berita

Berita - BNPP

PRESS RELEASE RAKORENDAL 2025JAKARTA, 17 NOVEMBER 2025 JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada tanggal 18-19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor. Kegiatan strategis ini dibuka dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga turut menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rakorendal.&nbsp; Kegiatan Rakorendal 2025 ini dihadiri oleh peserta meliputi 18 Gubernur kawasan perbatasan, Bupati/Walikota kawasan perbatasan, Para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Para Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki perbatasan negara. Rakorendal 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan kebijakan RPJMN 2025–2029, pengelolaan batas wilayah negara difokuskan pada sektor politik, pertahanan, dan keamanan (polhankam), sementara pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan untuk memperkuat pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan 2025–2029 yaitu “Terwujudnya Kawasan Perbatasan Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumber Daya, dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.” Visi tersebut diterjemahkan dalam empat misi utama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada periode 2025–2029. Pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menghadirkan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang tangguh guna menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah perbatasan. Ketiga, meningkatkan kapasitas kawasan perbatasan melalui penguatan tata ruang, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur sosial dasar. Keempat, memperkuat tata kelola kelembagaan agar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor. Rakorendal ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga sebagai wadah sinergi lintas sektor. Sejumlah kementerian dan lembaga anggota BNPP RI turut hadir memaparkan arah kebijakan masing-masing dalam sesi diskusi tematik sebagai narasumber. Pada Sesi I, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan perbatasan 2025–2029. Sesi II menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertahanan yang membahas arah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan tahun 2027. Sesi III difokuskan pada pembangunan dan ekonomi, dengan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Perumahan dan Permukiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan Sesi IV menampilkan dukungan langsung dari kepala daerah perbatasan seperti Gubernur Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pada Sesi V, dengan tema Arah dan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Rakorendal menghadirkan narasumber dari tiga unsur strategis BNPP RI, yakni Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara, serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara. Melalui sesi ini, para narasumber memaparkan langkah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan kawasan perbatasan ke depan. Selain itu, Rakorendal 2025 juga menggelar pembahasan Desk Perencanaan sebagai bagian dari penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2027, yang bertujuan untuk memastikan perencanaan lintas sektor berjalan lebih terarah, sinkron, dan terukur. "Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia emas 2045," ujar Menteri Tito. Pelaksanaan Rakorendal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan tahun 2025, sekaligus menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk Rencana Aksi Tahun 2027. Forum ini memiliki empat tujuan utama, yaitu melakukan pemantauan terhadap realisasi program sampai Triwulan III 2025, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, merumuskan langkah optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan program tahun 2027. Dalam Rakorendal juga disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025, jumlah anggota BNPP RI bertambah signifikan menjadi 40 kementerian/lembaga serta 18 gubernur. “Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” kata Komjen Pol. Makhruzi Rahman. BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025-2029.&nbsp; Hingga kini, BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Sebagai tindak lanjut, BNPP RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun untuk pelaksanaan empat kebijakan strategis di tahun 2025, yang meliputi pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan. Melalui pelaksanaan Rakorendal 2025, BNPP RI meneguhkan komitmen untuk menjadikan kawasan perbatasan bukan lagi daerah tertinggal, melainkan beranda depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan terselenggaranya Rakorendal 2025, BNPP RI menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan komitmen bersama dan kerja kolaboratif lintas sektor.&nbsp; Hasil perumusan kebijakan dan arah pembangunan yang disepakati dalam forum ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terwujudnya kawasan perbatasan yang semakin tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI. (HUMAS BNPP RI)

BNPP RI Gelar Rakorendal 2025: Wujudkan Kawasan Perbatasan yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera

Wini, Timor Tengah Utara - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini menggelar rangkaian kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat serta kolaborasi lintas instansi pada, Selasa (16/9/2025). Berbagai pihak turut hadir dan berpartisipasi aktif, mulai dari Ketua PMI Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, Forkopimcam Insana Utara, RSUD TTU, Puskesmas Wini, serta unsur keamanan seperti Polsek Wini, dan Satgas Pamtas RI-RDTL.&nbsp; Dukungan juga datang dari unsur Customs, Immigration, Quarantine (CIQ), hingga klinik United Tractors serta pegawai PLBN Wini. Kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan 22 kantong darah, dengan rincian golongan darah A sebanyak 5 kantong, B sebanyak 6 kantong, AB sebanyak 1 kantong, dan O sebanyak 10 kantong.&nbsp; Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi tes kolesterol, gula darah, asam urat, HIV, TBC, dan malaria, diikuti oleh 86 peserta, terdiri dari 47 laki-laki dan 39 perempuan. Selain itu, gerakan pangan murah yang digelar bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan TTU dan Bulog TTU juga mendapat antusiasme tinggi. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok berupa beras dan telur yang dimanfaatkan masyarakat sekitar, pegawai PLBN, unsur CIQS, dan Forkopimcam Insana Utara. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata peran PLBN dalam memperkuat sinergi lintas sektor di kawasan perbatasan.&nbsp; “HUT ke-15 BNPP RI adalah momentum penting bagi kita semua. Kegiatan sosial ini menunjukkan bahwa PLBN Wini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat di perbatasan,” ungkapnya. Adapun, Ketua PMI Kabupaten TTU memberikan apresiasi atas dukungan PLBN Wini yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah.&nbsp; “Setetes darah sangat berarti bagi yang membutuhkan. Melalui momentum HUT BNPP RI ke-15 ini, kita bisa bersama-sama menebarkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ketua PMI Kabupaten TTU. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme. Kegiatan ini bukan hanya bagian dari peringatan HUT ke-15 BNPP RI, melainkan juga wujud kepedulian sosial PLBN Wini bersama mitra kerja dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis: FebriEditor: Bagas R

PLBN Wini Gelar Donor Darah, Pangan Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di HUT ke-15 BNPP RI

JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyaluran 2.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025.&nbsp; Penyerahan paket sembako tersebut dipusatkan di Gedung RPTRA Pulo Gundul dan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, didampingi Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat BNPP RI, dan Pemerintah Daerah Jakarta yang juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut. Kegiatan penyaluran paket sembako tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Koramil 08/Johar Baru, serta Polsek Johar Baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa bakti sosial ini bukan sekadar bentuk perayaan hari jadi BNPP RI, tetapi juga wujud nyata kepedulian sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan berbagi antara lembaga pemerintah terhadap masyarakat.&nbsp; “Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito. Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.&nbsp; Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, BNPP RI ingin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang selaras dengan tugas utamanya dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan. Peringatan HUT ke-15 BNPP RI menjadi momentum refleksi perjalanan lembaga, sekaligus tekad untuk terus melangkah lebih kuat bersama masyarakat dalam membangun Indonesia dari pusat hingga ke kawasan perbatasan negara. (Humas BNPP RI)

Hadirkan Semangat Kebersamaan, BNPP RI Berbagi Paket Sembako di Hari Jadinya ke-15

PRESS RELEASEPELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PERBATASAN NEGARAJAKARTA, 17 AGUSTUS 2025 JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar upacara bendera serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Minggu, 17 Agustus 2025. Pelaksanaan upacara ini mengangkat tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, sebagai simbol perjalanan panjang Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Tema ini juga menggambarkan semangat kebangsaan yang senantiasa dijaga sebagai landasan untuk menapaki masa depan. Adapun upacara di setiap PLBN akan dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) atau pejabat setara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP maupun kementerian/lembaga mitra. Berikut daftar PLBN beserta pejabat yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara: 1. PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau - Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI.2. PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat - Dr. Robert Simbolon, Kelompok Ahli BNPP RI.3. PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat - Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.4. PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat - Irjen Pol. (Purn) Drs. Hamidin, Kelompok Ahli BNPP RI.5. PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Irjen Pol. Chaidir, Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji Lemhanas RI.6. PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara - Irjen Pol. Edi Mardianto, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.7. PLBN Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara - Dr. Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI.8. PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara - Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI.9. PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur - Dr. Halilul Khairi, Rektor IPDN.10. PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur - Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI.11. PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur - Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Sekretaris BNPP RI.12. PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur - Irjen Pol. Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.13. PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua - Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra, Kelompok Ahli BNPP RI.14. PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan - Dr. Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.15. PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan - Dr. H. Suhajar Diantoro, Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian IPDN, Kemendagri. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara di PLBN merupakan bagian dari upaya menguatkan nasionalisme di wilayah perbatasan.&nbsp; “Perbatasan bukan hanya garis pemisah, tetapi juga beranda depan Indonesia. Melalui momentum HUT Kemerdekaan, kita ingin masyarakat di tapal batas merasakan kebanggaan yang sama seperti di pusat ibu kota,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Sebagai Inspektur Upacara di PLBN Wini, Sekretaris BNPP RI juga dijadwalkan akan memimpin persiapan dan pelepasan Kirab Bendera serta Karnaval Budaya pada, Sabtu 16 Agustus 2025. Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan upacara di wilayah perbatasan menjadi simbol kehadiran negara hingga titik terluar NKRI. "Upacara ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan bahwa semangat kemerdekaan juga berkobar di pintu-pintu gerbang negara Indonesia," kata Dr. Nurdin. Selain upacara bendera, perayaan HUT Kemerdekaan di PLBN juga akan diwarnai dengan berbagai kegiatan kebudayaan, perlombaan tradisional, dan bazar UMKM lokal.&nbsp; Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antara aparat pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempromosikan potensi unggulan daerah perbatasan Indonesia. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Gelar Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Serentak di 15 PLBN

