berita

Berita - BNPP

Merauke, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus mendorong penguatan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua Selatan, Rabu (4/2/2026). Kunjungan kerja yang dipusatkan di Kabupaten Merauke ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil daerah perbatasan.&nbsp; Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menekankan pentingnya penguatan pengawasan perbatasan laut guna menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat pesisir dari praktik ilegal. Ia menyoroti maraknya aktivitas illegal fishing yang berdampak langsung pada ekonomi nelayan lokal. “Wilayah perairan di Kampung Torasi memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Australia. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pesisir di kawasan tersebut sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan kehadiran negara,” ujar Paskalis. Selain perbatasan laut, Paskalis juga mengingatkan tingginya kerawanan di jalur darat akibat masih banyaknya jalan setapak atau jalan tikus yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan, termasuk peredaran narkotika dari Papua Nugini.&nbsp; Menurutnya, penguatan pos pengamanan dan pengawasan lintas sektor harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa kehadiran negara di kawasan perbatasan tidak hanya soal keamanan, tetapi juga kepastian layanan dan perlindungan bagi masyarakat. Lebih lanjut, Paskalis menjelaskan bahwa kondisi geografis Papua Selatan yang didominasi hutan lebat, rawa, dan wilayah terpencil menjadi tantangan besar dalam mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.&nbsp; Ia menilai pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan nasional, seperti ruas Merauke–Sota, Merauke–Tanah Merah, hingga Boven Digoel–Yetetkun, merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan bahwa kunjungan Panja Komisi II DPR RI bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual pengelolaan perbatasan sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat. “Kawasan perbatasan, khususnya di Papua, memiliki garis yang sangat panjang dan kompleks. Pengelolaannya harus dilakukan secara serius karena menyangkut kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Dede Yusuf. Ia menambahkan bahwa kawasan perbatasan idealnya menjadi show window atau etalase negara yang mencerminkan kehadiran dan pelayanan negara secara utuh, bukan justru wilayah yang tertinggal.&nbsp; Dede Yusuf juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di sekitar perbatasan agar fungsi pengawasan dan kontrol tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam rangka menghimpun masukan komprehensif, Panja Komisi II DPR RI turut melakukan peninjauan lapangan ke Distrik Sota. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, serta instansi terkait guna memperkaya bahan perumusan kebijakan pengelolaan perbatasan ke depan. Melalui kunjungan kerja ini, BNPP RI berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam mengelola kawasan perbatasan Papua Selatan.&nbsp; Dengan penguatan pengawasan, pembangunan infrastruktur, serta pelibatan aktif masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi garda terdepan kedaulatan negara, tetapi juga ruang tumbuh bagi kesejahteraan dan masa depan masyarakat setempat. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Panja Komisi II DPR RI Tinjau Pengelolaan Perbatasan Papua Selatan

WINI, TIMOR TENGAH UTARA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini mengabarkan, bersiap menghadapi lonjakan pelintas dari Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Distrik Oecusse, enklave Timor Leste atau sebaliknya.&nbsp; Lonjakan pelintas tersebut, diprakirakan bakal terjadi pasca pengalihan aktivitas penerbangan di Bandara Presidente Nicolau Lobato, Dili, Timor Leste ke Bandara Rota Da Sandalo, Oecusse,Timor Leste. Hal ini dilaksanakan dalam rangka renovasi Bandara Presidente Nicolau Lobato. Perihal antisipasi lonjakan pelintas tersebut, tertuang dalam salah satu pembahasan pembicaraan Asisten Atase Kesehatan dari Agen Konsulat Timor Leste, Julio Dos Santos ketika melakukan kunjungan ke PLBN Wini. Dalam kunjungan tersebut, dirinya diterima oleh Kepala PLBN Wini, Reynold Uran yang didampingi pihak Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan Keamanan yang bertugas di PLBN Wini pada Kamis (31/7/2025).&nbsp; "Dalam pertemuan tersebut, pihak Timor Leste membicarakan pengalihan aktivitas penerbangan dari Bandara Dili ke Bandara Oecusse. Kami bersiap untuk mengantisipasi itu!," tegas Reynold.&nbsp; Ia juga menyampaikan, PLBN Wini akan meangaktifkan kembali terminal keberangkatan. Sehingga keberangkatan dan kedatangan di PLBN Wini yang selama ini menggunakan 1 terminal, akan menggunakan 2 terminal.&nbsp; "Kami mempersiapkan tambahan terminal keberangkatan. Sehingga keberangkatan dan kedatangan di PLBN Wini menggunakan 2 terminal,"tambahnya lagi. Reynold juga menuturkan, pembahasan lainnya dalam kunjungan tersebut adalah&nbsp;permohonan Timor Leste kepada pihak Imigrasi Indonesia, memberikan kelonggaran dalam pemberian izin tinggal. Terutama bagi pasien yang membutuhkan waktu penyembuhan lebih dari 2 bulan. Menanggapi hal tersebut, Petugas Imigrasi PLBN Wini, Ivando A. Kalla, menjelaskan bahwa pasien dari Timor Leste yang datang untuk berobat ke Indonesia dapat menggunakan fasilitas Visa on Arrival (VOA). Hal ini untuk masa tinggal hingga dua bulan. “Untuk pasien yang hendak berobat dalam jangka waktu maksimal dua bulan, cukup menggunakan VOA. Namun jika masa tinggal diperkirakan lebih dari dua bulan, maka dapat mengurus Visa C3 di kantor Imigrasi terdekat.” Jelas Ivando. Sebelumnya, Julio Dos Santos menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste selama ini telah berjalan baik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat Timor Leste yang membutuhkan pengobatan di wilayah Indonesia. “Penguatan kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, sangat kami harapkan. Selama ini, ketika ada masyarakat kami yang sakit, mereka berobat ke Indonesia,” ujar Julio dalam kata sambutannya.&nbsp; Lebih lanjut, ia juga mengajukan permohonan kepada pihak Imigrasi agar dapat memberikan kelonggaran dalam pemberian izin tinggal, terutama bagi pasien yang membutuhkan waktu penyembuhan lebih dari dua bulan. Selain itu, Julio juga menyampaikan rencana pengaktifan Pos Lintas Batas (PLB) oleh Pemerintah Timor Leste. "Dalam waktu dekat kami berencana aktifkan PLB sebagai upaya untuk menekan angka pelintas ilegal." Pungkasnya. Penulis : Wahyu Firmanda

PLBN Wini Antisipasi Lonjakan Pelintas RI - Timor Leste Pasca Pengalihan Bandara Dili

Penulis : Staf Biro Humas BNPP, Binsar Marulitua Di pedalaman Kalimantan Barat, keheningan bukan sekadar sunyi, melainkan bahasa sakral antara manusia dan semesta. Masyarakat Dayak Badamea dan Bakati menyebutnya Sam-Sam, hari raya jiwa yang ditulis dalam diam. Layaknya Nyepi di Bali, Sam-Sam adalah perayaan penuh takzim yang menutup desa dan membekukan waktu. Tahun ini, Desa Sebunga yang menaungi Dusun Aruk, Aping, dan Beruang menjalani keheningan itu. Tiga hari lamanya, jalan-jalan sunyi bagai hutan yang menutup pintu pada riuh dunia luar. Akses ke perbatasan melalui PLBN Aruk pun larut dalam gelap, memberi ruang bagi roh-roh leluhur kembali menengok tanahnya. Di depan rumah, tali dedaunan dirajut perlahan sebagai lambang peringatan bahwa dusun tengah berbicara dengan alam. Masyarakat luar diminta menepi, diam, dan menghormati batas antara sakral dan fana. Sam-Sam bukan sekadar adat, tapi napas panjang budaya yang tumbuh dari akar tanah dan langit. Ia adalah bentuk syukur, perlindungan, dan doa kepada alam agar tetap ramah pada kehidupan. Persiapan dilakukan penuh khidmat, dimulai dari ritual “Nyapat Rape Pade” sebagai tameng dari bala dan bencana. Pada patung “Pantak”, yang terbuat dari kayu suci, doa-doa ditambatkan dalam diam mendalam. Saat hari Sam-Sam tiba, semua aktivitas ditanggalkan, digantikan keheningan yang membungkus rumah dengan tenang. Setiap keluarga menyiapkan “Buis”, hantaran penuh makna yang tak sekadar pemberian. Di dalamnya tersaji telur, ketupat, pulut, hingga cucur jadah, makanan lokal yang sarat simbol keseimbangan hidup. Bendera kecil dan uang koin ditambahkan, menandai harapan agar rezeki tetap mengalir deras. Semua persembahan diserahkan kepada tokoh adat, yang menjadi penjaga jembatan antara dunia manusia dan roh leluhur. Hantaran itu bukan syarat, melainkan pernyataan cinta pada warisan yang hidup. Setelah masa hening, masyarakat masuk tahap “Balala’k”, masa pantang yang tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Meski bebas beraktivitas, menebas dan membakar lahan tetap jadi larangan mutlak. Bagi yang melanggar, hukum adat akan bicara lewat denda berupa “Tahil”, ayam, dan tempayan kuno. Tak ada pengadilan resmi, tapi keadilan adat berdiri dari kesepakatan dan rasa malu yang diwariskan turun-temurun. Sam-Sam adalah sabda diam yang diwariskan dari generasi ke generasi, tak pernah lekang oleh zaman. Dalam nyanyi dan sunyinya, mengalir puisi kehidupan yang merawat alam, menghormati leluhur, dan memuliakan harmoni.

Sam-Sam, Nyanyian Sunyi dari Hutan Kalimantan

SAMBAS - Seperti tradisi tahunan Nyepi di Bali, masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Kalbar) terutama yang mendiami sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Kecamatan Sajingan Besar, juga melaksanakan hari keheningan total.&nbsp; Masyarakat Dayak Badamea dan Bakati menyebutnya dengan tradisi Sam - Sam, tradisi instropeksi diri untuk berterima kasih kepada alam dan merawat lingkungan.&nbsp; Tradisi Sam - Sam dilakukan secara bergiliran oleh beberapa Desa di Kecamatan Sajingan Besar, hal ini tergantung pada kesepakatan waktu yang ditentukan oleh tokoh adat.&nbsp; Pada tanggal 21 - 23 Juli 2025, tradisi Sam -Sam&nbsp;dilakukan oleh Desa Sebunga yang terdiri atas 3 dusun. Dusun tersebut yakni Dusun Aruk, Dusun Aping dan Dusun Beruang.&nbsp; Desa Kaliau, Desa Sanatab, Desa Santaban dan Desa Sungai Bening, sudah lebih dahulu melaksanakan Sam - Sam.&nbsp; Bagi masyarakat Desa Sebunga, tradisi Sam - Sam juga dikenal dengan tradisi "Tutup Kampung". Hal ini dilakukan sebagai bentuk tolak bala, perlindungan dari penyakit, serta ungkapan syukur atas hasil panen.&nbsp; Tradisi ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian adat istiadat dan penghormatan kepada leluhur. Selama tradisi Sam - Sam, dusun-dusun di Desa Sebunga melakukan "lockdown" sejak 21 Juli pukul 16.00 WIB, sampai 23 Juli pukul 15.00 WIB. Jalan- jalan penghubung dan desa -desa diselimuti gelap gulita, termasuk di beberapa ruas jalan lintas RI - Malaysia.&nbsp; Para warga biasanya mendekorasi depan rumah mereka masing masing dengan tali panjang yang dihiasi dedauan alam petanda sedang malakukan Sam - Sam. Masyarakat di luar lingkungan setempat juga dilarang untuk saling berkunjung,&nbsp;tidak boleh berhenti di jalan antarkampung dan membuat keributan. Tokoh adat setempat juga sudah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menyiapkan perbekalan selama masa Tradisi Sam - Sam dilaksanakan.&nbsp; Setidaknya ada 3 tahapan yang dilakukan dalam masa persiapan Pelaksanaan Tradisi Sam-Sam.&nbsp; Tahapan pertama dalam bahasa Dayak Bakati adalah tradisi "Nyapat Rape Pade". Tradisi "panulak" dilakukan untuk menolak sesuatu yang buruk, seperti roh jahat atau penyakit serta untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan.&nbsp; Tradisi ini dilakukan di tempat "Pantak" atau patung kayu yang memiliki makna simbolis dan sakral.&nbsp;&nbsp; Pada tahapan Kedua, tradisi Sam-Sam, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah dan membuat keributan. Pada tahapan kedua ini, setiap keluarga dalam satu rumah harus menyediakan persembahan berupa "Hantaran Piring Sam-Sam" yang dalam bahasa Dayak Bakati disebut “Buis” .&nbsp; Di dalam Buis biasanya terdapat makanan lokal seperti telur, beras pulut, cucur jadah, ketupat, bendera Sam-Sam. Selain itu turut diberikan persembahan berupa uang logam serta kertas yang dipercaya sebagai Hantaran Tempasan, untuk kemudian akan diserahkan kepada tokoh adat setempat. Tahapan Ketiga yang terakhir disebut dalam bahasa Dayak Bakati “Balala'k” atau masa “Pantang” dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan tujuan atau aturan yang berlaku sesuai kesepakatan bersama masyarakat setempat.&nbsp; Dalam masa tersebut, masyarakat masih melakukan beberapa pantangan. Seperti tidak boleh melakukan aktivitas penebasan dan pembakaran lahan pertanian atau perkebunan. Namun, untuk aktivitas lain, masyarakat sudah boleh beraktivitas secara bebas. Jika ada masyarakat yang melanggar, makan akan dikenai sanksi hukum adat oleh tokoh adat dan masyarakat setempat.Sanksi tersebut bisa diberikan lewat beberapa pertimbangan adat.&nbsp; Biasanya, sanksi adat yang dikeluarkan berupa pendanaan denda sebesar 3 "Tahil". Biaya 1 Tahil, berkisar sebanyak Rp500 ribu, 1 buah tempayan dan 1 ekor ayam. Peraturan ini juga diberlakukan tidak hanya untuk warga sekitar, melainkan kepada para pendatang. Penulis : Agatha ZenovivaEditor : Binsar Marulitua

Seperti Nyepi di Bali, Warga Dayak di Desa Sebunga Kalbar Terus Lestarikan Tradisi Sam - Sam

Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Kepala PLBN Entikong: PLBN yang Tersebar Merupakan Miniatur Indonesia yang Harus Dijaga

SANGGAU, KALBAR – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan dengan wilayah Malaysia turut memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu (1/6/2024). Seluruh pegawai pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada unit kerja PLBN Entikong beserta perwakilan elemen Customs Immigration and Quarantine (CIQ)&nbsp;juga turut mengikuti pelaksanaan upacara bendera yang dimulai pukul 07.35 WIB&nbsp;di depan Kantor Pengelola PLBN Entikong.&nbsp; Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand memimpin langsung upacara yang dilaksanakan dengan khidmat. Pelaksanaan upacara ini mengacu pada SE Mendagri tanggal 29 Mei 2024 serta arahan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara tanggal 30 Mei 2024 dan Nota Dinas Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara tanggal 31 Mei 2024. Dalam pidatonya, Viktor menceritakan kembali sejarah lahirnya Pancasila. Ia mengatakan, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945,&nbsp;dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Viktorius juga menegaskan bahwa Pancasila yang baru saja dibacakannya dan dikuti oleh seluruh peserta&nbsp;upacara, sudah menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang dan seterusnya. "Keragaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa serta lima agama harus kita junjung terus," jelas Viktor. “PLBN yang tersebar di seluruh perbatasan Indonesia ini merupakan miniatur yang harus kita terus kita jaga,” lanjutnya.&nbsp; Dalam amanatnya, Viktor, menekankan bahwa Pancasila secara bukti nyata dapat dicerminkan dalam tugas dan fungsi masing-masing seluruh aparatur dan petugas pelayanan di PLBN Entikong. “Kita sudah memiliki tupoksi dalam sub bidang masing-masing, mari kita ikuti setiap arahan dari pimpinan dan taati setiap aturan yang telah diberlakukan,” tegas Viktor. Ia juga mengajak peserta upacara untuk pedomani kembali arti Pancasila dalam tugas kita sebagai Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Teknisi, Tenaga Pengemudi, Supporting Staff, Jabatan Fungsional dan Pejabat. Melalui upacara ini, diharapkan semangat Hari Lahir Pancasila dapat mengingatkan kembali peran pegawai yang bekerja di garda terdepan perbatasan untuk senantiasa memegang teguh dan menjadikan setiap komponen dalam butir Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.&nbsp;&nbsp; "Khususnya dalam lingkup di perbatasan Indonesia-Malaysia," pungkasnya. Sebagai informasi, saat ini terdapat 13 PLBN yang sudah berdiri di halaman depan beranda Indonesia. 8 PLBN sudah beroperasi sedangkan 5 lainnya masih menunggu peresmian oleh Presiden Joko Widodo.&nbsp; Nantinya, PLBN difungsikan tidak hanya sebagai pintu perlintasan Warga Negara Asing (WNA), Warga Negara Indonesia (WNI) dan barang saja. Melainkan untuk sarana pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mendongkrak kemajuan kawasan perbatasan.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.kesehatanku.my.id/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.kesehatanku.my.id/</a>Penulis: Erika BarusEditor : Binsar Marulitua

