berita

Berita - BNPP

PRESS RELEASE RAKORENDAL 2025JAKARTA, 17 NOVEMBER 2025 JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada tanggal 18-19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor. Kegiatan strategis ini dibuka dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga turut menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rakorendal.&nbsp; Kegiatan Rakorendal 2025 ini dihadiri oleh peserta meliputi 18 Gubernur kawasan perbatasan, Bupati/Walikota kawasan perbatasan, Para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Para Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki perbatasan negara. Rakorendal 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan kebijakan RPJMN 2025–2029, pengelolaan batas wilayah negara difokuskan pada sektor politik, pertahanan, dan keamanan (polhankam), sementara pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan untuk memperkuat pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan 2025–2029 yaitu “Terwujudnya Kawasan Perbatasan Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumber Daya, dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.” Visi tersebut diterjemahkan dalam empat misi utama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada periode 2025–2029. Pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menghadirkan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang tangguh guna menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah perbatasan. Ketiga, meningkatkan kapasitas kawasan perbatasan melalui penguatan tata ruang, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur sosial dasar. Keempat, memperkuat tata kelola kelembagaan agar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor. Rakorendal ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga sebagai wadah sinergi lintas sektor. Sejumlah kementerian dan lembaga anggota BNPP RI turut hadir memaparkan arah kebijakan masing-masing dalam sesi diskusi tematik sebagai narasumber. Pada Sesi I, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan perbatasan 2025–2029. Sesi II menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertahanan yang membahas arah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan tahun 2027. Sesi III difokuskan pada pembangunan dan ekonomi, dengan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Perumahan dan Permukiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan Sesi IV menampilkan dukungan langsung dari kepala daerah perbatasan seperti Gubernur Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pada Sesi V, dengan tema Arah dan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Rakorendal menghadirkan narasumber dari tiga unsur strategis BNPP RI, yakni Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara, serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara. Melalui sesi ini, para narasumber memaparkan langkah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan kawasan perbatasan ke depan. Selain itu, Rakorendal 2025 juga menggelar pembahasan Desk Perencanaan sebagai bagian dari penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2027, yang bertujuan untuk memastikan perencanaan lintas sektor berjalan lebih terarah, sinkron, dan terukur. "Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia emas 2045," ujar Menteri Tito. Pelaksanaan Rakorendal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan tahun 2025, sekaligus menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk Rencana Aksi Tahun 2027. Forum ini memiliki empat tujuan utama, yaitu melakukan pemantauan terhadap realisasi program sampai Triwulan III 2025, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, merumuskan langkah optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan program tahun 2027. Dalam Rakorendal juga disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025, jumlah anggota BNPP RI bertambah signifikan menjadi 40 kementerian/lembaga serta 18 gubernur. “Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” kata Komjen Pol. Makhruzi Rahman. BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025-2029.&nbsp; Hingga kini, BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Sebagai tindak lanjut, BNPP RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun untuk pelaksanaan empat kebijakan strategis di tahun 2025, yang meliputi pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan. Melalui pelaksanaan Rakorendal 2025, BNPP RI meneguhkan komitmen untuk menjadikan kawasan perbatasan bukan lagi daerah tertinggal, melainkan beranda depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan terselenggaranya Rakorendal 2025, BNPP RI menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan komitmen bersama dan kerja kolaboratif lintas sektor.&nbsp; Hasil perumusan kebijakan dan arah pembangunan yang disepakati dalam forum ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terwujudnya kawasan perbatasan yang semakin tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI. (HUMAS BNPP RI)

BNPP RI Gelar Rakorendal 2025: Wujudkan Kawasan Perbatasan yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera

Wini, Timor Tengah Utara - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini menggelar rangkaian kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat serta kolaborasi lintas instansi pada, Selasa (16/9/2025). Berbagai pihak turut hadir dan berpartisipasi aktif, mulai dari Ketua PMI Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, Forkopimcam Insana Utara, RSUD TTU, Puskesmas Wini, serta unsur keamanan seperti Polsek Wini, dan Satgas Pamtas RI-RDTL.&nbsp; Dukungan juga datang dari unsur Customs, Immigration, Quarantine (CIQ), hingga klinik United Tractors serta pegawai PLBN Wini. Kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan 22 kantong darah, dengan rincian golongan darah A sebanyak 5 kantong, B sebanyak 6 kantong, AB sebanyak 1 kantong, dan O sebanyak 10 kantong.&nbsp; Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi tes kolesterol, gula darah, asam urat, HIV, TBC, dan malaria, diikuti oleh 86 peserta, terdiri dari 47 laki-laki dan 39 perempuan. Selain itu, gerakan pangan murah yang digelar bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan TTU dan Bulog TTU juga mendapat antusiasme tinggi. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok berupa beras dan telur yang dimanfaatkan masyarakat sekitar, pegawai PLBN, unsur CIQS, dan Forkopimcam Insana Utara. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata peran PLBN dalam memperkuat sinergi lintas sektor di kawasan perbatasan.&nbsp; “HUT ke-15 BNPP RI adalah momentum penting bagi kita semua. Kegiatan sosial ini menunjukkan bahwa PLBN Wini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat di perbatasan,” ungkapnya. Adapun, Ketua PMI Kabupaten TTU memberikan apresiasi atas dukungan PLBN Wini yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah.&nbsp; “Setetes darah sangat berarti bagi yang membutuhkan. Melalui momentum HUT BNPP RI ke-15 ini, kita bisa bersama-sama menebarkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ketua PMI Kabupaten TTU. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme. Kegiatan ini bukan hanya bagian dari peringatan HUT ke-15 BNPP RI, melainkan juga wujud kepedulian sosial PLBN Wini bersama mitra kerja dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis: FebriEditor: Bagas R

PLBN Wini Gelar Donor Darah, Pangan Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di HUT ke-15 BNPP RI

JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyaluran 2.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025.&nbsp; Penyerahan paket sembako tersebut dipusatkan di Gedung RPTRA Pulo Gundul dan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, didampingi Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat BNPP RI, dan Pemerintah Daerah Jakarta yang juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut. Kegiatan penyaluran paket sembako tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Koramil 08/Johar Baru, serta Polsek Johar Baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa bakti sosial ini bukan sekadar bentuk perayaan hari jadi BNPP RI, tetapi juga wujud nyata kepedulian sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan berbagi antara lembaga pemerintah terhadap masyarakat.&nbsp; “Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito. Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.&nbsp; Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, BNPP RI ingin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang selaras dengan tugas utamanya dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan. Peringatan HUT ke-15 BNPP RI menjadi momentum refleksi perjalanan lembaga, sekaligus tekad untuk terus melangkah lebih kuat bersama masyarakat dalam membangun Indonesia dari pusat hingga ke kawasan perbatasan negara. (Humas BNPP RI)

Hadirkan Semangat Kebersamaan, BNPP RI Berbagi Paket Sembako di Hari Jadinya ke-15

PRESS RELEASEPELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PERBATASAN NEGARAJAKARTA, 17 AGUSTUS 2025 JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar upacara bendera serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Minggu, 17 Agustus 2025. Pelaksanaan upacara ini mengangkat tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, sebagai simbol perjalanan panjang Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Tema ini juga menggambarkan semangat kebangsaan yang senantiasa dijaga sebagai landasan untuk menapaki masa depan. Adapun upacara di setiap PLBN akan dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) atau pejabat setara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP maupun kementerian/lembaga mitra. Berikut daftar PLBN beserta pejabat yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara: 1. PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau - Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI.2. PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat - Dr. Robert Simbolon, Kelompok Ahli BNPP RI.3. PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat - Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.4. PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat - Irjen Pol. (Purn) Drs. Hamidin, Kelompok Ahli BNPP RI.5. PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Irjen Pol. Chaidir, Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji Lemhanas RI.6. PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara - Irjen Pol. Edi Mardianto, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.7. PLBN Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara - Dr. Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI.8. PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara - Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI.9. PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur - Dr. Halilul Khairi, Rektor IPDN.10. PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur - Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI.11. PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur - Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Sekretaris BNPP RI.12. PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur - Irjen Pol. Edfrie R. Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.13. PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua - Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra, Kelompok Ahli BNPP RI.14. PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan - Dr. Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.15. PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan - Dr. H. Suhajar Diantoro, Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian IPDN, Kemendagri. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara di PLBN merupakan bagian dari upaya menguatkan nasionalisme di wilayah perbatasan.&nbsp; “Perbatasan bukan hanya garis pemisah, tetapi juga beranda depan Indonesia. Melalui momentum HUT Kemerdekaan, kita ingin masyarakat di tapal batas merasakan kebanggaan yang sama seperti di pusat ibu kota,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Sebagai Inspektur Upacara di PLBN Wini, Sekretaris BNPP RI juga dijadwalkan akan memimpin persiapan dan pelepasan Kirab Bendera serta Karnaval Budaya pada, Sabtu 16 Agustus 2025. Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan upacara di wilayah perbatasan menjadi simbol kehadiran negara hingga titik terluar NKRI. "Upacara ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan bahwa semangat kemerdekaan juga berkobar di pintu-pintu gerbang negara Indonesia," kata Dr. Nurdin. Selain upacara bendera, perayaan HUT Kemerdekaan di PLBN juga akan diwarnai dengan berbagai kegiatan kebudayaan, perlombaan tradisional, dan bazar UMKM lokal.&nbsp; Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antara aparat pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempromosikan potensi unggulan daerah perbatasan Indonesia. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Gelar Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Serentak di 15 PLBN

