SAMBAS, KALBAR - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk memfasilitasi Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Anyaman Bambu yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat pada 23-25 Juli 2024 di Wisma Indonesia PLBN Aruk.

Kegiatan ini melibatkan pengrajin anyaman bambu dari daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Sajingan Besar. Selama pelatihan, peserta diberikan pengetahuan tentang pemasaran produk, potensi ekonomi dari anyaman bambu, serta pelatihan praktik anyaman bambu.

Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengembangan Kawasan PLBN Aruk, Yul Ruminda, mengapresiasi pelatihan diversifikasi anyaman bambu untuk masyarakat perbatasan.

Pelatihan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. 

"Kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan kualitas masyarakat di kawasan perbatasan negara, menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, serta membangun daerah berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal,” jelasnya.

Yul juga berharap pelatihan ini dapat menghasilkan pengrajin yang mampu mengembangkan usaha dan menjual produknya, terutama di pasar Wisata PLBN Aruk, khususnya di kios Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Sajingan Besar.

Kepala Bidang Perindustrian Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Rudy, menyatakan bahwa masyarakat perbatasan memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk diversifikasi anyaman bambu.

“Di Desa Sungai Bening dan Desa Sentaban, terdapat banyak bahan baku berupa tanaman bambu serta pengrajin bambu yang bisa diberdayakan untuk berkembang menjadi industri kecil dan menengah,” ujarnya.

Yohanes juga menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas wawasan masyarakat perbatasan dalam menciptakan kerajinan, inovasi produk, kreasi, ide, dan pengembangan desain, sehingga produksi dan omzet semakin meningkat.

“Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa instruksi tersebut ditujukan antara lain kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dengan Disperindag ESDM sebagai pelaksana di lapangan untuk mewujudkan amanat dari instruksi tersebut.

Penulis : Benny B Hendri

Editor : Binsar Marulitua