PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan bahwa, BNPP melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp150.800.000.000 atau 56.45 persen dari total pagu pada tahun 2025.&nbsp; Perihal itu Mendagri Tito paparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Evaluasi Kinerja 2024 dan Program Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia (DPR-RI), Senin (3/2/2025).&nbsp; "Efisiensi BNPP dipatok sebesar Rp150 miliar, atau sebesar 56, 45 persen," terang Mendagri Tito.&nbsp; Mendagri Tito menjelaskan, semula pagu anggaran pada institusi yang dipimpinnya secara ex officio adalah Rp267.135.531.000. Sehingga sisa pagu anggaran BNPP menjadi Rp116.335.531.000.&nbsp; "Inilah yang dimanfaatkan BNPP, dan ini juga sedang di exercise BNPP lebih rinci lagi. Baik pada Kemendagri dan BNPP, dengan adanya surat Kemenkeu, kami menyisir setiap komponen eselon hal-hal yang sebanyak mungkin bisa diefisiensikan," ucapnya. Ia juga memaparkan dengan efisiensi anggaran ini, pada tahun 2025, BNPP memprioritaskan khusus hal-hal yang pokok. Dua hal pokok tersebut seperti belanja pegawai dan penanganan operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara.&nbsp; "15 PLBN tetap harus berjalan operasional! Inilah yang bisa sementara kami sedang exercise. Sementara kami akan terus melakukan exercise sampai mendetail untuk menyisir, mata anggaran yang bisa kita efisiensikan terutama 16 item tersebut," tegas Mendagri Tito.&nbsp;&nbsp; Sebagai informasi, landasan efisiensi anggaran didasarkan atas adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi juga didasarkan pada Surat Menkeu No.S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025. Penulis : Binsar Marulitua(Humas BNPP)

Efisiensi Anggaran BNPP, Mendagri Prioritaskan 15 PLBN Tetap Operasional

UNODC Perkuat Kerjasama dengan BNPP dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara

PLBN Skouw Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Nilai Nasionalisme di Perbatasan

PAPUA - Dalam semangat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw mengadakan upacara bendera yang berlangsung khidmat pada Selasa, 1 Oktober 2024.&nbsp; Upacara yang dimulai pada pukul 09.00 WIT ini diikuti oleh seluruh pegawai PLBN dan anggota gabungan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Christin Laura Depametouw, Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara. Dengan latar belakang perbatasan yang kerap menjadi simbol kedaulatan negara, upacara ini memegang makna yang lebih dalam. Tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebagai momen untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).&nbsp; Di tengah dinamika kehidupan di kawasan perbatasan, pengamalan Pancasila dinilai sebagai benteng kokoh yang menjaga keutuhan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Kepala PLBN Skouw, Mathilda Pusung menekankan pentingnya mengingat perjuangan para pahlawan dalam upacara ini. Menurutnya, PLBN Skouw sebagai titik lintas batas negara memiliki tanggung jawab lebih dalam menjaga keutuhan NKRI, sekaligus menguatkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat perbatasan.&nbsp; "Hari Kesaktian Pancasila ini mengingatkan kita semua tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan mereka dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, di perbatasan, kita yang berada di garis depan merasakan langsung betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Mathilda Pusung. Ia juga menambahkan bahwa pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas pada tataran teori atau dokumen sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama di wilayah perbatasan yang kerap kali menjadi wilayah yang rentan terhadap perpecahan. "Di perbatasan ini, interaksi dengan masyarakat setempat dan pendatang sangat intens.&nbsp; Oleh karena itu, nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial harus terus kita hidupkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara petugas PLBN dengan masyarakat sekitar," jelas Mathilda. Upacara yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut dipenuhi dengan nuansa khidmat. Rangkaian acara dimulai dengan penghormatan bendera, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta. Suasana haru menyelimuti seluruh upacara ketika dilakukan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di PLBN Skouw menjadi bukti nyata bahwa semangat nasionalisme dan cinta tanah air tidak pernah pudar, bahkan di wilayah perbatasan yang sering kali jauh dari pusat pemerintahan. Di sini, semangat menjaga kedaulatan negara terasa begitu kental, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa peserta upacara yang merasa tersentuh oleh makna peringatan tersebut. Selain upacara, PLBN Skouw juga menggelar kegiatan-kegiatan lainnya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, seperti lomba baca teks Pancasila dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pelajar di sekitar wilayah perbatasan. PLBN Skouw yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Selain berfungsi sebagai gerbang masuk-keluar warga negara, PLBN juga menjadi simbol kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat. Di sinilah, nilai-nilai Pancasila diharapkan bisa menjadi perekat antara petugas dan masyarakat, serta menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. Di penghujung acara, Mathilda Pusung menyampaikan harapannya agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya menjadi momen seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. "Pancasila bukan hanya ideologi yang kita hafal, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang kita amalkan setiap hari. Mari kita jaga Pancasila dan NKRI di mana pun kita berada, terutama di perbatasan ini," tutup Mathilda. Sementara itu, inspektur upacara Christin Laura Depametouw dalam sambutannya menekankan pentingnya memaknai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai refleksi perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan ideologi negara.&nbsp; “Peringatan ini bukan hanya untuk diingat setiap tahun, tapi harus menjadi momen bagi kita untuk merefleksikan kembali makna perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan ideologi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Christin. Christin menambahkan bahwa PLBN, yang merupakan pintu gerbang negara, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek tugas mereka.&nbsp; "Kita berada di garis terdepan, tempat di mana wajah negara pertama kali dilihat oleh mereka yang melintas. Oleh karena itu, semangat Pancasila harus tercermin dalam setiap tindakan kita di sini," imbuhnya. Penulis: Antonius N. SudantoEditor: Muslikhin