PRESS RELEASE BNPP RI Resmikan Jalur Perlintasan Perdana RI-RDTL Melalui PLBN Napan dan Border Post OesiloJAKARTA, 9 APRIL 2025 JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan dan Border Post Oesilo. Peresmian ini berlangsung pada 10 April 2025 di PLBN Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian jalur lintas negara ini ditandai dengan penandatanganan dan pembacaan pernyataan bersama oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, bersama Presidente Autoridade Raeoa RDTL, DR Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momentum ini menandai pembukaan resmi jalur perlintasan antar negara melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo. Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari berbagai kementerian/lembaga Indonesia serta perwakilan dari pemerintah RDTL, mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan konektivitas lintas batas. Langkah pembukaan jalur ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, melalui surat Sekretaris BNPP RI tertanggal 19 Februari 2025, yang mendorong percepatan pembukaan perlintasan antar negara dengan difasilitasi oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalin komunikasi diplomatik dengan pemerintah Timor Leste di Dili. Untuk mendukung kelancaran peresmian, BNPP RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara telah menyusun rangkaian kegiatan yang kental nuansa adat dan budaya lokal. Pada 9 April 2025, sehari sebelum peresmian, dilaksanakan ritual adat berupa pemotongan hewan oleh tetua adat Napan di gerbang perbatasan RI-RDTL. Keesokan harinya, acara dimulai dengan Misa Syukur Konselebrasi oleh para pastor dari kedua negara, dilanjutkan dengan tarian selamat datang dan pengumandangan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan “Patria Patria” milik RDTL.&nbsp; Prosesi utama ditandai dengan pembacaan pernyataan bersama dalam dua bahasa—Bahasa Indonesia dan Tetun Porto—serta pemukulan gong adat sebagai simbol persatuan. Di momen ini juga dilakukan pelepasan perlintasan perdana orang melalui konter Imigrasi PLBN Napan, serta perlintasan ekspor-impor kendaraan di jalur keberangkatan. Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyampaikan bahwa pembukaan jalur perlintasan PLBN Napan–Border Post Oesilo merupakan respon atas permintaan masyarakat dan dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. “Perlintasan PLBN Napan-Border Post Oesilo dibuka untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi. Ia juga menekankan pentingnya jalur resmi ini sebagai upaya mencegah perlintasan ilegal dan penggunaan jalur tidak resmi yang berisiko mengganggu stabilitas kawasan perbatasan. Diresmikannya jalur ini menjadi bukti nyata sinergi antara BNPP RI, kementerian/lembaga terkait, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Kesepakatan mengenai pembukaan jalur perlintasan antar negara ini sebelumnya telah dicapai pada Jumat, 7 Maret 2025, melalui pertemuan antara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis. Keduanya menyepakati bahwa jalur perlintasan resmi mulai dibuka pada tanggal 10 April 2025. Dr. Nurdin menegaskan bahwa percepatan pembukaan perlintasan ini penting demi memberikan kemudahan, perlindungan, dan keselamatan bagi masyarakat yang melintas, sekaligus untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di kawasan perbatasan.&nbsp;&nbsp; “Kami berharap perlintasan resmi ini dapat mencegah penggunaan jalur tidak resmi serta memastikan semua pelintas batas tercatat secara sah,” ujar Dr. Nurdin, Jumat (7/3/2025) lalu. Sebagai catatan, perlintasan di PLBN Napan sebelumnya pernah aktif sebelum pandemi COVID-19, dan peresmian kali ini sekaligus menandai pengaktifan kembali jalur perbatasan tersebut secara resmi. PLBN Napan sendiri merupakan satu dari tujuh PLBN Terpadu yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang (Kalimantan Utara), serta PLBN Yetetkun (Papua Selatan). Peresmian tujuh PLBN ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Dengan dibukanya kembali jalur perlintasan melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo, diharapkan mobilitas masyarakat dan arus barang di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan aman.&nbsp; Peresmian ini bukan hanya menjadi simbol penguatan kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga kedaulatan wilayah, serta memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara yang berdaya saing dan berwibawa. HUMAS BNPP RI