PRESS RELEASE BNPP RI Resmikan Jalur Perlintasan Perdana RI-RDTL Melalui PLBN Napan dan Border Post OesiloJAKARTA, 9 APRIL 2025 JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan dan Border Post Oesilo. Peresmian ini berlangsung pada 10 April 2025 di PLBN Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian jalur lintas negara ini ditandai dengan penandatanganan dan pembacaan pernyataan bersama oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, bersama Presidente Autoridade Raeoa RDTL, DR Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momentum ini menandai pembukaan resmi jalur perlintasan antar negara melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo. Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari berbagai kementerian/lembaga Indonesia serta perwakilan dari pemerintah RDTL, mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan konektivitas lintas batas. Langkah pembukaan jalur ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, melalui surat Sekretaris BNPP RI tertanggal 19 Februari 2025, yang mendorong percepatan pembukaan perlintasan antar negara dengan difasilitasi oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalin komunikasi diplomatik dengan pemerintah Timor Leste di Dili. Untuk mendukung kelancaran peresmian, BNPP RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara telah menyusun rangkaian kegiatan yang kental nuansa adat dan budaya lokal. Pada 9 April 2025, sehari sebelum peresmian, dilaksanakan ritual adat berupa pemotongan hewan oleh tetua adat Napan di gerbang perbatasan RI-RDTL. Keesokan harinya, acara dimulai dengan Misa Syukur Konselebrasi oleh para pastor dari kedua negara, dilanjutkan dengan tarian selamat datang dan pengumandangan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan “Patria Patria” milik RDTL.&nbsp; Prosesi utama ditandai dengan pembacaan pernyataan bersama dalam dua bahasa—Bahasa Indonesia dan Tetun Porto—serta pemukulan gong adat sebagai simbol persatuan. Di momen ini juga dilakukan pelepasan perlintasan perdana orang melalui konter Imigrasi PLBN Napan, serta perlintasan ekspor-impor kendaraan di jalur keberangkatan. Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyampaikan bahwa pembukaan jalur perlintasan PLBN Napan–Border Post Oesilo merupakan respon atas permintaan masyarakat dan dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. “Perlintasan PLBN Napan-Border Post Oesilo dibuka untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi. Ia juga menekankan pentingnya jalur resmi ini sebagai upaya mencegah perlintasan ilegal dan penggunaan jalur tidak resmi yang berisiko mengganggu stabilitas kawasan perbatasan. Diresmikannya jalur ini menjadi bukti nyata sinergi antara BNPP RI, kementerian/lembaga terkait, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Kesepakatan mengenai pembukaan jalur perlintasan antar negara ini sebelumnya telah dicapai pada Jumat, 7 Maret 2025, melalui pertemuan antara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis. Keduanya menyepakati bahwa jalur perlintasan resmi mulai dibuka pada tanggal 10 April 2025. Dr. Nurdin menegaskan bahwa percepatan pembukaan perlintasan ini penting demi memberikan kemudahan, perlindungan, dan keselamatan bagi masyarakat yang melintas, sekaligus untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di kawasan perbatasan.&nbsp;&nbsp; “Kami berharap perlintasan resmi ini dapat mencegah penggunaan jalur tidak resmi serta memastikan semua pelintas batas tercatat secara sah,” ujar Dr. Nurdin, Jumat (7/3/2025) lalu. Sebagai catatan, perlintasan di PLBN Napan sebelumnya pernah aktif sebelum pandemi COVID-19, dan peresmian kali ini sekaligus menandai pengaktifan kembali jalur perbatasan tersebut secara resmi. PLBN Napan sendiri merupakan satu dari tujuh PLBN Terpadu yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang (Kalimantan Utara), serta PLBN Yetetkun (Papua Selatan). Peresmian tujuh PLBN ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Dengan dibukanya kembali jalur perlintasan melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo, diharapkan mobilitas masyarakat dan arus barang di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan aman.&nbsp; Peresmian ini bukan hanya menjadi simbol penguatan kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga kedaulatan wilayah, serta memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara yang berdaya saing dan berwibawa. HUMAS BNPP RI