BNPP- UNODC Ajak Masyarakat Cegah Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Perbatasan

ENTIKONG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Kedeputian III, telah menggelar dua agenda penting dalam upaya pencegahan perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional di kawasan perbatasan, yaitu di PLBN Entikong pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2024, dan di PLBN Jagoi Babang pada hari rabu, tanggal 28 Februari 2024.&nbsp;Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran aparat kecamatan yang tergabung dalam Forkopimcam serta aparatur desa di Kawasan Perbatasan. Menurut Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP, Amrullah Ridha, kegiatan ini merupakan bagian dari tindaklanjut kerjasama BNPP-UNODC, yang juga melibatkan BNN, Baharkam Mabes Polri, dan Ditjen Imigrasi. Sosialisasi ini sebagai pilot project dengan mengambil lokasi di tiga PLBN, termasuk PLBN Mota’ain yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Amrullah Ridha menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan transnasional di kawasan perbatasan.&nbsp; "Data dari pihak Kepolisian menunjukkan adanya peningkatan kasus narkoba di wilayah Entikong, khususnya Polres Sanggau mencatat 73 kasus pada tahun 2023 dan 55 kasus pada tahun 2022," bebernya. Selain perdagangan narkoba, wilayah Entikong juga menghadapi tantangan kejahatan transnasional, seperti pekerja Migran/TPPO. Pengawasan terhadap perbatasan menjadi penting, meskipun tidak semua jalur dapat dipantau karena jalur tikus yang sulit terkontrol. Desa Mentas menjadi salah satu inisiatif untuk mencegah permasalahan antar negara dan perdagangan narkoba. Hampir 90% narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Dalam pertemuan di PLBN Entikong, peserta menyoroti kurangnya tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya terkait pencegahan narkoba dan kejahatan transnasional. Pentingnya edukasi masyarakat dari tingkat keluarga hingga wilayah perbatasan menjadi fokus dalam upaya mempersempit wilayah peredaran narkoba. UNODC telah melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum di wilayah perbatasan selama tiga tahun terakhir, namun keterlibatan masyarakat dianggap penting untuk bersinergi melalui Camat dan Kepala Desa. Melihat antusiasme peserta, UNODC akan mempertimbangkan untuk melanjutkan kegiatan serupa di tahun 2024-2025 bersama dengan BNPP. Selain itu, usulan pembentukan Satgas Anti Narkoba dan Kejahatan Transnasional di tingkat desa perbatasan serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat mendapat dukungan dari BNN dan UNODC. Dengan demikian, kerjasama antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam upaya melawan perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional di perbatasan Entikong. "Semoga langkah-langkah ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat perbatasan," pungkasnya. (Humas BNPP)

Warga Sebatik Masih Gunakan Ringgit, Wapres Ma’ruf Amin Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara

Berita - Warga Sebatik Masih Gunakan Ringgit, Wapres Ma’ruf Amin Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengunjungi Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (4/8/2023). Dalam kunjungan tersebut Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan sejumlah tantangan di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia tersebut, salah satunya kebangkitan ekonomi masyarakat.&nbsp; "Mata uang Ringgit Malaysia oleh masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani. Itulah termasuk salah satu yang menjadi tantangan kita," jelas Wapres Ma'ruf Amin saat peletakan batu pertama Rumah Susun Pondok Pesantren As'adiyah di Pulau Sebatik. Wapres Ma'ruf Amin juga menjelaskan, tantangan lainnya yang harus dihadapi masyarakat di Pulau Sebatik ini adalah penguatan ekonomi nasional. Hal ini agar masyarakat perbatasan tidak menjadi konsumen produk negara tetangga. Jika memang masyarakat di perbatasan masih menggunakan produk negara lain karena lebih murah, maka hal itu menjadi tantangan lain. "Ini tantangan yang harus dihadapi pemerintah, oleh kita semua, dan kita harapkan peran daripada produk-produk kita yang bersertifikat halal itu akan menarik konsumen di negara tetangga Malaysia," tambahnya.&nbsp; Selain melaksanakan seremoni peletakan batu pertama Rumah Susun Pondok Pesantren As'adiyah, Wapres Ma'ruf Amin juga menyaksikan pengukuhan Komite Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Gedung Aztrada, Jl. Pantai, Pancang, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, dirinya menuturkan tentang harapan Kaltara menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya di wilayah Timur Indonesia.&nbsp; Untuk itu, kepada jajaran KDEKS Provinsi Kaltara yang baru dikukuhkan, Wapres Ma'ruf Amin menginstruksikan agar terus mengupayakan percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kaltara. “Pertama, lanjutkan dan perluas implementasi program-program yang sudah berjalan baik. Susun program secara komprehensif, terarah, dan terukur, serta tentukan program quick wins untuk segera dijalankan,” ungkap Wapres Ma'ruf Amin. Adapun salah satu program yang perlu menjadi quick wins, lanjut Wapres Ma'ruf Amin adalah Percepatan Sertifikasi Halal untuk mendukung capaian target 10 juta produk bersertifikat halal se-Indonesia. “Sejalan dengan itu, segera lakukan penguatan sektor hulu sertifikasi halal melalui Sertifikasi Rumah Potong Hewan di daerah,” kata Wapres memberikan instruksi. Lebih jauh, Wapres meminta agar program quick wins lainnya yaitu penguatan sektor keuangan sosial syariah, yakni Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) terus ditingkatkan. Termasuk penetapan wilayah Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat hendaknya diperluas ke berbagai pulau dan daerah lain. (Humas BNPP dan berbagai sumber)&nbsp;

Menteri Tito Tegaskan Visi Presiden Jokowi di Parlemen Senayan: Pembangunan Perbatasan Harus Miliki Dampak yang Luas

Berita - Menteri Tito Tegaskan Visi Presiden Jokowi di Parlemen Senayan: Pembangunan Perbatasan Harus Miliki Dampak yang Luas

