berita

Berita - BNPP

Unit kerja Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP melakukan kunjungan kerja ke perbatasan negara wilayah Simantipal,&nbsp;Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 1 Oktober 2025.&nbsp; Wilayah Simantipal resmi masuk Indonesia pada 2019 setelah perundingan panjang batas negara dengan Malaysia. Proses negosiasi tersebut berlangsung sejak 1974 dan baru mencapai kesepakatan setelah puluhan tahun. Kunjungan lapangan ke Simantipal menjadi langkah lanjutan penyusunan percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Lewat progam dengan konsep Boundary Small City atau Kota Kecil Perbatasan diharapkan menjadi titik balik kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. Boundary Small City ditujukan menyasar 500 kepala keluarga yang pernah meninggalkan wilayah perbatasan karena terdampak perundingan Sungai Simantipal antara Indonesia dengan Malaysia. Boundary Small City dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas social mencakup sekolah dasar, SMP, SMK, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya. (Foto dan Teks: Humas BNPP, Binsar Marulitua)

Upaya Pengembangan Simantipal, Lahan Bekas Sengketa RI - Malaysia

BINTAN, KEPRI -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan turut didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Bintan, ketua kelompok nelayan Kabupaten Bintan, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, dan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan sebagai peserta dalam kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menekankan terkait dengan pentingnya edukasi dan pengelolaan batas negara di wilayah laut, mengingat bahwa Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui laut. “Saat ini masih sering terjadi kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah negara tetangga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat beraktivitas secara aman tanpa melanggar batas maritim negara,” ujar Dr. Nurdin. Ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya nyata untuk mencegah pelanggaran batas maritim, salah satunya melalui pemberian alat navigasi sederhana bagi nelayan, disertai edukasi yang konsisten mengenai zona batas negara.

Cegah Pelanggaran Batas Laut, BNPP RI Bekali Nelayan Bintan dengan Edukasi dan Navigasi

Timor Tengah Utara, NTT&nbsp;– Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi membuka jalur perlintasan perdana orang dan barang antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Border Post Oesilo pada, Kamis (10/4/2025). Sebagai bagian dari peresmian tersebut, Komjen Pol. Makhruzi Rahman melepas lima Warga Negara Indonesia asal Napan yang melintas ke Timor Leste dengan dokumen paspor yang telah diproses menggunakan sistem Border Control Management. Selain perlintasan orang, kegiatan ini juga ditandai dengan pelepasan satu truk ekspor berisi 30.600 botol air mineral kemasan senilai 4.143 USD menuju wilayah Oesilo. Sedangkan, dua unit kendaraan yang turut melintas dalam kegiatan tersebut, pengurusan perizinan perlintasan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual melalui Satlantas Polres Timor Tengah Utara (TTU) di Kefamenanu. Diketahui bahwa Peresmian jalur perlintasan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama antara Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan Presidente Autoridade Raeoa RDTL, Dr. Rogerio Tiago Fatima Lobato. Momen ini sekaligus menjadi simbol penguatan kerja sama lintas batas antara kedua negara bertetangga. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa dengan diresmikannya jalur perlintasan ini diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. "Seiring dengan telah dibukanya border ini, mari kita tingkatkan terus tata kelola pelayanan secara efektif, efisien dan aman. Serta meningkatkan dinamika ekonomi baik melalui policy pada tingkat pemerintah pusat, maupun dukungan kemudahaan akses bagi warga dan pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi mengatakan setelah diresmikan jalur perlintasan PLBN Napan ini tidak hanya sekedar memfasilitasi kebutuhan perlintasan masyarakat saja, melainkan sebagai komitmen awal kedua negara untuk memperlancar arus barang menuju Napan dan Oesilo serta menjadikan epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan perbatasan. "Semoga Napan, Timor Tengah Utara dan Oesilo, Bobomento bisa terus naik kelas, tumbuh memberikan manfaat financial tidak hanya bagi negara, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UMKM," pungkas Komjen Pol. Makhruzi. Dengan dibukanya perlintasan ini, PLBN Napan yang dikelola oleh BNPP RI kini resmi melayani perlintasan orang dengan menggunakan paspor, ekspor barang, serta aktivitas perdagangan perbatasan ke Timor Leste melalui Border Post Oesilo. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan Perdana Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan

LUMBIS PANSIANGAN - Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan ekspedisi menuju kawasan Simantipal di Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan di lahan bekas perundingan Indonesia -Malaysia tersebut dilaksanakan pada 13-14 November 2024 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan untuk 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji, Desa Labang, Kabupaten Nunukan. Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang.&nbsp; Jalur ini juga nantinya akan diproyeksikan menghubungkan Simantipal menuju PLBN Labang.&nbsp;&nbsp; Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Bappedalitbang Kaltara dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Selain itu, juga turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan. Foto dan teks : Binsar Marulitua/Humas BNPP

BNPP Rintis Pengembangan Kawasan Simantipal Perbatasan RI - Malaysia

Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Berita - Rakordal

Rakordal

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memaparkan berbagai capaian dan progres strategis pengelolaan batas wilayah negara dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Kerja Komisi II DPR RI pada, Rabu (21/1/2026). Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memastikan kepastian batas negara sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad wiyagus, yang mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, dan Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman.&nbsp; Dalam paparannya, Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan perkembangan penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Indonesia–Malaysia, penanganan Unresolved Segment dan Unsurveyed Segment Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL), serta penegasan batas darat Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG). Pada perbatasan darat RI–Malaysia, Komjen Pol. Makhruzi mengungkapkan bahwa dua OBP telah tuntas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Joint Indonesia–Malaysia (JIM) tahun 2019, yakni Segmen Simantipal dan C500–C600. "Selanjutnya, tiga OBP kembali disepakati pada JIM ke-45 Februari 2025, meliputi Pulau Sebatik, segmen B2700–B3100, serta S. Sinapad–Sesai," ujar Komjen Pol. Makhruzi. Meski demikian, masih terdapat empat OBP di sektor barat, antara Kalimantan Barat dan Sarawak, yaitu OBP D.400, G. Raya, S. Buan, dan Batu Aum. Keempatnya saat ini masih dalam tahap survei lapangan unilateral oleh tim teknis perundingan RI serta pembahasan teknis melalui forum informal Joint Working Group (JWG-OBP) terkait TOR dan SOP. Ia mengatakan bahwa penyelesaian eks OBP Sinapad di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, membawa dampak signifikan terhadap tata ruang wilayah. Tiga desa tersebut meliputi Kabungolor, Lipaga, dan Tetagas mengalami perubahan administrasi wilayah dengan sebagian lahan yang sebelumnya berada di Malaysia kembali masuk ke wilayah Indonesia dengan lahan kurang lebih 5.207 hektar. "Tambahan lahan tersebut diusulkan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan, termasuk rencana pembangunan PLBN Sei Manggaris, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, serta pengembangan kawasan Free Trade Zone," ucap Komjen Pol. Makhruzi. Sementara itu, pada perbatasan darat RI–RDTL, terdapat dua segmen yang telah mencapai kesepakatan penyelesaian, yakni Segmen Bijael Sunan–Oben dan Noel Besi–Citrana.&nbsp; Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui forum konsultasi bilateral dan menjadi dasar penting bagi penguatan stabilitas kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Adapun pada batas darat RI–PNG, Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa panjang garis batas mencapai sekitar 821 kilometer dengan total 107 pilar batas yang telah disepakati melalui MoU.&nbsp; “Untuk meningkatkan kualitas demarkasi, masih dibutuhkan perapatan pilar sebanyak 125 pilar pada periode 2025–2029. Upaya ini bertujuan memastikan kejelasan batas negara di lapangan sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, BNPP RI juga memaparkan percepatan penanganan dampak penegasan batas wilayah negara di Segmen Pulau Sebatik. Berdasarkan hasil survei bersama Indonesia–Malaysia, batas definitif telah ditetapkan sesuai Konvensi 1891 dengan penanaman 148 pilar baru.&nbsp; “Perubahan garis batas ini berdampak pada penambahan wilayah Indonesia seluas sekitar 127,3 hektare dan perpindahan wilayah seluas 4,9 hektar menjadi bagian dari Malaysia,” kata Komjen Pol. Makhruzi. Proses reposisi patok lama serta survei verifikasi lahan dan bangunan terdampak telah dilakukan secara bertahap sepanjang 2025. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 64 bidang lahan terdampak dengan total luas sekitar 6,16 hektare, mencakup area terdampak langsung dan buffer zone, serta aset masyarakat berupa lebih 1007 tanaman tumbuh dan 55 unit bangunan. Komjen Pol. Makhruzi menegaskan bahwa BNPP RI berkomitmen mengedepankan pendekatan kolaboratif dan berkeadilan dalam menangani dampak penegasan batas negara.&nbsp; Melalui forum Raker dan RDP ini, BNPP RI berharap dukungan Komisi II DPR RI terus menguat, baik dari sisi kebijakan, penganggaran, maupun pengawasan. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang berdaulat, aman, dan berdaya saing, sekaligus mendorong kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia yang maju dan sejahtera. (Humas BNPP RI)