BNPP RI Resmikan Jalur Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo

Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

Berita - Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berkomitmen mengawal pembangunan di perbatasan negara. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.&nbsp;Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 ini. Menteri Tito menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting&nbsp;dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara". Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.&nbsp;Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.&nbsp;Target yang belum tercapai, lanjut Menteri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.&nbsp;Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.&nbsp;"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.&nbsp;Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.&nbsp;Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.&nbsp;Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.&nbsp;Hadir sebagai narasumber lainnya adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara daring, pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .&nbsp;&nbsp;(Humas BNPP)

PRESS RELEASEPELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI PERBATASAN NEGARAJAKARTA, 17 AGUSTUS 2024&nbsp;Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyiapkan pelaksanaan upacara bendera di 13 lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari 15 PLBN yang tersebar di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 yang bertemakan “Nusantara Baru Indonesia Maju” akan menghadirkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) atau pejabat yang setara dari BNPP dan Kementerian/Lembaga lain sebagai Inspektur Upacara. Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN juga direncanakan untuk dirangkaikan dengan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) di kawasan PLBN yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemda setempat. Pelaksanaan peringatan HUT Ke-79 RI ini, terdapat dua PLBN yang belum dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara, karena kedua PLBN tersebut masih dalam tahap awal pengoperasian. Kedua PLBN tersebut adalah PLBN Labang di Kabupaten Nunukan dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, keduanya berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN merupakan wujud komitmen pemerintah untuk kawasan perbatasan negara, selaras dengan semangat Program Nawacita "Membangun dari Pinggiran". Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN ini juga merupakan simbol dan sarana untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan kepedulian terhadap perbatasan sebagai bagian integral dari negara.&nbsp;Berikut ini adalah para Pejabat yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara di 13 PLBN: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Letjen TNI (Purn) Ali H. Bogra, Kelompok Ahli (Pokli) BNPP.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), Ir. Togap Simangunsong M.APP, Sc, Staf Ahli Mendagri/ Plh. Dirjen Polpum Kemendagri.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar, Irjen. Pol Makhruzi Rahman, S.IK, M.H, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP (Deputi II).4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., Wakil Menteri Dalam Negeri.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalbar, Purnomo Sucipto, S.H., LLM, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Sekretariat Kabinet (Setkab).6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Sei Nyamuk, Nunukan, Kaltara, Dr. Suhajar Diantoro, M.SI, Wakil Rektor IPDN.7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Motamasin, Malaka, NTT, Dr. Robert Simbolon, M.PA, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I)/Plh. Sekretaris BNPP.9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBN Wini, Timor Tengah Utara, NTT, Dr. Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri.10.&nbsp;PLBN Napan, Timor Tengah Utara, NTT, Mayjen TNI Rudy Syamsir, S.H., M.H., Deputi IV Kemenko Polhukam.11.&nbsp;PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua, Ir Restuardy Daud M. Sc, CGRE, Dirjen Bina Bangda Kemendagri.12.&nbsp;PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan, Dr. Sugeng Haryono, M.Pd, Kepala BPSDM Kemendagri.13.&nbsp;PLBN Yetetkun, Boven Digoel, Papua, Dr. Dra. Rochayati Basra, Mpd, Plt. Staf Ahli Mendagri.<ol><li class="ql-align-justify"> </li></ol> BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPLH. SEKRETARIS BNPP,&nbsp;&nbsp;Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia di Kawasan PLBN

Duet Menko Mahfud MD dan Menteri Tito Pimpin BNPP Canangkan Gerbangdutas 2023 dari Maluku Barat Daya

Berita - Duet Menko Mahfud MD dan Menteri Tito Pimpin BNPP Canangkan Gerbangdutas 2023 dari Maluku Barat Daya