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah, dengan acara "Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024", di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan (Timwas Perbatasan) DPR RI, Rachmat Gobel, dan diikuti oleh perwakilan Pimpinan Komisi I, II, III, IV, V, VI, IX, dan XI DPR RI. Rapat juga diikuti beberapa Menteri dan pimpinan lembaga, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Perdagangan. Selain itu, Panglima TNI, dan Kepala Polri, serta beberapa pejabat yang mewakili menteri, yaitu para pejabat yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri PUPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Kominfo. Dalam pemaparannya, Menteri Tito menyampaikan beberapa poin pokok materi, termasuk komitmen dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menjabat dari tahun 2014, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.&nbsp;"Pinggiran yang dimaksud adalah perdesaan dan kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.&nbsp; Menteri Tito mengungkapkan, khusus untuk pembangunan perbatasan, Presiden Jokowi menginginkan agar perbatasan dibangun tidak hanya pada dimensi keamanan (security), yaitu menyangkut kedaulatanwilayah negara, termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penyelesaian sengketa batas wilayah dengan negara-negara tetangga.&nbsp; "Beliau mengingikan juga penanganan dimensi kesejahteraan (prosperity) dalam rangka pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu/kota saja tapi juga di daerah perbatasan,"ujar Menteri tito.&nbsp; Menteri Tito juga menjelaskan, perbatasan dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam pembangunan daerah dan masyarakat di semua daerah, khususnya perbatasan.&nbsp; Pos Lintas Batas Negara (PLBN), lanjut Menteri Tito, bukan hanya sebagai pos untuk melayani keluar masuk orang atau barang, tetapi juga harus dapat menjadi sentra ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan secara mandiri.&nbsp;&nbsp;"Beliau (Presiden Jokowi) meminta agar dibangun sentra industri di kawasan perbatasan, termasuk di kawasan PLBN. Dimulai dari pasar terlebih dahulu. Pasar yang layak tentunya," tambah Menteri Tito.&nbsp; Ia melanjutkan penjelasan, dengan dibangunnya sentra industri akan membuka peluang menambah income atau pendapatan masyarakat.&nbsp; Selain untuk mencukupi kebutuhan masyakat di kawasan perbatasan, sentra industri juga bisa dimanfaatkan untuk menyuplai produk ke luar kawasan perbatasan, hingga membanjiri produk sampai ke negara tetangga. Presiden Jokowi, lanjut Menteri Tito, sudah beberapa kali memantau aktivitas kawasan perbatasan, yang menjadi penyuplai kebutuhan pokok ke negara tetangga. Masyarakat negara tetangga, juga banyak bergerak melintasi perbatasan hanya untuk berbelanja kebutuhan pokok, dan kebutuhan lainnya.&nbsp; Hal ini terjadi di PLBN Skouw dan PLBN Sota yang menyuplai kebutuhan Papua Nugini, dan di sejumlah kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyuplai kebutuhan masyarakat Timor Leste.&nbsp; "Sehingga pembangunan perbatasan memiliki dampak yang luas!," ucap Menteri Tito lagi.&nbsp; Menteri Tito juga mengutarakan, konsep pembangunan tersebut akan mengukuhkan kawasan perbatasan ssbagai zona penyangga atau buffer zone secara otomatis, baik untuk kepentingan pertahanan keamanan maupun untuk menjadikan perbatasan menjadi beranda terdepan dan "window" atau jendela yang layak bagi bangsa Indonesia.&nbsp; Rapat Konsultasi dalam rangka Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024 ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon; Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Gutmen Nainggolan, dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin,&nbsp;bersama&nbsp;sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup BNPP. (Humas BNPP)

BNPP Susun Langkah Strategis Perkuat Ketahanan Wilayah Udara 

Berita - BNPP Susun Langkah Strategis Perkuat Ketahanan Wilayah Udara 

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berusaha mendorong upaya terkoordinasi untuk memproteksi setiap dimensi tapal batas kedaulatan Indonesia, tak terkecuali ruang udara. Demikian disampaikan Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Baras Wilayah Negara, Selasa, (27/6/2023). Robert menjelaskan, BNPP melalui Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) menetapkan strategi pengelolaan batas wilayah negara,&nbsp;khususnya di bidang penetapan batas wilayah negara, bidang pertahanan wilayah negara, serta bidang keamanan dan ketertiban wilayah negara, untuk mendorong terwujudnya kawasan perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. "Pada konteks pengelolaan batas wilayah udara, BNPP melakukan penyediaan data dan informasi serta mendorong penyelesaian Pengaturan Ruang Udara (PRU)," kata Robert, yang saat ini juga menjabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP.&nbsp; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP, Siti Metrianda Akuan, menjelaskan bahwa strategi lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut adalah pembahasan mengenai Air Defense Identification Zone (ADIZ), deteksi udara di Bandara, penyelesian Flight Information Region (FIR) di Natuna, dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara. "BNPP memiliki anggota sebanyak 27 kementerian/lembaga (K/L) serta 19 provinsi di kawasan perbatasan. Menjadi salah satu tugas kami dalam mengoordinasi dan mengidentifikasi Sarpras di kawasan perbatasan," jelas Metrianda dalam acara Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Identifikasi Sapras Bandara di Kawasan Perbatasan dalam mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara di Jakarta, Selasa. Metrianda menerangkan, untuk menyelesaikan kebijakan tersebut telah berkoordinasi dengan TNI AU, Kemenhub, AirNav Indonesia dan penyedia jasa layanan penerbangan untuk mendapatkan pembahasan kondisi sebenarnya dan terkini mengenai Sarpras deteksi udara di bandara kawasan perbatasan.&nbsp; BNPP juga sangat terbuka apabila ada pihak K/L dan pemerintah provinsi mengusulkan atau melaporkan peningkatan sarana dan prasarana angkutan udara maupun peningkatan deteksi udara di kawasan perbatasan.&nbsp; Sementara itu. Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Okta Kurnia Putra&nbsp;menjelaskan, sejak tahun 2020 - 2024 bandar udara yang beroperasi di kawasan perbatasan tercatat sebanyak 21 bandar udara.&nbsp; Kemenhub melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara juga mencatat sepanjang tahun 2020-2024 telah melakukan kurang lebih 42 program pengembangan bandar udara di kawasan perbatasan.&nbsp; Program tersebut berupa pengembangan bandar udara, rehabilitasi bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang dan rute angkutan udara niaga berjadwal domestik, melayani rute angkutan udara perintis penumpang dan lain-lain.&nbsp; Kepala Sub Dinas dari Kermajian Dinas Hukum TNI Angkatan Udara (Diskumau), Kolonel Lidia Rina D, juga turut memberikan keterangan lanjutan. Ia menjelaskan tentang permsalahan seperti belum diatur sanksi hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing atau wahana udara asing yang tidak berizin. Hal ini baik secara materil maupun formil sebagai proses penegakan hukum (law enforcement).&nbsp; "Pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing masih dimaknai hanya sebagai pelanggaran administrasi," jelasnya.&nbsp; Lidia mengutarakan, belum terintegrasinya mekanisme penegakan hukum antar lembaga penegak hukum (law enforcement agencies) terhadap pelanggaran wilayah udara. Selain itu, tugas TNI AU untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara tidak dapat diimplementasikan karena kewenangan yang diberikan masih terbatas. "Indonesia belum tegas mengatur batas spasial wilayah udara secara vertikal di wilayah udara, sehingga mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum," tegasnya.&nbsp; Ia juga menjelaskan, pada 5 tahun terakhir masih banyak terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing. Seperti F-18 Hornet US Navy overflying di atas RIG (Obvitnas) di Kepulauan Natuna tahun 2021. Selain itu, sambung Lidia, ditemukan ditemukan serpihan “payload fairing” di Kalimantan Tengah yang kemudian dikonfirmasi oleh LAPAN bahwa benda tersebut merupakan bagian dari roket CZ8 milik Tiongkok pada 4 Januari 2021. "Paspampres menembak drone liar yang terbang di dekat Presiden Joko Widodo saat pembukaan PON XX Papua tahun 2021," urainya.&nbsp; Lidia melanjutkan penjelasan, pelanggaran lainnya seperti terjadi penyalahgunaan izin terbang oleh Operator Mitra Aviasi Perkasa yang seharusnya izin untuk flight training namun digunakan untuk areal survey photo flight di wilayah tanggung jawab Lanud Hang Nadim, Batam pada tahun 2021 Tidak hanya itu, tercatat jatuhnya puing roket Long March 5B Tiongkok yang membawa modul untuk stasiun luar angkasanya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat&nbsp;tahun 2022.&nbsp; Sedangkan pelanggaran kawasan udara terlarang (restricted area) dan pelanggaran kawasan berbahaya (danger area), lanjut Lidia lagi, terjadi pada 3 Oktober 2019. Hal tersbut terjadi di mana 2 Pesawat Militer Japan Navy tipe P3C Orion Callsign JN-76 dan JN-77 terbang dari Malaysia Timur menuju Singapura dengan melintas melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.&nbsp;&nbsp; Satu kasus lainnya pada 7 November 2019, Pesawat Militer USAF Callsign LANCER 21 terbang dari Malaysia Timur menuju Singapura dengan 12 melintas melalui ALKI I namun tidak sesuai dengan ketentuan hak lintas ALKI.&nbsp; "Namun kedua kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hak lintas ALKI," pungkasnya.&nbsp; (Humas BNPP)

