JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat hybrid pada Selasa (10/12/2024) untuk membahas progres renovasi Border Cross Station (BCS) Marore dan Miangas, Sulawesi Utara. 

Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, baik secara luring maupun daring.

Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa renovasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan fasilitas di wilayah perbatasan sesuai arahan Presiden RI ke-7. 

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0679/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Renovasi BCS di Pulau Marore dan Pulau Miangas.

Renovasi ini juga menjadi langkah strategis dalam melanjutkan kesepakatan Indonesia-Filipina yang sudah berlangsung sejak 1975. Kerjasama tersebut, yang semula berfokus pada patroli keamanan maritim, kini diperluas dengan pembangunan checkpoint BCS di Marore, Miangas, dan Tarakan. 

“Bangunan BCS di Marore dan Miangas mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan renovasi segera,” ungkapnya.

Renovasi BCS Marore dan Miangas yang dimulai 1 Agustus 2024 ini dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara di bawah Kementerian PUPR. Hingga kini, progres renovasi mencapai 81,62 persen di Marore dan 80,68 persen di Miangas. Namun, beberapa kendala turut menghambat penyelesaian proyek ini.

Sementara itu, Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono menjelaskan bahwa pengiriman material konstruksi ke lokasi proyek terkendala cuaca buruk yang mengganggu transportasi laut. Selain itu, minimnya tenaga kerja di lokasi juga memperlambat proses renovasi. “Karena kondisi ini, pekerjaan diperkirakan baru bisa selesai pada akhir Januari 2025,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anwar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BCS BPPW Sulawesi Utara. “Lahan proyek merupakan aset Kementerian Pertahanan. Setelah renovasi selesai, aset ini akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk pengelolaan lebih lanjut. Serah terima direncanakan pada Februari 2025,” katanya.

Kepala Bidang BPPD Sulawesi Utara, Maryati, mengusulkan revisi terhadap perjanjian Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) yang dibuat pada 1975. 

Ia menilai perjanjian tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. “Revisi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah perbatasan, termasuk usulan ruang detensi pada bangunan BCS,” jelasnya.

Maryati menambahkan bahwa langkah awal untuk revisi ini telah dimulai melalui rapat pada 25 November lalu bersama instansi terkait. Rapat tersebut akan dilanjutkan ke dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas detail usulan perubahan.

Rapat juga membahas rencana pemanfaatan BCS setelah renovasi selesai. Bangunan lantai satu direncanakan untuk digunakan sebagai perkantoran, sedangkan lantai dua akan menjadi tempat tinggal petugas. 

Namun, hingga kini, pelayanan lintas batas masih belum aktif karena ditutup oleh pihak Filipina sejak pandemi Covid-19.

Ferdi, Kepala BPPD Kabupaten Sangihe, menekankan pentingnya pemanfaatan BCS untuk mendukung lintas batas. 

“Kami mengusulkan pengelolaan oleh entitas tunggal seperti skema pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini akan memastikan koordinasi yang lebih baik,” ujarnya.

Beberapa fasilitas tambahan juga diusulkan untuk mendukung operasional BCS. Rofiqi dari Ditjen Imigrasi menyampaikan perlunya ruang khusus untuk pelayanan pemeriksaan orang dan barang, serta ruang server dan ruang kerja untuk dokumen perlintasan. Di sisi lain, Camat Miangas meminta penambahan petugas karena saat ini hanya terdapat satu petugas yang bertugas sementara di eks kantor camat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam rapat tersebut, sejumlah poin kesimpulan dan rekomendasi disampaikan, antara lain pertama : BCS Marore dan Miangas prakiraan selesai paling cepat pada akhir bulan Januari 2025, Setelah BCS selesai direnovasi, perlu ada langkah-langkah percepatan serah terima ke pemilik asset induk, agar terjamin pengelolaan BCS.

Kedua : Perlu ada langkah percepatan pemanfaatan BCS oleh Kementerian Pertahanan dalam rangka fungsionalisasi BCS baik untuk fungsi pertahanan keamanan maupun fungsi pelayanan lintas batas negara. Perlu disampaikan melalui forum Indonesia-Philipiness committee chairman's conference yang diketuai Pangkoarmada II, agar pihak Filipina memobilisasi LO Filipina ke BCS Marore dan Miangas dan diusulkan ke forum BCA dan BTA Ina-Philipina untuk reaktivasi perlintasan/ dapat dibuka kembali untuk pelayanan lintas batas bagi masyarakat perbatasan 2 negara.

Ketiga : perlu dilakukan pembahasan mengenai pengelola BCS kedepan, yang menjadi koordinator border manajemen antar CIQS, ada usulan untuk mereplikasi skema PLBN di pengelolaan BCS Marore dan Miangas agar dikelola 1 entitas dan bertanggungjawab atas aspek fungsi pelayanan lintas batas negara serta operation dan maintenance. 

Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, renovasi BCS Marore dan Miangas diharapkan dapat selesai dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin