Oleh: Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Gerindra&nbsp; Perbatasan negara sering dipahami sebagai garis. Padahal ia lebih tepat disebut ruang—ruang hidup, ruang harapan, sekaligus ruang rawan. Di sanalah kedaulatan diuji setiap hari, bukan lewat pidato, melainkan lewat hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan warganya. Ketika negara absen, perbatasan tidak runtuh secara dramatis, tetapi perlahan: lewat jalur-jalur tidak resmi, ekonomi bayangan, dan rasa keterasingan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Data menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ini. Indonesia bukan hanya negara kepulauan besar dengan ribuan pulau dan garis pantai panjang, tetapi juga negara dengan ratusan segmen batas darat dan laut yang belum sepenuhnya tuntas. Sebagian sudah disepakati, sebagian masih dinegosiasikan, dan sebagian lain terhenti bukan karena kurangnya dasar hukum, melainkan karena tumpukan persoalan sosial, teknis, dan politik yang saling berkelindan. Di satu sisi, pemerintah telah bergerak. Penyelesaian sejumlah segmen batas darat dengan negara tetangga menunjukkan bahwa diplomasi tidak berhenti di meja perundingan, tetapi diterjemahkan ke lapangan melalui survei bersama, reposisi pilar, dan penegasan batas. Kasus Pulau Sebatik memperlihatkan bahwa koreksi historis bisa dilakukan secara berdaulat dan bermartabat. Ada wilayah yang bertambah, ada yang berkurang, tetapi yang lebih penting: kepastian hukum akhirnya hadir. Namun kepastian batas tidak otomatis berarti kepastian hidup. Justru setelah batas ditegaskan, persoalan baru muncul: lahan warga yang berpindah yurisdiksi, rumah yang tiba-tiba berada di “sisi lain”, dan ruang hidup yang menyempit akibat buffer zone. Di titik ini, negara tidak boleh berhenti pada klaim teritorial. Penyelesaian batas harus selalu diikuti kebijakan pasca-batas—pendataan ulang lahan, kompensasi yang adil, dan perencanaan kawasan yang berpihak pada warga terdampak. Tanpa itu, penegasan batas berisiko menjadi kemenangan simbolik yang meninggalkan luka sosial. Hal serupa terlihat dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Gagasan bahwa pos lintas bukan sekadar pintu keluar-masuk, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi, adalah visi yang tepat. Namun data menunjukkan bahwa tidak sedikit PLBN yang tersendat: ada yang terkendala akses jalan, ada yang tersangkut status kawasan hutan, ada yang tertahan karena unresolved segment, bahkan ada yang terbentur kebijakan teknis seperti kewajiban komponen dalam negeri. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan seragam. Solusi konkret pertama yang perlu ditegaskan adalah pembedaan tipologi PLBN. Tidak semua PLBN harus dibangun dengan standar dan fungsi yang sama. PLBN di wilayah sengketa aktif harus diperlakukan sebagai strategic holding project—dirancang fleksibel, modular, dan menunggu kepastian batas. Sebaliknya, PLBN di wilayah yang sudah clear harus segera ditingkatkan fungsinya sebagai simpul logistik, perdagangan lokal, dan layanan sosial dasar. Tanpa diferensiasi ini, PLBN akan terus terjebak antara ambisi besar dan realitas lapangan. Persoalan jalur tidak resmi memperlihatkan sisi lain dari kegagalan pendekatan tunggal keamanan. Ratusan jalur tidak resmi di perbatasan darat menunjukkan bahwa pengawasan semata tidak cukup. Jalur-jalur itu hidup karena ada kebutuhan ekonomi, akses sosial, dan jarak layanan negara yang terlalu jauh. Menutup jalur tanpa membuka alternatif hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Karena itu, solusi kedua yang mendesak adalah mengintegrasikan penanganan jalur tidak resmi dengan pembangunan ekonomi mikro perbatasan. Legalitas lintas batas terbatas, pasar perbatasan yang terhubung langsung dengan PLBN, dan dukungan logistik bagi komoditas lokal jauh lebih efektif dibanding patroli tanpa henti. Keamanan yang berkelanjutan hanya lahir ketika warga merasa negara memberi pilihan yang sah dan menguntungkan. Masalah abrasi di pulau-pulau kecil terluar menunjukkan tantangan lain: kedaulatan yang tergerus secara fisik. Ketika daratan hilang, bukan hanya rumah yang tenggelam, tetapi juga titik referensi negara. Solusi di sini tidak bisa parsial. Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan relokasi adaptif, pemulihan ekosistem, dan perencanaan ulang pemukiman. Menyelamatkan pulau terluar berarti menyelamatkan masa depan batas negara itu sendiri. Di tingkat tata kelola, hambatan terbesar justru terletak pada koordinasi. Banyak kebijakan sudah ada, rencana sudah disusun, anggaran sudah dialokasikan, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, solusi ketiga yang paling menentukan adalah membangun satu sistem data dan perencanaan perbatasan yang benar-benar terpadu. Tanpa satu peta, satu data, dan satu komando koordinasi yang kuat, perbatasan akan terus menjadi ruang rebutan kewenangan, bukan ruang pelayanan. Perbatasan tidak boleh terus diperlakukan sebagai proyek. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk belajar dari kegagalan. Negara tidak diuji dari seberapa cepat ia membangun pilar atau pos, tetapi dari kemampuannya memastikan bahwa setiap kebijakan perbatasan berujung pada satu hal sederhana: warga merasa diakui, dilindungi, dan dilibatkan. Menjaga perbatasan pada akhirnya bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi merawat kehadiran negara di titik-titik terjauh. Di sanalah nasionalisme bekerja secara paling nyata—bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman hidup sehari-hari. (Humas BNPP RI)

