Oleh: Hamidin (Kelompok Ahli BNPP RI)

Jakarta - Perbatasan negara semestinya menjadi simbol kedekatan antarbangsa, bukan pemisah. Dalam praktiknya, garis batas negara justru mencerminkan dua sisi yang kontras: sebagai ruang damai dan kerja sama, atau justru menjadi panggung konflik dan krisis kemanusiaan.

Perbatasan yang Terbuka, Simbol Kepercayaan

Di beberapa belahan dunia, perbatasan hadir tanpa sekat yang kaku. Kawasan Eropa memberikan gambaran ideal tentang bagaimana batas negara dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan. Swiss misalnya, meski bukan anggota Uni Eropa, tetap tergabung dalam wilayah Schengen, memungkinkan orang melintas bebas tanpa pengawasan ketat atau pagar penghalang. Papan kecil cukup sebagai penanda bahwa seseorang telah berpindah negara.

Hal serupa juga terlihat di kawasan Skandinavia. Perbatasan antara Swedia, Norwegia, dan Finlandia begitu terbuka. Hanya ditandai tugu kecil atau jembatan kayu, perbatasan ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi antarnegara.

Di Amerika Utara, perbatasan darat antara Amerika Serikat dan Kanada menjadi contoh lain. Meski ada pengawasan, namun interaksi masyarakat di kota-kota perbatasan berlangsung lancar dan harmonis. Kemitraan bilateral tetap terpelihara tanpa harus menampilkan ketegangan.

Ketika Garis Batas Menjadi Zona Konflik

Namun tak semua perbatasan mencerminkan ketenangan. Di berbagai penjuru dunia, perbatasan justru menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Di Semenanjung Korea, Zona Demiliterisasi (DMZ) antara Korea Selatan dan Korea Utara dikenal sebagai perbatasan paling termiliterisasi di dunia. Dengan kehadiran tentara bersenjata lengkap, menara pengawas, dan ladang ranjau, kawasan ini menjadi simbol ketegangan yang terus menyala meski tak ada perang terbuka.

Situasi tak jauh berbeda terjadi di perbatasan India dan Pakistan, khususnya di wilayah Kashmir. Sejak 1947, wilayah ini menjadi titik rawan baku tembak dan tuduhan saling serang, diperparah dengan fakta bahwa kedua negara memiliki senjata nuklir.

Di Eropa Timur, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 2022 telah mengubah wilayah perbatasan menjadi medan tempur. Kota-kota seperti Kharkiv dan Donetsk menjadi saksi kehancuran, dengan jutaan pengungsi dan korban jiwa sebagai dampaknya.

Sementara itu, di Timur Tengah, konflik Israel dan Palestina terus berlangsung di perbatasan Gaza dan Tepi Barat. Kekerasan, blokade, dan serangan udara masih terjadi, menciptakan penderitaan panjang bagi masyarakat sipil.

Cermin bagi Indonesia: Mengelola Perbatasan dengan Bijak

Indonesia memiliki posisi strategis dengan perbatasan darat yang berbagi garis dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta batas laut dengan banyak negara. Garis pantai yang panjang menjadikan isu perbatasan tidak hanya sebatas wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan, ekonomi, dan keamanan nasional.

Tantangan di kawasan perbatasan Indonesia cukup kompleks. Mulai dari belum tuntasnya delimitasi wilayah di Kalimantan, pelintas batas ilegal di Papua, hingga konflik perikanan di Laut Natuna Utara. Tanpa pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan, wilayah perbatasan berpotensi menjadi titik rawan yang bisa mengancam stabilitas nasional.

Namun, Indonesia juga memiliki peluang besar. Melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi, serta pendekatan diplomatik yang mengedepankan kerja sama regional seperti ASEAN, Indonesia dapat menciptakan model pengelolaan perbatasan yang aman dan berdaya saing.

Menjadikan Perbatasan sebagai Simbol Kemanusiaan

Lebih dari sekadar garis batas, perbatasan mencerminkan nilai dan karakter bangsa. Negara yang percaya diri akan membangun perbatasan sebagai ruang pertemuan dan kolaborasi. Sebaliknya, negara yang penuh kecurigaan akan menciptakan perbatasan sebagai tembok pemisah.

Sudah saatnya Indonesia memandang perbatasan bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang. Bukan sekadar benteng pertahanan, tetapi sebagai ruang dialog, kerja sama, dan pertumbuhan bersama.

Perbatasan yang ideal bukan hanya bebas dari konflik bersenjata, tetapi juga dipenuhi kepercayaan, keterbukaan, dan penghormatan antarmanusia. 

Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan perbatasan Indonesia agar menjadi wajah terdepan bangsa yang damai, aman, dan manusiawi.

(Humas BNPP RI)