berita

Berita - BNPP

Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Merauke, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota memfasilitasi kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) lintas negara yang berlangsung di kawasan PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Selasa (17/2/2026). Kegiatan KKR yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua Selatan tersebut mengusung tema “Burung Buas dari Timur” dan diikuti sekitar 240 warga Papua Nugini dari sejumlah kampung perbatasan, antara lain Wariafer, Weam, Bensback, Indorodoro, dan Kampung Meru.&nbsp; Antusiasme tinggi para peserta ini mencerminkan kerinduan umat untuk bersekutu sekaligus mempererat ikatan rohani lintas batas negara. Ibadah diawali dengan puji-pujian dan penyembahan yang dipimpin tim pelayanan musik. Suasana ibadah berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita, diikuti seluruh jemaat dengan semangat kebersamaan. Dalam penyampaian firman, tema yang diangkat mengandung pesan panggilan umat Tuhan dari wilayah timur untuk bangkit, hidup dalam ketaatan, serta menjadi sarana kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Pesan tersebut memberi penguatan iman, harapan, dan semangat baru bagi seluruh peserta. Kepala PLBN Sota, Mathilda B. Pusung, menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari peran BNPP RI dalam membangun harmoni sosial. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga ruang interaksi kemanusiaan dan persaudaraan lintas bangsa. “Kami menyambut baik pelaksanaan KKR ini di PLBN Sota. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat iman jemaat, tetapi juga mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Mathilda. Ia juga menambahkan bahwa BNPP RI mendorong agar kawasan perbatasan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang menumbuhkan nilai damai dan toleransi. Panitia pelaksana menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang berlangsung aman dan tertib. Selain menjadi sarana pembaharuan iman, KKR ini dinilai sebagai momentum penting dalam mempererat persaudaraan rohani jemaat di wilayah perbatasan kedua negara. Para peserta, khususnya warga Papua Nugini, menyambut kegiatan ini dengan penuh sukacita. Mereka mengungkapkan rasa syukur dapat mengikuti ibadah bersama serta merasakan berkat melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan. Melalui fasilitasi kegiatan KKR ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan PLBN sebagai simpul pelayanan negara yang tidak hanya mendukung kelancaran lintas batas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual, persaudaraan, dan perdamaian di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penulis: Fariz

BNPP RI Fasilitasi KKR Lintas Negara di PLBN Sota, Perkuat Persaudaraan Rohani Perbatasan RI–PNG

SAMBAS — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk mencatat peningkatan signifikan arus perlintasan orang dan kendaraan pada saat Hari Raya Imlek 2026. Total pelintas mencapai 1.328 orang, menjadi salah satu capaian layanan tertinggi selama periode perayaan Imlek tahun ini, Minggu (15/2/2026). Peningkatan arus terjadi di PLBN Aruk yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai salah satu pintu gerbang strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Berdasarkan data petugas, pelintas yang datang dari Malaysia menggunakan paspor tercatat sebanyak 669 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 252 Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, pelintas yang berangkat ke Malaysia tercatat 306 WNI dan 84 WNA. Adapun pengguna Pas Lintas Batas (PLB) yang datang tercatat 2 WNI dan 4 WNA, sedangkan yang berangkat sebanyak 7 WNI dan 4 WNA. Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menyampaikan bahwa seluruh staf PLBN Aruk bersama unsur CIQS telah disiagakan untuk mengantisipasi puncak arus mudik Imlek. “Petugas ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna memastikan pelayanan perlintasan orang, barang, dan kendaraan berjalan tertib, aman, dan lancar,” jelas Viktorius. Ia juga mengimbau para pelintas agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta melengkapi dokumen keimigrasian sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam rangka mendukung pengamanan perayaan Imlek 2577 dan Cap Go Meh 2026, di kawasan zona penunjang PLBN Aruk turut didirikan Posko Pengamanan hasil kerja sama unsur CIQS, serta Forkopimcam. Posko tersebut beroperasi hingga 4 Maret 2026 dengan penjagaan selama 24 jam dan patroli rutin. Momentum libur Imlek juga mendorong peningkatan kunjungan WNA asal Malaysia, khususnya etnis Tionghoa, yang merayakan Imlek bersama keluarga di Singkawang dan Kabupaten Sambas. Di sisi lain, sejumlah WNI memanfaatkan periode libur untuk bepergian ke Malaysia bersama keluarga. Melalui kesiapsiagaan layanan dan penguatan koordinasi lintas instansi, BNPP akan terus memastikan kelancaran arus perlintasan selama momentum Imlek, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Penulis: Humas PLBN Aruk

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Fasilitasi Arus Mudik Imlek 2026 di PLBN Aruk 

Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat lonjakan signifikan aktivitas lintas batas masyarakat selama periode libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Sejak Jumat, 13 Februari hingga Minggu, 15 Februari 2026, total 6.586 orang tercatat melintas melalui PLBN Entikong. Kepadatan arus ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, membenarkan terjadinya peningkatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa lonjakan mulai terlihat sejak Jumat, terutama pada jalur kedatangan. “Menjelang libur panjang seperti ini, PLBN Entikong selalu dipadati pelintas antarnegara. Apalagi libur Imlek kali ini cukup panjang dan bertepatan dengan akhir pekan. Hingga Senin pagi, aktivitas pelintasan masih terpantau ramai,” ujar Teguh, Senin (16/2/2026). Menurut Teguh, selama tiga hari berturut-turut arus kedatangan didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Puncak perlintasan terjadi pada Minggu, dengan jumlah pelintas mencapai 4.528 orang dalam satu hari. Meski terjadi lonjakan, Teguh menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan aman dan lancar berkat sinergi petugas lintas instansi. Unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelayanan serta keamanan kawasan perbatasan. “Walaupun situasi ramai, petugas CIQS tetap bersinergi memberikan pelayanan terbaik agar seluruh proses berjalan tertib dan lancar,” jelasnya. Selain kesiapsiagaan CIQS, pengelola PLBN Entikong juga menerapkan sistem piket selama hari libur. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar layanan, kebersihan, dan keamanan di area inti. “PLBN Entikong beroperasi setiap hari. Karena itu, kami memberlakukan piket bagi pengelola agar pengawasan kebersihan dan keamanan, khususnya di Gedung Inti, tetap optimal,” tambah Teguh. Sebagai informasi, bahwa hingga Senin pagi (16/2), arus pelintas batas di PLBN Entikong masih terpantau ramai namun tetap terkendali.&nbsp; Dengan pengelolaan yang terkoordinasi dan kesiapsiagaan lintas instansi, BNPP RI memastikan PLBN Entikong untuk terus menjaga kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan di kawasan perbatasan, sekalipun di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Penulis: Erika

BNPP RI Catat Ribuan Pelintas Padati PLBN Entikong Selama Libur Panjang Imlek 2026

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI JAKARTA – Ancaman terorisme global pada 2026 kian bergerak dinamis dengan pola yang semakin terdesentralisasi dan adaptif. Model serangan terorganisir berskala besar mulai bergeser menjadi aksi individu atau lone wolf&nbsp;yang terinspirasi ideologi ekstrem melalui ruang digital. "Kerawanan potensi serangan teroris global tahun 2026 dari episentrum konflik hingga ancaman lone wolf,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.Tv, Sabtu (14/2/2026). Afghanistan Masih Jadi Episentrum Afghanistan tetap menjadi titik krusial ketidakpastian keamanan sejak kembalinya Taliban berkuasa. Pemerintahan tersebut menghadapi tekanan serius dari ISIS-Khorasan Province (ISIS-K), yang menilai Taliban terlalu nasionalis dan tidak cukup merepresentasikan ideologi ekstrem global. “Serangan bom terhadap fasilitas publik serta warga asing di Kabul pada awal 2026, termasuk insiden yang menewaskan korban sipil dan ekspatriat, membuktikan bahwa ISIS-K masih mempertahankan kapasitas operasional tinggi,” jelasnya. Struktur kepemimpinan ISIS-K yang terfragmentasi membuat kelompok ini tetap bertahan meski figur-figur kuncinya dilumpuhkan. Di sisi lain, Al-Qaeda dinilai masih menjadi ancaman laten dengan strategi&nbsp;low profile&nbsp;yang menitikberatkan pelatihan, rekrutmen, serta penguatan ideologi. “Al-Qaeda pun terus menjadi faktor risiko, meskipun mengadopsi pendekatan low-profile dengan prioritas pada pelatihan, rekrutmen, dan konsolidasi ideologi daripada aksi terbuka,” ungkapnya. Kompleksitas di Perbatasan Pakistan-Afghanistan Di kawasan Durand Line yang dikenal sebagai ungoverned spaces , aktivitas Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) memperumit situasi keamanan. Wilayah yang minim kontrol negara itu memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan perbatasan berkelindan dengan ancaman terorisme. Ketegangan diplomatik antara Islamabad dan Kabul terkait dugaan perlindungan terhadap TTP turut mempertegas dimensi geopolitik dalam isu keamanan regional. Di Pakistan, ancaman datang secara berlapis. TTP meningkatkan serangan terhadap aparat keamanan, sementara ISIS-K mengeksploitasi sentimen sektarian untuk menargetkan komunitas Syiah. “Serangan terhadap masjid Syiah di Islamabad pada Februari 2026 menjadi contoh nyata bagaimana terorisme memanfaatkan simbol keagamaan guna memicu polarisasi sosial,” terangnya. Di Provinsi Balochistan, Balochistan Liberation Army (BLA) menunjukkan eskalasi taktis, termasuk penggunaan pelaku bom bunuh diri perempuan dalam serangan terhadap infrastruktur dan kepentingan asing. India dan Eropa Waspada Ancaman Hibrida Di India, dinamika keamanan juga berlangsung di berbagai lini. Di Jammu &amp; Kashmir, The Resistance Front (TRF) masih aktif melancarkan serangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi regional. Ancaman juga muncul dari modul teror perkotaan berbasis teknologi. Ledakan bom mobil di New Delhi pada akhir 2025 memperlihatkan kemampuan sel kecil beroperasi mandiri melalui komunikasi terenkripsi. Di Eropa, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hibrida dan lone wolf . Meski ISIS dan Al-Qaeda kehilangan kendali teritorial, propaganda digital tetap efektif menginspirasi aksi individu. Serangan berbiaya rendah namun berdampak tinggi, seperti menggunakan kendaraan atau senjata tajam, dinilai sulit terdeteksi sejak dini. Di saat bersamaan, pertumbuhan ekstremisme sayap kanan di Jerman dan negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa radikalisme tidak lagi identik dengan satu spektrum ideologi tertentu. Indonesia: Ancaman Tersembunyi dan Radikalisasi Daring Di Indonesia, tren serangan teror berskala besar memang menurun signifikan, terutama setelah pembubaran Jamaah Islamiyah pada 2024. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. “Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS beroperasi secara desentralisasi, sebagaimana terlihat dari penangkapan individu terkait pada Januari 2026,” jelasnya. Radikalisasi daring menjadi tantangan utama. Algoritma media sosial dinilai mempercepat penyebaran konten ekstrem kepada generasi muda. Selain itu, kekerasan bersenjata di Papua yang dikategorikan sebagai aksi terorisme masih mengganggu fasilitas publik dan rantai logistik sipil. Hamidin menilai evolusi paling signifikan dalam terorisme modern adalah dominasi pelaku *lone wolf*, di mana proses radikalisasi berlangsung secara privat melalui konsumsi konten ekstremis. “Ancaman terorisme global 2026 menunjukkan bahwa keamanan adalah proses berkelanjutan. Terorisme tidak lagi semata soal organisasi besar, tetapi juga individu yang terinspirasi ideologi kekerasan,” bebernya. Menurutnya, pencegahan lone wolf di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan intelijen, peningkatan literasi digital, pembangunan kontra-narasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. “Pencegahan lone wolf perlu dilakukan bersama-sama lewat penguatan intelijen, literasi digital, dan peran aktif masyarakat. Persatuan dan kewaspadaan adalah kunci menghadapi ancaman di era digital.”Pungkasnya. (Humas BNPP RI)

Lone Wolf Dominasi Teror Global 2026, Afghanistan–Indonesia Jadi Titik Rawan

Bogor — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat kualitas perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Policy Paper dan Persiapan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana pada 12–13 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian strategis dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur perencana di lingkungan BNPP RI. Bimtek terebut dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni, serta diikuti oleh para Pejabat Fungsional Perencana.&nbsp; Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman teknis dan substantif perencana, khususnya dalam menyusun policy paper yang berkualitas serta mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Dalam sambutannya, Dr. Belly Isnaeni menegaskan bahwa perencana memegang peran kunci dalam memastikan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan berbasis analisis yang komprehensif dan terukur.&nbsp; “Perencana memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan policy paper harus dipahami sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalisme aparatur,” ujarnya, Kamis (12/2/2026). Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas perencana merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan kualitas perencanaan kelembagaan BNPP RI. Menurutnya, perencanaan yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, yakni Eko Wiji Purwanto, Perencana Ahli Utama, dan Rita Miranda, Analis Kebijakan Ahli Madya. Materi yang disampaikan mencakup teknik penyusunan policy paper sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana, serta kebijakan umum dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi. Saat ini, BNPP RI memiliki 12 Perencana Ahli Madya. Untuk memperkuat fungsi perencanaan kelembagaan, BNPP RI mendorong penambahan jumlah Perencana Ahli Madya melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan.&nbsp; Sebanyak delapan Perencana Ahli Muda telah diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi, namun masih membutuhkan pendampingan intensif, terutama dalam penyusunan policy paper dan pemenuhan persyaratan administrasi. Menanggapi hal tersebut, Dr. Belly Isnaeni menjelaskan bahwa Bimtek ini menjadi langkah awal yang penting. Ia menyebutkan, sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melaksanakan coaching clinic bersama Kementerian PPN/Bappenas guna memberikan pendampingan yang lebih terarah bagi para perencana dalam mempersiapkan uji kompetensi.&nbsp; Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelulusan sekaligus kualitas dokumen kebijakan yang dihasilkan. Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya perencana yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.&nbsp; Penguatan kapasitas perencana diyakini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pengelolaan kawasan perbatasan negara yang semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional. (Humas BNPP RI)

Semua Berita

Quick Links