan biaya transportasi, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, serta hilirisasi industri pengolahan yang mampu menggerakkan sektor ekonomi di kecamatan-kecamatan sekitar PLBN Serasan.

Dr. Nurdin juga menekankan pentingnya penetapan PLBN Serasan sebagai titik keluar-masuk kapal wisata sebagai langkah awal mendukung pengembangan pariwisata bahari di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan penetapan dermaga sebagai bagian dari kawasan pabean untuk memfasilitasi pembukaan trayek antar negara serta penyelenggaraan event internasional secara berkala.

“Semua ini harus dibarengi dengan kesiapan pelayanan CIQ (customs, immigration, quarantine) yang jelas dan efisien, agar nantinya para pelaku usaha wisata mendapat gambaran mekanisme pengelolaannya apabila ada,” ucapnya.

Adapun Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang hadir secara daring, menyambut baik usulan tersebut bagi PLBN Serasan. Ia menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dan menjadikan Serasan sebagai exit-entry point untuk dapat memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat perbatasan.

“Kami siap mendukung dan mendampingi tim yang ingin meninjau langsung ke Ranai dan Serasan. Sebenarnya kegiatan seperti Sailing Natuna sudah rutin diselenggarakan, dan Serasan menjadi alternatif yang ideal untuk pelayaran internasional,” jelas Cen Sui Lan.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyatakan kesiapan mereka untuk mempromosikan wisata Serasan, dengan catatan bahwa pemerintah daerah memenuhi sejumlah prasyarat teknis dan menyediakan paket-paket wisata yang menarik.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penetapan status pelabuhan dan kesiapan pengelolaan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk membuka pelayanan pelayaran internasional. Untuk itu, diperlukan revisi Peraturan Pemerintah guna memasukkan Serasan dalam daftar resmi exit-entry point di Kepulauan Riau.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa peningkatan status Pelabuhan Serasan sebagai pelabuhan internasional tidak akan mengganggu tugas Imigrasi di PLBN Serasan, karena tempat tersebut telah resmi menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menilai perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai isu-isu strategis perbatasan secara komprehensif, termasuk potensi penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan kawasan wisata perbatasan.

Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan penting, di antaranya usulan percepatan penetapan Pelabuhan Serasan sebagai exit-entry point kapal wisata asing kepada Kementerian Perhubungan.

Selain itu, direncanakan pula kunjungan kapal pesiar berbendera asing yang akan masuk melalui Anambas dan keluar melalui Serasan pada 15–18 Juni 2025 mendatang, yang akan dilayani oleh tim CIQ di PLBN Serasan.

Penulis: Bagas R

(HUMAS BNPP RI)