PLBN Motamasin Selenggarakan Layanan "Eazy Passport"

Berita - PLBN Motamasin Selenggarakan Layanan "Eazy Passport"

MALAKA, NTT - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tito Karnavian, terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kantor BNPP yang berada di ujung negeri ini, setiap harinya melayani para pelintas batas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau negara tetangga.&nbsp; Salah satu inovasi tersebut dilakukan oleh PLBN Motamasin, yang terletak di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Saat ini, PLBN Motamasin telah menerapkan layanan permohonan paspor (Eazy Passport) kepada masyarakat.&nbsp; "Pelayanan publik dibidang keimigrasian terutama layanan pembuatan dan perpanjangan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua laksanakan kegiatan Eazy Passport," kata Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara, Rabu, (6/62023). Menurut Robert, yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BNPP, sasaran Eazy Passport adalah masyarakat kawasan perbatasan negara kabupaten Malaka. Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Motamasin, Reynold Uran menambahkan, kegiatan eazy passport ini adalah bentuk komitmen dan sinergi dari Kantor Imigrasi Atambua dan BNPP dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan dalam pengurusan paspor. "Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menempuh jarak untuk datang ke kantor Imigrasi, cukup dengan mengajukan secara kolektif di PLBN Motamasin," ujarnya.&nbsp; (Humas BNPP)

Ketika Laut Tidak Lagi Sekadar Jalur Kapal, Tetapi Jalur Kehidupan Digital Global Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia modern hari ini tidak hanya bergerak melalui kapal tanker minyak, kapal kontainer, atau jalur perdagangan laut. Dunia juga bergerak melalui kabel-kabel kecil yang nyaris tidak terlihat manusia, terbentang ribuan kilometer di dasar laut, membawa miliaran data setiap detik. Jika minyak adalah darah ekonomi global, maka kabel serat optik bawah laut adalah sistem sarafnya. Dan menariknya, dua titik paling penting dari “urat saraf digital dunia” itu berada di kawasan yang sangat dekat dengan kepentingan Indonesia: Selat Hormuz dan Selat Malaka. Selama ini dunia mengenal Selat Hormuz sebagai jalur energi paling vital di bumi. Hampir seperlima minyak dunia melewati kawasan sempit itu setiap hari. Namun di balik lalu lintas tanker raksasa, terdapat infrastruktur lain yang jauh lebih sunyi tetapi sangat menentukan masa depan dunia: kabel komunikasi bawah laut. Di dasar laut Hormuz membentang jaringan kabel serat optik internasional yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jalur ini menjadi tulang punggung komunikasi digital global. Tanpa kabel tersebut, transaksi keuangan internasional, layanan cloud computing, komunikasi pemerintahan, navigasi satelit, hingga aktivitas internet sehari-hari akan terganggu secara besar-besaran. Dunia hari ini sesungguhnya lebih bergantung pada kabel bawah laut daripada yang dibayangkan banyak orang. Lebih dari 95 persen lalu lintas data internasional dunia bergerak melalui kabel serat optik bawah laut, bukan satelit.¹ Artinya, ketika orang Indonesia membuka aplikasi perbankan, mengakses media sosial, melakukan rapat virtual, hingga transaksi perdagangan internasional, sebagian besar data tersebut sebenarnya sedang melintasi dasar samudra dunia. Dan dua jalur laut paling sibuk yang menopang sistem itu adalah Hormuz dan Malaka. Di kawasan Hormuz terdapat beberapa jaringan kabel utama dunia seperti sistem SEA-ME-WE (South East Asia-Middle East-Western Europe), Falcon, Europe India Gateway (EIG), serta AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1).² Jalur-jalur ini menghubungkan pusat ekonomi Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Mumbai menuju pusat keuangan Eropa melalui Timur Tengah. Keunggulan utama jalur Hormuz adalah efisiensi waktu transmisi data. Jalur ini memberikan latensi rendah bagi komunikasi digital antara Asia dan Eropa. Semakin pendek jalur kabel, semakin cepat data bergerak. Karena itu kawasan Hormuz tidak hanya menjadi perebutan energi dunia, tetapi juga menjadi perebutan pengaruh digital global. Masalahnya, Hormuz juga merupakan salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia. Ketegangan Iran, Amerika Serikat, Israel, dan sekutu Barat menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap sabotase, perang laut, maupun serangan infrastruktur bawah laut. Perang Iran tahun 2026 membuka mata dunia bahwa ancaman terhadap kabel bawah laut bukan lagi teori. Ketika ketegangan militer meningkat di Hormuz, dunia tidak hanya khawatir harga minyak naik. Dunia juga mulai khawatir terhadap potensi lumpuhnya sistem komunikasi global. Sebab bila kabel bawah laut terganggu, dampaknya bisa menjalar ke seluruh sistem ekonomi digital dunia. Bank internasional bisa terganggu. Bursa saham bisa melambat. Layanan cloud global dapat terputus. Bahkan sistem navigasi dan komunikasi pemerintahan antarnegara dapat mengalami gangguan serius. Di sinilah Indonesia harus mulai berpikir strategis. Karena di sisi lain dunia, Indonesia memiliki “Hormuz versi Asia Tenggara”, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka bukan hanya salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, tetapi juga koridor komunikasi digital paling penting di kawasan Asia Tenggara. Selat ini menjadi penghubung utama pusat data Singapura dengan India, Timur Tengah, hingga Eropa. Kabel-kabel besar dunia melintasi kawasan ini. Sistem SEA-ME-WE 3, 4, 5, hingga proyek terbaru SeaMeWe-6 semuanya melewati jalur sekitar Malaka.