BNPP RI Sampaikan Progres Penyelesaian OBP dan Penegasan Batas Negara dalam RDP Komisi II DPR RI

Oleh: Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Gerindra&nbsp; Perbatasan negara sering dipahami sebagai garis. Padahal ia lebih tepat disebut ruang—ruang hidup, ruang harapan, sekaligus ruang rawan. Di sanalah kedaulatan diuji setiap hari, bukan lewat pidato, melainkan lewat hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan warganya. Ketika negara absen, perbatasan tidak runtuh secara dramatis, tetapi perlahan: lewat jalur-jalur tidak resmi, ekonomi bayangan, dan rasa keterasingan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Data menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ini. Indonesia bukan hanya negara kepulauan besar dengan ribuan pulau dan garis pantai panjang, tetapi juga negara dengan ratusan segmen batas darat dan laut yang belum sepenuhnya tuntas. Sebagian sudah disepakati, sebagian masih dinegosiasikan, dan sebagian lain terhenti bukan karena kurangnya dasar hukum, melainkan karena tumpukan persoalan sosial, teknis, dan politik yang saling berkelindan. Di satu sisi, pemerintah telah bergerak. Penyelesaian sejumlah segmen batas darat dengan negara tetangga menunjukkan bahwa diplomasi tidak berhenti di meja perundingan, tetapi diterjemahkan ke lapangan melalui survei bersama, reposisi pilar, dan penegasan batas. Kasus Pulau Sebatik memperlihatkan bahwa koreksi historis bisa dilakukan secara berdaulat dan bermartabat. Ada wilayah yang bertambah, ada yang berkurang, tetapi yang lebih penting: kepastian hukum akhirnya hadir. Namun kepastian batas tidak otomatis berarti kepastian hidup. Justru setelah batas ditegaskan, persoalan baru muncul: lahan warga yang berpindah yurisdiksi, rumah yang tiba-tiba berada di “sisi lain”, dan ruang hidup yang menyempit akibat buffer zone. Di titik ini, negara tidak boleh berhenti pada klaim teritorial. Penyelesaian batas harus selalu diikuti kebijakan pasca-batas—pendataan ulang lahan, kompensasi yang adil, dan perencanaan kawasan yang berpihak pada warga terdampak. Tanpa itu, penegasan batas berisiko menjadi kemenangan simbolik yang meninggalkan luka sosial. Hal serupa terlihat dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Gagasan bahwa pos lintas bukan sekadar pintu keluar-masuk, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi, adalah visi yang tepat. Namun data menunjukkan bahwa tidak sedikit PLBN yang tersendat: ada yang terkendala akses jalan, ada yang tersangkut status kawasan hutan, ada yang tertahan karena unresolved segment, bahkan ada yang terbentur kebijakan teknis seperti kewajiban komponen dalam negeri. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan seragam. Solusi konkret pertama yang perlu ditegaskan adalah pembedaan tipologi PLBN. Tidak semua PLBN harus dibangun dengan standar dan fungsi yang sama. PLBN di wilayah sengketa aktif harus diperlakukan sebagai strategic holding project—dirancang fleksibel, modular, dan menunggu kepastian batas. Sebaliknya, PLBN di wilayah yang sudah clear harus segera ditingkatkan fungsinya sebagai simpul logistik, perdagangan lokal, dan layanan sosial dasar. Tanpa diferensiasi ini, PLBN akan terus terjebak antara ambisi besar dan realitas lapangan. Persoalan jalur tidak resmi memperlihatkan sisi lain dari kegagalan pendekatan tunggal keamanan. Ratusan jalur tidak resmi di perbatasan darat menunjukkan bahwa pengawasan semata tidak cukup. Jalur-jalur itu hidup karena ada kebutuhan ekonomi, akses sosial, dan jarak layanan negara yang terlalu jauh. Menutup jalur tanpa membuka alternatif hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Karena itu, solusi kedua yang mendesak adalah mengintegrasikan penanganan jalur tidak resmi dengan pembangunan ekonomi mikro perbatasan. Legalitas lintas batas terbatas, pasar perbatasan yang terhubung langsung dengan PLBN, dan dukungan logistik bagi komoditas lokal jauh lebih efektif dibanding patroli tanpa henti. Keamanan yang berkelanjutan hanya lahir ketika warga merasa negara memberi pilihan yang sah dan menguntungkan. Masalah abrasi di pulau-pulau kecil terluar menunjukkan tantangan lain: kedaulatan yang tergerus secara fisik. Ketika daratan hilang, bukan hanya rumah yang tenggelam, tetapi juga titik referensi negara. Solusi di sini tidak bisa parsial. Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan relokasi adaptif, pemulihan ekosistem, dan perencanaan ulang pemukiman. Menyelamatkan pulau terluar berarti menyelamatkan masa depan batas negara itu sendiri. Di tingkat tata kelola, hambatan terbesar justru terletak pada koordinasi. Banyak kebijakan sudah ada, rencana sudah disusun, anggaran sudah dialokasikan, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, solusi ketiga yang paling menentukan adalah membangun satu sistem data dan perencanaan perbatasan yang benar-benar terpadu. Tanpa satu peta, satu data, dan satu komando koordinasi yang kuat, perbatasan akan terus menjadi ruang rebutan kewenangan, bukan ruang pelayanan. Perbatasan tidak boleh terus diperlakukan sebagai proyek. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk belajar dari kegagalan. Negara tidak diuji dari seberapa cepat ia membangun pilar atau pos, tetapi dari kemampuannya memastikan bahwa setiap kebijakan perbatasan berujung pada satu hal sederhana: warga merasa diakui, dilindungi, dan dilibatkan. Menjaga perbatasan pada akhirnya bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi merawat kehadiran negara di titik-titik terjauh. Di sanalah nasionalisme bekerja secara paling nyata—bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman hidup sehari-hari. (Humas BNPP RI)

