JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam sebuah pidato menyatakan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah "Gerbang Etalase Negara" yang mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia. 

Pembangunan infrastruktur perbatasan, termasuk PLBN, di wilayah-wilayah strategis bertujuan untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta menjadi titik awal bagi diplomasi antarnegara.

Saat ini, Indonesia memiliki 15 PLBN yang tersebar di berbagai perbatasan darat, seperti di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, yang tidak hanya menjadi pintu masuk bagi orang dan barang, tetapi juga berfungsi sebagai representasi kekuatan negara. 

Di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, peran PLBN menjadi semakin signifikan. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan, bahwa PLBN bukan sekadar pintu keluar-masuk bagi orang dan barang, melainkan etalase yang memperlihatkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

Tidak hanya Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola perbatasan, namun di berbagai belahan dunia, konflik perbatasan menjadi salah satu isu paling sensitif dan kerap memicu ketegangan antarnegara. 

Menanggapi hal itu, Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hamidin, menyatakan bahwa banyak negara lain yang masih terjebak dalam persoalan perbatasan yang jauh lebih kompleks, baik dari segi ideologi, politik, hingga konflik fisik.

"Banyak negara yang hingga saat ini masih bergelut dengan isu perbatasan yang rumit. Konflik ideologis, klaim wilayah, hingga perebutan sumber daya alam sering kali menjadi pemicu utama perselisihan,” jelas Hamidin.

Beberapa contoh konflik perbatasan yang terkenal antara lain:

1. Israel dan Palestina

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi sorotan global selama beberapa dekade. Persoalan perbatasan antara kedua pihak tidak hanya menyangkut aspek teritorial, tetapi juga ideologi dan identitas.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB baru-baru ini menekankan bahwa Israel berhak mempertahankan kedaulatannya dan mengendalikan wilayah perbatasannya, termasuk perbatasan Gaza yang sering menjadi titik konflik. 

Situasi di Gaza semakin memanas setelah serangan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dan penculikan warga sipil.

2. Afghanistan dan Uzbekistan

Perbatasan antara Afghanistan dan Uzbekistan menjadi simbol penting bagi kedua negara, khususnya melalui Gerbang Hayratan yang terletak di wilayah utara Afghanistan. 

Meski perbatasan ini tidak terlibat dalam konflik fisik besar-besaran, sejarah ketidakstabilan politik di Afghanistan membuat pengelolaan perbatasan menjadi tantangan tersendiri.

Jembatan Persahabatan Afghanistan-Uzbekistan yang melintasi Sungai Amu Darya menjadi jalur vital bagi distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang penting lainnya. 

Namun, sering kali terjadi ketegangan terkait keamanan di kawasan tersebut, terutama dengan meningkatnya pengaruh kelompok ekstremis di perbatasan.

3. Korea Utara dan Korea Selatan

Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang telah berlangsung sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953 menunjukkan salah satu perbatasan paling berbahaya di dunia, yakni Zona Demiliterisasi (DMZ). 

Persoalan ideologi yang begitu kuat membatasi hubungan antar kedua negara ini. Uji coba senjata nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara menambah ketegangan di kawasan tersebut.

4. India dan Tiongkok

Di Asia Selatan, perbatasan antara India dan Tiongkok juga sering memicu ketegangan. Meski kedua negara terlibat dalam berbagai kerjasama ekonomi, perselisihan terkait wilayah di sepanjang Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control/LAC) sering kali berujung pada bentrokan fisik yang memakan korban jiwa.

Pada tahun 2020, bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di Lembah Galwan menjadi salah satu peristiwa paling mematikan di kawasan tersebut dalam beberapa dekade terakhir. 

Meskipun saat ini kedua pihak telah bersepakat untuk mengurangi ketegangan, isu perbatasan ini masih menjadi duri dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Sementara banyak negara lain masih bergelut dengan persoalan perbatasan yang rumit dan memicu konflik, Indonesia telah menempuh langkah maju dalam pengelolaan perbatasannya. 

Salah satu langkah signifikan adalah dengan meresmikan tujuh PLBN baru, salah satunya di Napan, yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Peresmian PLBN ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kedaulatan Indonesia di perbatasan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. 

Dengan adanya PLBN, perdagangan lintas batas akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Namun, tantangan di perbatasan Indonesia tidak hanya terbatas pada darat. Persoalan pengelolaan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) juga menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena sebagian wilayah udara Indonesia masih berada di bawah kendali Singapura.

Pelanggaran batas wilayah udara oleh pesawat militer asing, termasuk dari Singapura, sering kali menjadi isu sensitif yang memerlukan penanganan diplomatik. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan diplomatis.

Dari berbagai contoh persoalan perbatasan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan perbatasan tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi oleh setiap negara sangat beragam, mulai dari konflik ideologi, perebutan sumber daya, hingga pelanggaran kedaulatan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan PLBN sebagai “Gerbang Etalase Negara” adalah langkah penting untuk memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Diperlukan pula pendekatan diplomasi yang kuat, pengelolaan yang cermat, serta kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“PLBN adalah simbol kedaulatan, tapi kita harus ingat bahwa perbatasan bukan hanya tentang fisik, melainkan juga tentang hubungan antarbangsa, ideologi, dan keamanan nasional,” tegas Hamidin.*