berita

Berita - BNPP

Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan Gerakan DWP Mengajar secara serentak di 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar dari Natuna hingga Papua, Senin (8/12/2025). Program ini mengusung tema "Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045", sebagai wujud nyata peran DWP BNPP RI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan negara.&nbsp; Di wilayah barat Indonesia, kegiatan dimulai dari PLBN Serasan yang menyapa anak-anak TK Negeri 004 Bungguran Timur, dilanjutkan oleh PLBN Aruk di PAUD Generasi Bintang, serta PLBN Entikong yang hadir di TK Kartika.&nbsp; Di Kalimantan Barat, PLBN Jagoi Babang membawa semangat belajar ke PAUD Bukit Henderson, sementara PLBN Badau menghadirkan edukasi bagi siswa TK Negeri Pembina Badau.&nbsp; Gerakan serupa juga berlangsung di Kalimantan Utara, yaitu di SDN Labang melalui PLBN Labang dan di MI H. Beddurahim bersama PLBN Sebatik. Di kawasan Nusa Tenggara Timur, DWP Mengajar menjangkau SDN Sainoni melalui PLBN Napan, kemudian SD Inpres Motaain melalui PLBN Motaain, PAUD Elisabeth Tafatik di wilayah PLBN Motamasin, serta SDK Wini di PLBN Wini. Sementara itu di Papua, rangkaian kegiatan pendidikan ini dihadirkan oleh PLBN Skouw di SD Inpres Skouw Sae, oleh PLBN Yetetkun di SD YPPK St. Petrus Yetetkun, dan oleh PLBN Sota di SD YPK Sota. Melalui kegiatan ini, para pengajar dari DWP BNPP dan pegawai PLBN memberikan materi terkait kesehatan, gizi, wawasan kebangsaan, kreativitas, hingga penanaman nilai-nilai Pancasila sesuai kebutuhan sekolah di wilayah masing-masing. Ketua DWP BNPP RI, Ny. drg. Titin Makhruzi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian sekaligus komitmen untuk memastikan anak-anak perbatasan mendapatkan kesempatan belajar yang setara.&nbsp; "DWP Mengajar kami selenggarakan untuk membawa energi positif bagi pendidikan anak-anak perbatasan. Kami ingin hadir dan memastikan mereka mendapatkan pengetahuan, inspirasi, serta perhatian yang sama," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan hak seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.&nbsp; "Melalui DWP BNPP Mengajar, kami ingin turut berperan dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," ungkap drg. Titin Makhruzi. Keberagaman lokasi ini menunjukkan komitmen kuat DWP BNPP RI untuk memastikan anak-anak di seluruh kawasan perbatasan, dari Natuna hingga Merauke, untuk mendapatkan akses edukasi yang setara dan bermakna. Dengan terselenggaranya DWP Mengajar di 14 PLBN, DWP BNPP RI menegaskan bahwa program ini menjadi langkah nyata dalam membangun generasi perbatasan yang berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Penulis: Viny YulianaEditor: Bagas R

DWP BNPP RI Gelar Program Edukasi bagi Anak Perbatasan lewat DWP Mengajar di 14 PLBN se-Indonesia

JAKARTA - Dalam rangka menghadirkan edukasi wawasan kebangsaan, kesehatan, gizi, kreativitas, hingga pembentukan karakter bagi generasi muda, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan kegiatan DWP Mengajar di dua sekolah pendidikan anak usia dini di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-26 DWP yang mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DWP BNPP RI, Ny. drg. Titin Makhruzi, sebagai wujud komitmen DWP dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter sejak usia dini. Ia menegaskan bahwa pendidikan dasar yang kuat menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia masa depan. “Melalui DWP BNPP Mengajar, kami ingin turut berperan dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya, Senin (24/11/2025). Program DWP BNPP Mengajar dimulai pada Kamis, 20 November 2025, di PAUD Mandiri Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut.&nbsp; Anak-anak PAUD tersebut diajak mempraktikkan cara menyikat gigi yang benar serta memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut sejak dini. Pendekatan edukatif yang ceria ini membuat peserta didik antusias mengikuti setiap sesi. Kegiatan serupa berlanjut pada Senin, 24 November 2025, di TK Islam Mardiyatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua DWP BNPP RI kembali menyampaikan materi kesehatan melalui metode interaktif yang disesuaikan dengan usia anak-anak, sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Ia menegaskan bahwa edukasi kesehatan dasar tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi juga harus melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kontribusi nyata DWP BNPP RI dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda.&nbsp; Tak hanya di Jakarta, program DWP BNPP Mengajar juga digelar serentak oleh DWP di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di seluruh Indonesia. Pelaksanaan secara serempak ini menjadi bukti komitmen DWP BNPP RI dalam memperluas akses edukasi kesehatan dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sebagai penutup, Ketua DWP BNPP RI berharap kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi sekolah, masyarakat, serta para orang tua untuk semakin memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. “Kami ingin hadir di tengah masyarakat, mengedukasi dengan hati, dan menginspirasi negeri melalui langkah-langkah kecil yang berdampak besar,” tutur drg. Titin Makhruzi. Dengan semangat berbagi dan mengajar, DWP BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tumbuhnya generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045. Penulis: Viny YulianaEditor: Bagas R

Peringati HUT ke-26, DWP BNPP RI Hadirkan Edukasi Kesehatan dan Karakter bagi Anak Usia Dini

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Suasana penuh sukacita memenuhi kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau saat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pondok Daud Badau menyelenggarakan ibadah Perayaan Natal pada Jumat (5/12/2025).&nbsp; Kegiatan rohani yang dihadiri jemaat dari berbagai kalangan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat kehidupan iman masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Rangkaian ibadah berlangsung khidmat dan tertata, dimulai dari pujian dan penyembahan, liturgi Natal, pembacaan firman, hingga penyalaan lilin yang melambangkan terang Kristus sebagai sumber pengharapan.&nbsp; Jemaat tampak antusias mengikuti setiap rangkaian pelayanan, mencerminkan rasa syukur dan sukacita dalam menyambut Natal. Dalam pesan Natal yang dibawakan, jemaat diajak untuk kembali memaknai kelahiran Yesus Kristus sebagai bentuk nyata kasih Allah yang mempersatukan umat manusia.&nbsp; Pesan ini dinilai sangat relevan dengan kehidupan masyarakat perbatasan yang hidup dalam keberagaman dan dinamika sosial yang khas, sehingga nilai damai, saling menghargai, dan persaudaraan perlu terus dijaga. Kepala PLBN Badau, Wendelinus Fanu, memberikan apresiasi atas terselenggaranya perayaan tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran kegiatan rohani di lingkungan PLBN turut memperkuat hubungan sosial antarwarga perbatasan. "Kami menyambut baik pelaksanaan ibadah Natal ini karena menambah suasana damai sekaligus mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan," ujarnya. Wendelinus juga menambahkan, bahwa perayaan Natal GBI Pondok Daud menjadi bukti bahwa PLBN tidak hanya menjalankan fungsi layanan lintas batas, tetapi juga berperan sebagai ruang sosial yang menguatkan kebersamaan warga. Perayaan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini tidak hanya mempererat hubungan antarjemaat dan pelayan gereja, tetapi juga semakin memperkokoh solidaritas masyarakat Badau.&nbsp; Sebagai penutup, perayaan Natal di PLBN Badau ini menjadi gambaran indah bagaimana kegiatan keagamaan dapat memperkaya kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Sehingga, dengan kehangatan dan kebersamaan yang tercipta diharapkan PLBN Badau tidak hanya dikenal sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai ruang yang menumbuhkan harmoni dan semangat persaudaraan di wilayah terdepan Indonesia. Penulis: Betuel MiminEditor: Bagas R

Perayaan Natal GBI Pondok Daud Hadirkan Sukacita dan Kebersamaan di PLBN Badau

Jayapura, Papua - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, meninjau progres rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Zona Penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw pada, Jumat (5/12/2025). Kehadiran Deputi Ramses didampingi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq, serta Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih dan jajaran pengelola PLBN. Kegiatan pemantauan tersebut juga melibatkan Kepala BPPD Papua, Kepala BPPD Kota Jayapura, dan Kepala Distrik Muara Tami, selaku unsur pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Dalam arahannya, Deputi Ramses menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor untuk menyukseskan program strategis nasional, terutama pembangunan SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, seluruh proses pembangunan harus sejalan dengan Rencana Induk BNPP. "Sinkronisasi lintas sektor sangat penting agar setiap rencana pembangunan berjalan efektif. Pembangunan SPPG di Skouw harus mendukung penuh pelaksanaan MBG dan memastikan program ini tepat sasaran," ujar Deputi Ramses. Ia juga menyoroti pentingnya penunjukan pengelola SPPG secara terstruktur bersama pemerintah daerah, serta perlunya perencanaan pemeliharaan infrastruktur dalam skema lima tahunan.&nbsp; Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq, menegaskan bahwa konsolidasi dan validasi data penerima manfaat MBG menjadi kunci utama keberhasilan program. Ia menyampaikan bahwa PLBN telah mendapatkan penugasan tambahan untuk turut memantau pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan. "Data penerima manfaat harus akurat. Ini penting untuk memastikan program MBG dirasakan langsung oleh warga yang berhak," ungkapnya. Dari sisi pemerintah daerah, Kepala BPPD Papua, Suzana Wanggai, mengapresiasi kunjungan Deputi dan menyampaikan bahwa koordinasi dengan PLBN terus berjalan positif. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi mendorong pembukaan kembali hari pasar bersama pemerintah Papua Nugini (PNG) untuk menggerakkan ekonomi lokal. Suzana juga menambahkan bahwa evaluasi lokasi SPPG tengah dilakukan agar dapat menjangkau masyarakat di Skouw dan Mosso. Ia menilai penting adanya dukungan keberlanjutan dapur MBG karena beberapa SPPG di Jayapura mengalami kendala operasional. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, juga menegaskan komitmen PLBN dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. "Koordinasi yang kuat antar stakeholder menjadi kunci agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif. PLBN Skouw siap mendukung penuh percepatan program strategis, termasuk MBG dan pembangunan SPPG," ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Kasubbid Pengembangan Kawasan Perbatasan, Muammar Asrawi, melaporkan perkembangan teknis pembangunan SPPG. Ia menjelaskan bahwa pembangunan sebelumnya sempat terhenti karena kendala pihak pengembang. Ia juga menguraikan sejumlah tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber air serta perlunya penyesuaian jarak antara lokasi SPPG dengan penerima manfaat MBG. Ia berharap tantangan tersebut dapat diatasi setelah pembangunan SPPG di kawasan penunjang PLBN Skouw selesai. Seluruh unsur CIQS termasuk Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, serta instansi teknis lainnya menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan SPPG sebagai bagian dari peningkatan layanan negara di pintu gerbang perbatasan. Selain itu, Satker PPS Papua juga menekankan perlunya pembaruan data sekolah, posyandu, dan kelompok masyarakat di wilayah 3T sebagai penerima manfaat MBG, termasuk dukungan dari Kepala Distrik dalam verifikasi data di lapangan. Kunjungan kerja BNPP RI di PLBN Skouw ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar di wilayah perbatasan, sekaligus memastikan bahwa program nasional seperti MBG dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.&nbsp; Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, pembangunan SPPG diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perbatasan dan mendorong pertumbuhan kawasan Skouw sebagai etalase Indonesia di tapal batas negara. Penulis: Brian Arthur LEditor: Bagas R

BNPP RI Kawal Percepatan Pembangunan SPPG di PLBN Skouw untuk Dukung Program MBG

Bengkayang, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang menerima kunjungan tim Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching untuk melakukan monitoring pelayanan lintas batas pada, Kamis (4/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan perlintasan serta efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Rombongan diterima langsung oleh Kepala PLBN Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, bersama jajaran pengelola. Dalam rangkaian Koordinasi Perencanaan dan Peninjauan PLBN, para tamu melakukan pemantauan menyeluruh terhadap layanan keimigrasian, fasilitas pendukung, serta sistem koordinasi lintas sektor CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security). Misdo Jerry Purba menyampaikan bahwa PLBN Jagoi Babang terus menjaga standar pelayanan publik dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur terkait. Ia menuturkan bahwa tim kunjungan memberikan apresiasi terhadap kebersihan, kerapian, dan keteraturan lingkungan PLBN. "Kami berkomitmen menjaga PLBN Jagoi Babang tetap bersih, rapi, dan siap mendukung kelancaran perlintasan. Apresiasi dari tim kunjungan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan sinergi di kawasan perbatasan," ujarnya. Kehadiran Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, turut mempertegas upaya penguatan konektivitas lintas batas. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Malaysia, melalui forum Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia–Indonesia, agar pembangunan counterpart ICQS di Serikin segera direalisasikan demi meningkatkan keamanan dan kelancaran arus pergerakan masyarakat. Kunjungan ini juga menjadi bahan diskusi bagi rombongan terkait kebutuhan peningkatan sarana prasarana keimigrasian, kapasitas pelayanan, hingga penguatan integrasi layanan CIQS sebagai bagian dari strategi pengelolaan perbatasan yang lebih terpadu. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah area pelayanan, ruang CIQS, fasilitas operasional, hingga kunjungan ke titik nol (zero point) sebagai kawasan yang menjadi identitas perbatasan di Jagoi Babang. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama di Patung Garuda dan titik nol sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan lintas batas dan tata kelola kawasan perbatasan Indonesia. Kunjungan lintas instansi ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan, sekaligus menjadi langkah nyata untuk memastikan PLBN Jagoi Babang terus menjadi ruang layanan publik yang bersih, tertata, dan prima. Penulis: Irene DakahamapuEditor: Bagas R

Semua Berita

Quick Links