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam kunjungan kerja ke Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku pada 14 Juni - 15 Juni 2023. Menurut Robert Simbolon, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, dalam agenda tersebut, akan dilaksanakan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dan kunjungan ke Pulau Meatimiarang, salah satu Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.&nbsp; "Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, akan&nbsp;memimpin pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023," jelas Robert, Rabu (14/6/2023). Robert menjelaskan, pencanangan Gerbangdutas 2023, adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).&nbsp;&nbsp; "Dana sebesar Rp7,7 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP," kata Robert, yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP.&nbsp; Robert melanjutkan, seremoni pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 diselenggarakan di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, MBD, pada hari Kamis, (15/6/2023).&nbsp;&nbsp; "Sejumlah layanan dan bantuan kepada masyarakat turut diberikan, antara lain berupa 850 paket sembako dari Bank BRI dan Bank BNI yang&nbsp;akan didistribusikan ke 12 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan, " tutur Robert.&nbsp; Dua belas kecamatan Lokpri&nbsp;tersebut, lanjut Robert, adalah&nbsp;Kecamatan Letti, Kecamatan Moa, Kecamatan Kisar Utara, Kecamatan Kisar Selatan, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau Masela, Kecamtan Wetar Barat, Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Barbar, Pulau Terselatan. Robert menambahkan, bantuan lainnya yang turut diserahkan untuk 12 kecamatan Lokpri, termasuk untuk Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) adalah 30 unit motor tempel berkekuatan 7,5 PK dan genset 300 watt sebanyak 6 unit oleh PT. Deli Pratama Nusantara, serta solar cell 500 wh sebanyak 6 unit dari BAZNAS. Dalam pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini, sambung Robert, juga diselenggarakan layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri; layanan Kesehatan Ibu dan Anak oleh Dinkes Provinsi Maluku dan Dinkes Kabupaten MBD. "Pada Gerbangdutas kali ini juga kami memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas)," pungkas Robert. Menko Mahfud MD dan Menteri Tito juga dijadwalkan mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Tiakur Pulau Moa yang pengerjaan digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).&nbsp; Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini juga akan ditandai dengan peresmian sejumlah sarana dan prasarana yang pengerjaannya telah selesai pada tahun 2022.&nbsp; Proyek yang akan diresmikan adalah preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter di Pulau Leti, pembangunan gedung SMAN 20 Pulau Masela, pembangunan gedung laboratorium kimia SMAN 9 Kecamatan Moa, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Penok Tiakur.&nbsp; Sebelum memulai rangkaian acara pencanangan Gerbangdutas 2023 di Pulau Moa, Menko Mahfud dan Menteri Tito akan memulai kunjungan terlebih dahulu ke Pulau Meatimiarang, di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD.&nbsp; Pulau Meatimiarang yang memiliki luas 13,29 kilometer persegi ini&nbsp;awalnya adalah pulau tak berpenduduk yang hanya dihuni oleh Satgas Pamputer dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kini, Pulau Meatimiarang dihuni oleh 17 kepala keluarga (KK) yang mata pencahariannya adalah nelayan.&nbsp; Di Pulau Meatimiarang ini, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito akan berdialog dengan Satgas Pamputer, sekaligus mengecek sarana dan prasarana. Tak hanya itu, Menko Mahfud dan Menteri Tito juga turut memberikan bantuan&nbsp;kepada Satgas Pamputer dan masyarakat penghuni pulau tersebut. Menko Mahfud MD dan Menteri Tito beserta rombongan akan menyambangi Pulau Meatimiarang, dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU, didukung oleh helikopter angkut Agusta Westland (AW) milik Polri.&nbsp; Selama Gerbangdutas Tahun 2023, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito akan didampingi pejabat tinggi madya BNPP, di antaranya Robert sendiri, lalu Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan,&nbsp;Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin, serta Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Hamidin dan Ali H. Bogra.&nbsp; (Humas BNPP)

Rachmat Gobel Akan Kawal Pembangunan Perbatasan Negara di Senayan

Berita - Rachmat Gobel Akan Kawal Pembangunan Perbatasan Negara di Senayan

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel, menegaskan akan ikut mengawal pembangunan perbatasan negara agar dapat terus merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.&nbsp; Rachmat mengaku terdapat kebanggaan dan kehormatan di perbatasan negara. Alasan inilah yang membuat Rachmat berkenan mengawal pembangunan daerah perbatasan negara. "Sebagai pimpinan DPR tentu karna tadi ada kebanggaan ada kehormatan di situ, tentu saya akan terus mengawal pembangunan dari pada di daerah perbatasan ini sendiri," ujarnya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Rachmat meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasikan pengelolaan perbatasan negara bersama 27 Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan, dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dibantu. "Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung agar ini jalan di DPR, supaya anggarannya bisa kita perjuangkan, karena ini penting sekali," pungkasnya. Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 diselenggarakan oleh BNPP. Turut hadir di acara ini yaitu Ketua Pengarah BNPP yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dan Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian.&nbsp; Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara. Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).&nbsp; (Humas BNPP)