Perbatasan, Negara, dan Kerja Panjang yang Tak Boleh Tergesa

Nunukan, Kalimantan Utara - Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus mempercepat konsolidasi organisasi dengan melaksanakan sosialisasi program kerja masa bakti 2025–2030 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KORPRI BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni, sebagai langkah cepat setelah jajaran pengurus resmi dikukuhkan oleh Ketua Departemen Perlindungan ASN Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dr. Drs. Kardjono Atmoharsono, pada 8 Januari 2026 lalu.&nbsp; Langkah ini menegaskan komitmen BNPP RI dalam memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) di kawasan perbatasan melalui organisasi KORPRI yang solid, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Dr. Belly menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum awal untuk menggerakkan seluruh elemen BNPP agar terlibat aktif dalam setiap program KORPRI. "Sosialisasi di PLBN Sebatik ini merupakan langkah cepat kami sebagai Dewan Pengurus KORPRI BNPP untuk mendorong setiap komponen di BNPP agar terlibat aktif dalam setiap kegiatan KORPRI BNPP," ujar Dr. Belly. Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan PLBN dalam pelaksanaan program kerja KORPRI menjadi strategi penting untuk memperkuat hubungan institusi dengan masyarakat perbatasan.&nbsp; Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai simpul pelayanan lintas negara, tetapi juga sebagai ruang pengabdian ASN dalam mendorong pembangunan sosial dan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah perbatasan. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, dan seluruh pegawai pengelola PLBN Sebatik ini menjadi forum dialog yang produktif untuk menggali peluang kolaborasi program KORPRI dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Sebagai informasi, susunan Dewan Pengurus KORPRI BNPP RI masa bakti 2025–2030 terdiri atas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI sebagai Penasihat, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman sebagai Wakil Penasihat, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si sebagai Pengarah, serta Dr. Belly Isnaeni, S.H., M.H sebagai Ketua, yang didukung jajaran wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para ketua bidang sesuai fungsi organisasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BNPP RI berharap semangat kebersamaan dan profesionalisme ASN di kawasan perbatasan semakin menguat, sehingga pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat terus terwujud. Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