BNPP RI Resmikan Jalur Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

PRESS RELEASEPELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PERBATASAN NEGARAJAKARTA, 17 AGUSTUS 2024&nbsp;Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyiapkan pelaksanaan upacara bendera di 13 lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari 15 PLBN yang tersebar di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 yang bertemakan “Nusantara Baru Indonesia Maju” akan menghadirkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) atau pejabat yang setara dari BNPP dan Kementerian/Lembaga lain sebagai Inspektur Upacara. Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN juga direncanakan untuk dirangkaikan dengan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) di kawasan PLBN yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemda setempat. Pelaksanaan peringatan HUT Ke-79 RI ini, terdapat dua PLBN yang belum dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara, karena kedua PLBN tersebut masih dalam tahap awal pengoperasian. Kedua PLBN tersebut adalah PLBN Labang di Kabupaten Nunukan dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, keduanya berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN merupakan wujud komitmen pemerintah untuk kawasan perbatasan negara, selaras dengan semangat Program Nawacita "Membangun dari Pinggiran". Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN ini juga merupakan simbol dan sarana untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan kepedulian terhadap perbatasan sebagai bagian integral dari negara.&nbsp;Berikut ini adalah para Pejabat yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara di 13 PLBN: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Letjen TNI (Purn) Ali H. Bogra, Kelompok Ahli (Pokli) BNPP.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), Ir. Togap Simangunsong M.APP, Sc, Staf Ahli Mendagri/ Plh. Dirjen Polpum Kemendagri.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar, Irjen. Pol Makhruzi Rahman, S.IK, M.H, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP (Deputi II).4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., Wakil Menteri Dalam Negeri.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalbar, Purnomo Sucipto, S.H., LLM, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Sekretariat Kabinet (Setkab).6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Sei Nyamuk, Nunukan, Kaltara, Dr. Suhajar Diantoro, M.SI, Wakil Rektor IPDN.7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Motamasin, Malaka, NTT, Dr. Robert Simbolon, M.PA, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I)/Plh. Sekretaris BNPP.9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Wini, Timor Tengah Utara, NTT, Dr. Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri.10.&nbsp;PLBN Napan, Timor Tengah Utara, NTT, Mayjen TNI Rudy Syamsir, S.H., M.H., Deputi IV Kemenko Polhukam.11.&nbsp;PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua, Ir Restuardy Daud M. Sc, CGRE, Dirjen Bina Bangda Kemendagri.12.&nbsp;PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan, Dr. Sugeng Haryono, M.Pd, Kepala BPSDM Kemendagri.13.&nbsp;PLBN Yetetkun, Boven Digoel, Papua, Dr. Dra. Rochayati Basra, Mpd, Plt. Staf Ahli Mendagri.<ol><li class="ql-align-justify"> </li></ol> BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPLH. SEKRETARIS BNPP,&nbsp;&nbsp;Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia di Kawasan PLBN

Duet Menko Mahfud MD dan Menteri Tito Pimpin BNPP Canangkan Gerbangdutas 2023 dari Maluku Barat Daya

Berita - Duet Menko Mahfud MD dan Menteri Tito Pimpin BNPP Canangkan Gerbangdutas 2023 dari Maluku Barat Daya