³ Selain itu terdapat pula APG (Asia Pacific Gateway), ASE (Asia Submarine-cable Express), Indigo-West, hingga Matrix Cable System yang menghubungkan Jakarta, Batam, Singapura, dan jaringan internasional lainnya. Artinya, Selat Malaka bukan lagi sekadar jalur kapal dagang. Ia telah berubah menjadi jalur hidup ekonomi digital Asia. Bagi Indonesia, posisi ini sangat penting. Sebagian besar trafik internet nasional Indonesia keluar melalui gerbang Singapura, Batam, dan kawasan Selat Malaka. Server global seperti Google, Meta, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), hingga sistem finansial internasional yang digunakan masyarakat Indonesia banyak bergantung pada konektivitas kabel yang melewati kawasan ini. Karena itu jika terjadi gangguan kabel di Selat Malaka, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat Indonesia dalam hitungan menit. Internet melambat. Latensi meningkat. Transaksi digital terganggu. Pusat data mengalami tekanan. Dan ekonomi digital nasional bisa ikut terguncang. Masalahnya, Selat Malaka memiliki risiko yang sangat tinggi. Wilayah ini relatif dangkal dan dipadati kapal tanker, kapal kontainer, serta aktivitas penangkapan ikan. Banyak kasus kerusakan kabel bawah laut terjadi akibat jangkar kapal atau alat tangkap pukat.⁴ Bahkan dalam konteks geopolitik modern, kabel bawah laut kini mulai dianggap sebagai target strategis dalam perang hybrid. Dunia mulai menyadari bahwa perang masa depan tidak selalu dilakukan dengan rudal dan bom. Melumpuhkan kabel komunikasi bawah laut dapat memberikan dampak ekonomi dan psikologis yang jauh lebih besar tanpa perlu invasi militer terbuka. Inilah sebabnya banyak negara besar kini membentuk satuan khusus perlindungan infrastruktur bawah laut. Indonesia tidak boleh terlambat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia justru berada di pusat lalu lintas komunikasi global. Jalur kabel internasional yang melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, hingga perairan Sulawesi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital dunia. Karena itu perlindungan kabel bawah laut seharusnya sudah masuk kategori keamanan nasional strategis. Kita selama ini terlalu fokus melihat laut hanya sebagai jalur perdagangan fisik. Padahal di bawah laut Nusantara terdapat “jalan tol digital dunia” yang menopang ekonomi internasional. Indonesia sesungguhnya memiliki posisi sangat strategis. Batam kini berkembang menjadi pusat data baru Asia Tenggara karena letaknya sangat dekat dengan jalur kabel internasional Selat Malaka.⁵ Kedekatan itu memberikan keuntungan besar dalam efisiensi konektivitas digital. Bahkan ke depan, kawasan Kepulauan Riau dan pesisir timur Sumatera dapat berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi digital maritim terbesar di Asia bila dikelola dengan serius. Namun ada syaratnya: keamanan. Indonesia harus mulai membangun sistem perlindungan kabel bawah laut secara modern. Pengawasan laut tidak boleh lagi hanya fokus pada penyelundupan dan kapal ilegal, tetapi juga perlindungan infrastruktur digital bawah laut. Ke depan, patroli laut berbasis drone, sensor bawah laut, AI maritim, hingga sistem pemetaan kabel nasional menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus belajar dari Hormuz. Ketika konflik Iran memanas, dunia langsung menyadari betapa rapuhnya sistem komunikasi global jika satu jalur sempit terganggu. Hal yang sama sebenarnya berlaku bagi Selat Malaka. Jika Malaka lumpuh, maka sebagian sistem komunikasi Asia Tenggara juga ikut terguncang. Karena itu Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus sangat rentan. Di satu sisi kita diuntungkan karena berada di pusat jaringan komunikasi dunia. Namun di sisi lain, kita juga menjadi titik rawan geopolitik global. Apalagi rivalitas kekuatan besar dunia kini semakin bergeser ke kawasan Indo-Pasifik. Perang modern tidak lagi sekadar perebutan wilayah daratan. Yang diperebutkan adalah data, jalur komunikasi, pusat data, kecerdasan buatan, dan kendali jaringan digital global. Dan semua itu melewati laut. Itulah sebabnya Selat Hormuz dan Selat Malaka sesungguhnya memiliki kesamaan besar. Keduanya bukan hanya jalur kapal, tetapi “urat saraf digital dunia”. Hormuz menjaga aliran energi dan data antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Malaka menjaga aliran perdagangan dan komunikasi digital Asia Tenggara menuju dunia internasional. Keduanya adalah chokepoint ekonomi dan komunikasi global. Karena itu Indonesia harus mulai melihat laut dengan perspektif baru. Laut bukan hanya ruang geografis, tetapi ruang digital strategis. Infrastruktur bawah laut bukan lagi isu teknis telekomunikasi semata, melainkan bagian dari pertahanan nasional. Sudah saatnya Indonesia membangun kebijakan nasional perlindungan kabel bawah laut secara serius. Termasuk memperkuat regulasi keamanan maritim digital, pengawasan titik pendaratan kabel (landing station), patroli infrastruktur bawah laut, hingga membangun pusat data nasional yang terhubung langsung dengan jaringan internasional secara aman. Dunia sedang memasuki era baru: perang data dan perang jaringan. Dan di era itu, siapa yang menguasai laut, kabel, dan data, maka dialah yang mengendalikan masa depan ekonomi dunia. Indonesia berada tepat di tengah persimpangan itu. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. International Cable Protection Committee (ICPC), data global lalu lintas komunikasi internasional melalui kabel bawah laut, 2025–2026. 2. SEA-ME-WE Consortium; sistem kabel AAE-1, Falcon, dan Europe India Gateway di kawasan Timur Tengah dan Asia. 3. Selat Malaka sebagai jalur utama sistem kabel SEA-ME-WE, APG, ASE, dan SeaMeWe-6 menuju Singapura dan Asia Tenggara. 4. Data gangguan kabel bawah laut akibat jangkar kapal dan aktivitas penangkapan ikan di kawasan Asia Tenggara dan Selat Malaka. 5. Batam sebagai pusat pengembangan data center nasional dan regional karena kedekatan dengan jalur kabel internasional Singapura–Malaka.