Perbatasan, Negara, dan Kerja Panjang yang Tak Boleh Tergesa

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Abstrak Perkembangan geopolitik global memasuki babak baru setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat pada Januari 2026. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik domestik Venezuela, tetapi juga menimbulkan gelombang dampak yang luas terhadap prinsip kedaulatan negara, hukum internasional, serta keseimbangan kekuatan dunia.&nbsp; Artikel ini menganalisis posisi strategis Venezuela, dimensi perbatasan darat dan laut, preseden hukum internasional yang muncul akibat operasi militer Amerika Serikat, serta respons aktor-aktor global utama. Dengan menggunakan pendekatan geopolitik dan studi perbatasan, tulisan ini berargumen bahwa penangkapan Maduro mencerminkan pergeseran tatanan internasional dari norma berbasis hukum menuju dominasi kekuatan (power-based order). Kata kunci: geopolitik, kedaulatan negara, perbatasan, Venezuela, tatanan global. Pendahluan Dalam kerangka tatanan internasional modern, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara merupakan fondasi utama sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).&nbsp; Namun, tindakan penangkapan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat tanpa mandat Dewan Keamanan PBB menandai tantangan serius terhadap norma tersebut. Situasi ini mengindikasikan kecenderungan pergeseran dari tatanan berbasis hukum menuju praktik hubungan internasional yang lebih bertumpu pada kekuatan.¹ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi geopolitik penangkapan tersebut dengan menempatkan Venezuela sebagai studi kasus krusial dalam memahami retaknya tatanan internasional berbasis hukum. Fokus utama diarahkan pada dimensi strategis wilayah, aspek perbatasan, serta respons regional dan global. Posisi Geostrategis Venezuela Venezuela sendiri memiliki posisi geostrategis yang sangat penting di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk puluhan juta jiwa, serta garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Karibia dan Samudra Atlantik, Venezuela menjadi simpul strategis dalam jalur perdagangan, energi, dan pertahanan regional. Negara ini juga berbatasan darat dengan Kolombia, Brasil, dan Guyana, yang menjadikan dinamika perbatasannya sangat sensitif terhadap instabilitas politik.² Dari sisi pertahanan, Venezuela tercatat memiliki kekuatan militer yang relatif signifikan di kawasan Amerika Latin, termasuk kepemilikan pesawat tempur dan kendaraan tempur berat. Berdasarkan Global Firepower Index 2025/2026, Venezuela berada di peringkat ke-50 dunia dengan lebih dari 100.000 personel aktif, didukung oleh alutsista seperti jet tempur Sukhoi Su-30 dan tank T-72.³ Namun, kekuatan utama Venezuela sesungguhnya terletak pada cadangan minyaknya yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Faktor energi inilah yang sejak lama menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan strategis global, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia.⁴ Dimensi Perbatasan: Perspektif Darat dan Laut Secara langsung, Venezuela tidak memiliki perbatasan darat dengan Amerika Serikat. Kondisi ini sering menimbulkan asumsi bahwa konflik kedua negara bersifat ideologis semata. Namun, dalam perspektif geopolitik maritim, Venezuela dan Amerika Serikat memiliki irisan kepentingan yang sangat dekat. Keberadaan wilayah teritori Amerika Serikat di Karibia—seperti Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS—menjadikan perbatasan laut sebagai ruang strategis yang krusial.⁵ Perjanjian batas maritim Amerika Serikat–Venezuela tahun 1978 selama beberapa dekade menjadi dasar stabilitas kawasan Karibia timur. Akan tetapi, pasca operasi militer “Absolute Resolve”, batas laut tersebut mengalami transformasi fungsi: dari garis hukum internasional menjadi potensi garis konfrontasi militer. Dalam kajian perbatasan, perubahan makna ini mencerminkan degradasi simbol kedaulatan negara.⁶ Operasi “Absolute Resolve” dan Preseden Hukum Internasional Operasi “Absolute Resolve”, yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertujuan menangkap Nicolás Maduro dengan tuduhan narkoterorisme dan kepemimpinan kartel internasional. Penangkapan kepala negara berdaulat di wilayah negaranya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang sangat kontroversial.⁷ Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut berpotensi meruntuhkan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Jika preseden ini diterima, maka sistem internasional akan bergerak menuju kondisi anarki yang dilegitimasi oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum.⁸ Pengangkatan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pelaksana tugas presiden pasca penangkapan Maduro memang memberikan kesinambungan administratif. Namun, secara politik, Venezuela menghadapi situasi yang kompleks, di mana legitimasi pemerintahan dan otonomi pengambilan keputusan berada dalam tekanan kuat.&nbsp; Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam studi geopolitik disebut sebagai “limbo kedaulatan”, yakni negara yang secara formal tetap berdiri, tetapi secara efektif kehilangan ruang gerak politik yang independen.⁹ Akar Konflik: Ideologi, Energi, dan Legitimasi Politik Akar konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pertarungan ideologi dan kepentingan energi. Sejak era Hugo Chávez, Venezuela menempuh jalur politik yang menantang dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat di Amerika Latin. Nasionalisasi sektor minyak serta kebijakan luar negeri yang berorientasi anti-hegemoni memperdalam ketegangan bilateral.¹⁰ Krisis legitimasi pemerintahan Maduro pasca pemilu 2018 dan 2024 semakin memperkuat justifikasi Amerika Serikat untuk melakukan tekanan politik dan ekonomi. Namun, di balik narasi demokrasi dan pemberantasan narkotika, terdapat kepentingan strategis terkait stabilitas energi global. Ketika sanksi ekonomi gagal menghasilkan perubahan rezim, opsi militer menjadi instrumen terakhir.¹¹ Reaksi Regional dan Global Penangkapan Maduro memicu reaksi keras di forum internasional. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat “mengendalikan” Venezuela memperburuk persepsi global terhadap komitmen Washington terhadap hukum internasional.¹² Di tingkat regional, respons negara-negara Amerika Latin menunjukkan fragmentasi yang tajam. Sebagian negara mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi yang mengingatkan pada praktik kolonialisme lama, sementara negara lain melihatnya sebagai peluang perubahan politik di kawasan. Perbedaan sikap ini memperlemah solidaritas regional dan membuka ruang bagi semakin kuatnya campur tangan kekuatan besar dalam urusan internal kawasan.¹³ Rusia dan China dalam Dinamika Global Krisis Venezuela juga menarik keterlibatan aktor global utama seperti Rusia dan China. Rusia memandang peristiwa ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya dan sebagai sinyal melemahnya jaminan keamanan bagi negara-negara sekutu. Peningkatan kesiagaan armada Rusia di Atlantik mencerminkan eskalasi persaingan geopolitik.¹⁴ Sementara itu, China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi pentingnya dunia multipolar dan penolakan terhadap praktik unilateralisme. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB yang gagal menghasilkan konsensus mencerminkan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif dalam menghadapi konflik antar-kekuatan besar.¹⁵ Dari perspektif pengelolaan perbatasan negara, situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap keamanan wilayah, arus migrasi, perdagangan lintas batas, hingga stabilitas sosial di kawasan perbatasan.&nbsp; Negara-negara dengan posisi strategis dan wilayah perbatasan yang luas perlu memperkuat kapasitas tata kelola perbatasan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi diplomasi dan kerja sama regional. Krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi penanda kuat bahwa dunia tengah berada di persimpangan tatanan baru. Pergeseran dari supremasi hukum internasional menuju dominasi kekuatan nyata semakin terasa dalam praktik hubungan antarnegara.&nbsp; Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan kedaulatan negara.&nbsp; Dalam konteks inilah, pengelolaan perbatasan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi tidak hanya menjadi isu pembangunan, tetapi juga bagian penting dari strategi menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Kesimpulan Penangkapan Nicolás Maduro menandai titik balik penting dalam geopolitik global. Peristiwa ini menunjukkan pergeseran tatanan internasional dari sistem berbasis hukum menuju sistem berbasis kekuatan. Bagi negara-negara dengan kerentanan perbatasan—baik darat maupun laut, kasus Venezuela merupakan peringatan serius mengenai rapuhnya jaminan kedaulatan di era kontemporer. Dengan demikian, krisis Venezuela tidak dapat dipahami semata sebagai konflik nasional atau regional, melainkan sebagai indikator transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan global. Masa depan tatanan dunia kini dipertaruhkan antara supremasi hukum internasional atau dominasi kekuatan militer. Foto: Ilustrasi/REUTERS(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.2. Data geografis dan demografis Venezuela.3. Global Firepower Index 2025/2026.4. Laporan OPEC tentang cadangan minyak dunia.5. Studi geopolitik kawasan Karibia.6. Perjanjian Batas Maritim Amerika Serikat–Venezuela, 1978.7. Doktrin keamanan nasional Amerika Serikat.8. Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan (7).9. Konsep effective sovereignty dalam hubungan internasional.10. Literatur tentang Bolivarianisme dan nasionalisasi minyak Venezuela.11. Kajian geopolitik energi dan sanksi ekonomi.12. Pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat, Januari 2026.13. Dinamika politik Amerika Latin kontemporer.14. Kebijakan luar negeri Rusia di Amerika Latin.15. Politik luar negeri China dan konsep dunia multipolar.

Geopolitik Dunia di Persimpangan Baru: Krisis Venezuela dan Retaknya Tatanan Global