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam kunjungan kerja ke Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku pada 14 Juni - 15 Juni 2023. Menurut Robert Simbolon, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, dalam agenda tersebut, akan dilaksanakan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dan kunjungan ke Pulau Meatimiarang, salah satu Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.&nbsp; "Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, akan&nbsp;memimpin pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023," jelas Robert, Rabu (14/6/2023). Robert menjelaskan, pencanangan Gerbangdutas 2023, adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).&nbsp;&nbsp; "Dana sebesar Rp7,7 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP," kata Robert, yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP.&nbsp; Robert melanjutkan, seremoni pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 diselenggarakan di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, MBD, pada hari Kamis, (15/6/2023).&nbsp;&nbsp; "Sejumlah layanan dan bantuan kepada masyarakat turut diberikan, antara lain berupa 850 paket sembako dari Bank BRI dan Bank BNI yang&nbsp;akan didistribusikan ke 12 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan, " tutur Robert.&nbsp; Dua belas kecamatan Lokpri&nbsp;tersebut, lanjut Robert, adalah&nbsp;Kecamatan Letti, Kecamatan Moa, Kecamatan Kisar Utara, Kecamatan Kisar Selatan, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau Masela, Kecamtan Wetar Barat, Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Barbar, Pulau Terselatan. Robert menambahkan, bantuan lainnya yang turut diserahkan untuk 12 kecamatan Lokpri, termasuk untuk Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) adalah 30 unit motor tempel berkekuatan 7,5 PK dan genset 300 watt sebanyak 6 unit oleh PT. Deli Pratama Nusantara, serta solar cell 500 wh sebanyak 6 unit dari BAZNAS. Dalam pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini, sambung Robert, juga diselenggarakan layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri; layanan Kesehatan Ibu dan Anak oleh Dinkes Provinsi Maluku dan Dinkes Kabupaten MBD. "Pada Gerbangdutas kali ini juga kami memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas)," pungkas Robert. Menko Mahfud MD dan Menteri Tito juga dijadwalkan mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Tiakur Pulau Moa yang pengerjaan digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).&nbsp; Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini juga akan ditandai dengan peresmian sejumlah sarana dan prasarana yang pengerjaannya telah selesai pada tahun 2022.&nbsp; Proyek yang akan diresmikan adalah preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter di Pulau Leti, pembangunan gedung SMAN 20 Pulau Masela, pembangunan gedung laboratorium kimia SMAN 9 Kecamatan Moa, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Penok Tiakur.&nbsp; Sebelum memulai rangkaian acara pencanangan Gerbangdutas 2023 di Pulau Moa, Menko Mahfud dan Menteri Tito akan memulai kunjungan terlebih dahulu ke Pulau Meatimiarang, di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD.&nbsp; Pulau Meatimiarang yang memiliki luas 13,29 kilometer persegi ini&nbsp;awalnya adalah pulau tak berpenduduk yang hanya dihuni oleh Satgas Pamputer dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kini, Pulau Meatimiarang dihuni oleh 17 kepala keluarga (KK) yang mata pencahariannya adalah nelayan.&nbsp; Di Pulau Meatimiarang ini, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito akan berdialog dengan Satgas Pamputer, sekaligus mengecek sarana dan prasarana. Tak hanya itu, Menko Mahfud dan Menteri Tito juga turut memberikan bantuan&nbsp;kepada Satgas Pamputer dan masyarakat penghuni pulau tersebut. Menko Mahfud MD dan Menteri Tito beserta rombongan akan menyambangi Pulau Meatimiarang, dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU, didukung oleh helikopter angkut Agusta Westland (AW) milik Polri.&nbsp; Selama Gerbangdutas Tahun 2023, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito akan didampingi pejabat tinggi madya BNPP, di antaranya Robert sendiri, lalu Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan,&nbsp;Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin, serta Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Hamidin dan Ali H. Bogra.&nbsp; (Humas BNPP)

Rachmat Gobel Akan Kawal Pembangunan Perbatasan Negara di Senayan

Berita - Rachmat Gobel Akan Kawal Pembangunan Perbatasan Negara di Senayan

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel, menegaskan akan ikut mengawal pembangunan perbatasan negara agar dapat terus merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.&nbsp; Rachmat mengaku terdapat kebanggaan dan kehormatan di perbatasan negara. Alasan inilah yang membuat Rachmat berkenan mengawal pembangunan daerah perbatasan negara. "Sebagai pimpinan DPR tentu karna tadi ada kebanggaan ada kehormatan di situ, tentu saya akan terus mengawal pembangunan dari pada di daerah perbatasan ini sendiri," ujarnya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Rachmat meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasikan pengelolaan perbatasan negara bersama 27 Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan, dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dibantu. "Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung agar ini jalan di DPR, supaya anggarannya bisa kita perjuangkan, karena ini penting sekali," pungkasnya. Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 diselenggarakan oleh BNPP. Turut hadir di acara ini yaitu Ketua Pengarah BNPP yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dan Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian.&nbsp; Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara. Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).&nbsp; (Humas BNPP)

Menko Polhukam: Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik

Berita - Menko Polhukam: Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menilai wajah perbatasan negara secara bertahap berubah menuju ke arah yang lebih baik.&nbsp; "Beberapa laporan yang saya terima dari Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan dari pengamatan langsung, saya selaku Ketua Pengarah yang bersama Mendagri dan saudara-saudara di BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah saya dapat menyimpulkan bahwa secara bertahap wajah perbatasan sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menko Mahfud pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Menurut Menko Mahfud, berubahnya wajah perbatasan negara yang dahulu dinilai sebagai beranda belakang menjadi beranda depan yang merepresentatifkan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, terdapat peran BNPP dan 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang menjadi anggotanya. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023.&nbsp; Di penghujung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 perlu dilakukan refocusing atau pencermatan kembali terhadap kegiatan pembangunan K/L di perbatasan, agar target-target pembangunan di perbatasan yang belum terlakasana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing. Menko Mahfud mengakui bahwa dirinya sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah tugas anggota BNPP, untuk itu 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang merupakan anggota BNPP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi untuk memaksimalkan program-program pembangunan perbatasan. "Sehingga saya berharap seluruh anggota BNPP terus meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan di bawah koordinasi Mendagri. Selaku Menko Polhukam, saya dan para Menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukan monitoring dan memantau implementasi program pembangunan dalam Renduk yang dimaksud," sambungnya. Menko Mahfud berpesan agar percepatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renduk dan Renaksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. "Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan hendaknya dilakukan sesuai dengan program kerja masing-masing K/L yang telah ditetapkan berdasar Renduk dan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," pungkasnya. Sebagai informasi, turut hadir di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yaitu Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara. Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).&nbsp; (Humas BNPP)