Selat Hormuz dan Selat Malaka: Dua Selat, Satu Jaringan Saraf Komunikasi Dunia

Sudah Saatnya “Pasukan Nyamuk” Menjaga Perbatasan Laut Nusantara Sebuah Pelajaran dari Perang Iran Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam strategi peperangan laut modern. Jika dahulu kekuatan armada diukur dari jumlah kapal induk, kapal penjelajah, atau kapal perusak raksasa, maka perang Iran tahun 2026 justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Laut kini tidak lagi sepenuhnya dikuasai kapal besar. Ancaman terbesar justru datang dari benda kecil, cepat, murah, sulit dideteksi, dan bergerak dalam jumlah masif. Dunia menyebutnya Mosquito Fleet atau “Pasukan Nyamuk”. Banyak orang awalnya mengira istilah ini hanya bagian dari propaganda media sosial atau visual buatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Namun berbagai laporan intelijen dan media internasional menunjukkan bahwa strategi tersebut benar-benar diterapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di kawasan Selat Hormuz sepanjang 2026. Bahkan beberapa analis pertahanan Barat menyebut bahwa Iran telah berhasil mengubah konsep perang laut dari dominasi kapal besar menjadi perang kerumunan (swarm warfare).¹ Apa yang dilakukan Iran sesungguhnya sangat sederhana tetapi mematikan. Mereka tidak mencoba menandingi Amerika Serikat dalam jumlah kapal induk atau teknologi destroyer kelas berat. Iran sadar mereka tidak mungkin menang dalam perang konvensional terbuka. Karena itu mereka memilih strategi asimetris: menyerang kelemahan lawan menggunakan alat murah namun masif. Di sinilah lahir konsep “Pasukan Nyamuk”. Iran menyebarkan ribuan kapal cepat kecil di sepanjang pesisir selatan mereka. Kapal-kapal itu disembunyikan di gua, terowongan pantai, pulau-pulau strategis seperti Qeshm dan Abu Musa, bahkan disamarkan di antara kapal nelayan tradisional.² Tujuannya jelas: membuat musuh kesulitan membedakan mana kapal sipil biasa dan mana kapal serang. Sebagian kapal tersebut masih diawaki manusia, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan mayoritas mulai bertransformasi menjadi USV (Uncrewed Surface Vessel) atau kapal tanpa awak berbasis kecerdasan buatan. Inilah fase baru peperangan laut dunia. Kapal-kapal kecil ini memiliki ukuran rendah di atas permukaan laut sehingga sangat sulit tertangkap radar. Mereka bergerak cepat, mampu bermanuver ekstrem, dan dapat menyerang secara serentak dari berbagai arah. Dalam perang modern, ancaman terbesar bukan selalu senjata paling mahal, tetapi ancaman yang membuat sistem pertahanan lawan kewalahan. Iran memahami prinsip itu dengan sangat baik. Pada Mei 2026, berbagai laporan menyebutkan lebih dari 85 hingga 100 kapal cepat Iran bergerak bersamaan mengepung kapal perang Amerika Serikat di sekitar Hormuz.³ Strategi ini dikenal sebagai swarming tactic. Kapal-kapal kecil tersebut menyerbu dari banyak arah sehingga sistem radar dan pertahanan otomatis kapal perusak AS mengalami saturasi target. Kapal perang modern seperti USS Mason, USS Truxtun, atau USS Rafael Peralta memang memiliki sistem pertahanan canggih seperti Phalanx CIWS dan rudal SM-2 atau SM-6. Namun teknologi secanggih apa pun memiliki keterbatasan kapasitas. Ketika puluhan hingga ratusan target kecil menyerang bersamaan, maka pertahanan menjadi kewalahan. Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk Amerika untuk menciptakan kemenangan strategis. Mereka hanya perlu menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di jalur perdagangan dunia. Dan itu berhasil. Premi asuransi kapal tanker melonjak drastis. Ribuan kapal tertahan. Jalur energi dunia terganggu. Harga minyak bergejolak. Dunia panik.⁴ Inilah kemenangan perang ekonomi. Yang menarik, biaya pembuatan satu kapal “nyamuk” Iran jauh lebih murah dibandingkan satu rudal pencegat milik Amerika. Artinya Iran sedang memainkan perang penguras logistik. Lawan dipaksa menghabiskan amunisi mahal untuk menghancurkan target murah tanpa awak. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau, garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, serta memiliki jalur laut strategis ALKI I, ALKI II, dan ALKI III.⁵ Seluruh jalur tersebut bukan hanya lintasan perdagangan nasional, tetapi jalur vital perdagangan global. Persoalannya, luas laut Indonesia terlalu besar bila hanya mengandalkan kapal perang besar dan patroli konvensional. Dalam banyak kasus, ancaman justru datang dari objek kecil: penyelundupan, kapal asing ilegal, drone laut, penyusupan teroris maritim, pencurian ikan, hingga infiltrasi siber maritim. Karena itu Indonesia harus mulai berpikir berbeda. Sudah saatnya Indonesia membangun konsep “Pasukan Nyamuk Nusantara”. Tentu bukan untuk menyerang negara lain, melainkan menjaga perbatasan laut dan kedaulatan nasional secara cerdas, murah, cepat, dan adaptif. Indonesia perlu belajar bahwa masa depan keamanan laut tidak hanya ditentukan kapal frigat besar, tetapi juga armada kecil tanpa awak yang mampu bergerak dalam jumlah banyak. Bayangkan bila Indonesia memiliki ribuan drone laut kecil berbasis AI yang ditempatkan di sekitar Selat Malaka, Laut Natuna Utara, ALKI II Selat Lombok, perairan Sulawesi, hingga perbatasan Papua. Sistem ini dapat bergerak otomatis mendeteksi kapal asing mencurigakan, mengirim data real time ke pusat komando, bahkan melakukan penghadangan awal sebelum kapal patroli besar datang. Konsep ini jauh lebih murah dibandingkan terus membeli kapal perang besar dalam jumlah terbatas. Iran membuktikan bahwa kekuatan kecil yang tersebar justru lebih sulit dihancurkan dibandingkan kekuatan besar yang terkonsentrasi. Ini sangat cocok dengan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan teluk alami. Apalagi ancaman maritim Indonesia ke depan tidak lagi sederhana. Perang modern sudah masuk ke era hybrid warfare. Kapal tanpa awak dapat diselundupkan dari kapal sipil, kapal nelayan, atau kontainer biasa. Drone laut bisa diprogram menyerang pelabuhan, kabel bawah laut, terminal LNG, bahkan kapal tanker energi. Indonesia tidak boleh terlambat membaca perubahan zaman ini. Selama ini fokus pertahanan laut sering terlalu berat pada simbol kekuatan besar. Padahal perang Iran menunjukkan bahwa kapal kecil murah justru mampu membuat negara adidaya kerepotan. Ini adalah revolusi strategi. Indonesia sebenarnya memiliki modal besar. Industri galangan nasional sudah mampu memproduksi kapal cepat kecil. Teknologi drone juga berkembang cepat. Perguruan tinggi dalam negeri sudah mulai mengembangkan kendaraan laut tanpa awak. Tinggal bagaimana negara memiliki visi jangka panjang untuk membangun sistem pertahanan laut berbasis swarm technology. Pasukan Nyamuk Indonesia tidak harus bersenjata mematikan seperti Iran. Fungsinya bisa lebih luas: patroli otomatis, pengawasan ALKI, pengamanan PLBN maritim, perlindungan pulau terluar, deteksi penyelundupan, pemantauan kapal asing, hingga perlindungan kabel bawah laut nasional. Sebab ancaman ke depan bukan hanya perang terbuka, tetapi perang gangguan ekonomi. Bayangkan bila jalur Selat Malaka terganggu. Bayangkan bila ALKI II menjadi sasaran sabotase drone laut asing. Bayangkan bila kabel bawah laut Indonesia lumpuh akibat serangan bawah air. Dampaknya bukan sekadar militer, tetapi ekonomi nasional bisa terguncang. Karena itu, konsep pertahanan maritim Indonesia tidak boleh lagi hanya berpikir perang masa lalu. Kita harus masuk ke era peperangan otonom, kecerdasan buatan, dan swarm maritime defense. Pelajaran terbesar dari Iran bukan soal ideologi atau politiknya, melainkan keberanian mereka membaca masa depan perang. Mereka sadar tidak mampu menandingi Amerika secara simetris, maka mereka menciptakan ketakutan melalui teknologi murah, cepat, tersebar, dan sulit diprediksi. Indonesia seharusnya juga belajar. Negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan sistem pengamanan laut yang fleksibel, adaptif, dan tidak terlalu mahal. Kita tidak mungkin menempatkan kapal perang besar di semua titik laut Nusantara secara terus-menerus. Tetapi kita bisa menempatkan ribuan mata dan telinga elektronik kecil di seluruh jalur laut strategis. Di sinilah konsep Pasukan Nyamuk menjadi relevan. Ini bukan soal meniru Iran secara utuh, tetapi mengambil pelajaran strategisnya: bahwa perang modern dimenangkan oleh kecerdasan membaca medan, bukan sekadar ukuran kekuatan fisik. Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat vital. Ketika Selat Hormuz terganggu, banyak kapal dunia akan beralih melewati jalur Indonesia seperti Selat Sunda, Lombok, dan Makassar. Artinya tekanan keamanan laut Indonesia ke depan akan semakin besar.⁶ Jika kita tidak siap, maka perairan Nusantara bisa menjadi ruang bebas bagi infiltrasi asing, penyelundupan senjata, spionase maritim, bahkan konflik proksi global. Karena itu negara harus mulai membangun ekosistem pertahanan laut berbasis teknologi murah namun masif. Bukan hanya membeli alutsista mahal, tetapi membangun jaringan pertahanan laut berlapis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Iran sudah memberi contoh bagaimana armada kecil mampu mengguncang dunia. Kini pertanyaannya: apakah Indonesia mau belajar, atau justru terlambat memahami perubahan perang modern? Di era kecerdasan buatan dan drone otonom, kapal besar bukan lagi satu-satunya penguasa laut. Kadang justru “nyamuk-nyamuk kecil” yang membuat raksasa dunia kehilangan ketenangan. Dan bagi Indonesia, mungkin sudah saatnya ribuan “nyamuk laut Nusantara” mulai menjaga perbatasan negara. Humas BNPP RI Catatan Kaki 1. Islamic Revolutionary Guard Corps dan berbagai analisis perang asimetris di Selat Hormuz sepanjang 2026. 2. Selat Hormuz; laporan pengamatan satelit mengenai persebaran kapal cepat Iran di kawasan pesisir selatan Iran dan Pulau Qeshm. 3. Laporan bentrokan laut Mei 2026 antara armada kecil Iran dan kapal destroyer Amerika Serikat di kawasan Hormuz. 4. Data gangguan pelayaran dan lonjakan premi asuransi tanker akibat eskalasi keamanan di Hormuz 2026. 5. Data geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jalur ALKI I, II, dan III berdasarkan kebijakan nasional maritim Indonesia dan UNCLOS 1982. 6. Analisis pengalihan rute pelayaran global melalui Selat Sunda, Lombok, dan Makassar akibat ketegangan Hormuz dan Laut Merah tahun 2026.

