JAKARTA - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Inspektur Jendral (Irjen) Polisi, Makhruzi Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Jakarta (6/12/2024). 

Dalam kata sambutannya, Makhruzi berterima kasih atas inisiasi terselenggaranaya rapat koordinasi yang akhirnya bisa menyatukan kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Malinau, legislator Kabupaten Malinau, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malinau dan lembaga masyarakat adat Dayak.

Makhruzi menyampaikan bahwa, kawasan perbatasan negara, bukan hanya menjadi garis pembatas geografis antarnegara. Tetapi merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Terima kasih atas diinisiasikannya Rapat Koordinasi ini, sehingga kita dapat mendiskusikan bersama mengenai bagaimana melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Malinau, yang merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis di Kalimantan Utara," terang Makhruzi. 

Ia juga menjelaskan, sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan negara. Kawasan perbatasan seringkali menghadapi tantangan yang tidak mudah, baik dari segi infrastruktur, akses terhadap layanan publik, maupun aspek ekonomi dan sosial. 

Oleh karena itu, lanjutnya, upaya untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan harus dilakukan secara holistik dan integratif sebagai penguatan dalam memberikan manfaat yang besar bagi mensejahterakan masyarakat perbatasan.

"Untuk itu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan sangat penting!,"tegas Makhruzi. 

Makhruzi berharap melalui rapat koordinasi ini, dapat dicapai kesepahaman bersama mengenai prioritas pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau, serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil. 

Beberapa fokus utama yang perlu dicermati antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Selain itu, aspek keamanan dan pengawasan terhadap perbatasan juga menjadi perhatian kita bersama, guna memastikan terwujudnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan negara," tutur Makhruzi. 

Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau, juga turut memberikan pemaparan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Farida Kurniangingrum terkait konsep perencanaan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dan diskusi beserta tanya jawab serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)