Menko Polhukam: Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik

Berita - Menko Polhukam: Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menilai wajah perbatasan negara secara bertahap berubah menuju ke arah yang lebih baik.&nbsp; "Beberapa laporan yang saya terima dari Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan dari pengamatan langsung, saya selaku Ketua Pengarah yang bersama Mendagri dan saudara-saudara di BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah saya dapat menyimpulkan bahwa secara bertahap wajah perbatasan sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menko Mahfud pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Menurut Menko Mahfud, berubahnya wajah perbatasan negara yang dahulu dinilai sebagai beranda belakang menjadi beranda depan yang merepresentatifkan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, terdapat peran BNPP dan 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang menjadi anggotanya. Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023.&nbsp; Di penghujung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 perlu dilakukan refocusing atau pencermatan kembali terhadap kegiatan pembangunan K/L di perbatasan, agar target-target pembangunan di perbatasan yang belum terlakasana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing. Menko Mahfud mengakui bahwa dirinya sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah tugas anggota BNPP, untuk itu 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang merupakan anggota BNPP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi untuk memaksimalkan program-program pembangunan perbatasan. "Sehingga saya berharap seluruh anggota BNPP terus meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan di bawah koordinasi Mendagri. Selaku Menko Polhukam, saya dan para Menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukan monitoring dan memantau implementasi program pembangunan dalam Renduk yang dimaksud," sambungnya. Menko Mahfud berpesan agar percepatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renduk dan Renaksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. "Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan hendaknya dilakukan sesuai dengan program kerja masing-masing K/L yang telah ditetapkan berdasar Renduk dan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," pungkasnya. Sebagai informasi, turut hadir di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yaitu Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara. Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).&nbsp; (Humas BNPP)

Ibadah Natal Bersama Anak-Anak Perbatasan, Kolaborasi BNPP RI melalui PLBN Skouw dan DWP Provinsi Papua Skouw, Papua – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua, menggelar Ibadah Natal bersama anak-anak perbatasan Indonesia–Papua Nugini, Sabtu (13/12/2025). Ibadah Natal bersama tersebut dihadiri oleh staf PLBN Skouw, aparat keamanan wilayah perbatasan, jajaran Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua, Dharma Wanita Persatuan PLBN Skouw, serta anak-anak perbatasan wilayah Indonesia-Papua Nugini. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan sinergi dan kebersamaan dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan di kawasan perbatasan. Kegiatan yang berlangsung di Taman Gerbang Barat PLBN Skouw, menjadi momentum kebersamaan dalam suasana penuh sukacita Natal. Ibadah Natal ini diselenggarakan sebagai wujud perhatian dan kepedulian lintas batas negara, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, sekaligus mempererat nilai persaudaraan di kawasan beranda terdepan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ibadah Natal berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Doa bersama dipanjatkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tok Pisin sebagai simbol persaudaraan lintas negara, nuansa kebersamaan semakin terasa ketika anak-anak mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias dan keceriaan. Selain rangkaian ibadah, anak-anak perbatasan turut mengikuti aktivitas edukatif dan hiburan yang berlangsung dalam suasana penuh keceriaan dan kebersamaan, sehingga perayaan Natal terasa lebih hangat dan bermakna. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua, Y. Walilo, dalam pesan Natalnya menyampaikan bahwa perayaan Natal merupakan momentum untuk menumbuhkan nilai kasih, kepedulian, dan semangat berbagi, terutama bagi anak-anak di wilayah perbatasan yang menjadi harapan masa depan bangsa. Ia juga berharap kebersamaan lintas batas yang terjalin melalui kegiatan ini dapat terus terjaga dan menjadi simbol persaudaraan sejati tanpa sekat. Sementara itu, Plt. Kasubbid Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara PLBN Skouw, Christin Laura Depametouw, mewakili Kepala PLBN Skouw, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara PLBN Skouw dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua. “Kegiatan Ibadah Natal ini menjadi wujud kebersamaan dan kepedulian di wilayah perbatasan. Kami berharap semangat Natal dapat membawa damai, sukacita, serta memperkuat rasa persaudaraan bagi seluruh masyarakat perbatasan Indonesia-Papua Nugini,” ujarnya. Kegiatan Ibadah Natal bersama anak-anak perbatasan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dalam suasana kebersamaan dan penuh kehangatan, dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan PLBN Skouw serta masyarakat perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Melalui kegiatan ini, BNPP melalui PLBN Skouw menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang humanis serta memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di kawasan perbatasan negara.&nbsp; Komitmen tersebut sejalan dengan upaya berkelanjutan BNPP dalam mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Penulis: Brian Arthur L.