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Hingga penghujung tahun 2025, dunia justru bergerak menjauhi stabilitas global. Alih-alih memasuki fase perdamaian, dinamika internasional menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: konflik tidak lagi menjadi anomali, melainkan dinormalisasi.&nbsp; Perbatasan negara yang selama ini dipahami sebagai ruang teknis-administratif kini bertransformasi menjadi garis api geopolitik, tempat kepentingan nasional, sejarah laten, dan kegagalan tata kelola negara saling berkelindan. Diplomasi bilateral yang dibangun melalui bahasa santun, meja perundingan, dan protokol resmi kerap runtuh ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. Sengketa sejarah yang tak pernah tuntas, nasionalisme sempit, kompetisi sumber daya, serta kegagalan negara mengelola wilayah pinggiran menjadi bahan bakar konflik.&nbsp; Dunia seolah hidup dalam ilusi damai, sementara di bawah permukaannya tersimpan bara yang setiap saat siap menyala. Sepanjang 2025, konflik antarnegara bertetangga memperlihatkan pola yang konsisten. Perang tidak selalu diumumkan secara formal, tetapi dijalankan secara nyata. Bentrokan bersenjata terbatas, serangan drone, artileri jarak menengah, hingga operasi militer bayangan telah menjadi “bahasa baru” dalam hubungan internasional. Dalam lanskap ini, perbatasan bukan lagi zona penyangga, melainkan ruang konfrontasi permanen. Asia Tenggara, kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil, tidak sepenuhnya kebal dari gejolak tersebut. Konflik Thailand–Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear kembali mencuat pada akhir 2025.&nbsp; Sengketa warisan kolonial ini menjadi pengingat pahit bahwa sejarah yang dibiarkan menggantung hanya menunggu momentum untuk kembali berdarah. Bentrokan bersenjata, penggunaan artileri, dan laporan serangan udara terbatas memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Gencatan senjata yang dimediasi pihak ketiga lebih menyerupai jeda napas ketimbang resolusi konflik yang berkelanjutan. Kawasan ini telah berulang kali membuktikan bahwa perjanjian di atas kertas tidak pernah cukup kuat untuk menahan peluru di lapangan.¹ Di Eropa Timur, perbatasan Rusia–Ukraina menjelma sebagai simbol runtuhnya tatanan keamanan global. Memasuki tahun keempat perang skala penuh, wilayah Donbas dan Ukraina selatan berubah menjadi lanskap kehancuran modern.&nbsp; Parit-parit pertahanan, drone kamikaze, dan artileri jarak jauh menjadi rutinitas harian. Konflik ini tidak lagi semata soal dua negara, melainkan potret kegagalan diplomasi internasional dan kembalinya hukum rimba dalam politik global. Dunia menyaksikan, namun tidak mampu menghentikan.² Asia Selatan menghadirkan wajah paling berbahaya dari geopolitik kontemporer. India dan Pakistan, dua negara dengan senjata nuklir, kembali berada di ambang eskalasi terbuka. Insiden “Perang Empat Hari” di Kashmir pada April 2025 menunjukkan betapa cepat situasi dapat memburuk hanya akibat satu serangan militan.&nbsp; Meski mereda, Line of Control tetap menjadi salah satu perbatasan paling termiliterisasi di dunia, di mana baku tembak lintas batas seolah menjadi rutinitas yang dinormalisasi untuk mempertahankan status quo.³ Sementara itu, Timur Tengah menampilkan brutalitas tanpa jeda. Perbatasan Israel–Lebanon Selatan berubah menjadi medan tempur terbuka antara Israel dan Hizbullah.&nbsp; Serangan roket, operasi udara, dan manuver darat terbatas berlangsung hampir sepanjang 2025. Ancaman eskalasi regional selalu mengintai, terlebih dengan keterlibatan aktor bayangan seperti Iran. Di kawasan ini, perbatasan tak lagi berfungsi sebagai garis negara, melainkan zona mati yang ditinggalkan penduduk sipil.⁴ Di Asia Tengah dan Selatan, Garis Durand antara Pakistan dan Afghanistan kembali membuktikan bahwa perbatasan yang tidak diakui bersama adalah resep pasti konflik. Serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan balasan artileri Taliban sepanjang 2025 menegaskan rapuhnya klaim kedaulatan. Dalam konteks ini, diplomasi formal nyaris kehilangan relevansi ketika senjata menjadi alat komunikasi utama.⁵ Afrika menyumbang tragedinya sendiri. Konflik internal di Sudan yang meluas hingga menyeret Sudan Selatan menunjukkan bagaimana perang saudara dapat bermetamorfosis menjadi konflik lintas batas.&nbsp; Perebutan ladang minyak dan masuknya pasukan ke wilayah negara tetangga memperlihatkan kegagalan negara dalam mengendalikan wilayahnya. Gelombang pengungsian massal pada akhir 2025 menjadi indikator nyata runtuhnya fungsi negara.⁶ Semenanjung Korea tetap menjadi paradoks global. Perbatasan Korea Utara–Korea Selatan tampak sunyi, namun sejatinya merupakan salah satu titik paling berbahaya di dunia.&nbsp; Deklarasi Korea Utara yang menetapkan Korea Selatan sebagai musuh utama serta pembatalan sejumlah perjanjian militer meningkatkan risiko salah hitung strategis. Satu insiden kecil di DMZ berpotensi memicu perang besar dengan dampak global.⁷ Di Amerika Latin, sengketa Essequibo antara Venezuela dan Guyana menjelma sebagai bom waktu geopolitik. Retorika aneksasi yang disertai pengerahan militer menunjukkan bahwa konflik bersenjata bukan lagi sekadar wacana. Sejarah mencatat, konflik yang diremehkan justru sering berakhir paling berdarah.⁸ Peta konflik global tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Tidak ada negara yang benar-benar kebal. Meski Indonesia tidak berada dalam kondisi perang konvensional, ancaman di kawasan perbatasan justru bergerak dalam bentuk yang lebih licik dan kompleks.&nbsp; Konflik hadir sebagai ancaman hibrida: sengketa lahan antarwarga, kriminalitas transnasional bersenjata, pelanggaran kedaulatan di zona abu-abu, hingga aktivitas kelompok non-negara yang memanfaatkan kelengahan negara. Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, konflik kerap berakar dari persoalan agraria masyarakat. Sengketa lahan di Naktuka merupakan bom waktu sosial. Insiden bentrokan Agustus 2025 yang melukai seorang WNI membuktikan bahwa konflik mikro dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi isu bilateral jika negara tidak hadir secara cerdas, persuasif, dan berkelanjutan. Di Kalimantan, perbatasan Indonesia–Malaysia menghadapi ancaman yang lebih terorganisir. Jaringan narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas telah berevolusi menjadi sindikat bersenjata.&nbsp; Jalur-jalur tidak resmi di sekitar PLBN Aruk dan Jagoi Babang bukan sekadar celah pengawasan, melainkan tantangan langsung terhadap kedaulatan negara. Ketika aparat berhadapan dengan kurir bersenjata api rakitan, negara sedang diuji secara nyata. Kompleksitas yang lebih tinggi terlihat di Papua. Faktor kesukuan lintas batas, pelintas ilegal, penangkapan nelayan, serta potensi penggunaan wilayah Papua Nugini sebagai tempat aman kelompok bersenjata menjadikan kawasan ini sangat sensitif. Satu insiden yang ditangani secara represif dan tidak terukur berpotensi memicu eskalasi luas yang sulit dikendalikan. Di saat bersamaan, pola kejahatan di kawasan PLBN menunjukkan bahwa negara berhadapan dengan aktor yang terus belajar dan beradaptasi. Kendaraan modifikasi khusus, jalur estafet di perkebunan sawit untuk perdagangan orang, penggunaan drone untuk penyelundupan, hingga narkotika dalam bentuk cairan vape menjadi bukti bahwa pendekatan lama sudah usang. Pembangunan fisik PLBN yang megah tanpa penguatan sistem, kewenangan, dan integrasi hanya akan menjadi kosmetik negara. Dalam konteks inilah penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menjadi isu eksistensial, bukan sekadar administratif. BNPP tidak dapat terus diposisikan sebagai koordinator tanpa daya paksa. Lanskap ancaman hibrida menuntut kehadiran institusi yang mampu bertindak cepat, memerintah lintas sektor, dan mengambil keputusan langsung di lapangan tanpa terjebak ego sektoral. Pembentukan Border Liaison Officer di setiap PLBN strategis bukan sekadar inovasi birokrasi, melainkan kebutuhan mendesak. Insiden perbatasan tidak menunggu nota diplomatik. Ia menuntut komunikasi real time, keputusan jam-ke-jam, bahkan menit-ke-menit.&nbsp; Kepala PLBN pun harus bertransformasi dari sekadar pengelola gedung menjadi komandan lapangan dengan otoritas nyata atas unsur CIQS dan keamanan. Tanpa satu komando, respons negara akan selalu terfragmentasi. Penguatan sistem komunikasi, monitoring, dan pelaporan terintegrasi menjadi prasyarat minimum negara modern. Tanpa command center yang terhubung langsung ke pusat, pengambilan keputusan di Jakarta akan selalu tertinggal dari dinamika di tapal batas. Dalam konflik, keterlambatan adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki negara. Pada akhirnya, seluruh peta konflik global ini mengarah pada satu kesimpulan yang tegas: perbatasan adalah wajah sejati kedaulatan negara. Di era konflik hibrida dan geopolitik yang semakin brutal, negara yang abai terhadap perbatasannya sedang menyiapkan panggung bagi krisis nasional di masa depan.&nbsp; Bagi Indonesia, penguatan BNPP dan pengelolaan PLBN yang adaptif, tegas, dan terintegrasi bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan prasyarat bertahan hidup sebagai negara berdaulat di tengah dunia yang kian tidak ramah. (Humas BNPP RI)(Foto/Reuters) Catatan Kaki (MLA)1. ASEAN Secretariat. ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Jakarta, 2025.2. BBC News. “Thailand–Cambodia Border Clashes Escalate.” 2025.3. International Crisis Group. India-Pakistan Relations after the Kashmir Crisis. Brussels, 2025.4. International Institute for Strategic Studies. The Military Balance 2025. London, 2025.5. United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Border Security and Regional Stability. New York, 2025.6. International Organization for Migration. Sudan Situation Report, December 2025. Geneva, 2025.7. Council on Foreign Relations. North Korea’s Military Posture. Washington, D.C., 2025.8. Organization of American States. Venezuela–Guyana Territorial Dispute. Washington, D.C., 2025.

Garis Api di Perbatasan Dunia: Geopolitik 2025 dan Krisis Diplomasi Negara-Negara Bertetangga