Belu, Nusa Tenggara Timur — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dan layanan Samsat Keliling untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memudahkan akses pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu, Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias sejak pagi hari dan menjadi wujud nyata kehadiran negara di beranda terdepan. Dalam Operasi Pasar Murah yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, PLBN Motaain menyalurkan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dengan harga terjangkau Rp60.000 per sak. Total beras yang didistribusikan mencapai 5 ton atau setara 1.000 sak dan seluruhnya habis terjual kepada masyarakat. Selain pemenuhan kebutuhan pangan, PLBN Motaain juga menghadirkan layanan Samsat Keliling hasil kolaborasi dengan UPTD Samsat Kabupaten Belu. Layanan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, perpanjangan STNK, pengurusan balik nama kendaraan, hingga konsultasi administrasi kendaraan bermotor. Kehadiran layanan terpadu tersebut dinilai efektif memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat perbatasan untuk mengakses layanan publik. Dari hasil pelayanan Samsat Keliling, tercatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.176.086 yang berasal dari pembayaran 1 unit sepeda motor, 1 unit kendaraan roda empat jenis pick up, dan 1 unit kendaraan minibus. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan melalui sinergi lintas sektor.&nbsp; “Kegiatan Operasi Pasar Murah dan Samsat Keliling merupakan bentuk konkret kehadiran negara di kawasan perbatasan. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta pelayanan administrasi kendaraan yang cepat, mudah, dan dekat,” ujarnya. Ia menambahkan, kolaborasi antarlembaga akan terus diperkuat agar pelayanan publik di perbatasan semakin inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan pelayanan jemput bola seperti ini efektif meningkatkan akses sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Penulis: Yohanes M. V. Uran

PLBN Motaain Hadirkan Pasar Murah dan Samsat Keliling, Masyarakat Perbatasan Sambut Antusias

Jayapura, Papua — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggagalkan upaya pembawaan barang terlarang berupa amunisi oleh seorang pelintas berkewarganegaraan Papua Nugini pada Sabtu, 28 Maret 2026. Amunisi tersebut ditemukan saat pemeriksaan rutin di jalur kedatangan melalui mesin X-Ray oleh petugas Bea Cukai Wilayah Kerja PLBN Skouw. Pelintas berinisial SD (56), warga Yako Village, Papua Nugini, terdeteksi membawa dua butir peluru jenis shotgun kaliber 12 gauge yang tersimpan di dalam tas pribadinya. Kecurigaan petugas muncul setelah hasil pemindaian X-Ray menunjukkan adanya objek mencurigakan, yang kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan fisik barang bawaan. Koordinator Bea Cukai PLBN Skouw, Frengky Tokoro, menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan rutin yang secara konsisten dilakukan terhadap seluruh pelintas lintas batas. Ia menuturkan, pelintas yang bersangkutan datang bersama keluarganya dan berencana menghadiri pemakaman keluarga di wilayah Jayapura. “Pemeriksaan menggunakan X-Ray menjadi instrumen penting dalam mendeteksi barang-barang terlarang yang dibawa pelintas. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan,” ujar Frengky. Menurut pengakuan pelintas, amunisi tersebut biasa digunakan untuk berburu di negara asalnya dan terbawa secara tidak sengaja karena lupa dikeluarkan dari dalam tas sebelum melakukan perjalanan lintas batas. Sementara itu, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menegaskan bahwa pengawasan ketat di kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya terpadu dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. “Kami terus memperkuat pengawasan terpadu bersama seluruh instansi terkait di PLBN Skouw. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap pelintas wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya terkait barang bawaan. Kami berkomitmen memastikan kawasan perbatasan tetap aman, tertib, dan kondusif,” ungkap Ni Luh Puspa. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Bea Cukai bersama unsur pengamanan PLBN Skouw segera mengamankan yang bersangkutan untuk kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian guna proses penanganan lebih lanjut. Penulis: Brian A

