BINTAN, KEPRI - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan.

Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut.

“Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin.

Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Selain itu, Dr. Nurdin menyoroti terkait dengan pentingnya pemulihan ekosistem laut dalam negeri agar keseimbangan stok ikan beserta kekayaan laut Indonesia tetap terjaga.

“Kita perlu mengakhiri anggapan bahwa ikan lebih banyak di wilayah negara tetangga. Untuk itu, ekosistem laut kita harus dipulihkan dan dijaga bersama-sama,” tegas Dr. Nurdin.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, BNPP RI juga melakukan kunjungan langsung ke tiga pulau kecil terluar di Bintan, yakni Pulau Berakit, Pulau Malang Berdaun, dan Pulau Sentut. Keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga pulau-pulau kecil ini dianggap penting, mengingat lokasi pulau yang sulit dijangkau dan peran yang vital sebagai titik batas negara.

Dr. Nurdin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Prioritas Nasional yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Simonev Kantor Staf Presiden. Ia juga mengatakan pentingnya pengembangan potensi sektor perikanan dan pariwisata secara kolaboratif.

“Pengembangan sektor perikanan dan pariwisata perlu didorong melalui hilirisasi kebijakan yang tepat sasaran, melibatkan banyak pihak secara terpadu,” ucapnya.

Tak hanya berhenti pada pelaksanaan program, BNPP RI juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap dampak dan keberhasilan program pemberdayaan secara berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, kita ingin membangun sistem pengelolaan batas negara yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan,” terang Dr. Nurdin.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi atas dipilihnya Bintan sebagai lokasi pilot project pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan berharap, kegiatan ini dapat menampung banyak isu serta edukasi terkait batas negara yang menjadi sangat penting bagi nelayan maupun jajaran pemerintah daerah. Mengingat budaya bernelayan sebelum adanya penetapan batas laut antar negara masih kerap terbawa hingga kini.

Adapun sejumlah narasumber juga turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepri.

Kasubdit Asia Tenggara Direktorat Perlindungan WNI Kemlu, Rina Komaria, menyebutkan bahwa periode tahun 2020 hingga Maret 2025 tercatat 779 kasus penangkapan nelayan Indonesia di luar negeri.

“Penyebabnya beragam, mulai dari faktor cuaca, keterbatasan alat navigasi, hingga ketidaktahuan batas wilayah negara,” jelas Rina.

Rina menegaskan bahwa perlindungan terhadap nelayan lintas batas dilakukan melalui pendampingan hukum, komunikasi dengan keluarga, hingga proses repatriasi. Namun, menurutnya, pencegahan tetap menjadi langkah utama yang harus diutamakan.

“Edukasi, pengadaan alat navigasi sederhana, serta penguatan patroli perbatasan laut menjadi upaya yang harus dilakukan secara sinergis,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, La Ode M. Faisal, memaparkan sejumlah program berkelanjutan untuk tahun 2026, di antaranya program pengelolaan kelautan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pengawasan sumber daya laut.

“Tujuan utama kami adalah mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata La Ode.

Kegiatan ini juga mengungkap berbagai isu strategis di kawasan perbatasan laut Kepri, seperti ancaman kedaulatan, kerusakan lingkungan, hingga penyelundupan dan aktivitas ilegal di perairan.

BNPP RI menyimpulkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan teknologi dan pengetahuan nelayan tradisional yang dipengaruhi oleh faktor budaya, hingga kondisi sosial ekonomi yang memerlukan perhatian serius.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memetakan serta menyosialisasikan zona aman penangkapan ikan kepada nelayan dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Selain itu, skema bantuan alat navigasi berikut pelatihan penggunaannya sangat diperlukan, termasuk penyediaan instrumen visual seperti pelampung atau buoy penanda batas negara sebagai rambu yang dapat diandalkan oleh para nelayan saat melaut.

BNPP RI juga menekankan pentingnya pemberian edukasi komprehensif secara berkala kepada nelayan, mengingat masih terdapat kasus berulang penangkapan oleh aparat negara tetangga terhadap individu yang sama.

Isu kemiskinan nelayan juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, perlu menghadirkan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan agar nelayan tidak lagi terdorong untuk mengambil risiko tinggi di wilayah perbatasan laut.

BNPP RI menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif, edukatif, dan solutif harus terus diperkuat untuk membangun masyarakat perbatasan yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah terdepan.

Penulis: Bagas R

(HUMAS BNPP RI)