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Tahun 2025 menorehkan catatan kelam dalam sejarah geopolitik global. Peta dunia kembali “berdarah”, bukan oleh tinta diplomasi, melainkan oleh senjata, kapal perang, drone, hingga serangan siber.&nbsp; Garis-garis batas negara yang selama puluhan tahun dijaga oleh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), traktat internasional, dan konsensus pasca-Perang Dunia II, kini kembali dipertanyakan secara terang-terangan. Dunia sedang menghadapi krisis kedaulatan global, di mana konflik perbatasan menjadi wajah paling telanjang dari runtuhnya tatanan internasional. Jika pada satu dekade sebelumnya konflik global didominasi perang proksi dan terorisme lintas negara, maka tahun 2025 menandai kebangkitan konflik antarnegara berbatasan. Fenomena ini bukan lagi pengecualian, melainkan pola.&nbsp; Negara-negara semakin berani menguji batas wilayahnya, sementara daya paksa PBB kian melemah. Hukum internasional tetap hidup di atas kertas, tetapi kehilangan napasnya di lapangan. Perang Rusia–Ukraina menjadi preseden paling brutal dari pergeseran ini. Wilayah direbut, garis peta digeser, dan dunia perlahan dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa larangan akuisisi wilayah melalui kekuatan militer—prinsip fundamental Piagam PBB—tidak lagi dianggap sakral. Ketika satu pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi nyata, pelanggaran lain menemukan legitimasi moral dan politiknya sendiri. Di kawasan Asia Tenggara, bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja kembali mencuat. Konflik lama yang seharusnya telah ditutup oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Preah Vihear justru hidup kembali.&nbsp; Peristiwa ini menyampaikan pesan berbahaya: putusan hukum internasional tanpa mekanisme penegakan yang efektif berisiko menjadi sekadar arsip sejarah. Sementara itu, Laut Tiongkok Selatan terus memanas. Sepanjang 2025, konfrontasi antara kapal penjaga pantai Filipina dan Tiongkok memperlihatkan perubahan karakter konflik maritim.&nbsp; Bukan perang terbuka, melainkan tekanan fisik berkepanjangan melalui strategi salami tactics yang perlahan menggerogoti kedaulatan. Dalam situasi ini, ASEAN kerap berada pada posisi dilematis, terhimpit antara solidaritas kawasan dan realitas asimetri kekuatan. Di Timur Tengah, konflik Palestina–Israel tetap menjadi ironi terbesar sistem global. Resolusi PBB mengenai batas wilayah tahun 1967 terus diabaikan, memperlihatkan preseden berbahaya bahwa batas negara dapat diubah secara sepihak melalui kekuatan militer tanpa konsekuensi yang tegas. Kondisi tersebut menandai erosi serius terhadap prinsip uti possidetis juris, prinsip yang selama hampir delapan dekade menjadi fondasi stabilitas perbatasan dunia.&nbsp; Klaim sejarah, sentimen etnis, serta perebutan sumber daya strategis—mulai dari energi, air, hingga mineral kritis—menjadi bahan bakar utama konflik. Dunia memasuki fase yang dapat disebut sebagai anarki perbatasan, ketika batas negara tidak lagi menjadi kesepakatan global, melainkan arena uji nyali geopolitik. Krisis ini kian kompleks karena pelanggaran kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan fisik. Serangan siber mampu melumpuhkan pelabuhan dan bandara. Drone otonom memetakan wilayah tanpa izin. Satelit komersial berubah menjadi alat spionase murah dan efektif.&nbsp; Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mempercepat seluruh proses ini mulai dari pengawasan, sabotase, propaganda lintas batas, hingga manipulasi data kependudukan. Kedaulatan kini tidak lagi hanya soal darat, laut, dan udara, tetapi juga data, algoritma, dan infrastruktur digital. Memasuki tahun 2026, berbagai proyeksi strategis sepakat bahwa konflik perbatasan tidak akan mereda, melainkan berubah bentuk. Ketegangan permanen diprediksi menjadi kenormalan baru.&nbsp; Asia Tenggara, khususnya wilayah maritim strategis, akan menjadi salah satu kawasan paling rentan. Serangan siber berbasis AI diperkirakan menyasar sistem perbatasan seperti imigrasi, bea cukai, radar, dan logistik.&nbsp; Pada saat yang sama, krisis iklim akan memperparah situasi melalui banjir, kekeringan, dan kenaikan muka laut yang memicu migrasi lintas batas. Konflik perbatasan tidak lagi sekadar soal wilayah, melainkan tentang siapa yang berhak bertahan hidup. Dalam konteks inilah, Kelompok Ahli BNPP RI memandang krisis kedaulatan global sebagai peringatan dini bagi Indonesia. Dengan berbatasan langsung dengan sepuluh negara, memiliki ribuan kilometer batas darat dan laut, serta puluhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Indonesia berada di garis depan dinamika geopolitik kawasan. Perbatasan bukanlah halaman belakang negara, melainkan beranda terdepan kedaulatan. BNPP RI memandang PLBN tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi sebagai simpul strategis deteksi dini konflik—baik fisik, sosial, maupun digital.&nbsp; Ancaman ke depan tidak lagi terbatas pada penyelundupan dan pelanggaran wilayah, tetapi juga infiltrasi digital, provokasi identitas lintas batas, dan konflik non-konvensional. Hal ini menuntut integrasi data lintas kementerian dan lembaga, sistem pelaporan real-time, serta kehadiran negara yang nyata dan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Lebih dari itu, krisis global ini menegaskan pentingnya penguatan BNPP RI sebagai arsitek kebijakan perbatasan nasional. Bukan sekadar koordinator, tetapi institusi strategis yang mampu membaca dinamika geopolitik, mengantisipasi konflik, dan mengeksekusi kebijakan secara cepat dan terukur. Penutup: Ketika Garis Peta Menentukan Masa Depan Bangsa Tahun 2025 telah membuktikan bahwa garis-garis peta dunia tidak lagi kebal terhadap kekuatan senjata dan teknologi. Tahun 2026 akan menjadi ujian apakah komunitas global mampu mempertahankan tatanan kedaulatan, atau justru membiarkannya runtuh perlahan. Bagi Indonesia, menjaga perbatasan bukan semata soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga masa depan bangsa. Dalam dunia yang semakin keras memperjuangkan kepentingannya, absennya negara di perbatasan adalah undangan terbuka bagi krisis. Garis peta mungkin tampak tipis, namun di sanalah martabat, kedaulatan, dan keberlangsungan Indonesia dipertaruhkan. (Humas BNPP RI) Daftar Pustaka 1. ASEAN Secretariat. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN, 2024.2. Bateman, Sam. “Managing Maritime Disputes in the South China Sea.” Journal of Southeast Asian Affairs, vol. 45, no. 2, 2024, pp. 112–130.3. International Court of Justice. Case Concerning the Temple of Preah Vihear. ICJ, 1962.4. Kello, Lucas. The Virtual Weapon and International Order. Yale UP, 2017.5. Shaw, Malcolm N. International Law. 9th ed., Cambridge UP, 2023.6. United Nations. Charter of the United Nations. UN, 1945.7. United Nations General Assembly. Resolution on the Question of Palestine. UN, 2025.8. UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2024. UNHCR, 2025.

Garis Peta yang Berdarah: Krisis Kedaulatan Global 2025–2026 dan Ujian Nyata Perbatasan Indonesia