Perkuat Sinergi ASN Perbatasan, KORPRI BNPP RI Sosialisasikan Program Kerja 2025–2030 di PLBN Sebatik

Landak, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (14/1/2026). Mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan diterima oleh Wakil Bupati Landak, Erani, di Posko Siaga Bencana, GOR Bujakng Nyangko, Landak. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran akses strategis menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 ton beras, 250 dus mie instan, dan 50 dus biskuit yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak di sejumlah kecamatan. Dalam sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan arahan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Kami hadir mewakili Pak Mendagri selaku Kepala BNPP RI untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak. Sekaligus memastikan akses jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tetap lancar untuk mendukung konektivitas dan perekonomian,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa Kabupaten Landak memiliki peran strategis sebagai jalur utama penghubung menuju perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya melalui ruas nasional Pontianak–Ngabang–Sanggau–Entikong. Jalur tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan pemerintahan, serta penggerak ekonomi kawasan perbatasan. Menurutnya, setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong. Oleh karena itu, BNPP RI tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memastikan konektivitas wilayah perbatasan tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada rentang 9–13 Januari 2026 sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Mempawah, Menyuke, Behe, dan Sungai Landak. Akibatnya, permukiman warga di sembilan kecamatan yang tersebar di 28 desa terdampak banjir. Saat penyaluran bantuan berlangsung, kondisi banjir dilaporkan telah surut dan aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Meski demikian, upaya pemulihan dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Bantuan ini kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial,” terang Komjen Pol. Makhruzi. Sementara itu, Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPP RI dalam penanganan dampak banjir di wilayahnya. “Pemerintah Kabupaten Landak mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian BNPP RI. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan akses strategis kawasan perbatasan,” ungkap Erani. Erani juga menjelaskan bahwa meskipun banjir telah surut, Pemerintah Kabupaten Landak tetap menyiagakan Posko Siaga Bencana selama 11–23 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan.&nbsp; Posko tersebut melaksanakan pemantauan cuaca dan hidrologi, pemetaan wilayah rawan bencana, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian informasi kewaspadaan kepada masyarakat. Melalui langkah kolaboratif ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung ketahanan wilayah perbatasan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga melalui respons cepat terhadap situasi darurat kemanusiaan.&nbsp; Penulis: Bagas R(Humas BNPP RI)

BNPP RI Salurkan Bantuan Banjir di Landak, Pastikan Akses Strategis Menuju Perbatasan Tetap Lancar

Jayapura, Papua – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menerima kunjungan Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama rombongan, Selasa (13/01/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Rombongan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri RI, Acep Somantri, bersama Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN RI, Dr. Agus Sudrajat. Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Papua beserta jajaran. Setibanya di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, bersama jajaran CIQ (Customs, Immigration, Quarantine). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kawasan PLBN Skouw, termasuk pengambilan foto bersama di spot Wutung yang menjadi salah satu ikon kawasan perbatasan RI–PNG, sekaligus melihat secara langsung fasilitas dan pelayanan CIQ di jalur kedatangan. Kunjungan yang bertepatan dengan Hari Pasar Skouw tersebut memperlihatkan dinamika perlintasan orang dan barang yang cukup ramai di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala PLBN Skouw menyampaikan penjelasan umum mengenai pengelolaan kawasan serta mekanisme pelayanan lintas batas negara yang diterapkan di PLBN Skouw. Dalam keterangannya, Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri RI, Acep Somantri, menyampaikan bahwa PLBN Skouw memiliki peran strategis sebagai garda terdepan negara dalam pelayanan lintas batas. Menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan perlu terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi guna memastikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, menegaskan pentingnya PLBN sebagai laboratorium praktik pelayanan publik di kawasan perbatasan. Ia menilai penguatan kualitas kebijakan serta kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan lintas batas yang adaptif, responsif, dan selaras dengan dinamika masyarakat perbatasan. Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelayanan lintas batas negara. “PLBN Skouw berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan lintas batas secara terpadu, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat perbatasan serta para pelintas negara,” ujarnya. Sebagai gerbang resmi Indonesia di perbatasan timur, BNPP melalui PLBN Skouw terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan standar pelayanan publik guna mendukung tata kelola perbatasan yang efektif dan profesional bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Penulis : Brian A. LEditor : Humas BNPP

Semua Berita

Quick Links