Ibadah Natal Bersama Anak-Anak Perbatasan, Kolaborasi BNPP RI melalui PLBN Skouw dan DWP Provinsi Papua

Gotong Royong Bersihkan Sungai di PLBN Aruk, Komitmen BNPP RI Jaga Lingkungan Perbatasan Aruk, Sambas Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk menggiatkan kegiatan kerja bakti bersama unsur TNI sebagai bentuk aksi nyata dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan, Jumat (12/12/2025). Kegiatan tersebut melibatkan segenap jajaran PLBN Aruk, bersama Satgas Pamtas Yon Arhanud 1/Kostrad, dengan fokus utama membersihkan aliran sungai di sekitar kawasan PLBN.&nbsp; Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan aliran air tetap bersih dan lancar, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya genangan maupun banjir di lingkungan perbatasan. Selain sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi dan kerja sama antara BNPP melalui PLBN Aruk dengan unsur TNI dalam menciptakan kawasan perbatasan yang bersih, aman, dan tertata. Kegiatan diawali dengan apel bersama di area zona penunjang, tepatnya di halaman depan Wisma Indonesia PLBN Aruk, sebagai bentuk konsolidasi dan penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan kerja bakti di kawasan tersebut.&nbsp; Kerja bakti secara resmi dibuka oleh Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, yang menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan gotong royong kepada seluruh pihak yang terlibat. “Melalui kegiatan ini, kita bersama-sama membersihkan area zona penunjang PLBN Aruk dengan menyusuri aliran sungai di sisi barat Wisma Indonesia. Ini merupakan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar,” ujar Viktorius. Adapun kegiatan gotong royong yang dilaksanakan meliputi pembersihan sampah aliran sungai, serta penggalian pasir dan lumpur akibat sedimentasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan di kawasan sekitar PLBN. Melalui kegiatan ini, BNPP RI berharap program kerja bakti “Jumat Sehat” dapat menjadi agenda rutin di PLBN Aruk dengan melibatkan berbagai unsur terkait.&nbsp; Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, diharapkan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di sekitar PLBN Aruk, dapat terus terjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian alamnya. Kegiatan kerja bakti ini sejalan dengan komitmen BNPP dalam mendorong pengelolaan kawasan perbatasan yang berkelanjutan, tidak hanya dari aspek pelayanan lintas negara dan keamanan, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan hidup.&nbsp; Melalui peran aktif PLBN sebagai simpul pelayanan negara, BNPP terus mendorong partisipasi seluruh kepentingan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan sebagai bagian dari wajah Indonesia di garda terdepan. Penulis : Humas PLBN Aruk

Gotong Royong Bersihkan Sungai di PLBN Aruk, Komitmen BNPP RI Jaga Lingkungan Perbatasan

JAKARTA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-26 DWP yang tahun ini mengangkat tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045.”, Jum’at, 12/12/2025. Sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, DWP BNPP melaksanakan program DWP Mengajar yang menghadirkan edukasi kesehatan, karakter, kebersihan diri, hingga wawasan kebangsaan bagi anak-anak, serta secara serentak oleh DWP di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di area perbatasan. Ketua DWP BNPP, Ny. drg. Titin Makhruzi, menegaskan bahwa keluarga memegang peran penting dalam membentuk generasi Indonesia emas 2045 di masa depan. “Indonesia Emas tidak lahir dari proses instan. Apa yang kita tanam hari ini dalam keluarga dan organisasi adalah yang akan dituai bangsa pada 2045. DWP memiliki posisi strategis dalam menyiapkan fondasi itu,” ujar Titin. Pelaksanaan DWP Mengajar dilakukan menggnakan metode edukatif yang interaktif, sehingga anak-anak diperkenalkan cara menjaga kesehatan gigi, kebersihan diri, serta nilai-nilai karakter positif sejak dini. Sementara itu, kegiatan serupa yang digelar oleh DWP PLBN menjadi bagian penting dalam memperluas akses edukasi dasar bagi masyarakat di area perbatasan, memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh perhatian yang setara. Penasehat DWP BNPP, Ny. Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP BNPP, terutama yang bertugas di wilayah PLBN, karena tetap konsisten melaksanakan kegiatan DWP dengan baik meskipun berada jauh dari pusat perkotaan. Beliau menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pengembangan kualitas diri, pendidikan, dan kewirausahaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta mendidik generasi penerus dengan optimal. Ny. Tri Tito Karnavian, juga mendorong DWP BNPP untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam setiap kegiatan, serta memperkuat jejaring pemberdayaan perempuan dan anak di area perbatasan.&nbsp; Menurutnya, kehadiran DWP harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya keluarga ASN, serta menjadi bukti bahwa perbatasan merupakan bagian penting dari kemajuan negara. Melalui rangkaian kegiatan ini, DWP BNPP menegaskan komitmennya dalam memperkuat keluarga, meningkatkan kualitas perempuan, serta membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045. (Humas BNPP)