PLBN Skouw Gagalkan Upaya Pembawaan Amunisi oleh Pelintas Asal Papua Nugini

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memaparkan arah program kerja tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (30/3/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan perbatasan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Wakil Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman. Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2026 BNPP RI mengelola anggaran sebesar Rp469,61 miliar yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara optimal. Anggaran tersebut dialokasikan secara seimbang untuk belanja operasional dan nonoperasional guna menjamin keberlanjutan program serta peningkatan kualitas layanan di wilayah perbatasan.&nbsp; “Fokus anggaran BNPP tetap pada dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan,” ujarnya. Hingga 29 Maret 2026, realisasi anggaran BNPP RI tercatat sebesar Rp68,35 miliar atau 14,55 persen dari total pagu. Capaian ini mencerminkan progres pelaksanaan program pada Triwulan I tahun 2026.&nbsp; “Atas nama jajaran BNPP, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sehingga sepanjang Triwulan I 2026 sejumlah kegiatan strategis dapat terlaksana,” kata Tito. Mendagri Tito juga memaparkan capaian strategis BNPP RI pada Triwulan I 2026. Di antaranya, fasilitasi penanganan dampak penyelesaian batas negara RI–Malaysia melalui survei penilaian lahan, tanah, dan aset masyarakat terdampak di Pulau Sebatik. Survei dilakukan di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, dengan 45 objek penilaian terdampak negatif, serta di wilayah buffer zone Desa Maspul, Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau (Kecamatan Sebatik Tengah), dan Desa Seberang dengan 60 objek penilaian.&nbsp; “Penyelesaian garis batas di Sebatik telah melalui proses panjang, sehingga penilaian aset masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan,” jelasnya. Capaian lainnya ialah dukungan penanganan pascabencana di wilayah perbatasan Sumatera, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Kegiatan difokuskan pada pemulihan akses infrastruktur yang terdampak lumpur serta pelibatan masyarakat melalui skema cash for work sesuai Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020. “Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Tito. BNPP RI juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada 11–13 Maret 2026. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman batas maritim Indonesia, kesadaran hukum, keterampilan navigasi laut, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. “Kita ingin mencegah kejadian nelayan melintas batas karena ketidaktahuan, sekaligus memperkuat pengawasan batas RI–Papua Nugini,” tambahnya. Selain itu, BNPP RI memfasilitasi koordinasi rencana penerapan Integrated Clearance Declaration melalui All Indonesia di PLBN Entikong dan PLBN Motaain pada 2026, menggelar program “BNPP Menyapa Langsung” di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional Kalimantan Barat, kemudian meninjau rencana pembukaan PLB Temajuk yang direncanakan diresmikan akhir April 2026, serta mengoordinasikan inisiasi pengusulan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus perbatasan bidang pariwisata. Untuk program strategis 2026, lanjut Mendagri Tito, BNPP RI menargetkan pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Provinsi Papua Selatan dalam menjaga tanda batas negara, kemudian fasilitasi pembangunan PLBN gelombang ketiga, pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 pusat pertumbuhan darat dan laut, perencanaan penataan ruang hasil perundingan RI–Malaysia di Kalimantan Utara, percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan, hingga identifikasi pilar titik referensi batas laut di Provinsi Maluku Utara.&nbsp; “BNPP RI juga menyiapkan program khusus bersama Kementerian PKP berupa renovasi 10.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan,” pungkas Tito. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan agar seluruh program dan anggaran 2026 Kemendagri, BNPP RI, dan Otorita IKN berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat.&nbsp; Komisi II juga meminta percepatan penyelesaian seluruh temuan BPK RI melalui penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. “BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujarnya. Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan tata kelola yang akuntabel, serta menghadirkan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat perbatasan.&nbsp; Melalui sinergi yang solid dengan DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan akan semakin maju sebagai beranda depan negara yang berdaya saing dan sejahtera. Humas BNPP RI

Program Kerja 2026 dan Akuntabilitas Anggaran Jadi Fokus BNPP RI dalam RDP Komisi II DPR RI