Pasukan Nyamuk dan Pelajaran Besar bagi Laut Indonesia

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Selasa (12/5/2026).&nbsp; Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja, baik di Kantor Pusat maupun pada pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menegaskan bahwa penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI.&nbsp; “Kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas,” ujar Budi Setyono. Ia menambahkan, BNPP RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respons terhadap potensi pelanggaran.&nbsp; Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPP RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan. Bimtek ini menghadirkan Tim BPKP dari Direktorat Tata Kelola Keuangan Daerah dan Direktorat Investigasi. Dalam sesi awal, Tim BPKP memperkenalkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian SPIP Terintegrasi.&nbsp; Disampaikan bahwa IEPK dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan upaya pencegahan, serta mekanisme penanganan kejadian korupsi. Tim BPKP juga menyoroti sejumlah area yang masih memerlukan penguatan di lingkungan BNPP RI, antara lain perlunya kebijakan antikorupsi yang lebih komprehensif dan konsisten, penyusunan serta implementasi SOP yang mencakup strategi pencegahan, deteksi, dan respons, penguatan manajemen risiko korupsi, serta optimalisasi whistleblowing system yang aman, kredibel, dan mudah dipahami oleh pegawai. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan aplikasi Parikshana sebagai instrumen survei persepsi pegawai terhadap efektivitas pengendalian risiko integritas.&nbsp; Aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan data yang lebih valid dan andal, sehingga hasil pengukuran IEPK dapat mencerminkan kondisi aktual unit kerja dan menjadi dasar penajaman kebijakan antikorupsi serta penguatan sistem pelaporan internal. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penyusunan action plan penguatan pengendalian korupsi yang berlangsung interaktif. Dalam sesi ini, dibahas langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh BNPP RI, mulai dari penguatan kebijakan dan SOP antikorupsi, penataan pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama dan pendukung, hingga pemanfaatan hasil survei Parikshana sebagai dasar penyusunan rencana aksi yang lebih operasional dan terukur. Pada sesi pendalaman materi, Tim BPKP menjelaskan konsep fraud dan risiko fraud, perbedaan antara risiko operasional dan risiko fraud, serta faktor-faktor yang membuat organisasi rentan terhadap kecurangan, dengan mengaitkannya pada tugas dan fungsi BNPP RI.&nbsp; Peserta juga dibimbing memahami tahapan siklus FRA, mulai dari penetapan konteks hingga pengendalian risiko, serta penyusunan register risiko fraud yang selaras dengan kerangka manajemen risiko BNPP RI. Melalui diskusi dan latihan, peserta mengidentifikasi berbagai risiko fraud pada proses bisnis utama, seperti pengelolaan keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan operasional di PLBN. Berbagai skenario kecurangan dibahas sebagai dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang spesifik dan berbasis akar penyebab. Sebagai tindak lanjut, Budi Setyono menyampaikan bahwa unit kerja di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI diharapkan segera menyempurnakan dokumen risiko dan action plan pengendalian korupsi.&nbsp; “Hasil bimtek ini harus diimplementasikan secara nyata. Risiko fraud yang telah diidentifikasi perlu dimasukkan ke dalam register risiko dan ditindaklanjuti melalui RTP yang terintegrasi, sehingga penguatan SPIP Terintegrasi dan peningkatan skor IEPK dapat berjalan berkelanjutan,” tutupnya. Melalui pelaksanaan bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang profesional dan berintegritas. Humas BNPP RI

Perkuat Integritas dan Tata Kelola, BNPP RI Gelar Bimtek Fraud Control Plan dan Fraud Risk Assessment

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut menyelenggarakan Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).&nbsp; Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memutakhirkan metodologi dan mengukur kinerja IPKP sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut pada 2026. Forum tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith. Dalam arahannya, Irjen Pol. Maith menegaskan target penyusunan laporan IPKP 2026 ditetapkan rampung pada bulan Juli 2026 agar dapat disampaikan kepada Bappenas pada Agustus 2026 mendatang.&nbsp; “Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi IPKP tahun sebelumnya. Menurut Maith, intervensi kementerian/lembaga (K/L) belum sepenuhnya tercermin pada hasil penilaian 2025, sehingga BNPP RI akan mengonfirmasi kembali kepada K/L terkait agar rekomendasi berdampak nyata terhadap penguatan pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan laut. Forum ini menghadirkan narasumber lintas sektor, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova, memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 PPKP Perbatasan Laut.&nbsp; Ia menjelaskan lima program unggulan pariwisata 2026 yakni, peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0.&nbsp; Andar menambahkan, daerah perbatasan dapat menjalin kerja sama pengembangan SDM melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman. Kemudian, untuk pendaftaran event maupun objek daya tarik wisata juga dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata di [kemenpar.go.id]. Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan kebutuhan vokasional di kawasan perbatasan laut. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi, dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi SD/SMP. "Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” jelasnya. Sementara itu, Endah Riawati dari Badan Pusat Statistik memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut melalui publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 PPKP. Ia menjelaskan pendekatan penghitungan PDB/PDRB yang mencakup pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.&nbsp; Dalam paparan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN 2025 (c-to-c), tercatat pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Natuna (10,49 persen), Kepulauan Sangihe (5,67 persen), dan Kepulauan Talaud (5,19 persen), sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Bengkalis (2,93 persen), Biak Numfor (3,29 persen), dan Maluku Barat Daya (3,49 persen). Forum ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono. Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor dan berbasis data agar IPKP 2026 menjadi instrumen yang efektif mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut berkembang berkelanjutan dan inklusif. Humas BNPP RI

BNPP RI Gelar Forum IPKP 2026 untuk Perkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut

Bogor - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan forum koordinasi fasilitasi permasalahan hukum di kawasan perbatasan bertajuk "BNPP Bersoleg (Berbincang Sambil Ngobrol Legislasi)", Senin (11/5/2026). Forum yang digagas melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian ini menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan mandat pengelolaan kawasan perbatasan. Mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, kegiatan tersebut dibuka oleh Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin, yang menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya Pasal 14.&nbsp; “Forum ini menghadirkan kepala badan pengelola perbatasan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, termasuk kepala bagian yang menangani perbatasan di sekretariat daerah serta para kepala PLBN,” ujar Hamidin dalam sambutannya. Ia menambahkan, hingga saat ini Indonesia memiliki 18 provinsi serta 74 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) baru pertama kali digelar secara nasional.&nbsp; “Karena itu, kami memandang perlu adanya penyamaan persepsi atas berbagai permasalahan dan hambatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, khususnya terkait pembentukan dan penguatan kelembagaan BPPD di daerah,” katanya. Dalam diskusi, sejumlah isu aktual di kawasan perbatasan mengemuka. Dari Papua, misalnya, disoroti persoalan banyaknya warga negara Indonesia yang belum memiliki kartu akses lintas batas Papua–Papua Nugini.&nbsp; Sementara dari Maluku, pembahasan mengarah pada maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal asing, serta kesiapan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai berdampak besar bagi sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan pulau-pulau kecil. Menanggapi hal tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk mengasistensi pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku, guna mendorong sinkronisasi antara Rencana Induk BNPP dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.&nbsp; Langkah ini dinilai penting agar dukungan anggaran dari pusat dapat terserap optimal dan tepat sasaran. Selain itu, BNPP RI juga mendorong penguatan koordinasi perangkat daerah teknis agar setiap intervensi program di lokasi prioritas perbatasan dilaporkan dan disinergikan melalui BPPD. Forum ini turut menghadirkan Edwin Jeffry Herald Wuisang, Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet, sebagai narasumber.&nbsp; Edwin menekankan bahwa isu pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN, khususnya Prioritas Nasional ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Prioritas Nasional ke-6 Pembangunan dari Desa. Ia memaparkan sejumlah permasalahan hukum strategis, di antaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) batas wilayah darat RI yang hingga kini masih menyisakan grey area. “Ketidakjelasan yurisdiksi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pertahanan dan keamanan nasional,” jelasnya.&nbsp; Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga, serta ketidakpastian hukum atas peralihan status lahan hasil penegasan batas wilayah yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat perbatasan. Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rikie, memaparkan urgensi penganggaran kawasan perbatasan melalui pengelolaan APBD yang sehat dan taat hukum. Ia menegaskan bahwa APBD harus difokuskan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan belanja mandatory spending, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; “Pelaksanaan urusan perbatasan dapat didukung melalui program khusus maupun program penunjang urusan pemerintahan daerah, termasuk untuk pendanaan operasional,” ujarnya. Narasumber lainnya, analis keuangan ahli muda Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Wasis Prasojo, menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanganan permasalahan hukum di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026 mencapai sekitar Rp0,9 triliun yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga.&nbsp; “Perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan agar berorientasi pada hasil serta menjamin kualitas belanja,” kata Wasis. Melalui BNPP Bersoleg, BNPP RI berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan penguatan koordinasi legislasi dan penganggaran, BNPP RI optimistis pengelolaan kawasan perbatasan ke depan akan semakin terarah, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas BNPP RI

Semua Berita

Quick Links