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dinamika geopolitik global pada akhir 2025 menunjukkan satu kesamaan yang mencolok: kawasan perbatasan kembali menjadi titik paling rapuh dalam tatanan hubungan internasional.&nbsp; Perbatasan tidak lagi sekadar garis administratif antarnegara, melainkan menjelma sebagai ruang konflik terbuka, rivalitas strategis, krisis kemanusiaan, hingga cerminan kegagalan tata kelola global.&nbsp; Dari Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika, eskalasi konflik menempatkan perbatasan sebagai episentrum instabilitas dunia. Kondisi ini menjadi peringatan dini yang relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan kilometer perbatasan darat dan laut, Indonesia tidak berada di luar pusaran geopolitik global.&nbsp; Konflik perbatasan di berbagai belahan dunia menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak bisa diperlakukan semata sebagai isu koordinasi administratif, melainkan sebagai fungsi strategis negara yang menuntut pendekatan operasional, responsif, dan berkelanjutan. Konflik Rusia–Ukraina masih menjadi contoh paling nyata bagaimana perbatasan berubah menjadi garis depan kekerasan berskala besar. Wilayah Donbas dan Krimea kehilangan makna diplomatiknya dan bertransformasi menjadi medan perang modern yang melibatkan artileri berat, rudal jarak jauh, hingga sistem drone.&nbsp; Situasi ini memperlihatkan bahwa ketika perbatasan gagal dikelola secara politik dan hukum, kekuatan militer menjadi instrumen utama negara.¹ Pola serupa terlihat dalam konflik Israel–Palestina. Hingga akhir 2025, Gaza dan Tepi Barat tetap berada dalam pusaran konflik asimetris berkepanjangan.&nbsp; Gencatan senjata yang rapuh tidak menyentuh akar persoalan sengketa perbatasan yang belum pernah diselesaikan secara struktural. Akibatnya, perbatasan terus melahirkan siklus kekerasan dan krisis kemanusiaan yang berulang.² Di Asia Selatan, perbatasan India–Pakistan di wilayah Kashmir tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia. Line of Control (LoC) memisahkan dua negara dengan kemampuan nuklir dan sejarah konflik panjang.&nbsp; Eskalasi bersenjata yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan betapa tipisnya jarak antara insiden taktis di perbatasan dan krisis strategis berskala regional.³ Sementara itu, sengketa wilayah Essequibo antara Venezuela dan Guyana memperlihatkan wajah lain konflik perbatasan modern yang dipicu oleh kepentingan sumber daya strategis.&nbsp; Langkah-langkah sepihak, termasuk referendum aneksasi dan insiden maritim, meningkatkan risiko militerisasi kawasan. Kasus ini menegaskan bahwa perbatasan kaya sumber daya memerlukan kepastian hukum internasional agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.⁴ Di Afrika, konflik Sudan–Ethiopia di wilayah Al-Fashqa menunjukkan bagaimana perang internal dapat meluber menjadi konflik lintas batas.&nbsp; Kekosongan keamanan akibat konflik domestik dimanfaatkan aktor bersenjata non-negara, menjadikan perbatasan sebagai ruang tanpa kendali negara dan memicu instabilitas berkelanjutan sepanjang 2025.⁵ Konflik Transisi: Stabilitas yang Rentan Tidak semua konflik berada dalam fase perang terbuka. Semenanjung Korea, misalnya, masih berada dalam status gencatan senjata. Zona Demiliterisasi (DMZ) tetap menjadi perbatasan dengan konsentrasi militer tertinggi di dunia. Uji coba rudal dan eskalasi retorika sepanjang 2025 menegaskan bahwa konflik ini hanya “membeku”, bukan selesai. Satu salah perhitungan dapat memicu eskalasi besar.⁶ Di Kaukasus Selatan, Armenia dan Azerbaijan memang telah menandatangani kesepakatan damai awal. Namun proses demarkasi perbatasan yang belum tuntas membuat ketegangan di lapangan tetap terjadi.&nbsp; Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian perbatasan membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik, ia menuntut implementasi teknis yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan yang kuat di lapangan.⁷ Hubungan China–India di Himalaya menunjukkan de-eskalasi terbatas melalui kesepakatan patroli dan penarikan pasukan di beberapa titik. Meski demikian, ribuan personel militer masih bersiaga di wilayah ekstrem, mencerminkan rivalitas strategis jangka panjang yang belum terselesaikan.⁸ Pelajaran Positif: Resolusi di Asia Tengah Di tengah dominasi konflik, penyelesaian sengketa perbatasan Kyrgyzstan–Tajikistan pada Maret 2025 menghadirkan pelajaran positif. Kejelasan demarkasi, komitmen politik, serta mekanisme implementasi bersama terbukti mampu menurunkan eskalasi kekerasan secara signifikan.&nbsp; Keberhasilan ini bertumpu pada kejelasan demarkasi, komitmen politik, dan mekanisme implementasi bersama.⁹ Indonesia dan Agenda Reformasi Pengelolaan Perbatasan Bagi Indonesia, dinamika global tersebut menegaskan urgensi reformasi pengelolaan perbatasan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun pada tataran implementasi, tantangan masih nyata. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 hingga kini masih berfungsi dominan sebagai badan koordinatif.&nbsp; Dalam konteks dinamika perbatasan yang semakin cepat dan kompleks, pendekatan ini perlu diperkuat agar lebih adaptif dan operasional. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memposisikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai unit operasional negara yang memiliki mandat eksekutif jelas dan dasar hukum tegas melalui Keputusan Presiden.&nbsp; Dengan penguatan tersebut, PLBN tidak hanya menjadi simpul pelayanan lintas sektor, tetapi juga instrumen negara dalam pengendalian keamanan, mobilitas lintas batas, serta respons cepat terhadap insiden perbatasan. Selain itu, kehadiran Border Liaison Officer (BLO) yang fungsional dan membumi menjadi kebutuhan strategis. BLO harus mampu menjembatani negara dengan realitas sosial-budaya di perbatasan, membangun komunikasi lintas batas, sekaligus berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Pengelolaan perbatasan juga membutuhkan sistem pelaporan, pemantauan, dan pengendalian berbasis real time yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini harus memungkinkan setiap kejadian di perbatasan dianalisis dan ditindaklanjuti dalam waktu cepat dengan rantai komando yang jelas lintas kementerian dan lembaga. Tanpa mekanisme tersebut, negara akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan antisipatif. Dinamika konflik global pada akhir 2025 memberi pelajaran berharga tentang arti strategis perbatasan bagi keberlangsungan sebuah negara. Dunia menunjukkan bahwa perbatasan yang diabaikan akan berubah menjadi sumber krisis berkepanjangan. Indonesia masih memiliki peluang untuk belajar tanpa harus membayar harga konflik terbuka.&nbsp; Namun peluang tersebut hanya akan bermakna jika diikuti keberanian melakukan reformasi kebijakan pengelolaan perbatasan yang berbasis hukum, berorientasi operasional, dan berpihak pada kepentingan nasional.&nbsp; Dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak pasti, perbatasan harus diposisikan sebagai garda terdepan kedaulatan negara, sekaligus wajah kehadiran negara yang melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya. (Ilustrasi foto/codastory.com)(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the Human Rights Situation in Ukraine 2025. United Nations, 2025. 2. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Occupied Palestinian Territory Humanitarian Update. OCHA, 2025. 3. International Crisis Group. India–Pakistan Tensions and the Line of Control. ICG Asia Report, 2025. 4. Council on Foreign Relations. Venezuela, Guyana, and the Essequibo Dispute. CFR Backgrounder, 2025. 5. African Union Peace and Security Council. Border Conflicts and Regional Stability in the Horn of Africa. AU, 2025. 6. Arms Control Association. North Korea’s Missile Program and Regional Security. ACA, 2025. 7. U.S. Department of State. Armenia–Azerbaijan Peace Process Update. Aug. 2025. 8. Lowy Institute. China–India Border De-escalation: Risks and Limits. Lowy Analysis, 2025. 9. Organization for Security and Co-operation in Europe. Kyrgyzstan–Tajikistan Border Agreement. OSCE, 2025. 10. Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 11. Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Perbatasan Terpanas Dunia Akhir 2025 dan Urgensi Reformasi Pengelolaan Perbatasan Indonesia

