|
Berita
PLBN
PLBN Motaain Catatkan Rekor, 334 Ribu Pelintas dan Nilai Ekspor Hingga Rp 796 Miliar di 2024
Dibuat Admin BNPP
08 Jan 2025, 11:13 WIB
BELU, NTT – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatatkan capaian luar biasa sepanjang tahun 2024 baik dari segi jumlah pelintas maupun nilai ekspor.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada bagian keberangkatan, jumlah pelintas mencapai 166.303 orang, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
Sementara itu, pada bagian kedatangan tercatat 168.466 orang, dengan total keseluruhan pelintas mencapai 334.769 orang. Peningkatan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang semakin aktif.
Dari sektor perdagangan PLBN Motaain juga mengalami lonjakan nilai ekspor yang signifikan, tercatat sepanjang 2024 mencapai angka fantastis yaitu sebanyak Rp 796.031.626.262.
Adapun komoditas unggulan yang diperdagangkan antara kedua negara meliputi semen, air mineral, furniture, ikan segar dan kering, sayuran, mie instan, serta berbagai produk lainnya.
Dengan total 8.195 truk sarana pengangkut digunakan untuk membawa barang-barang ekspor ini, memperlihatkan betapa vitalnya peran PLBN Motaain dalam perekonomian kawasan.
Tidak hanya nilai ekspor, nilai impor dari Timor Leste juga turut berkontribusi pada aktivitas ekonomi lintas batas. Komoditas yang diimpor antara lain kopra, kopi Arabika, kemiri, porang, dan berbagai hasil alam lainnya, hal ini menunjukkan potensi kerja sama ekonomi yang terus berkembang antara kedua negara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian apresiasinya terhadap peningkatan yang dicapai oleh PLBN Motaain sepanjang tahun 2024.
"Peningkatan jumlah pelintas dan nilai ekspor di PLBN Motaain pada tahun 2024 merupakan bukti nyata dari efektivitas pengelolaan lintas batas dan tingginya kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha," ucap Maria, Senin (6/1/2025).
Maria juga menekankan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menciptakan hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste semakin kuat.
"Dalam hal ini sebagai pengelola kawasan perbatasan, PLBN Motaain berupaya untuk mendorong pemerintah untuk berfokus pada peningkatan infrastruktur, percepatan proses administrasi, dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di PLBN Motaain untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa depan," tegasnya.
Tak hanya sebagai pintu gerbang perbatasan, PLBN Motaain yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) kini menjadi pusat aktivitas ekonomi strategis yang memainkan peran penting dalam menghubungkan kerja sama Indonesia dengan Timor Leste.
Sebagai informasi, jumlah kendaraan yang melintas di PLBN Motaain juga menunjukkan angka signifikan. Yakni sekitar 8.000 kendaraan pribadi tercatat melintas dari Indonesia ke Timor Leste, sementara sekitar 20.000 kendaraan melintas sebaliknya.
Sehingga, angka ini dapat mencerminkan tingginya aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste melalui PLBN Motaain.
Penulis: Yohanes Mario Uran
Editor: Bagas Ramadhandy
Share
Kategori Berita
Berita BNPP
PLBN
Berita Nasional
Berita Perbatasan
Pers Rilis
Berita Utama
Berita Terbaru
Terima Kunjungan Polda Kalbar, PLBN Jagoi Babang Siap Dukung Ekspor Jagung ke Malaysia
Tepis Isu Liar, PLBN Motaain Tegaskan Tak Ada Kesepakatan Pengaturan Kendaraan di Area Parkir Zona Penunjang
Kolaborasi PLBN Aruk dan Satgas Pamtas, Kerja Bakti Bersihkan Jalan Dusun Aruk
Enam WNA Singgah Darurat di PLBN Serasan Akibat Cuaca Buruk
PLBN Jagoi Babang Gelar Fogging untuk Cegah DBD dan Malaria di Perbatasan Negara
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)
Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
021-31924491
info@bnpp.go.id
© Badan Nasional Pengelola Perbatasan - 2025