Sinergi BNPP dan Pemprov Maluku dalam Meningkatkan Kewenangan dan Pengelolaan PPKT

BNPP dan Pemprov Maluku Sepakat Atasi Abrasi Yang Tinggi dan Strategi Peningkatan Pengamanan Pulau-pulau Terluar

Prof Zudan Sekretaris BNPP: Capaian Luar Biasa Tahun 2023, Pemerintah Bangun 5 PLBN Baru Dikelola BNPP

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) berhasil mencapai sejumlah progres yang menggembirakan dalam pengelolaan perbatasan negara pada tahun 2023.&nbsp; Melalui berbagai proyek strategis dan upaya penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga, BNPP RI menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Salah satu capaian penting yang berhasil dicapai adalah pembangunan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN Serasan, PLBN Napan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, dan PLBN Yetetkun merupakan beberapa pos yang telah dibangun oleh BNPP RI.&nbsp; "Pembangunan pos-pos ini bukan hanya tentang fisik bangunan, tapi juga tentang memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan,"&nbsp;ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof.Dr. Zudan Arif Fakrulloh Selain itu, kata Prof Zudan, BNPP RI juga berhasil menyelesaikan perundingan unresolved dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), memastikan kedaulatan negara di wilayah perbatasan timur. Peneguhan batas laut teritorial dengan Malaysia dan Vietnam juga merupakan langkah penting dalam memastikan kedamaian di kawasan perbatasan. "Dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di wilayah perbatasan, BNPP RI juga telah memberikan kontribusi yang signifikan. Sejumlah proyek seperti pembangunan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) dan pasar rakyat telah berhasil dikerjakan, meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan," bebernya. Tak kalah pentingnya, BNPP RI juga fokus pada pembangunan bidang lingkungan hidup. Penyiapan kawasan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan penyediaan alat bantu pertanian menjadi prioritas dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah perbatasan. Selain itu, BNPP RI juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi di wilayah perbatasan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BNPP RI berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Tak lupa, pemberdayaan masyarakat adat terpencil di wilayah perbatasan juga menjadi fokus BNPP RI dalam upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Dengan capaian signifikan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengelolaan perbatasan negara demi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. (Humas BNPP) Penulis dan Editor: Muslikhin

BNPP RI Tinjau Pilar Titik Referensi di Tanjung Sading Kabupaten Bintan

BINTAN - Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Siti Metrianda Akuan bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Rony Kartika melakukan peninjauan Pilar Titik Referensi (PTR) di Tanjung Sading, Kabupaten Bintan, pada Selasa, (27/2/2024). Menurut Siti Metrianda Akuan, PTR merupakan titik referensi utk menentukan koordinat titik Dasar yang merupakan titik penarikan garis pangkal lurus sebagai acuan untuk perhitungan garis batas laut wilayah negara (Batas teritorial) dan batas yuridiksi (Batas ZEE dan BLK). PTR yang dikunjungi berlokasi di Kabupaten Bintan, tepatnya di Tanjung Sading. Keberadaan titik PTR ini penting untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. "Saya tadi melihat langsung keberadaan titik PTR di Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia," ujar Anda, panggilan akrab Siti Metrianda Akuan. Sementara itu, Sekda Bintan, Ronny Kartika, menjelaskan bahwa pengelolaan Pilar Titik PTR menjadi salah satu dasar bagi kedaulatan NKRI, khususnya bagi wilayah Kabupaten Bintan yang merupakan daerah perbatasan terluar Indonesia. "Kabupaten Bintan harus memiliki titik PTR sebagai bagian dari strategi pertahanan dan keamanan, serta sebagai kawasan beranda terdepan mengingat kedekatannya dengan negara-negara tetangga," ungkapnya. Keberadaan titik PTR tidak hanya penting dari segi kedaulatan, tetapi juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan lokal maupun asing. "Kita harus menjaga dan mengelola titik PTR ini dengan baik agar bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang memperkaya potensi pariwisata di Kabupaten Bintan," tambah Sekda. Selain meninjau PTR,&nbsp;Tim BNPP juga mengunjungi nelayan suku laut di Kampung Panglong Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada hari yang sama. Dalam kunjungan tersebut, Anda bertemu langsung dengan para nelayan, termasuk yang pernah mengalami insiden tertangkap oleh Aparat Maritim Malaysia. "Kami berbicara langsung dengan nelayan yang pernah mengalami insiden tersebut. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya memahami batas wilayah agar kejadian serupa tidak terulang," katanya. Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, diharapkan terus melakukan sosialisasi tentang batas wilayah negara kepada masyarakat, termasuk kepada para nelayan. "Kami mengimbau para nelayan untuk memperhatikan batas wilayah negara saat menjalankan aktivitasnya agar dapat menghindari insiden yang tidak diinginkan," tandasnya. (Humas BNPP)