ISIS Pasca-Kekhalifahan: Teror Tanpa Wilayah, Antisemitisme Global, dan Antisipasi PLBN Indonesia. Oleh: Hamidin AjiaminPengamat Terorisme, Kelompok Ahli BNPP RI Lebih dari enam tahun sejak kekhalifahan ISIS runtuh secara teritorial di Suriah dan Irak pada Maret 2019, dunia kembali dihadapkan pada satu kenyataan pahit: terorisme jihadistik tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah rupa—menjadi lebih cair, lebih individual, dan jauh lebih sulit dideteksi. Penembakan brutal terhadap komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 15 Desember 2025—yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya—menjadi bukti mutakhir dari transformasi tersebut. Serangan ini bukan sekadar tragedi lokal, melainkan representasi nyata dari ISIS pasca-kekhalifahan: teror tanpa wilayah, tanpa komando terpusat, namun tetap mematikan. Otoritas Australia mengaitkan pelaku, Sajid Akram (45) dan putranya Naveed (22), dengan ideologi ISIS berdasarkan manifesto digital dan simbolisme serangan. Namun, kerangka lama yang memandang ISIS sebagai “negara teror” dengan kamp pelatihan dan struktur hierarkis kini tidak lagi relevan. Pasca Kekalahan teritorial, ISIS berevolusi menjadi jaringan ideologis global yang hidup dari propaganda digital dan inspirasi kekerasan acak (Berger). Media sosial menjadi medan utama. Telegram, X (Twitter), hingga TikTok berfungsi bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai mesin radikalisasi yang memanfaatkan algoritma untuk memperkuat emosi, kemarahan, dan rasa keterasingan. Konflik Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyediakan bahan bakar naratif yang sempurna. Meski secara ideologis ISIS bermusuhan dengan Hamas—yang mereka anggap terlalu nasionalis—penderitaan warga Palestina dieksploitasi secara sinis untuk membenarkan anti semitisme global. Di sinilah watak oportunistik ISIS tampak jelas: tidak berjuang untuk Palestina, tetapi menunggangi tragedi kemanusiaan demi legitimasi kekerasan (Clarke). Antisemitisme sendiri bukan elemen baru dalam ideologi ISIS. Sejak deklarasi kekhalifahan 2014, propaganda ISIS secara konsisten memposisikan Yahudi sebagai “musuh utama umat,” menggabungkan tafsir keagamaan ekstrem dengan teori konspirasi modern tentang dominasi global (Wistrich). Serangan Bondi yang menargetkan perayaan Hanukkah menunjukkan kalkulasi simbolik yang matang: menanamkan rasa takut eksistensial, bahwa tidak ada ruang aman bagi kelompok yang mereka demonisasi. Lonjakan anti semitisme di Australia memperkuat konteks ini. Anti-Defamation League mencatat peningkatan hingga 400 persen insiden anti semitic sejak Oktober 2023. Pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese—“Kami akan memberantas kejahatan antisemitisme dari masyarakat kita”—layak diapresiasi, namun sekaligus mencerminkan pengakuan atas kegagalan struktural. Albanese sendiri mengakui bahwa pengkhotbah kebencian selama satu generasi beroperasi “tepat di bawah ambang batas hukum,” lolos dari jerat pidana. Di sinilah dilema demokrasi modern mengemuka. Kebebasan berekspresi, ketika tidak disertai tanggung jawab etik dan literasi publik, berpotensi menjadi tameng bagi ujaran kebencian yang terakumulasi, dinormalisasi, lalu bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik. Seorang korban selamat Bondi, Arsen Ostrovsky, merumuskan realitas ini secara tajam: “Ketika kata-kata dan kebencian dibiarkan tak tersentuh, itu akan menyebabkan kekerasan.” Kasus Bondi juga menegaskan dominasi "lone wolf actor" terrorism dalam lanskap terorisme global pasca-ISIS. Pelaku tidak perlu berangkat ke Suriah, tidak memerlukan kontak langsung dengan ISIS pusat, dan tidak membutuhkan senjata canggih. Senjata rakitan, pisau, serta legitimasi ideologis dari ruang digital sudah cukup untuk menghasilkan dampak simbolik besar (Hoffman). Para pelaku ini bergerak dalam apa yang dapat disebut sebagai “ekosistem kebencian”: ruang digital permisif, narasi konflik yang disederhanakan secara hitam-putih, serta pembenaran moral semu melalui retorika agama-politik. Tuduhan komunitas Yahudi Australia bahwa maraknya protes anti-Israel menciptakan iklim permisif patut dicermati secara jernih. Kritik terhadap kebijakan Israel sah dalam demokrasi; namun ketika berubah menjadi demonisasi kolektif terhadap orang Yahudi—misalnya melalui slogan “From the river to the sea” yang kerap dimaknai sebagai seruan penghapusan Israel—maka batas demokrasi telah dilampaui (Neumann). ISIS memahami kaburnya batas ini dan mengeksploitasinya secara sistematis. Efek domino terlihat jelas. Hanya tiga hari setelah serangan Bondi, seorang pemuda 19 tahun mengancam kekerasan terhadap penumpang Yahudi dalam penerbangan Bali–Sydney. Keputusan Universitas Sydney memecat akademisi Rose Nakad akibat ujaran antisemitik menjadi sinyal penting bahwa institusi pendidikan tidak boleh netral terhadap radikalisasi intelektual. Kampus kerap menjadi medan awal—bukan melalui kekerasan fisik, melainkan bahasa, simbol, dan normalisasi stigma. ISIS memahami bahwa radikalisasi intelektual selalu mendahului kekerasan aktual (Stern and Berger). Namun, fokus semata pada penindakan pascakejadian—penguatan undang-undang ujaran kebencian, pengetatan visa, atau kontrol senjata—tidaklah cukup. Pengalaman global menunjukkan bahwa ISIS pasca-kekhalifahan justru lebih berbahaya. Tanpa beban wilayah dan tanggung jawab administratif, mereka bebas menginspirasi kekerasan acak dengan biaya rendah namun dampak psikologis tinggi. Karena itu, strategi kontra-radikalisasi berbasis pencegahan menjadi keharusan. Negara harus hadir di ruang digital untuk memutus rantai propaganda, membangun literasi kritis masyarakat terhadap narasi ekstrem, serta memperkuat koordinasi lintas sektor—pendidikan, media, agama, dan masyarakat sipil. Australia saat ini tengah merevisi Hate Speech and Extremism Legislation 2024 untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan kelompok ekstremis. Langkah ini patut menjadi rujukan global (Australian Government). Bagi Indonesia, tragedi Bondi bukanlah peristiwa jauh. Di era radikalisasi daring, ancaman ISIS mengalir lintas batas melalui internet, mobilitas manusia, dan resonansi konflik global. Data Densus 88 menunjukkan sedikitnya 47 penangkapan simpatisan ISIS sepanjang 2025, mayoritas terpapar melalui propaganda digital yang serupa dengan pola kasus Bondi. Kewaspadaan nasional tidak boleh bersifat reaktif. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus ditransformasikan dari sekadar gerbang administratif menjadi instrumen deteksi dini risiko ideologis. Di sinilah peran strategis BNPP RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan lembaga terkait lainnya, menjadi krusial dalam membangun tata kelola perbatasan yang terintegrasi dan adaptif. Langkah konkret meliputi integrasi data lintas sektor, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk pemantauan arus orang berisiko, peningkatan kapasitas aparat perbatasan melalui pelatihan kontra-radikalisasi, serta pelibatan masyarakat perbatasan sebagai “mata dan telinga” negara. PLBN di Entikong, Nunukan, dan Batam dapat menjadi model pertahanan nonmiliter terdepan dalam menghadapi ancaman ideologis lintas batas. Sebagai penutup, penulis perlu menyampaikan academic warning. Berdasarkan kajian terorisme kontemporer dan pengalaman empiris, pola serangan seperti Bondi bukanlah anomali, melainkan indikasi fase baru terorisme global. ISIS pasca-kekhalifahan tidak lagi membutuhkan wilayah, struktur komando, atau dukungan logistik besar. Cukup dengan ideologi, ekosistem digital permisif, dan konflik global yang terus membara. Negara yang gagal membaca transformasi ini—yang masih berpikir dalam kerangka terorisme lama—akan selalu terlambat satu langkah. Antisemitisme, Islamofobia, dan ujaran kebencian berbasis identitas bukan sekadar masalah moral atau sosial; ia adalah variabel keamanan nasional. Mengabaikannya berarti membuka ruang bagi radikalisasi, fragmentasi sosial, dan kekerasan acak. ISIS mungkin telah kehilangan wilayah, tetapi ideologinya masih hidup. Sejarah menunjukkan bahwa ideologi yang dibiarkan tumbuh dalam kelengahan demokrasi akan selalu menemukan jalan menuju kekerasan. Pencegahan dini, literasi kritis, dan tata kelola perbatasan yang cerdas bukan pilihan, melainkan keharusan strategis. Catatan kakiAustralian Government. Hate Speech and Extremism Legislation Review. Canberra, 2024.Berger, J. M. Extremism. MIT Press, 2018.Clarke, Colin P. After the Caliphate. Polity Press, 2019.Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. 2nd ed., Columbia University Press, 2017.Neumann, Peter R. Radicalized. I.B. Tauris, 2016.Stern, Jessica, and J. M. Berger. ISIS: The State of Terror. HarperCollins, 2015.Wistrich, Robert S. A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad. Random House, 2010.

ISIS Pasca-Kekhalifahan: Teror Tanpa Wilayah, Antisemitisme Global, dan Antisipasi PLBN Indonesia.

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Konflik perbatasan kerap dipandang sebagai isu pinggiran, sekadar persoalan garis batas yang jauh dari pusat kehidupan global.&nbsp;Namun, pengalaman sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Banyak konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga instabilitas kawasan bermula dari wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini dianggap sunyi dan terpinggirkan. Eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja pada Desember 2025 kembali mengingatkan dunia, termasuk Indonesia, bahwa konflik perbatasan bukanlah residu masa lalu. Ia merupakan ancaman nyata yang dapat muncul kapan saja, terutama ketika akar persoalan tidak diselesaikan secara menyeluruh. Selama ini, perhatian internasional lebih banyak tersedot pada ketegangan di Semenanjung Korea atau konflik perbatasan India dengan Pakistan dan Tiongkok. Padahal, di Asia Tenggara, kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil tersimpan sengketa laten yang tak kalah berbahaya, yakni konflik Thailand–Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear. Konflik ini bukan hanya persoalan dua negara bertetangga, melainkan refleksi rapuhnya tata kelola perbatasan di kawasan regional. Yang membuat konflik ini berbahaya bukan semata karena intensitas kekerasannya, melainkan karena sifatnya yang berulang. Konflik tersebut tidak pernah benar-benar berakhir; ia hanya mereda, lalu kembali meletup ketika kondisi politik, ekonomi, atau keamanan memungkinkan. Pola inilah yang menjadi ciri klasik konflik perbatasan yang akarnya tidak disentuh secara tuntas. Secara historis, sengketa Thailand–Kamboja berakar pada warisan kolonial awal abad ke-20. Ketika Prancis sebagai kekuatan kolonial di Kamboja dan Kerajaan Siam menyepakati batas wilayah, prinsip yang digunakan adalah garis pemisah alami Pegunungan Dangrek.&nbsp; Namun, peta resmi yang disusun otoritas kolonial Prancis justru menyimpang dari prinsip tersebut. Dalam peta itu, Kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya digambarkan masuk ke wilayah Kamboja, meskipun secara geografis lebih mudah diakses dari Thailand. Ketidaksesuaian antara teks perjanjian, peta kolonial, dan realitas geografis inilah yang kemudian menjadi sumber sengketa berkepanjangan. Pada masa itu, Siam tidak segera mengajukan keberatan resmi, sikap yang di kemudian hari ditafsirkan sebagai persetujuan diam-diam.&nbsp; Namun, dalam praktik politik internasional, sengketa yang dibiarkan mengendap justru berpotensi meledak di masa depan.¹ Persoalan ini mencapai ranah hukum internasional pada 1962, ketika Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa bangunan Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja.²&nbsp; Putusan tersebut kerap dianggap sebagai titik akhir sengketa. Kenyataannya, keputusan itu justru menyisakan masalah baru. ICJ tidak secara tegas menetapkan status wilayah seluas sekitar 4,6 kilometer persegi di sekitar kuil. Wilayah inilah yang kemudian menjadi “zona abu-abu” konflik. Thailand memandangnya sebagai bagian dari wilayah nasional, sementara Kamboja menganggapnya sebagai area yang tak terpisahkan dari situs suci dan simbol identitas nasional. Sengketa semacam ini sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut batas teritorial, tetapi juga memori sejarah, simbolisme nasional, dan harga diri bangsa. Memasuki abad ke-21, dinamika nasionalisme memperparah situasi. Pada 2008, ketika Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, Thailand menilai langkah tersebut sebagai klaim sepihak atas wilayah sengketa. Ketegangan diplomatik pun berubah menjadi bentrokan bersenjata di lapangan.&nbsp; Puncaknya terjadi pada 2011, saat baku tembak artileri berat menewaskan aparat dan warga sipil serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi.³ ASEAN saat itu berhasil meredam konflik melalui jalur diplomasi regional. Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, memainkan peran penting dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan mekanisme pemantauan bersama.&nbsp; Namun, sebagaimana banyak konflik perbatasan lainnya, solusi yang dicapai bersifat sementara. Akar persoalan berupa ketidakjelasan batas wilayah tetap belum terselesaikan. Eskalasi kembali pada 2025 membuktikan rapuhnya perdamaian semu tersebut. Bentrokan senjata ringan yang awalnya bersifat lokal berkembang menjadi konflik berskala lebih luas.&nbsp; Penggunaan serangan udara, artileri berat, hingga roket menandai kembalinya konflik terbuka. Yang lebih mengkhawatirkan, ketegangan tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga merembet ke wilayah laut di Teluk Thailand, kawasan strategis yang kaya sumber daya minyak dan gas serta menjadi jalur penting perdagangan regional.⁴ Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat nyata. Ratusan ribu warga sipil di kedua sisi perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat perbatasan—yang selama ini menggantungkan hidup pada interaksi lintas negara—menjadi korban utama dari konflik yang tidak pernah mereka kehendaki. Konflik Thailand–Kamboja memperlihatkan pola yang seharusnya menjadi peringatan serius bagi kawasan lain. Sengketa wilayah yang tidak diselesaikan secara tuntas akan selalu menjadi komoditas politik.&nbsp; Dalam situasi politik domestik yang tidak stabil, isu kedaulatan dan ancaman eksternal kerap dimanfaatkan untuk membangkitkan nasionalisme dan konsolidasi kekuasaan. Ketika hal itu terjadi, perbatasan berubah dari ruang hidup bersama menjadi medan konflik. Bagi Indonesia, pelajaran dari konflik ini sangat relevan. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan kilometer batas darat dan laut, Indonesia memiliki potensi kerawanan yang tidak kecil. Perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan beranda depan negara. Ketika perbatasan dikelola secara lemah baik dari sisi hukum, pembangunan, maupun kehadiran negara ia berpotensi menjadi titik rawan konflik dan instabilitas. Dalam konteks inilah, peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi semakin strategis. Pengelolaan perbatasan tidak dapat dipahami semata sebagai pembangunan infrastruktur fisik atau pelayanan administratif. Ia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional dan diplomasi preventif.&nbsp; Kejelasan batas wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta penguatan kerja sama bilateral dan regional menjadi kunci utama dalam mencegah konflik serupa. Pengalaman ASEAN dalam menangani konflik Thailand–Kamboja juga menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme reaktif. Diplomasi regional perlu diperkuat dengan keberanian menyentuh akar persoalan, termasuk isu batas wilayah yang selama ini dianggap sensitif. Tanpa langkah tersebut, ASEAN akan terus berada dalam posisi memadamkan api, bukan mencegah kebakaran. Pada akhirnya, konflik perbatasan di Asia baik di Korea, India, maupun Thailand–Kamboja, menegaskan satu pelajaran mendasar: sejarah yang dibiarkan menggantung akan terus menghantui masa depan. Bagi Indonesia, memperkuat tata kelola perbatasan bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan investasi strategis bagi perdamaian, stabilitas kawasan, dan ketahanan nasional jangka panjang. Perbatasan yang dikelola dengan baik bukan hanya menjadi penanda kedaulatan, tetapi juga fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang aman dan berdaulat. (Humas BNPP RI)(Ilustrasi foto/IDN Times/commons.wikimedia.org/Jorge Láscar) Catatan Kaki 1. Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1994).2. International Court of Justice, Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment of 15 June 1962.3. Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia (London: Routledge, 2014).4. Ian Storey, “Thailand–Cambodia Relations: Territorial Disputes and Regional Stability,” Contemporary Southeast Asia 33, no. 3 (2011).

Selain Korea dan India, Konflik Perbatasan Ini Paling Rawan di Asia

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Wilayah perbatasan sering kali dipahami sebagai garis paling pinggir dari sebuah negara. Padahal, di sanalah negara pertama kali menyapa warganya dan dunia luar. Perbatasan adalah beranda atau ruang perjumpaan antara kedaulatan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Cara negara mengelola perbatasannya akan selalu mencerminkan sejauh mana negara hadir secara utuh bagi seluruh rakyatnya. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI dibentuk dengan kesadaran akan makna strategis tersebut. Ia dimaksudkan sebagai simpul koordinasi nasional agar pengelolaan perbatasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu visi kebangsaan. Namun perjalanan waktu menunjukkan bahwa mandat besar itu belum sepenuhnya terwujud. Tantangan struktural, kelembagaan, dan operasional masih membayangi kinerja pengelolaan perbatasan kita. Tulisan ini bukan hendak menunjuk kekurangan semata, melainkan mengajak kita merenung bersama: bagaimana seharusnya BNPP RI diperkuat dan diarahkan pada masa yang akan datang. Antara Mandat dan Kewenangan Secara normatif, BNPP memiliki peran strategis sebagai koordinator pengelolaan perbatasan. Namun dalam praktik, peran itu sering berhenti pada tataran perencanaan dan pembangunan fisik. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi capaian penting yang patut diapresiasi. PLBN yang representatif telah menghadirkan wajah negara yang lebih bermartabat di wilayah perbatasan. Meski demikian, persoalan tidak berhenti pada bangunan. Pengelolaan lintas batas adalah proses yang hidup, berlangsung setiap hari, dan melibatkan banyak instansi. Di sinilah keterbatasan kewenangan BNPP menjadi terasa. Operasional lintas batas masih sepenuhnya berada di bawah kendali sektoral instansi seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, serta unsur keamanan. Kepala PLBN, yang diharapkan menjadi simpul kendali di lapangan, lebih sering berperan sebagai koordinator administratif tanpa kewenangan pengambilan keputusan yang memadai. Akibatnya, koordinasi kerap bergantung pada niat baik masing-masing instansi. Ketika prioritas berbeda atau kepentingan sektoral menguat, kepentingan bersama sering kali berjalan tersendat. Ini bukan semata persoalan individu, melainkan desain kelembagaan yang belum memberi ruang cukup bagi integrasi. Infrastruktur dan Realitas Lapangan Tantangan kelembagaan tersebut semakin terasa di lapangan. Di banyak wilayah perbatasan, infrastruktur dasar masih terbatas. Akses jalan, jaringan komunikasi, serta sarana pengawasan belum merata. Dalam kondisi demikian, pengawasan lintas batas menjadi tidak optimal. Kejahatan lintas negara—seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan penyelundupan barang ilegal—memanfaatkan celah-celah ini. Jalur-jalur tidak resmi yang terbentang panjang dan sulit dijangkau menjadi tantangan nyata. Bukan karena aparat abai, melainkan karena sistem pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi dan integrasi informasi. Pertukaran data intelijen antarinstansi masih berjalan secara parsial. Padahal, kejahatan lintas batas bergerak cepat dan terorganisasi. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi dan pengambilan keputusan yang lincah, negara kerap tertinggal selangkah. Persoalan Batas yang Belum Usai Di luar isu keamanan, pengelolaan perbatasan juga dihadapkan pada persoalan batas negara yang belum sepenuhnya tuntas. Outstanding Boundary Problems (OBP) di beberapa segmen perbatasan darat, khususnya dengan negara tetangga, masih menyisakan ketidakpastian. Bagi masyarakat perbatasan, ketidakjelasan batas bukan sekadar isu geopolitik, melainkan persoalan hidup sehari-hari: kepemilikan lahan, akses ekonomi, hingga identitas kebangsaan. Dalam konteks ini, BNPP berada pada posisi yang unik karena memahami dinamika lapangan secara langsung. Namun akses BNPP dalam proses perundingan bilateral masih terbatas, sehingga sering kali terjadi jarak antara kebijakan yang disepakati dan realitas di lapangan. Menata Ulang Kerangka Kelembagaan Refleksi atas berbagai persoalan tersebut membawa kita pada satu kesimpulan: BNPP memerlukan penguatan kelembagaan yang lebih jelas dan fungsional. Revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2017, menjadi langkah yang patut dipertimbangkan secara serius. Revisi ini tidak semata bertujuan menambah kewenangan, tetapi memperjelas peran. BNPP perlu diberi mandat yang tegas dalam mengoordinasikan operasional lintas batas, khususnya di PLBN. Kepala PLBN perlu diposisikan sebagai pengelola kawasan perbatasan dengan kewenangan pengawasan lintas instansi, agar pelayanan dan pengamanan berjalan selaras. Selain itu, BNPP juga perlu diberi ruang lebih besar dalam inventarisasi dan penanganan persoalan batas negara. Keterlibatan ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih diplomasi, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar berpijak pada kondisi lapangan. Menuju Lembaga yang Lebih Mandiri Penguatan peran tersebut akan lebih efektif jika diikuti dengan penataan status kelembagaan. Menempatkan BNPP sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden, setara dengan lembaga koordinatif nasional lainnya, dapat memperkuat legitimasi dan daya jangkaunya. Dengan posisi ini, BNPP akan lebih leluasa menjembatani kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Status kelembagaan yang lebih mandiri juga akan memperkuat sinergi pusat dan daerah. Pengelolaan perbatasan tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat. BNPP dapat berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan lokal. Kepemimpinan yang Menyatukan Pada akhirnya, sekuat apa pun kerangka regulasi, pengelolaan perbatasan akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. BNPP masa depan memerlukan pemimpin yang visioner, tetapi juga membumi. Seorang pemimpin yang mampu melihat perbatasan sebagai ruang harapan, bukan sekadar ruang masalah. Kepemimpinan semacam ini menuntut kemampuan membangun kepercayaan lintas instansi, kepekaan terhadap dinamika daerah, serta keteladanan dalam integritas. Pemimpin BNPP perlu menjadi jembatan—bukan hanya antarinstansi, tetapi juga antara negara dan masyarakat perbatasan. Di tengah perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi, pemimpin BNPP juga dituntut adaptif dan terbuka terhadap inovasi. Penguatan sumber daya manusia perbatasan dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang humanis akan menjadi kunci menjaga keseimbangan antara keamanan dan pelayanan. Merawat perbatasan sejatinya adalah merawat keutuhan negara. BNPP RI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai pinggiran, melainkan sebagai beranda yang hidup dan bermakna. Dengan penguatan kelembagaan yang proporsional, regulasi yang adaptif, dan kepemimpinan yang menyatukan, BNPP dapat menjadi penjaga sekaligus perawat beranda negara. Refleksi ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan negara secara lebih utuh di batas-batas terluarnya—tenang, hadir, dan bermartabat. (Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.2. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010.3. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025–2029. Jakarta: BNPP RI.4. Newman, David. “The Lines That Continue to Separate Us: Borders in Our ‘Borderless’ World.” Progress in Human Geography, vol. 30, no. 2, 2006.5. Jones, David Martin, dan Michael L. R. Smith. Border Security and Transnational Crime in Southeast Asia. London: Routledge, 2019.

Merawat Beranda Negara: Refleksi Akhir Tahun 2025 tentang Masa Depan BNPP RI

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Pengelolaan perbatasan negara di Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana. Dalam berbagai diskusi dan kajian internal Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), terlihat jelas bahwa persoalan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, tata kelola administrasi, keamanan lintas batas, serta pembangunan masyarakat dan infrastruktur perbatasan masih menjadi pekerjaan panjang yang memerlukan perhatian serius. Kelompok Ahli BNPP RI, Drs. Hamidin, menilai bahwa BNPP hingga saat ini belum memiliki instrumen kelembagaan dan kewenangan operasional yang memadai untuk mengemban mandat besar sebagai koordinator utama pengelolaan perbatasan negara. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya visibilitas BNPP di tingkat nasional, sehingga perannya sebagai garda depan penjaga kedaulatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terluar belum sepenuhnya dikenal publik. Salah satu hambatan fundamental adalah belum adanya kewenangan penuh BNPP terhadap seluruh proses administrasi perbatasan. Selama ini, fokus BNPP lebih terarah pada pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama di sektor darat, namun tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mengatur operasional lintas batas yang dijalankan instansi lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan unsur keamanan. Posisi Kepala PLBN pun pada praktiknya lebih berperan sebagai koordinator kawasan, terutama terkait pengelolaan fasilitas, kebersihan, dan pemeliharaan bangunan.&nbsp; Tanpa kewenangan administratif dan pengawasan teknis yang lebih strategis, standar pengelolaan perbatasan ideal belum dapat tercapai. Ketiadaan peran seperti Border Liaison Officer, yang lazim digunakan di banyak negara, juga membuat koordinasi teknis antarnegara berjalan kurang optimal. Selain itu, sistem pelaporan yang belum berbasis real-time menghambat respon cepat terhadap berbagai situasi penting di lapangan. Tantangan lain yang tak kalah signifikan adalah terbatasnya akses BNPP dalam menjalin hubungan langsung dengan perwakilan negara-negara tetangga. Hal ini menyebabkan BNPP tidak terlibat penuh dalam penyusunan maupun pembaruan perjanjian bilateral terkait batas negara.&nbsp; Padahal dinamika perbatasan sangat ditentukan oleh dialog antarnegara yang berkesinambungan, mulai dari pertemuan teknis, forum reguler, hingga negosiasi diplomatik. Keterbatasan ini memperlambat penyelesaian berbagai Outstanding Boundary Problems, yakni segmen-segmen batas yang belum memiliki kejelasan hukum atau belum tercapai kesepakatan final. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Dimensi keamanan perbatasan juga memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi. Berbagai tindak kejahatan transnasional masih marak terjadi di PLBN maupun jalur-jalur tidak resmi, mulai dari penyelundupan tembakau, minuman beralkohol, komoditas pokok, narkotika, hingga senjata dan bahan peledak. Jaringan penyelundupan memanfaatkan jalur tikus dan minimnya sistem pengawasan berbasis teknologi. Kejahatan seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia pun memanfaatkan ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan perbatasan. Di wilayah laut, praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing masih menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Belum optimalnya pertukaran informasi intelijen dan koordinasi penegakan hukum antarinstansi memperparah situasi. Ego sektoral, alur data yang lambat, dan sistem yang belum terintegrasi menyebabkan respons di lapangan sering kali tidak efektif. Di luar sisi keamanan, tantangan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan juga memerlukan perhatian. Banyak wilayah perbatasan masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan layanan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat serta terbatasnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan harga barang, pendapatan, maupun kualitas fasilitas publik antara masyarakat Indonesia dan negara tetangga sering kali mencolok. Tidak jarang masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan atau mendapatkan layanan kesehatan di negara tetangga karena lebih mudah dijangkau. Fenomena ini berpotensi mengikis rasa nasionalisme dan kedekatan masyarakat dengan negara sendiri. Padahal kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi besar mulai dari perdagangan lokal, industri kecil, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun potensi itu belum termanfaatkan optimal akibat terbatasnya infrastruktur ekonomi, fasilitas perdagangan, dan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak kementerian/lembaga dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Idealnya, koordinasi harus berjalan dalam satu komando yang jelas. Namun pada kenyataannya, ego sektoral masih dominan, menyebabkan kebijakan dan implementasi di lapangan tidak berjalan selaras. Di tingkat daerah, kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di wilayah perbatasan juga masih terbatas. PLBN yang semestinya menjadi etalase negara pun belum sepenuhnya berfungsi sebagai pintu kedaulatan yang modern. Layanan lintas batas masih terfragmentasi dan belum didukung sistem keamanan terpadu berbasis teknologi pemantauan dan data digital. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, para ahli menekankan perlunya perubahan paradigma dalam memandang perbatasan. Pendekatan inward looking yang melihat perbatasan semata sebagai zona pertahanan tidak lagi relevan. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan outward looking, yakni memposisikan perbatasan sebagai ruang diplomasi, konektivitas antarnegara, serta pusat pertumbuhan ekonomi. Mewujudkan gagasan besar ini memerlukan revitalisasi kelembagaan BNPP RI. BNPP perlu diperkuat dengan kewenangan koordinatif yang lebih jelas, kapasitas hubungan internasional yang lebih luas, serta dukungan sistem teknologi modern di PLBN.&nbsp; Kepala PLBN juga idealnya diberi otoritas yang lebih komprehensif untuk memastikan koordinasi CIQS berjalan efektif dan terintegrasi. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas SDM perbatasan. Perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan pintu pertama yang memperlihatkan wajah Indonesia kepada dunia. Untuk itu, penguatan BNPP RI sebagai institusi yang memimpin tata kelola perbatasan menjadi agenda strategis bangsa.&nbsp; Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, teknologi modern, diplomasi aktif, dan pembangunan masyarakat yang inklusif, wilayah perbatasan dapat menjadi simbol kedaulatan, pusat ekonomi baru, dan beranda depan yang membanggakan bagi Indonesia. (Humas BNPP RI)Catatan Kaki 1. Pandangan Kelompok Ahli BNPP RI mengenai mandat dan peran BNPP dalam tata kelola perbatasan Indonesia.2. Kajian mengenai Outstanding Boundary Problems dalam dinamika batas wilayah Indonesia.3. Laporan aparat penegak hukum terkait kejahatan transnasional di kawasan perbatasan.4. Studi kesejahteraan masyarakat perbatasan dan kesenjangan sosial-ekonomi dengan negara tetangga.5. Evaluasi terhadap fungsi PLBN sebagai pintu kedaulatan dan simpul pelayanan lintas batas.

Rubrik Opini

Quick Links