Papua, Jayapura – Memasuki H+5 arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, aktivitas perlintasan orang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, posko layanan kesehatan yang disiagakan sejak 14 Maret 2026 tetap beroperasi penuh untuk memastikan keamanan dan kesehatan pelintas di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini hingga 30 Maret 2026. Berdasarkan pantauan petugas, puncak lonjakan pelintas di PLBN Skouw terjadi pada 19 hingga 20 Maret 2026. Memasuki periode arus balik Lebaran, mobilitas masyarakat di PLBN Skouw kini berangsur normal, namun kesiapsiagaan posko layanan kesehatan tetap dipertahankan sebagai langkah antisipasi. Selama masa operasional posko, seluruh layanan kesehatan berjalan lancar tanpa ditemukan kasus darurat yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.&nbsp; Sejak awal dibuka, jumlah kunjungan ke posko kesehatan mengalami peningkatan secara bertahap dan mencapai puncaknya pada H-2 Lebaran serta kembali meningkat pada H+2 Lebaran. Hingga 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 48 kunjungan ke posko kesehatan, dengan rata-rata empat pasien per hari selama 13 hari operasional. Dari sisi jenis keluhan, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi kasus yang paling dominan. Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh cuaca yang lembap serta tingginya mobilitas pelintas.&nbsp; Selain ISPA, petugas juga menangani keluhan nyeri kepala akibat kelelahan dan dehidrasi, demam yang memerlukan observasi, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi dan hiperkolesterol. Sebagai bagian dari upaya deteksi dini, petugas kesehatan telah melakukan skrining terhadap 7.480 pelintas menggunakan thermal scanner. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pelintas memiliki suhu tubuh di bawah ambang demam. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menegaskan bahwa posko kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya pada momentum arus mudik dan balik Lebaran. Menurutnya, keberadaan posko kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai layanan medis dasar, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam sistem kewaspadaan kesehatan lintas negara.&nbsp; “Posko kesehatan ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi risiko penyakit yang masuk dari luar wilayah. Kami melihat adanya perubahan pola penyakit di masyarakat perbatasan, sehingga ke depan dibutuhkan pendekatan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Ni Luh, Sabtu 28 Maret 2026. Ia juga menambahkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat saat Lebaran perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan. Berdasarkan data pemeriksaan di lapangan, sebanyak 62,5 persen pelintas yang memanfaatkan layanan posko tercatat sebagai perokok aktif. Kondisi tersebut dinilai dapat memperburuk gangguan pernapasan, terutama di tengah dominasi kasus ISPA dan potensi penyebaran penyakit berbasis droplet. Untuk itu, masyarakat diimbau agar mulai mengurangi kebiasaan merokok, menggunakan masker di area keramaian, menjaga daya tahan tubuh, serta tidak mengabaikan gejala awal penyakit. Pemanfaatan layanan posko kesehatan juga terus didorong sebagai langkah preventif melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara berkala. Dengan kondisi yang tetap terkendali hingga H+5 Lebaran, layanan kesehatan di PLBN Skouw menunjukkan kesiapsiagaan yang optimal dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.&nbsp;&nbsp; Lebih dari sekadar layanan yang bersifat sementara, kehadiran posko kesehatan ini menegaskan komitmen PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI sebagai garda terdepan negara dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Brian A.(Humas BNPP RI)

Arus Balik Lebaran 1447 H di PLBN Skouw Melandai, Posko Kesehatan Tetap Siaga hingga Akhir Maret

Bengkayang, Kalimantan Barat — Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Jagoi Babang menerima kunjungan Panglima Tentera Darat (PTD) Malaysia Jenderal Dato Azhan MD Othman pada Sabtu, 28 Maret 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia sekaligus memperkuat koordinasi pengamanan lintas negara. Kehadiran rombongan didampingi oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito serta Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba. Dalam agenda tersebut, PTD Malaysia bersama jajaran melakukan peninjauan ke Gedung Inti PLBN Jagoi Babang, khususnya area kedatangan, guna melihat secara langsung fasilitas pelayanan lintas batas. Peninjauan difokuskan pada sarana dan prasarana pendukung pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan yang aman, tertib, dan optimal bagi pelintas batas. Selain meninjau fasilitas PLBN, rombongan juga mengunjungi Pos Gapma Koki Jagoi Babang. Di lokasi ini, Jenderal Dato Azhan MD Othman memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Tentera Darat Malaysia (TDM), dengan menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.&nbsp; Menurutnya, sinergi yang solid diperlukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan, termasuk penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas negara. Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna strategis dalam memperkuat koordinasi pengamanan perbatasan Indonesia–Malaysia. Ia menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan TDM dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan perbatasan. “Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mendukung pelayanan di kawasan perbatasan,” ujar Mayjen TNI Novi. Di sisi lain, Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menyampaikan apresiasi atas kunjungan PTD Malaysia beserta jajaran. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jagoi Babang serta perwakilan instansi CIQS yang bertugas di PLBN Jagoi Babang. Sebagai etalase negara di wilayah perbatasan, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus berkomitmen untuk mendukung penguatan sinergi lintas sektor dan lintas negara guna menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Penulis: Charles(Humas BNPP RI)

Semua Berita

Quick Links