JAKARTA - Seiring dengan perkembangan teknologi dan semangat menciptakan kenangan, PT. Pos Indonesia pada 10 Desember 2023 secara resmi telah mencetak prangko khusus yang mengabadikan momen 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini, diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, Rabu, (20/12/2023).&nbsp; Menurut Robert, keberadaan prangko seri PLBN itu merupakan wujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.&nbsp; "Prangko mampu menunjukkan kedaulatan suatu negara di wilayah perbatasan. Setiap terbit suatu prangko maka akan mendapat pengakuan lebih dari 200 negara anggota Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1874," kata Robert, yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP. Penerbitan prangko ini sendiri, merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang pada tahun 2023 ini menampilkan beberapa tema, salah satunya tentang NKRI dan dipilihlah seri tentang PLBN. Selanjutnya setelah proses pembahasan bersama antara BNPP, Kemenkominfo dan PT. Pos Indonesia, maka hasil akhir cetak dan terbit merupakan hasil kesepakatan antara PT. Pos Indonesia dan Perum Peruri, dengan proses cetak yang dimulai setelah persetujuan desain dari Kemenkominfo. Robert menjelaskan, prangko seri PLBN tahun 2023 ini menampilkan 5 (lima) gambar PLBN, yakni: PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT; PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar); dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar: serta 1 PLBN sebagai gambar Sampul.Hari Pertama, yakni: PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. "Kelima PLBN yang menjadi gambar prangko tersebut, sudah beroperasi dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," urai Robert, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTT ini. Fakta Pos Lintas Batas Negara 1. PLBN Sota: Pintu Gerbang Timur Indonesia PLBN Sota, terletak di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi sorotan utama dalam rangkaian prangko ini. Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 3 Oktober 2021, PLBN Sota menjadi penanda batas antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. "Tak hanya menjadi penanda batas dua negara antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Kehadiran PLBN Sota menjadi cerminan wajah Indonesia dalam menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah paling timur Indonesia," jelas Robert. 2. PLBN Motamasin hingga Wini: Cermin Pembangunan di Timor Pergeseran ke wilayah Nusa Tenggara Timur, PLBN Motamasin di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Dengan luas mencapai 18,6 hektare, PLBN Motamasin diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 9 Januari 2018. "Kehadiran pos perbatasan ini harus bisa memberikan efek nyata bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan," tegasnya. Beralih ke PLBN Wini di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, PLBN ini juga memiliki nilai strategis serupa.&nbsp;Diresmikan pada tanggal yang sama dengan PLBN Motamasin, Wini menjadi pintu gerbang depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. "Konsep Desain PLBN Wini menyerap dan mengaplikasikan ragam kekayaan budaya lokal, diantaranya Lopo (lumbung penyimpanan bahan makanan) dan konsep bebatuan khas Wini," ujarnya. 3. Melintas ke Kalimantan: Entikong dan Badau PLBN Entikong, terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi perhatian utama sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia. Beroperasi sejak 1 Oktober 1989, PLBN ini diresmikan kembali pada 21 Desember 2016 oleh Presiden Joko Widodo. "Dengan luas mencapai 19.493 m2, PLBN Entikong menampilkan konsep arsitektur bangunan khas lokalitas, terinspirasi dari bentuk rumah panjang dan perisai suku Dayak," katanya. PLBN Badau, di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, turut memberikan peranan penting bagi kawasan timur Provinsi Kalimantan Barat. Diresmikan pada 16 Maret 2017, PLBN Badau menampilkan konsep bangunan utama yang menyerupai Rumah Betang, rumah panjang khas Kalimantan, dengan tipe PLBN (A). 4. Natuna: PLBN Serasan, Perpaduan Desain Melayu dan Fungsi Pertahanan Pindah ke wilayah Natuna, PLBN Serasan di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi titik fokus terakhir. Dibangun sebagai PLBN laut, Serasan memiliki nilai strategis untuk ekonomi dan pembangunan kawasan perbatasan, juga sebagai beranda terdepan Indonesia dengan Counter Point Sematan, Malaysia. "PLBN Serasan dibangun pada 05 November 2020, dan selesai 01 Agustus 2022," tukasnya.&nbsp; Dengan langkah PT. Pos Indonesia dalam mencetak prangko khusus ini, diharapkan masyarakat dapat terus mengenang dan menghargai peran penting PLBN sebagai pintu gerbang ke berbagai kawasan perbatasan Indonesia.&nbsp; Perjalanan PLBN dari Sota hingga Serasan, melibatkan kerjasama lintas sektor, menjadi simbol kemajuan bangsa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi, tunggu saja jejak prangko baru ini yang akan segera menghiasi koleksi Anda pada Desember 2023. "Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia," pungkasnya. (Humas BNPP)