Peringati HUT ke-26, DWP BNPP RI Tegaskan Komitmen Penguatan Perempuan dan Edukasi Karakter di Area Perbatasan

BNPP RI Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim, Perkuat Semangat Kebersamaan dan Pengabdian di Akhir Tahun JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan kegiatan doa bersama dan penyerahan santunan kepada 60 anak yatim di lingkungan BNPP, Jumat (12/12/2025).&nbsp; Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, beserta jajaran pimpinan di lingkungan BNPP RI. Turut hadir Deputi II BNPP, para Kepala Biro, para Asisten Deputi, para pegawai BNPP. Serta 60 anak yatim dari lingkungan sekitar kantor BNPP, yang menjadi penerima santunan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus momentum mempererat kebersamaan keluarga besar BNPP menjelang penutup tahun. Acara dibuka oleh Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari penguatan nilai spiritual, kepedulian sosial, serta pengingat atas amanah besar dalam mengelola kawasan perbatasan Indonesia. “Kita berdoa bersama agar setiap langkah yang kita ambil senantiasa dimudahkan dan dilancarkan. Dengan begitu, kita dapat memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi amanah besar bagi kita semua. Semoga kegiatan ini mengingatkan kita bahwa pengabdian kepada negara selalu mengandung nilai kemanusiaan yang harus dijaga,” ujar Makhruzi. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada 60 anak yatim. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris BNPP bersama jajaran pimpinan, antara lain Deputi II BNPP, para Kepala Biro, serta para Asisten Deputi. Suasana penuh kehangatan tampak ketika jajaran BNPP memberikan santunan secara langsung, menunjukkan komitmen lembaga dalam hadir di tengah masyarakat, termasuk kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Majelis Dzikir Nurul Wathon Istana, Kiai Haji Misbahul Munir. Dalam doanya, memohonkan keberkahan, keselamatan dalam tugas, serta kekuatan bagi seluruh jajaran BNPP dalam menjalankan amanah menjaga wilayah perbatasan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan spiritualitas di lingkungan BNPP, sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja-kerja pengelolaan perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup nilai kemanusiaan dan pengabdian. Dengan semangat kebersamaan ini, BNPP menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, penguatan wilayah perbatasan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. (Humas BNPP)

BNPP RI Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim, Perkuat Semangat Kebersamaan dan Pengabdian di Akhir Tahun

BNPP RI Pastikan Layanan Optimal, PLBN Motamasin Hadir dengan Nuansa Natal dan Tahun Baru Motamasin, Malaka NTT — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menghadirkan suasana penuh sukacita menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, melalui pemasangan dekorasi bernuansa Natal dan akhir tahun di seluruh area layanan, Kamis (11/12/2025). Suasana perayaan di PLBN semakin terasa dengan penataan dekorasi yang meliputi pohon Natal, lampu hias, ornamen tematik, serta papan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru yang ditempatkan di halaman utama, gedung pelayanan, terminal kedatangan dan keberangkatan, maupun area publik PLBN.&nbsp; Kehadiran dekorasi tersebut menghadirkan atmosfer hangat bagi para pelintas dan masyarakat sekitar yang beraktivitas di kawasan perbatasan. Secara nasional, perayaan Natal 2025 mengusung tema “Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga”. Sementara Kementerian Agama RI menetapkan subtema “C-LIGHT: Christmas – Love in God, Harmony Together”, yang menekankan pentingnya cinta kasih dan harmoni lintas agama dalam memperkuat persatuan bangsa. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menyampaikan bahwa pemasangan dekorasi ini tidak hanya sebagai simbol sukacita Natal, tetapi juga bentuk pelayanan humanis bagi setiap pelintas dari Indonesia maupun Timor Leste. “Kami ingin menghadirkan lingkungan pelayanan yang hangat dan penuh makna bagi setiap pelintas. Semangat Natal mengajarkan cinta kasih, kepedulian, dan persatuan. Kami berharap masyarakat dari Indonesia maupun Timor Leste yang melintas di PLBN Motamasin merasakan kedamaian dan optimisme memasuki tahun 2026,” ujar Engelberthus Klau. Selain menghadirkan ornamen meriah, PLBN Motamasin juga meningkatkan kesiapan operasional untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus orang dan barang selama masa libur panjang akhir tahun.&nbsp; Penguatan fasilitas layanan, pengaturan alur perlintasan, serta kesiapsiagaan personel dilakukan untuk memastikan pelayanan lintas negara berjalan tertib, aman, dan humanis. Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan, menghadirkan kedamaian, serta menumbuhkan semangat persatuan bagi seluruh masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Penulis: Melky

Semua Berita

Quick Links