Tanjung Selor, KALTARA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) guna meninjau langsung kondisi kawasan perbatasan sekaligus membahas penguatan pembangunan infrastruktur strategis bersama Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Senin (5/5/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara, Komjen Pol. Makhruzi melaksanakan koordinasi dan audiensi bersama Gubernur Kaltara untuk membahas sejumlah usulan strategis mengenai penguatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

“Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan bagian dari prioritas program strategis nasional. Audiensi ini juga menjadi forum strategis untuk menghimpun data kebutuhan dan aspirasi dari daerah, yang selanjutnya akan dimasukkan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) periode 2025–2029.

“Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional,” ucap Komjen Pol. Makhruzi.

Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun dan mengoperasikan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga di antaranya yang berada di Kalimantan Utara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.

“Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” tutur Komjen Pol. Makhruzi.

Sementara itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga turut mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia menegaskan bahwa BNPP RI siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan.

“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.

Selain itu, BNPP RI juga terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan di kawasan perbatasan melalui koordinasi aktif dengan TNI dan Polri guna menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban wilayah negara.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen BNPP RI untuk mempercepat pembangunan perbatasan agar tidak tertinggal dan mampu menjadi beranda depan Indonesia yang strategis, aman, dan sejahtera.

Selanjutnya, Sekretaris BNPP RI bersama jajaran juga dijadwalkan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur dan pelayanan lintas batas di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, sebagai langkah konkret dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh titik perbatasan Kalimantan Utara.

Turut hadir mendampingi Sekretaris BNPP RI, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Dr. Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat Fauzan Hasan, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Drs. Ismawan, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Amrullah M. Ridha.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)