5 Prangko Khusus Pos Lintas Batas Negara Telah Terbit!

Mengenal PLBN Aruk di Perbatasan RI-Malaysia

Berita - Mengenal PLBN Aruk di Perbatasan RI-Malaysia

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Aruk dapat ditempuh kurang lebih 6 jam perjalanan darat dari Kota Pontianak (Ibukota Provinsi) dengan jarak tempuh kurang lebih 320 Km. Sementara dari pusat kota Kabupaten Sambas, PLBN Aruk dapat dijangkau kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam, dengan jarak kurang lebih 90 Km. PLBN Aruk dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Aruk yang memiliki luas 9,1 Ha ini pada 17 Maret 2016. PLBN Aruk terhubung dengan Pintu Perbatasan Biawak di Serawak, Malaysia. Bentuk bangunan inti PLBN Aruk mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat lokal. Konsep atas bangunan PLBN Aruk ditransformasi dari bentuk Rumah Panjang dan Perisai khas Dayak. Perisai melambangkan bagian pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi, sedangkan corak dan warna mengaplikasikan&nbsp;kombinasi etnik-moderen yang diterapkan pada bagian elemen dinding dan relief pada bagian pintu gerbang, termasuk atapya tinggi dengan ukiran tradisional Dayak. PLBN Aruk menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. PLBN Aruk didisain tidak hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Kedepannya, PLBN Aruk diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara. Selain layanan pelintas batas di Zona Inti, Pemerintah membangun Zona Penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pasar wisata, wisma Indonesia, layanan perbankan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas layanan publik lainnya hingga ruang terbuka hijau.&nbsp; "Saya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," ucap Presiden Joko Widodo saat meresmikan PLBN Aruk. Presiden Jokowi juga meminta PLBN Aruk bukan hanya menjadi kantor instansi pemerintah tapi juga berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.&nbsp; "Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan pos lintas batas ini untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas," tegas Presiden. (BIN) (Humas BNPP)

Prof Zudan Sapa Pegawai PLBN dan Cek Kondisi Sapras

Berita - Prof Zudan Sapa Pegawai PLBN dan Cek Kondisi Sapras

JAKARTA - Sebagai pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan sarana prasarana di PLBN memadai untuk digunakan melayani pelintas batas negara. Hal ini dipastikan oleh Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh, dalam kegiatan transformasi organisasi. Pada kegiatan tersebut Zudan menyapa para pegawai PLBN sekaligus mengecek satu per satu sarana prasarana di PLBN melalui zoom meeting. Ia menerangkan kegiatan pengecekan ini dilaksanakan agar para pelintas batas yang melintas dari Indonesia ke negara tetangga maupun sebaliknya dapat menggunakan sarana prasarana memadai di PLBN. "Saya memastikan ketersediaan air, listrik, dan sarana prasarana lain di PLBN. Hal ini saya lakukan agar para pelintas batas yang melintas melalui PLBN selain mendapatkan pelayanan yang maksimal dari petugas CIQS juga dapat menggunakan sarana prasarana memadai di PLBN," ujar Zudan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).&nbsp; Zudan menjelaskan pengecekan akan dilaksanakan secara rutin pada kegiatan transformasi organisasi, sehingga kendala yang dihadapi pegawai PLBN dapat langsung terlaporkan dan ditangani. "Diharapkan dengan adanya transformasi organisasi yang dilaksanakan secara rutin, kendala yang dihadapi pegawai PLBN di perbatasan negara dapat segera terlaporkan, sehingga lebih cepat penanganannya," pungkasnya. Adapun PLBN yang di cek adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw di Provinsi Papua dan PLBN Sota di Provinsi Papua Selatan. (Humas BNPP)

PLBN Motamasin

Quick Links