JAKARTA – Pengelolaan sampah yang terintegrasi di kawasan perbatasan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai target lingkungan berkelanjutan pada tahun 2045. Pemerintah menekankan pentingnya upaya terpadu untuk mengelola sampah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan yang sering kali menghadapi tantangan spesifik.

Hal ini terungkap dalam Rapat Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 September 2024 di Hotel B Bali. Rapat tersebut menghadirkan para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, yang membuka acara, menekankan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menangani masalah sampah.

“Pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam beberapa tahun ke depan, kita perlu mempercepat langkah-langkah pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri,” kata Restuardy Daud.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, serta beberapa Aparatur Sipil Negara lingkup Kemendagri. 

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2025-2029 yang disusun oleh BNPP. Rencana ini akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah.

Restuardy Daud menjelaskan bahwa Rencana Induk ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah hingga kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Pemerintah daerah harus berperan lebih aktif dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah. Rencana Induk ini akan menjadi pedoman bagi mereka untuk merencanakan langkah-langkah konkret di daerah masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Rencana Induk juga akan mencakup upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah di TPA. Data dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa saat ini masih ada sekitar 47,01 persen TPA yang menerapkan sistem open dumping, yang dikenal sebagai metode pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah di kawasan perbatasan menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah. Banyak daerah perbatasan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pengolahan sampah yang memadai, sehingga masih mengandalkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.

Selain itu, rendahnya tingkat pengumpulan retribusi sampah di banyak daerah menjadi kendala tersendiri. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2019 tingkat pengumpulan retribusi hanya mencapai sekitar 40-45 persen. Kondisi ini menghambat pendanaan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita perlu pendekatan yang menyeluruh, termasuk peningkatan retribusi dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk penanganan sampah di daerah,” kata Restuardy Daud.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur modern. Program TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle) diharapkan menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan ini.

“Pengelolaan sampah dengan konsep 3R harus diterapkan secara luas. Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat dan sektor swasta,” tambahnya.

“Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih. Kita harus bekerja sama untuk mencapai target ini,” pungkas Restuardy Daud.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan/Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Indra Purnama, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.

“Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, kita bisa memastikan bahwa strategi dan kebijakan pengelolaan sampah berjalan selaras di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kementerian dan lembaga harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Indra.

Ia menambahkan bahwa program seperti ISWMP sangat penting untuk memfasilitasi perubahan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya di wilayah perbatasan yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam hal pengelolaan sampah.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di daerah perbatasan. Banyak daerah yang belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai atau fasilitas daur ulang. Oleh karena itu, Indra menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan sampah.

“Melalui forum seperti ini, kita bisa menyusun strategi jangka panjang, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang akan berlaku hingga tahun 2029. Rencana ini akan berfokus pada pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama di kawasan perbatasan,” jelas Indra.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang bersih dan bebas dari permasalahan sampah.

Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya soal menyediakan infrastruktur, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat.

“Kita harus mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah,” ujar Indra Purnama.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan perbatasan.

“Kawasan perbatasan sering kali luput dari perhatian, padahal daerah ini memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian target lingkungan berkelanjutan. Kita harus memastikan bahwa daerah-daerah ini juga mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pengelolaan sampah,” tambahnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah berencana untuk memperluas program-program pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peningkatan pendanaan untuk sektor lingkungan juga akan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan masyarakat, target lingkungan berkelanjutan 2045 diharapkan dapat tercapai, dengan pengelolaan sampah yang lebih baik dan terpadu di seluruh wilayah, termasuk di kawasan perbatasan.***

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin