Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Di tengah dinamika global yang kian dipenuhi ketegangan geopolitik, dunia kembali dihadapkan pada persaingan terbuka kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Konflik berkepanjangan di Ukraina, eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, instabilitas di Timur Tengah, hingga kompetisi teknologi dan energi global telah menciptakan atmosfer internasional yang sarat ketidakpastian.&nbsp; Dalam konteks tersebut, kawasan regional dan negara-negara berbatasan berada pada persimpangan strategis: menjadi arena tarik-menarik kepentingan global atau tampil sebagai jangkar perdamaian dan stabilitas. Kunjungan Komisaris Uni Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, ke Ankara pada awal Februari 2026 menjadi sinyal penting bahwa jalur dialog tetap terbuka di tengah turbulensi global.&nbsp; Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dialog ekonomi bersama otoritas keuangan dan energi, serta pembahasan pembaruan Uni Pabean Uni Eropa–Turki mencerminkan kesadaran bersama bahwa stabilitas kawasan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Hubungan antara Uni Eropa dan Turki selama ini memang diwarnai berbagai tantangan. Proses aksesi Turki ke Uni Eropa yang dimulai sejak 2005 praktis mengalami stagnasi sejak 2018.&nbsp; Sejumlah negara anggota Uni Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Austria, kerap menyoroti isu demokrasi, kebebasan pers, independensi peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia di Turki. Di sisi lain, Ankara memandang sebagian sikap Eropa tidak sepenuhnya lepas dari pertimbangan politik domestik dan kekhawatiran identitas yang bersifat subjektif. Kompleksitas hubungan tersebut diperparah oleh persoalan Siprus, ketegangan maritim dengan Yunani di Laut Aegea, serta isu minoritas Kurdi. Seluruh faktor ini merupakan realitas geopolitik yang tidak dapat diabaikan.&nbsp; Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah perbedaan tersebut harus berujung pada kebuntuan permanen yang justru memperbesar risiko instabilitas kawasan? Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik besar kerap berawal dari sengketa perbatasan yang gagal dikelola secara damai. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, membiarkan ketegangan regional membeku justru membuka peluang munculnya titik panas baru yang dapat memicu efek domino global. Karena itu, perdamaian regional bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis bagi stabilitas internasional. Dalam konteks Eropa dan Turki, kerja sama ekonomi menjadi fondasi penting bagi pembangunan kepercayaan. Uni Pabean yang telah berjalan sejak 1996 terbukti mengintegrasikan ekonomi kedua pihak secara signifikan, dengan Turki terhubung erat ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa.&nbsp; Pembaruan perjanjian tersebut, termasuk harmonisasi regulasi dan perluasan sektor kerja sama, berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Kesepakatan investasi di bidang energi terbarukan dan konektivitas transportasi tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur perdamaian kawasan.&nbsp; Jalur energi yang aman, rantai pasok terintegrasi, serta infrastruktur digital lintas wilayah menciptakan ketergantungan positif yang menurunkan insentif konflik. Semakin tinggi biaya ekonomi dari sebuah konfrontasi, semakin rasional pilihan untuk menjaga stabilitas bersama. Secara geopolitik, Turki memiliki posisi strategis sebagai penghubung Eropa dan Asia. Dalam konteks perang Ukraina dan dinamika Laut Hitam, peran Ankara dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan dan distribusi energi menjadi krusial.&nbsp; Sebagai anggota NATO dengan kekuatan militer terbesar kedua, Turki berkontribusi signifikan terhadap keseimbangan keamanan kawasan. Namun demikian, kekuatan pertahanan tidak dapat berdiri sendiri tanpa legitimasi politik dan kepercayaan publik. Perdamaian jangka panjang membutuhkan reformasi demokrasi, penguatan supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang konsisten.&nbsp; Uni Eropa menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai standar integrasi, sementara Turki perlu menunjukkan komitmen nyata apabila ingin kembali mendekatkan diri pada proses aksesi. Di sisi lain, Uni Eropa juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang adil, objektif, dan non-diskriminatif. Dialog yang konstruktif hanya dapat terbangun melalui penghormatan timbal balik terhadap kepentingan strategis masing-masing pihak, tanpa terjebak pada politik identitas atau prasangka budaya. Isu Siprus dan sengketa maritim di Laut Aegea menjadi ujian kedewasaan regional. Penyelesaian berbasis hukum internasional, mekanisme arbitrase, serta dialog maritim yang berkelanjutan perlu terus diperkuat.&nbsp; Turki dan Yunani, sebagai dua negara bertetangga dengan sejarah panjang interaksi dan sama-sama anggota NATO, memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa konflik perbatasan dapat dikelola tanpa eskalasi militer. Lebih luas, dinamika Eropa–Turki memberikan pelajaran penting bagi kawasan lain di dunia. Banyak konflik di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika berakar pada persoalan batas wilayah dan identitas. Ketika negara-negara regional gagal membangun mekanisme dialog yang efektif, konflik lokal mudah dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal. Regionalisme yang inklusif dapat menjadi penyangga terhadap polarisasi global. Melalui kerja sama ekonomi, integrasi sosial, serta forum konsultasi keamanan, kawasan regional dapat membangun otonomi strategisnya sendiri. Perdamaian regional menjadi lapisan pertama pertahanan terhadap instabilitas global. Dimensi kemanusiaan juga memegang peran penting. Mobilitas pelajar, kolaborasi riset, pertukaran budaya, serta kemudahan visa membangun jembatan antarmasyarakat. Ketika generasi muda saling mengenal dan bekerja sama, prasangka berkurang dan ruang dialog semakin terbuka. Perdamaian tidak hanya lahir dari meja perundingan, tetapi juga dari interaksi keseharian warga negara. Dunia saat ini berada pada persimpangan sejarah. Polarisasi meningkat, retorika konfrontatif menguat, dan kepercayaan antarnegara menipis. Dalam situasi tersebut, setiap langkah menuju rekonsiliasi regional memiliki arti strategis yang melampaui batas geografisnya. Eropa dan Turki kini dihadapkan pada pilihan penting: membiarkan perbedaan menjadi jurang permanen atau menjadikannya fondasi dialog yang lebih realistis dan saling menguntungkan.&nbsp; Perdamaian tidak menuntut keseragaman, melainkan kemampuan mengelola perbedaan melalui institusi, hukum, dan kepercayaan. Pengalaman ini relevan bagi negara-negara berbatasan di berbagai kawasan, termasuk Indonesia, bahwa stabilitas tidak dibangun melalui dominasi sepihak, tetapi melalui kemitraan setara. Di tengah rivalitas global yang kian intens, kawasan regional yang solid dan damai justru akan menjadi penopang utama keseimbangan dunia.&nbsp; Perdamaian regional bukan sekadar pilihan idealis, melainkan kebutuhan zaman—sebuah keniscayaan strategis demi masa depan global yang lebih stabil. (Humas BNPP RI)

Jembatan Perdamaian di Tengah Rivalitas Global: Saat Eropa dan Turki Menatap Masa Depan Bersama

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Nasionalisme sejatinya tidak tumbuh dari retorika atau seremoni kenegaraan. Ia berakar dari pengalaman konkret warga negara dalam merasakan kehadiran pemerintah di ruang hidup mereka, terutama di wilayah perbatasan negara.&nbsp; Dalam konteks inilah, persoalan perbatasan negara menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana negara hadir menjaga kedaulatan sekaligus menjamin martabat rakyatnya. Penegasan status Desa Lipaga, Kabungolor, dan Tatagas di Kabupaten Nunukan melalui penandatanganan MOU 33 pada 18 Februari 2025 merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi.&nbsp; Kesepakatan ini mengakhiri status Outstanding Boundary Problems (OBP) yang telah membayangi ketiga desa tersebut selama puluhan tahun. Kepastian hukum ini menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, capaian diplomasi ini juga menghadirkan refleksi kritis: mengapa masyarakat perbatasan harus menunggu begitu lama untuk memperoleh pengakuan yang semestinya?&nbsp; Bagi warga adat Lumbis, keberadaan mereka sebagai komunitas telah diakui sejak 1962. Jauh sebelum batas negara dirumuskan secara teknis, mereka telah hidup, mengelola tanah, dan menjaga wilayah tersebut dengan kesadaran kebangsaan yang utuh. Sejarah mencatat, masyarakat perbatasan Lumbis pernah menghadapi situasi ekstrem pada masa Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1965). Dalam kondisi konflik bersenjata, mereka terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari baku tembak.&nbsp; Namun di tengah keterbatasan dan ancaman, loyalitas mereka terhadap Indonesia tidak pernah goyah. Ironisnya, pada periode-periode tertentu, justru negara belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dari sisi diplomasi, penyelesaian OBP Tanah Lumbis melalui mekanisme Joint Border Committee (JBC) dengan dukungan teknis Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah secara cermat dan presisi.&nbsp; Persoalan yang sempat terhenti sejak 1975, bahkan mengalami kevakuman hampir 25 tahun, akhirnya dapat dituntaskan melalui pendekatan teknis dan diplomatik yang berimbang. Kesepakatan tersebut memberikan Indonesia sekitar 90 persen wilayah OBP atau 5.207,7 hektar, sementara sekitar 10 persen atau 778,5 hektar disepakati menjadi bagian Malaysia.&nbsp; Secara strategis, hasil ini dinilai rasional karena wilayah yang dilepas merupakan lahan tidak produktif dan tidak berpenghuni. Namun kemenangan teritorial di atas peta tidak serta-merta bermakna kemenangan substantif bagi masyarakat perbatasan. Perbatasan bukan sekadar garis imajiner, melainkan ruang hidup yang bersinggungan langsung dengan isu kedaulatan, keamanan nasional, dan keadilan pembangunan.&nbsp; Ketika penyelesaian batas wilayah berlangsung lamban, dampaknya paling nyata dirasakan oleh warga desa di hulu sungai dan lereng perbukitan. Keterbatasan infrastruktur, akses layanan kesehatan yang minim, serta ketergantungan ekonomi pada negara tetangga masih menjadi tantangan nyata. Dalam konteks ini, nasionalisme warga perbatasan terus diuji oleh realitas sehari-hari. Sulit menanamkan rasa kebangsaan secara berkelanjutan jika kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana mungkin kita menanamkan nasionalisme kepada generasi muda perbatasan jika untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka harus bergantung pada negeri seberang? Negara tidak boleh berhenti pada klaim kedaulatan administratif, melainkan harus hadir secara adil dalam distribusi pembangunan. Penegasan batas Tanah Lumbis semestinya menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Wilayah perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan negara, bukan sekadar kawasan penyangga yang dijaga secara militer.&nbsp; Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal agar masyarakat dapat hidup layak di tanahnya sendiri. Selain pembangunan fisik, aspek literasi perbatasan juga menjadi pekerjaan rumah yang penting. Masyarakat Lumbis Hulu dikenal memiliki pemahaman sejarah yang kuat terkait perjanjian kolonial, namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap kesepakatan bilateral terkini di tingkat masyarakat lintas batas. Tanpa sosialisasi yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu kesalahpahaman di lapangan. Tanah Lumbis mengajarkan bahwa nasionalisme rakyat kerap hadir lebih dulu dibandingkan negara. Kini, setelah kepastian hukum berhasil diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan kehadiran negara yang utuh dan berkelanjutan. Apakah pemerintah akan menjadikan capaian ini sebagai titik balik kehadiran negara yang utuh, atau sekadar catatan administrasi yang segera dilupakan? Menjaga kedaulatan tidak cukup dengan mempertahankan garis batas, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang menjamin kehidupan bermartabat bagi setiap warga di garis terdepan Republik Indonesia. Bagi BNPP RI, penegasan batas Tanah Lumbis bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kedaulatan sejati hanya akan kokoh apabila diiringi keadilan pembangunan dan keberpihakan nyata kepada masyarakat perbatasan.&nbsp; Di sanalah nasionalisme tumbuh secara alamiah bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman hidup yang dirasakan langsung oleh rakyat. (Humas BNPP RI) Tentang PenulisDrs. Hamidin merupakan pengamat perbatasan dan isu kedaulatan negara yang tergabung dalam Kelompok Ahli BNPP RI. Aktif menulis opini dan analisis kebijakan tentang perbatasan, geopolitik, dan nasionalisme di berbagai media. Saat ini terlibat dalam kajian penguatan kawasan perbatasan dan pembangunan wilayah terluar Indonesia.

Tanah Lumbis dan Ujian Kehadiran Negara: Kedaulatan Tidak Berhenti di Meja Diplomasi

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Ketegangan geopolitik global kembali menyita perhatian dunia. Polemik di kawasan Arktik, khususnya tekanan politik dan ekonomi Amerika Serikat terhadap Greenland yang merupakan wilayah otonom Denmark, menjadi sinyal keras bahwa perbatasan negara kembali diposisikan sebagai instrumen tawar-menawar kekuasaan.&nbsp; Ancaman tarif, tekanan ekonomi, hingga retorika supremasi mulai menggeser peran diplomasi dan hukum internasional sebagai pilar utama hubungan antarnegara. Bagi Indonesia, dinamika tersebut bukan sekadar isu regional Eropa atau Amerika Utara. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan titik perbatasan darat dan laut, apa yang terjadi di Arktik merupakan alarm strategis.&nbsp; Ketika wilayah yang secara hukum internasional telah diakui pun masih dapat ditekan oleh negara kuat, maka tidak ada satu pun perbatasan yang benar-benar aman jika tata kelola global mulai diabaikan. Krisis Greenland menegaskan satu preseden penting: ketika multilateralisme melemah, perbatasan menjadi ruang pertama yang diuji. Respons tegas Uni Eropa menunjukkan bahwa perbatasan tidak sekadar garis imajiner pada peta, melainkan simbol martabat politik, kedaulatan hukum, dan keberlanjutan sebuah negara.&nbsp; Bahkan, perubahan arah komunikasi strategis Eropa dengan mitra global baru menjadi cerminan bahwa lanskap geopolitik kini semakin cair dan transaksional. Indonesia Tidak Boleh Lengah Dalam situasi dunia yang kian tidak menentu, negara-negara berkembang berada pada posisi yang lebih rentan. Indonesia tidak boleh lengah, wilayah perbatasan nasional yang membentang dengan sedikitnya sepuluh negara masih menghadapi tantangan klasik.&nbsp; Mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan ekonomi, hingga potensi kejahatan lintas negara, penyelundupan, infiltrasi ekonomi ilegal, dan dinamika geopolitik kawasan. Di sinilah peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadi semakin strategis. BNPP tidak hanya menjalankan fungsi koordinatif antarkementerian dan lembaga, tetapi juga menjadi representasi nyata kehadiran negara di tapal batas.&nbsp; Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompetitif, BNPP berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan perbatasan tetap aman, berdaulat, dan produktif. Sebagai simpul koordinasi kebijakan lintas sektor, BNPP mengintegrasikan pengelolaan perbatasan dengan aspek pertahanan, keamanan, pelayanan lintas batas, pembangunan ekonomi kawasan, hingga penguatan diplomasi teritorial. Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern, penguatan layanan publik di kawasan perbatasan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan wujud konkret komitmen negara dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun demikian, kesadaran nasional terhadap arti strategis kawasan perbatasan masih perlu terus diperkuat. Perbatasan kerap dipersepsikan sebagai wilayah pinggiran, bukan sebagai beranda depan negara. Padahal, dalam perspektif geopolitik modern, justru dari perbatasanlah citra, daya tawar, dan ketahanan negara diuji. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, namun prinsip tersebut tidak dapat dimaknai sebagai sikap pasif. Netralitas yang kuat hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh kapasitas nasional yang solid, khususnya dalam tata kelola perbatasan.&nbsp; Diplomasi yang efektif membutuhkan kehadiran negara yang konsisten di lapangan, regulasi yang adaptif, serta institusi yang kuat dan responsif. Oleh karena itu, penguatan BNPP perlu terus didorong, baik dari sisi kelembagaan, anggaran, maupun kewenangan koordinatif. Pengelolaan perbatasan tidak lagi dapat bersifat sektoral dan reaktif, melainkan harus menjadi agenda strategis nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.&nbsp; Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam membangun kawasan perbatasan yang aman, maju, dan berdaya saing. Ketika dunia sibuk menyaksikan dinamika kekuatan besar di kawasan Arktik, Indonesia seharusnya menjadikan momentum ini sebagai refleksi bersama. Jangan sampai perhatian hanya terpusat di pusat-pusat kekuasaan, sementara wilayah pinggiran terabaikan.&nbsp; Perbatasan tidak boleh sekadar ramai dibicarakan saat terjadi konflik, tetapi harus hadir dalam prioritas pembangunan nasional sehari-hari. Pelajaran dari Greenland menegaskan bahwa kedaulatan tidak dijaga oleh retorika semata, melainkan oleh kesiapan institusi, konsistensi kebijakan, dan kehadiran negara yang nyata di lapangan.&nbsp; Bagi Indonesia, menjaga perbatasan berarti menjaga masa depan bangsa. Dalam tugas strategis tersebut, BNPP RI bukan sekadar pelengkap sistem pemerintahan, melainkan garda terdepan Republik dalam memastikan setiap jengkal wilayah tetap aman, berdaulat, dan bermartabat. (Humas BNPP RI)

Geopolitik Arktik Memanas, Indonesia Wajib Perkuat Perbatasan: BNPP RI Garda Terdepan Menjaga Kedaulatan

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Wilayah perbatasan kerap dipahami sebatas garis administrasi penanda kedaulatan negara. Padahal, dalam dinamika geopolitik modern, perbatasan merupakan ruang hidup yang bergerak dinamis menjadi titik temu mobilitas manusia, arus barang, perputaran modal, sekaligus potensi kejahatan lintas negara. Di wilayah inilah kehadiran negara diuji: apakah mampu hadir melindungi, atau justru lengah sehingga membuka ruang bagi berkembangnya aktivitas ilegal. Hampir seluruh negara merancang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simpul interaksi sosial dan ekonomi. Namun, pengalaman global memperlihatkan satu pola yang konsisten.&nbsp; Ketika sistem pengawasan lemah dan tata kelola tidak adaptif, kawasan perbatasan berpotensi cepat berubah menjadi pusat kejahatan terorganisasi, mulai dari penyelundupan, pelanggaran keimigrasian, peredaran narkotika, hingga perdagangan orang. Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi kerawanan tersebut. Sejumlah wilayah perbatasan darat dan laut pernah menjadi jalur favorit aktivitas ilegal.&nbsp; Fakta ini bukan sekadar catatan historis, melainkan peringatan berkelanjutan bahwa kawasan perbatasan selalu berada di garis depan ancaman non-militer yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks global, apa yang terjadi di Kamboja menjadi contoh ekstrem kegagalan pengelolaan perbatasan. Selama dua dekade terakhir, sejumlah kawasan perbatasan negara tersebut berkembang menjadi pusat kasino, judi online, penipuan digital, hingga perdagangan manusia lintas negara. Aktivitas ilegal ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk ekosistem kejahatan yang terstruktur, terorganisasi, dan lintas yurisdiksi. Kebijakan yang melegalkan kasino bagi warga asing, namun melarang warga lokal, menciptakan celah hukum yang luas. Kota-kota perbatasan tumbuh bukan sebagai pusat ekonomi produktif, melainkan magnet bagi aktivitas ilegal.&nbsp; Deretan kasino di sekitar pos lintas batas menjadi pintu masuk aliran dana gelap, pekerja ilegal, serta jaringan kriminal internasional. Dalam praktiknya, kawasan tersebut kerap beroperasi layaknya “negara dalam negara” yang sulit dijangkau penegakan hukum. Aspek yang paling mengusik nurani adalah keterkaitan erat industri judi online dengan tindak pidana perdagangan orang. Ribuan warga asing, termasuk warga negara Indonesia, direkrut melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.&nbsp; Setibanya di lokasi, dokumen perjalanan disita, kebebasan dirampas, dan korban dipaksa bekerja dalam tekanan berat dengan jam kerja panjang. Ketika target tidak terpenuhi, kekerasan kerap dijadikan alat disiplin. Fenomena ini menjadi potret nyata praktik perbudakan modern yang tumbuh subur di kawasan perbatasan. Bahkan, muncul laporan mengenai eksploitasi ekstrem hingga dugaan perdagangan organ tubuh. Ketika manusia direduksi menjadi komoditas ilegal, wilayah perbatasan tidak lagi sekadar ruang rawan keamanan, tetapi berubah menjadi arena tragedi kemanusiaan.&nbsp; Berlangsungnya praktik ini dalam waktu lama menunjukkan persoalan struktural, mulai dari lemahnya pengawasan, praktik korupsi, hingga keterlibatan aktor kuat yang melemahkan daya cegah hukum. Dampaknya turut dirasakan langsung oleh Indonesia. Ribuan warga negara harus diselamatkan, sementara pemerintah dituntut melakukan diplomasi intensif, repatriasi, penegakan hukum, hingga rehabilitasi korban. Biaya sosial, politik, dan moral yang ditanggung negara tidak kecil. Kondisi ini membuktikan bahwa kegagalan tata kelola perbatasan di satu negara dapat menimbulkan efek domino bagi negara lain. Pemerintah Indonesia patut diapresiasi atas berbagai langkah proaktif yang telah ditempuh, antara lain penguatan kerja sama kepolisian internasional, optimalisasi peran perwakilan diplomatik, pengetatan pengawasan keimigrasian, serta penindakan terhadap jaringan perekrut di dalam negeri.&nbsp; Namun, respons yang bersifat reaktif saja tidak cukup. Pelajaran terpenting dari kasus Kamboja justru harus dibaca sebagai peringatan dini bagi Indonesia. Pengelolaan PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik dan pelayanan administratif semata. Kawasan perbatasan perlu diposisikan sebagai pusat analisis risiko nasional—ruang deteksi dini terhadap potensi kejahatan lintas negara, perdagangan orang, dan kejahatan digital.&nbsp; Negara harus hadir secara menyeluruh melalui penguatan intelijen, aparatur yang profesional dan berintegritas, koordinasi lintas lembaga yang solid, serta kebijakan ekonomi perbatasan yang mampu membuka peluang penghidupan legal bagi masyarakat setempat. Perbatasan bukan hanya soal menjaga garis kedaulatan, melainkan juga menjaga keselamatan manusia dan martabat bangsa. Kewaspadaan, tata kelola yang adaptif, serta sinergi antarinstansi menjadi kunci agar kawasan perbatasan tidak berkembang menjadi ruang subur kejahatan lintas negara. Belajar dari pengalaman Kamboja, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat tata kelola perbatasan secara berkelanjutan dan berorientasi pada pencegahan.&nbsp; BNPP RI bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendorong pengelolaan perbatasan yang aman, produktif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi benteng perlindungan bagi warga negara. Kewaspadaan hari ini adalah investasi keselamatan di masa depan, karena menjaga perbatasan sejatinya berarti menjaga kehormatan dan masa depan bangsa. (Humas BNPP RI)

Perbatasan Negara sebagai Simpul Rawan Kejahatan Lintas Negara: Pelajaran Penting dari Kamboja bagi Indonesia

Oleh: Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Gerindra&nbsp; Perbatasan negara sering dipahami sebagai garis. Padahal ia lebih tepat disebut ruang—ruang hidup, ruang harapan, sekaligus ruang rawan. Di sanalah kedaulatan diuji setiap hari, bukan lewat pidato, melainkan lewat hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan warganya. Ketika negara absen, perbatasan tidak runtuh secara dramatis, tetapi perlahan: lewat jalur-jalur tidak resmi, ekonomi bayangan, dan rasa keterasingan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Data menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ini. Indonesia bukan hanya negara kepulauan besar dengan ribuan pulau dan garis pantai panjang, tetapi juga negara dengan ratusan segmen batas darat dan laut yang belum sepenuhnya tuntas. Sebagian sudah disepakati, sebagian masih dinegosiasikan, dan sebagian lain terhenti bukan karena kurangnya dasar hukum, melainkan karena tumpukan persoalan sosial, teknis, dan politik yang saling berkelindan. Di satu sisi, pemerintah telah bergerak. Penyelesaian sejumlah segmen batas darat dengan negara tetangga menunjukkan bahwa diplomasi tidak berhenti di meja perundingan, tetapi diterjemahkan ke lapangan melalui survei bersama, reposisi pilar, dan penegasan batas. Kasus Pulau Sebatik memperlihatkan bahwa koreksi historis bisa dilakukan secara berdaulat dan bermartabat. Ada wilayah yang bertambah, ada yang berkurang, tetapi yang lebih penting: kepastian hukum akhirnya hadir. Namun kepastian batas tidak otomatis berarti kepastian hidup. Justru setelah batas ditegaskan, persoalan baru muncul: lahan warga yang berpindah yurisdiksi, rumah yang tiba-tiba berada di “sisi lain”, dan ruang hidup yang menyempit akibat buffer zone. Di titik ini, negara tidak boleh berhenti pada klaim teritorial. Penyelesaian batas harus selalu diikuti kebijakan pasca-batas—pendataan ulang lahan, kompensasi yang adil, dan perencanaan kawasan yang berpihak pada warga terdampak. Tanpa itu, penegasan batas berisiko menjadi kemenangan simbolik yang meninggalkan luka sosial. Hal serupa terlihat dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Gagasan bahwa pos lintas bukan sekadar pintu keluar-masuk, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi, adalah visi yang tepat. Namun data menunjukkan bahwa tidak sedikit PLBN yang tersendat: ada yang terkendala akses jalan, ada yang tersangkut status kawasan hutan, ada yang tertahan karena unresolved segment, bahkan ada yang terbentur kebijakan teknis seperti kewajiban komponen dalam negeri. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan seragam. Solusi konkret pertama yang perlu ditegaskan adalah pembedaan tipologi PLBN. Tidak semua PLBN harus dibangun dengan standar dan fungsi yang sama. PLBN di wilayah sengketa aktif harus diperlakukan sebagai strategic holding project—dirancang fleksibel, modular, dan menunggu kepastian batas. Sebaliknya, PLBN di wilayah yang sudah clear harus segera ditingkatkan fungsinya sebagai simpul logistik, perdagangan lokal, dan layanan sosial dasar. Tanpa diferensiasi ini, PLBN akan terus terjebak antara ambisi besar dan realitas lapangan. Persoalan jalur tidak resmi memperlihatkan sisi lain dari kegagalan pendekatan tunggal keamanan. Ratusan jalur tidak resmi di perbatasan darat menunjukkan bahwa pengawasan semata tidak cukup. Jalur-jalur itu hidup karena ada kebutuhan ekonomi, akses sosial, dan jarak layanan negara yang terlalu jauh. Menutup jalur tanpa membuka alternatif hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Karena itu, solusi kedua yang mendesak adalah mengintegrasikan penanganan jalur tidak resmi dengan pembangunan ekonomi mikro perbatasan. Legalitas lintas batas terbatas, pasar perbatasan yang terhubung langsung dengan PLBN, dan dukungan logistik bagi komoditas lokal jauh lebih efektif dibanding patroli tanpa henti. Keamanan yang berkelanjutan hanya lahir ketika warga merasa negara memberi pilihan yang sah dan menguntungkan. Masalah abrasi di pulau-pulau kecil terluar menunjukkan tantangan lain: kedaulatan yang tergerus secara fisik. Ketika daratan hilang, bukan hanya rumah yang tenggelam, tetapi juga titik referensi negara. Solusi di sini tidak bisa parsial. Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan relokasi adaptif, pemulihan ekosistem, dan perencanaan ulang pemukiman. Menyelamatkan pulau terluar berarti menyelamatkan masa depan batas negara itu sendiri. Di tingkat tata kelola, hambatan terbesar justru terletak pada koordinasi. Banyak kebijakan sudah ada, rencana sudah disusun, anggaran sudah dialokasikan, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, solusi ketiga yang paling menentukan adalah membangun satu sistem data dan perencanaan perbatasan yang benar-benar terpadu. Tanpa satu peta, satu data, dan satu komando koordinasi yang kuat, perbatasan akan terus menjadi ruang rebutan kewenangan, bukan ruang pelayanan. Perbatasan tidak boleh terus diperlakukan sebagai proyek. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk belajar dari kegagalan. Negara tidak diuji dari seberapa cepat ia membangun pilar atau pos, tetapi dari kemampuannya memastikan bahwa setiap kebijakan perbatasan berujung pada satu hal sederhana: warga merasa diakui, dilindungi, dan dilibatkan. Menjaga perbatasan pada akhirnya bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi merawat kehadiran negara di titik-titik terjauh. Di sanalah nasionalisme bekerja secara paling nyata—bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman hidup sehari-hari. (Humas BNPP RI)

Perbatasan, Negara, dan Kerja Panjang yang Tak Boleh Tergesa

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Abstrak Perkembangan geopolitik global memasuki babak baru setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat pada Januari 2026. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik domestik Venezuela, tetapi juga menimbulkan gelombang dampak yang luas terhadap prinsip kedaulatan negara, hukum internasional, serta keseimbangan kekuatan dunia.&nbsp; Artikel ini menganalisis posisi strategis Venezuela, dimensi perbatasan darat dan laut, preseden hukum internasional yang muncul akibat operasi militer Amerika Serikat, serta respons aktor-aktor global utama. Dengan menggunakan pendekatan geopolitik dan studi perbatasan, tulisan ini berargumen bahwa penangkapan Maduro mencerminkan pergeseran tatanan internasional dari norma berbasis hukum menuju dominasi kekuatan (power-based order). Kata kunci: geopolitik, kedaulatan negara, perbatasan, Venezuela, tatanan global. Pendahluan Dalam kerangka tatanan internasional modern, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara merupakan fondasi utama sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).&nbsp; Namun, tindakan penangkapan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat tanpa mandat Dewan Keamanan PBB menandai tantangan serius terhadap norma tersebut. Situasi ini mengindikasikan kecenderungan pergeseran dari tatanan berbasis hukum menuju praktik hubungan internasional yang lebih bertumpu pada kekuatan.¹ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi geopolitik penangkapan tersebut dengan menempatkan Venezuela sebagai studi kasus krusial dalam memahami retaknya tatanan internasional berbasis hukum. Fokus utama diarahkan pada dimensi strategis wilayah, aspek perbatasan, serta respons regional dan global. Posisi Geostrategis Venezuela Venezuela sendiri memiliki posisi geostrategis yang sangat penting di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk puluhan juta jiwa, serta garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Karibia dan Samudra Atlantik, Venezuela menjadi simpul strategis dalam jalur perdagangan, energi, dan pertahanan regional. Negara ini juga berbatasan darat dengan Kolombia, Brasil, dan Guyana, yang menjadikan dinamika perbatasannya sangat sensitif terhadap instabilitas politik.² Dari sisi pertahanan, Venezuela tercatat memiliki kekuatan militer yang relatif signifikan di kawasan Amerika Latin, termasuk kepemilikan pesawat tempur dan kendaraan tempur berat. Berdasarkan Global Firepower Index 2025/2026, Venezuela berada di peringkat ke-50 dunia dengan lebih dari 100.000 personel aktif, didukung oleh alutsista seperti jet tempur Sukhoi Su-30 dan tank T-72.³ Namun, kekuatan utama Venezuela sesungguhnya terletak pada cadangan minyaknya yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Faktor energi inilah yang sejak lama menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan strategis global, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia.⁴ Dimensi Perbatasan: Perspektif Darat dan Laut Secara langsung, Venezuela tidak memiliki perbatasan darat dengan Amerika Serikat. Kondisi ini sering menimbulkan asumsi bahwa konflik kedua negara bersifat ideologis semata. Namun, dalam perspektif geopolitik maritim, Venezuela dan Amerika Serikat memiliki irisan kepentingan yang sangat dekat. Keberadaan wilayah teritori Amerika Serikat di Karibia—seperti Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS—menjadikan perbatasan laut sebagai ruang strategis yang krusial.⁵ Perjanjian batas maritim Amerika Serikat–Venezuela tahun 1978 selama beberapa dekade menjadi dasar stabilitas kawasan Karibia timur. Akan tetapi, pasca operasi militer “Absolute Resolve”, batas laut tersebut mengalami transformasi fungsi: dari garis hukum internasional menjadi potensi garis konfrontasi militer. Dalam kajian perbatasan, perubahan makna ini mencerminkan degradasi simbol kedaulatan negara.⁶ Operasi “Absolute Resolve” dan Preseden Hukum Internasional Operasi “Absolute Resolve”, yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertujuan menangkap Nicolás Maduro dengan tuduhan narkoterorisme dan kepemimpinan kartel internasional. Penangkapan kepala negara berdaulat di wilayah negaranya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang sangat kontroversial.⁷ Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut berpotensi meruntuhkan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Jika preseden ini diterima, maka sistem internasional akan bergerak menuju kondisi anarki yang dilegitimasi oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum.⁸ Pengangkatan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pelaksana tugas presiden pasca penangkapan Maduro memang memberikan kesinambungan administratif. Namun, secara politik, Venezuela menghadapi situasi yang kompleks, di mana legitimasi pemerintahan dan otonomi pengambilan keputusan berada dalam tekanan kuat.&nbsp; Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam studi geopolitik disebut sebagai “limbo kedaulatan”, yakni negara yang secara formal tetap berdiri, tetapi secara efektif kehilangan ruang gerak politik yang independen.⁹ Akar Konflik: Ideologi, Energi, dan Legitimasi Politik Akar konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pertarungan ideologi dan kepentingan energi. Sejak era Hugo Chávez, Venezuela menempuh jalur politik yang menantang dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat di Amerika Latin. Nasionalisasi sektor minyak serta kebijakan luar negeri yang berorientasi anti-hegemoni memperdalam ketegangan bilateral.¹⁰ Krisis legitimasi pemerintahan Maduro pasca pemilu 2018 dan 2024 semakin memperkuat justifikasi Amerika Serikat untuk melakukan tekanan politik dan ekonomi. Namun, di balik narasi demokrasi dan pemberantasan narkotika, terdapat kepentingan strategis terkait stabilitas energi global. Ketika sanksi ekonomi gagal menghasilkan perubahan rezim, opsi militer menjadi instrumen terakhir.¹¹ Reaksi Regional dan Global Penangkapan Maduro memicu reaksi keras di forum internasional. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat “mengendalikan” Venezuela memperburuk persepsi global terhadap komitmen Washington terhadap hukum internasional.¹² Di tingkat regional, respons negara-negara Amerika Latin menunjukkan fragmentasi yang tajam. Sebagian negara mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi yang mengingatkan pada praktik kolonialisme lama, sementara negara lain melihatnya sebagai peluang perubahan politik di kawasan. Perbedaan sikap ini memperlemah solidaritas regional dan membuka ruang bagi semakin kuatnya campur tangan kekuatan besar dalam urusan internal kawasan.¹³ Rusia dan China dalam Dinamika Global Krisis Venezuela juga menarik keterlibatan aktor global utama seperti Rusia dan China. Rusia memandang peristiwa ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya dan sebagai sinyal melemahnya jaminan keamanan bagi negara-negara sekutu. Peningkatan kesiagaan armada Rusia di Atlantik mencerminkan eskalasi persaingan geopolitik.¹⁴ Sementara itu, China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi pentingnya dunia multipolar dan penolakan terhadap praktik unilateralisme. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB yang gagal menghasilkan konsensus mencerminkan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif dalam menghadapi konflik antar-kekuatan besar.¹⁵ Dari perspektif pengelolaan perbatasan negara, situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap keamanan wilayah, arus migrasi, perdagangan lintas batas, hingga stabilitas sosial di kawasan perbatasan.&nbsp; Negara-negara dengan posisi strategis dan wilayah perbatasan yang luas perlu memperkuat kapasitas tata kelola perbatasan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi diplomasi dan kerja sama regional. Krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi penanda kuat bahwa dunia tengah berada di persimpangan tatanan baru. Pergeseran dari supremasi hukum internasional menuju dominasi kekuatan nyata semakin terasa dalam praktik hubungan antarnegara.&nbsp; Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan kedaulatan negara.&nbsp; Dalam konteks inilah, pengelolaan perbatasan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi tidak hanya menjadi isu pembangunan, tetapi juga bagian penting dari strategi menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Kesimpulan Penangkapan Nicolás Maduro menandai titik balik penting dalam geopolitik global. Peristiwa ini menunjukkan pergeseran tatanan internasional dari sistem berbasis hukum menuju sistem berbasis kekuatan. Bagi negara-negara dengan kerentanan perbatasan—baik darat maupun laut, kasus Venezuela merupakan peringatan serius mengenai rapuhnya jaminan kedaulatan di era kontemporer. Dengan demikian, krisis Venezuela tidak dapat dipahami semata sebagai konflik nasional atau regional, melainkan sebagai indikator transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan global. Masa depan tatanan dunia kini dipertaruhkan antara supremasi hukum internasional atau dominasi kekuatan militer. Foto: Ilustrasi/REUTERS(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.2. Data geografis dan demografis Venezuela.3. Global Firepower Index 2025/2026.4. Laporan OPEC tentang cadangan minyak dunia.5. Studi geopolitik kawasan Karibia.6. Perjanjian Batas Maritim Amerika Serikat–Venezuela, 1978.7. Doktrin keamanan nasional Amerika Serikat.8. Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan (7).9. Konsep effective sovereignty dalam hubungan internasional.10. Literatur tentang Bolivarianisme dan nasionalisasi minyak Venezuela.11. Kajian geopolitik energi dan sanksi ekonomi.12. Pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat, Januari 2026.13. Dinamika politik Amerika Latin kontemporer.14. Kebijakan luar negeri Rusia di Amerika Latin.15. Politik luar negeri China dan konsep dunia multipolar.

Geopolitik Dunia di Persimpangan Baru: Krisis Venezuela dan Retaknya Tatanan Global

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Hingga penghujung tahun 2025, dunia justru bergerak menjauhi stabilitas global. Alih-alih memasuki fase perdamaian, dinamika internasional menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: konflik tidak lagi menjadi anomali, melainkan dinormalisasi.&nbsp; Perbatasan negara yang selama ini dipahami sebagai ruang teknis-administratif kini bertransformasi menjadi garis api geopolitik, tempat kepentingan nasional, sejarah laten, dan kegagalan tata kelola negara saling berkelindan. Diplomasi bilateral yang dibangun melalui bahasa santun, meja perundingan, dan protokol resmi kerap runtuh ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. Sengketa sejarah yang tak pernah tuntas, nasionalisme sempit, kompetisi sumber daya, serta kegagalan negara mengelola wilayah pinggiran menjadi bahan bakar konflik.&nbsp; Dunia seolah hidup dalam ilusi damai, sementara di bawah permukaannya tersimpan bara yang setiap saat siap menyala. Sepanjang 2025, konflik antarnegara bertetangga memperlihatkan pola yang konsisten. Perang tidak selalu diumumkan secara formal, tetapi dijalankan secara nyata. Bentrokan bersenjata terbatas, serangan drone, artileri jarak menengah, hingga operasi militer bayangan telah menjadi “bahasa baru” dalam hubungan internasional. Dalam lanskap ini, perbatasan bukan lagi zona penyangga, melainkan ruang konfrontasi permanen. Asia Tenggara, kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil, tidak sepenuhnya kebal dari gejolak tersebut. Konflik Thailand–Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear kembali mencuat pada akhir 2025.&nbsp; Sengketa warisan kolonial ini menjadi pengingat pahit bahwa sejarah yang dibiarkan menggantung hanya menunggu momentum untuk kembali berdarah. Bentrokan bersenjata, penggunaan artileri, dan laporan serangan udara terbatas memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Gencatan senjata yang dimediasi pihak ketiga lebih menyerupai jeda napas ketimbang resolusi konflik yang berkelanjutan. Kawasan ini telah berulang kali membuktikan bahwa perjanjian di atas kertas tidak pernah cukup kuat untuk menahan peluru di lapangan.¹ Di Eropa Timur, perbatasan Rusia–Ukraina menjelma sebagai simbol runtuhnya tatanan keamanan global. Memasuki tahun keempat perang skala penuh, wilayah Donbas dan Ukraina selatan berubah menjadi lanskap kehancuran modern.&nbsp; Parit-parit pertahanan, drone kamikaze, dan artileri jarak jauh menjadi rutinitas harian. Konflik ini tidak lagi semata soal dua negara, melainkan potret kegagalan diplomasi internasional dan kembalinya hukum rimba dalam politik global. Dunia menyaksikan, namun tidak mampu menghentikan.² Asia Selatan menghadirkan wajah paling berbahaya dari geopolitik kontemporer. India dan Pakistan, dua negara dengan senjata nuklir, kembali berada di ambang eskalasi terbuka. Insiden “Perang Empat Hari” di Kashmir pada April 2025 menunjukkan betapa cepat situasi dapat memburuk hanya akibat satu serangan militan.&nbsp; Meski mereda, Line of Control tetap menjadi salah satu perbatasan paling termiliterisasi di dunia, di mana baku tembak lintas batas seolah menjadi rutinitas yang dinormalisasi untuk mempertahankan status quo.³ Sementara itu, Timur Tengah menampilkan brutalitas tanpa jeda. Perbatasan Israel–Lebanon Selatan berubah menjadi medan tempur terbuka antara Israel dan Hizbullah.&nbsp; Serangan roket, operasi udara, dan manuver darat terbatas berlangsung hampir sepanjang 2025. Ancaman eskalasi regional selalu mengintai, terlebih dengan keterlibatan aktor bayangan seperti Iran. Di kawasan ini, perbatasan tak lagi berfungsi sebagai garis negara, melainkan zona mati yang ditinggalkan penduduk sipil.⁴ Di Asia Tengah dan Selatan, Garis Durand antara Pakistan dan Afghanistan kembali membuktikan bahwa perbatasan yang tidak diakui bersama adalah resep pasti konflik. Serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan balasan artileri Taliban sepanjang 2025 menegaskan rapuhnya klaim kedaulatan. Dalam konteks ini, diplomasi formal nyaris kehilangan relevansi ketika senjata menjadi alat komunikasi utama.⁵ Afrika menyumbang tragedinya sendiri. Konflik internal di Sudan yang meluas hingga menyeret Sudan Selatan menunjukkan bagaimana perang saudara dapat bermetamorfosis menjadi konflik lintas batas.&nbsp; Perebutan ladang minyak dan masuknya pasukan ke wilayah negara tetangga memperlihatkan kegagalan negara dalam mengendalikan wilayahnya. Gelombang pengungsian massal pada akhir 2025 menjadi indikator nyata runtuhnya fungsi negara.⁶ Semenanjung Korea tetap menjadi paradoks global. Perbatasan Korea Utara–Korea Selatan tampak sunyi, namun sejatinya merupakan salah satu titik paling berbahaya di dunia.&nbsp; Deklarasi Korea Utara yang menetapkan Korea Selatan sebagai musuh utama serta pembatalan sejumlah perjanjian militer meningkatkan risiko salah hitung strategis. Satu insiden kecil di DMZ berpotensi memicu perang besar dengan dampak global.⁷ Di Amerika Latin, sengketa Essequibo antara Venezuela dan Guyana menjelma sebagai bom waktu geopolitik. Retorika aneksasi yang disertai pengerahan militer menunjukkan bahwa konflik bersenjata bukan lagi sekadar wacana. Sejarah mencatat, konflik yang diremehkan justru sering berakhir paling berdarah.⁸ Peta konflik global tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Tidak ada negara yang benar-benar kebal. Meski Indonesia tidak berada dalam kondisi perang konvensional, ancaman di kawasan perbatasan justru bergerak dalam bentuk yang lebih licik dan kompleks.&nbsp; Konflik hadir sebagai ancaman hibrida: sengketa lahan antarwarga, kriminalitas transnasional bersenjata, pelanggaran kedaulatan di zona abu-abu, hingga aktivitas kelompok non-negara yang memanfaatkan kelengahan negara. Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, konflik kerap berakar dari persoalan agraria masyarakat. Sengketa lahan di Naktuka merupakan bom waktu sosial. Insiden bentrokan Agustus 2025 yang melukai seorang WNI membuktikan bahwa konflik mikro dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi isu bilateral jika negara tidak hadir secara cerdas, persuasif, dan berkelanjutan. Di Kalimantan, perbatasan Indonesia–Malaysia menghadapi ancaman yang lebih terorganisir. Jaringan narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas telah berevolusi menjadi sindikat bersenjata.&nbsp; Jalur-jalur tidak resmi di sekitar PLBN Aruk dan Jagoi Babang bukan sekadar celah pengawasan, melainkan tantangan langsung terhadap kedaulatan negara. Ketika aparat berhadapan dengan kurir bersenjata api rakitan, negara sedang diuji secara nyata. Kompleksitas yang lebih tinggi terlihat di Papua. Faktor kesukuan lintas batas, pelintas ilegal, penangkapan nelayan, serta potensi penggunaan wilayah Papua Nugini sebagai tempat aman kelompok bersenjata menjadikan kawasan ini sangat sensitif. Satu insiden yang ditangani secara represif dan tidak terukur berpotensi memicu eskalasi luas yang sulit dikendalikan. Di saat bersamaan, pola kejahatan di kawasan PLBN menunjukkan bahwa negara berhadapan dengan aktor yang terus belajar dan beradaptasi. Kendaraan modifikasi khusus, jalur estafet di perkebunan sawit untuk perdagangan orang, penggunaan drone untuk penyelundupan, hingga narkotika dalam bentuk cairan vape menjadi bukti bahwa pendekatan lama sudah usang. Pembangunan fisik PLBN yang megah tanpa penguatan sistem, kewenangan, dan integrasi hanya akan menjadi kosmetik negara. Dalam konteks inilah penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menjadi isu eksistensial, bukan sekadar administratif. BNPP tidak dapat terus diposisikan sebagai koordinator tanpa daya paksa. Lanskap ancaman hibrida menuntut kehadiran institusi yang mampu bertindak cepat, memerintah lintas sektor, dan mengambil keputusan langsung di lapangan tanpa terjebak ego sektoral. Pembentukan Border Liaison Officer di setiap PLBN strategis bukan sekadar inovasi birokrasi, melainkan kebutuhan mendesak. Insiden perbatasan tidak menunggu nota diplomatik. Ia menuntut komunikasi real time, keputusan jam-ke-jam, bahkan menit-ke-menit.&nbsp; Kepala PLBN pun harus bertransformasi dari sekadar pengelola gedung menjadi komandan lapangan dengan otoritas nyata atas unsur CIQS dan keamanan. Tanpa satu komando, respons negara akan selalu terfragmentasi. Penguatan sistem komunikasi, monitoring, dan pelaporan terintegrasi menjadi prasyarat minimum negara modern. Tanpa command center yang terhubung langsung ke pusat, pengambilan keputusan di Jakarta akan selalu tertinggal dari dinamika di tapal batas. Dalam konflik, keterlambatan adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki negara. Pada akhirnya, seluruh peta konflik global ini mengarah pada satu kesimpulan yang tegas: perbatasan adalah wajah sejati kedaulatan negara. Di era konflik hibrida dan geopolitik yang semakin brutal, negara yang abai terhadap perbatasannya sedang menyiapkan panggung bagi krisis nasional di masa depan.&nbsp; Bagi Indonesia, penguatan BNPP dan pengelolaan PLBN yang adaptif, tegas, dan terintegrasi bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan prasyarat bertahan hidup sebagai negara berdaulat di tengah dunia yang kian tidak ramah. (Humas BNPP RI)(Foto/Reuters) Catatan Kaki (MLA)1. ASEAN Secretariat. ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Jakarta, 2025.2. BBC News. “Thailand–Cambodia Border Clashes Escalate.” 2025.3. International Crisis Group. India-Pakistan Relations after the Kashmir Crisis. Brussels, 2025.4. International Institute for Strategic Studies. The Military Balance 2025. London, 2025.5. United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Border Security and Regional Stability. New York, 2025.6. International Organization for Migration. Sudan Situation Report, December 2025. Geneva, 2025.7. Council on Foreign Relations. North Korea’s Military Posture. Washington, D.C., 2025.8. Organization of American States. Venezuela–Guyana Territorial Dispute. Washington, D.C., 2025.

Garis Api di Perbatasan Dunia: Geopolitik 2025 dan Krisis Diplomasi Negara-Negara Bertetangga

Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin Tahun 2025 menorehkan catatan kelam dalam sejarah geopolitik global. Peta dunia kembali “berdarah”, bukan oleh tinta diplomasi, melainkan oleh senjata, kapal perang, drone, hingga serangan siber.&nbsp; Garis-garis batas negara yang selama puluhan tahun dijaga oleh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), traktat internasional, dan konsensus pasca-Perang Dunia II, kini kembali dipertanyakan secara terang-terangan. Dunia sedang menghadapi krisis kedaulatan global, di mana konflik perbatasan menjadi wajah paling telanjang dari runtuhnya tatanan internasional. Jika pada satu dekade sebelumnya konflik global didominasi perang proksi dan terorisme lintas negara, maka tahun 2025 menandai kebangkitan konflik antarnegara berbatasan. Fenomena ini bukan lagi pengecualian, melainkan pola.&nbsp; Negara-negara semakin berani menguji batas wilayahnya, sementara daya paksa PBB kian melemah. Hukum internasional tetap hidup di atas kertas, tetapi kehilangan napasnya di lapangan. Perang Rusia–Ukraina menjadi preseden paling brutal dari pergeseran ini. Wilayah direbut, garis peta digeser, dan dunia perlahan dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa larangan akuisisi wilayah melalui kekuatan militer—prinsip fundamental Piagam PBB—tidak lagi dianggap sakral. Ketika satu pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi nyata, pelanggaran lain menemukan legitimasi moral dan politiknya sendiri. Di kawasan Asia Tenggara, bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja kembali mencuat. Konflik lama yang seharusnya telah ditutup oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Preah Vihear justru hidup kembali.&nbsp; Peristiwa ini menyampaikan pesan berbahaya: putusan hukum internasional tanpa mekanisme penegakan yang efektif berisiko menjadi sekadar arsip sejarah. Sementara itu, Laut Tiongkok Selatan terus memanas. Sepanjang 2025, konfrontasi antara kapal penjaga pantai Filipina dan Tiongkok memperlihatkan perubahan karakter konflik maritim.&nbsp; Bukan perang terbuka, melainkan tekanan fisik berkepanjangan melalui strategi salami tactics yang perlahan menggerogoti kedaulatan. Dalam situasi ini, ASEAN kerap berada pada posisi dilematis, terhimpit antara solidaritas kawasan dan realitas asimetri kekuatan. Di Timur Tengah, konflik Palestina–Israel tetap menjadi ironi terbesar sistem global. Resolusi PBB mengenai batas wilayah tahun 1967 terus diabaikan, memperlihatkan preseden berbahaya bahwa batas negara dapat diubah secara sepihak melalui kekuatan militer tanpa konsekuensi yang tegas. Kondisi tersebut menandai erosi serius terhadap prinsip uti possidetis juris, prinsip yang selama hampir delapan dekade menjadi fondasi stabilitas perbatasan dunia.&nbsp; Klaim sejarah, sentimen etnis, serta perebutan sumber daya strategis—mulai dari energi, air, hingga mineral kritis—menjadi bahan bakar utama konflik. Dunia memasuki fase yang dapat disebut sebagai anarki perbatasan, ketika batas negara tidak lagi menjadi kesepakatan global, melainkan arena uji nyali geopolitik. Krisis ini kian kompleks karena pelanggaran kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan fisik. Serangan siber mampu melumpuhkan pelabuhan dan bandara. Drone otonom memetakan wilayah tanpa izin. Satelit komersial berubah menjadi alat spionase murah dan efektif.&nbsp; Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mempercepat seluruh proses ini mulai dari pengawasan, sabotase, propaganda lintas batas, hingga manipulasi data kependudukan. Kedaulatan kini tidak lagi hanya soal darat, laut, dan udara, tetapi juga data, algoritma, dan infrastruktur digital. Memasuki tahun 2026, berbagai proyeksi strategis sepakat bahwa konflik perbatasan tidak akan mereda, melainkan berubah bentuk. Ketegangan permanen diprediksi menjadi kenormalan baru.&nbsp; Asia Tenggara, khususnya wilayah maritim strategis, akan menjadi salah satu kawasan paling rentan. Serangan siber berbasis AI diperkirakan menyasar sistem perbatasan seperti imigrasi, bea cukai, radar, dan logistik.&nbsp; Pada saat yang sama, krisis iklim akan memperparah situasi melalui banjir, kekeringan, dan kenaikan muka laut yang memicu migrasi lintas batas. Konflik perbatasan tidak lagi sekadar soal wilayah, melainkan tentang siapa yang berhak bertahan hidup. Dalam konteks inilah, Kelompok Ahli BNPP RI memandang krisis kedaulatan global sebagai peringatan dini bagi Indonesia. Dengan berbatasan langsung dengan sepuluh negara, memiliki ribuan kilometer batas darat dan laut, serta puluhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Indonesia berada di garis depan dinamika geopolitik kawasan. Perbatasan bukanlah halaman belakang negara, melainkan beranda terdepan kedaulatan. BNPP RI memandang PLBN tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi sebagai simpul strategis deteksi dini konflik—baik fisik, sosial, maupun digital.&nbsp; Ancaman ke depan tidak lagi terbatas pada penyelundupan dan pelanggaran wilayah, tetapi juga infiltrasi digital, provokasi identitas lintas batas, dan konflik non-konvensional. Hal ini menuntut integrasi data lintas kementerian dan lembaga, sistem pelaporan real-time, serta kehadiran negara yang nyata dan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Lebih dari itu, krisis global ini menegaskan pentingnya penguatan BNPP RI sebagai arsitek kebijakan perbatasan nasional. Bukan sekadar koordinator, tetapi institusi strategis yang mampu membaca dinamika geopolitik, mengantisipasi konflik, dan mengeksekusi kebijakan secara cepat dan terukur. Penutup: Ketika Garis Peta Menentukan Masa Depan Bangsa Tahun 2025 telah membuktikan bahwa garis-garis peta dunia tidak lagi kebal terhadap kekuatan senjata dan teknologi. Tahun 2026 akan menjadi ujian apakah komunitas global mampu mempertahankan tatanan kedaulatan, atau justru membiarkannya runtuh perlahan. Bagi Indonesia, menjaga perbatasan bukan semata soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga masa depan bangsa. Dalam dunia yang semakin keras memperjuangkan kepentingannya, absennya negara di perbatasan adalah undangan terbuka bagi krisis. Garis peta mungkin tampak tipis, namun di sanalah martabat, kedaulatan, dan keberlangsungan Indonesia dipertaruhkan. (Humas BNPP RI) Daftar Pustaka 1. ASEAN Secretariat. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN, 2024.2. Bateman, Sam. “Managing Maritime Disputes in the South China Sea.” Journal of Southeast Asian Affairs, vol. 45, no. 2, 2024, pp. 112–130.3. International Court of Justice. Case Concerning the Temple of Preah Vihear. ICJ, 1962.4. Kello, Lucas. The Virtual Weapon and International Order. Yale UP, 2017.5. Shaw, Malcolm N. International Law. 9th ed., Cambridge UP, 2023.6. United Nations. Charter of the United Nations. UN, 1945.7. United Nations General Assembly. Resolution on the Question of Palestine. UN, 2025.8. UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2024. UNHCR, 2025.

Garis Peta yang Berdarah: Krisis Kedaulatan Global 2025–2026 dan Ujian Nyata Perbatasan Indonesia

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI Dinamika geopolitik global pada akhir 2025 menunjukkan satu kesamaan yang mencolok: kawasan perbatasan kembali menjadi titik paling rapuh dalam tatanan hubungan internasional.&nbsp; Perbatasan tidak lagi sekadar garis administratif antarnegara, melainkan menjelma sebagai ruang konflik terbuka, rivalitas strategis, krisis kemanusiaan, hingga cerminan kegagalan tata kelola global.&nbsp; Dari Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika, eskalasi konflik menempatkan perbatasan sebagai episentrum instabilitas dunia. Kondisi ini menjadi peringatan dini yang relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan kilometer perbatasan darat dan laut, Indonesia tidak berada di luar pusaran geopolitik global.&nbsp; Konflik perbatasan di berbagai belahan dunia menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak bisa diperlakukan semata sebagai isu koordinasi administratif, melainkan sebagai fungsi strategis negara yang menuntut pendekatan operasional, responsif, dan berkelanjutan. Konflik Rusia–Ukraina masih menjadi contoh paling nyata bagaimana perbatasan berubah menjadi garis depan kekerasan berskala besar. Wilayah Donbas dan Krimea kehilangan makna diplomatiknya dan bertransformasi menjadi medan perang modern yang melibatkan artileri berat, rudal jarak jauh, hingga sistem drone.&nbsp; Situasi ini memperlihatkan bahwa ketika perbatasan gagal dikelola secara politik dan hukum, kekuatan militer menjadi instrumen utama negara.¹ Pola serupa terlihat dalam konflik Israel–Palestina. Hingga akhir 2025, Gaza dan Tepi Barat tetap berada dalam pusaran konflik asimetris berkepanjangan.&nbsp; Gencatan senjata yang rapuh tidak menyentuh akar persoalan sengketa perbatasan yang belum pernah diselesaikan secara struktural. Akibatnya, perbatasan terus melahirkan siklus kekerasan dan krisis kemanusiaan yang berulang.² Di Asia Selatan, perbatasan India–Pakistan di wilayah Kashmir tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia. Line of Control (LoC) memisahkan dua negara dengan kemampuan nuklir dan sejarah konflik panjang.&nbsp; Eskalasi bersenjata yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan betapa tipisnya jarak antara insiden taktis di perbatasan dan krisis strategis berskala regional.³ Sementara itu, sengketa wilayah Essequibo antara Venezuela dan Guyana memperlihatkan wajah lain konflik perbatasan modern yang dipicu oleh kepentingan sumber daya strategis.&nbsp; Langkah-langkah sepihak, termasuk referendum aneksasi dan insiden maritim, meningkatkan risiko militerisasi kawasan. Kasus ini menegaskan bahwa perbatasan kaya sumber daya memerlukan kepastian hukum internasional agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.⁴ Di Afrika, konflik Sudan–Ethiopia di wilayah Al-Fashqa menunjukkan bagaimana perang internal dapat meluber menjadi konflik lintas batas.&nbsp; Kekosongan keamanan akibat konflik domestik dimanfaatkan aktor bersenjata non-negara, menjadikan perbatasan sebagai ruang tanpa kendali negara dan memicu instabilitas berkelanjutan sepanjang 2025.⁵ Konflik Transisi: Stabilitas yang Rentan Tidak semua konflik berada dalam fase perang terbuka. Semenanjung Korea, misalnya, masih berada dalam status gencatan senjata. Zona Demiliterisasi (DMZ) tetap menjadi perbatasan dengan konsentrasi militer tertinggi di dunia. Uji coba rudal dan eskalasi retorika sepanjang 2025 menegaskan bahwa konflik ini hanya “membeku”, bukan selesai. Satu salah perhitungan dapat memicu eskalasi besar.⁶ Di Kaukasus Selatan, Armenia dan Azerbaijan memang telah menandatangani kesepakatan damai awal. Namun proses demarkasi perbatasan yang belum tuntas membuat ketegangan di lapangan tetap terjadi.&nbsp; Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian perbatasan membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik, ia menuntut implementasi teknis yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan yang kuat di lapangan.⁷ Hubungan China–India di Himalaya menunjukkan de-eskalasi terbatas melalui kesepakatan patroli dan penarikan pasukan di beberapa titik. Meski demikian, ribuan personel militer masih bersiaga di wilayah ekstrem, mencerminkan rivalitas strategis jangka panjang yang belum terselesaikan.⁸ Pelajaran Positif: Resolusi di Asia Tengah Di tengah dominasi konflik, penyelesaian sengketa perbatasan Kyrgyzstan–Tajikistan pada Maret 2025 menghadirkan pelajaran positif. Kejelasan demarkasi, komitmen politik, serta mekanisme implementasi bersama terbukti mampu menurunkan eskalasi kekerasan secara signifikan.&nbsp; Keberhasilan ini bertumpu pada kejelasan demarkasi, komitmen politik, dan mekanisme implementasi bersama.⁹ Indonesia dan Agenda Reformasi Pengelolaan Perbatasan Bagi Indonesia, dinamika global tersebut menegaskan urgensi reformasi pengelolaan perbatasan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun pada tataran implementasi, tantangan masih nyata. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 hingga kini masih berfungsi dominan sebagai badan koordinatif.&nbsp; Dalam konteks dinamika perbatasan yang semakin cepat dan kompleks, pendekatan ini perlu diperkuat agar lebih adaptif dan operasional. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memposisikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai unit operasional negara yang memiliki mandat eksekutif jelas dan dasar hukum tegas melalui Keputusan Presiden.&nbsp; Dengan penguatan tersebut, PLBN tidak hanya menjadi simpul pelayanan lintas sektor, tetapi juga instrumen negara dalam pengendalian keamanan, mobilitas lintas batas, serta respons cepat terhadap insiden perbatasan. Selain itu, kehadiran Border Liaison Officer (BLO) yang fungsional dan membumi menjadi kebutuhan strategis. BLO harus mampu menjembatani negara dengan realitas sosial-budaya di perbatasan, membangun komunikasi lintas batas, sekaligus berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Pengelolaan perbatasan juga membutuhkan sistem pelaporan, pemantauan, dan pengendalian berbasis real time yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini harus memungkinkan setiap kejadian di perbatasan dianalisis dan ditindaklanjuti dalam waktu cepat dengan rantai komando yang jelas lintas kementerian dan lembaga. Tanpa mekanisme tersebut, negara akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan antisipatif. Dinamika konflik global pada akhir 2025 memberi pelajaran berharga tentang arti strategis perbatasan bagi keberlangsungan sebuah negara. Dunia menunjukkan bahwa perbatasan yang diabaikan akan berubah menjadi sumber krisis berkepanjangan. Indonesia masih memiliki peluang untuk belajar tanpa harus membayar harga konflik terbuka.&nbsp; Namun peluang tersebut hanya akan bermakna jika diikuti keberanian melakukan reformasi kebijakan pengelolaan perbatasan yang berbasis hukum, berorientasi operasional, dan berpihak pada kepentingan nasional.&nbsp; Dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak pasti, perbatasan harus diposisikan sebagai garda terdepan kedaulatan negara, sekaligus wajah kehadiran negara yang melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya. (Ilustrasi foto/codastory.com)(Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the Human Rights Situation in Ukraine 2025. United Nations, 2025. 2. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Occupied Palestinian Territory Humanitarian Update. OCHA, 2025. 3. International Crisis Group. India–Pakistan Tensions and the Line of Control. ICG Asia Report, 2025. 4. Council on Foreign Relations. Venezuela, Guyana, and the Essequibo Dispute. CFR Backgrounder, 2025. 5. African Union Peace and Security Council. Border Conflicts and Regional Stability in the Horn of Africa. AU, 2025. 6. Arms Control Association. North Korea’s Missile Program and Regional Security. ACA, 2025. 7. U.S. Department of State. Armenia–Azerbaijan Peace Process Update. Aug. 2025. 8. Lowy Institute. China–India Border De-escalation: Risks and Limits. Lowy Analysis, 2025. 9. Organization for Security and Co-operation in Europe. Kyrgyzstan–Tajikistan Border Agreement. OSCE, 2025. 10. Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 11. Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Perbatasan Terpanas Dunia Akhir 2025 dan Urgensi Reformasi Pengelolaan Perbatasan Indonesia

ISIS Pasca-Kekhalifahan: Teror Tanpa Wilayah, Antisemitisme Global, dan Antisipasi PLBN Indonesia. Oleh: Hamidin AjiaminPengamat Terorisme, Kelompok Ahli BNPP RI Lebih dari enam tahun sejak kekhalifahan ISIS runtuh secara teritorial di Suriah dan Irak pada Maret 2019, dunia kembali dihadapkan pada satu kenyataan pahit: terorisme jihadistik tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah rupa—menjadi lebih cair, lebih individual, dan jauh lebih sulit dideteksi. Penembakan brutal terhadap komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 15 Desember 2025—yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya—menjadi bukti mutakhir dari transformasi tersebut. Serangan ini bukan sekadar tragedi lokal, melainkan representasi nyata dari ISIS pasca-kekhalifahan: teror tanpa wilayah, tanpa komando terpusat, namun tetap mematikan. Otoritas Australia mengaitkan pelaku, Sajid Akram (45) dan putranya Naveed (22), dengan ideologi ISIS berdasarkan manifesto digital dan simbolisme serangan. Namun, kerangka lama yang memandang ISIS sebagai “negara teror” dengan kamp pelatihan dan struktur hierarkis kini tidak lagi relevan. Pasca Kekalahan teritorial, ISIS berevolusi menjadi jaringan ideologis global yang hidup dari propaganda digital dan inspirasi kekerasan acak (Berger). Media sosial menjadi medan utama. Telegram, X (Twitter), hingga TikTok berfungsi bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai mesin radikalisasi yang memanfaatkan algoritma untuk memperkuat emosi, kemarahan, dan rasa keterasingan. Konflik Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyediakan bahan bakar naratif yang sempurna. Meski secara ideologis ISIS bermusuhan dengan Hamas—yang mereka anggap terlalu nasionalis—penderitaan warga Palestina dieksploitasi secara sinis untuk membenarkan anti semitisme global. Di sinilah watak oportunistik ISIS tampak jelas: tidak berjuang untuk Palestina, tetapi menunggangi tragedi kemanusiaan demi legitimasi kekerasan (Clarke). Antisemitisme sendiri bukan elemen baru dalam ideologi ISIS. Sejak deklarasi kekhalifahan 2014, propaganda ISIS secara konsisten memposisikan Yahudi sebagai “musuh utama umat,” menggabungkan tafsir keagamaan ekstrem dengan teori konspirasi modern tentang dominasi global (Wistrich). Serangan Bondi yang menargetkan perayaan Hanukkah menunjukkan kalkulasi simbolik yang matang: menanamkan rasa takut eksistensial, bahwa tidak ada ruang aman bagi kelompok yang mereka demonisasi. Lonjakan anti semitisme di Australia memperkuat konteks ini. Anti-Defamation League mencatat peningkatan hingga 400 persen insiden anti semitic sejak Oktober 2023. Pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese—“Kami akan memberantas kejahatan antisemitisme dari masyarakat kita”—layak diapresiasi, namun sekaligus mencerminkan pengakuan atas kegagalan struktural. Albanese sendiri mengakui bahwa pengkhotbah kebencian selama satu generasi beroperasi “tepat di bawah ambang batas hukum,” lolos dari jerat pidana. Di sinilah dilema demokrasi modern mengemuka. Kebebasan berekspresi, ketika tidak disertai tanggung jawab etik dan literasi publik, berpotensi menjadi tameng bagi ujaran kebencian yang terakumulasi, dinormalisasi, lalu bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik. Seorang korban selamat Bondi, Arsen Ostrovsky, merumuskan realitas ini secara tajam: “Ketika kata-kata dan kebencian dibiarkan tak tersentuh, itu akan menyebabkan kekerasan.” Kasus Bondi juga menegaskan dominasi "lone wolf actor" terrorism dalam lanskap terorisme global pasca-ISIS. Pelaku tidak perlu berangkat ke Suriah, tidak memerlukan kontak langsung dengan ISIS pusat, dan tidak membutuhkan senjata canggih. Senjata rakitan, pisau, serta legitimasi ideologis dari ruang digital sudah cukup untuk menghasilkan dampak simbolik besar (Hoffman). Para pelaku ini bergerak dalam apa yang dapat disebut sebagai “ekosistem kebencian”: ruang digital permisif, narasi konflik yang disederhanakan secara hitam-putih, serta pembenaran moral semu melalui retorika agama-politik. Tuduhan komunitas Yahudi Australia bahwa maraknya protes anti-Israel menciptakan iklim permisif patut dicermati secara jernih. Kritik terhadap kebijakan Israel sah dalam demokrasi; namun ketika berubah menjadi demonisasi kolektif terhadap orang Yahudi—misalnya melalui slogan “From the river to the sea” yang kerap dimaknai sebagai seruan penghapusan Israel—maka batas demokrasi telah dilampaui (Neumann). ISIS memahami kaburnya batas ini dan mengeksploitasinya secara sistematis. Efek domino terlihat jelas. Hanya tiga hari setelah serangan Bondi, seorang pemuda 19 tahun mengancam kekerasan terhadap penumpang Yahudi dalam penerbangan Bali–Sydney. Keputusan Universitas Sydney memecat akademisi Rose Nakad akibat ujaran antisemitik menjadi sinyal penting bahwa institusi pendidikan tidak boleh netral terhadap radikalisasi intelektual. Kampus kerap menjadi medan awal—bukan melalui kekerasan fisik, melainkan bahasa, simbol, dan normalisasi stigma. ISIS memahami bahwa radikalisasi intelektual selalu mendahului kekerasan aktual (Stern and Berger). Namun, fokus semata pada penindakan pascakejadian—penguatan undang-undang ujaran kebencian, pengetatan visa, atau kontrol senjata—tidaklah cukup. Pengalaman global menunjukkan bahwa ISIS pasca-kekhalifahan justru lebih berbahaya. Tanpa beban wilayah dan tanggung jawab administratif, mereka bebas menginspirasi kekerasan acak dengan biaya rendah namun dampak psikologis tinggi. Karena itu, strategi kontra-radikalisasi berbasis pencegahan menjadi keharusan. Negara harus hadir di ruang digital untuk memutus rantai propaganda, membangun literasi kritis masyarakat terhadap narasi ekstrem, serta memperkuat koordinasi lintas sektor—pendidikan, media, agama, dan masyarakat sipil. Australia saat ini tengah merevisi Hate Speech and Extremism Legislation 2024 untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan kelompok ekstremis. Langkah ini patut menjadi rujukan global (Australian Government). Bagi Indonesia, tragedi Bondi bukanlah peristiwa jauh. Di era radikalisasi daring, ancaman ISIS mengalir lintas batas melalui internet, mobilitas manusia, dan resonansi konflik global. Data Densus 88 menunjukkan sedikitnya 47 penangkapan simpatisan ISIS sepanjang 2025, mayoritas terpapar melalui propaganda digital yang serupa dengan pola kasus Bondi. Kewaspadaan nasional tidak boleh bersifat reaktif. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus ditransformasikan dari sekadar gerbang administratif menjadi instrumen deteksi dini risiko ideologis. Di sinilah peran strategis BNPP RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan lembaga terkait lainnya, menjadi krusial dalam membangun tata kelola perbatasan yang terintegrasi dan adaptif. Langkah konkret meliputi integrasi data lintas sektor, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk pemantauan arus orang berisiko, peningkatan kapasitas aparat perbatasan melalui pelatihan kontra-radikalisasi, serta pelibatan masyarakat perbatasan sebagai “mata dan telinga” negara. PLBN di Entikong, Nunukan, dan Batam dapat menjadi model pertahanan nonmiliter terdepan dalam menghadapi ancaman ideologis lintas batas. Sebagai penutup, penulis perlu menyampaikan academic warning. Berdasarkan kajian terorisme kontemporer dan pengalaman empiris, pola serangan seperti Bondi bukanlah anomali, melainkan indikasi fase baru terorisme global. ISIS pasca-kekhalifahan tidak lagi membutuhkan wilayah, struktur komando, atau dukungan logistik besar. Cukup dengan ideologi, ekosistem digital permisif, dan konflik global yang terus membara. Negara yang gagal membaca transformasi ini—yang masih berpikir dalam kerangka terorisme lama—akan selalu terlambat satu langkah. Antisemitisme, Islamofobia, dan ujaran kebencian berbasis identitas bukan sekadar masalah moral atau sosial; ia adalah variabel keamanan nasional. Mengabaikannya berarti membuka ruang bagi radikalisasi, fragmentasi sosial, dan kekerasan acak. ISIS mungkin telah kehilangan wilayah, tetapi ideologinya masih hidup. Sejarah menunjukkan bahwa ideologi yang dibiarkan tumbuh dalam kelengahan demokrasi akan selalu menemukan jalan menuju kekerasan. Pencegahan dini, literasi kritis, dan tata kelola perbatasan yang cerdas bukan pilihan, melainkan keharusan strategis. Catatan kakiAustralian Government. Hate Speech and Extremism Legislation Review. Canberra, 2024.Berger, J. M. Extremism. MIT Press, 2018.Clarke, Colin P. After the Caliphate. Polity Press, 2019.Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. 2nd ed., Columbia University Press, 2017.Neumann, Peter R. Radicalized. I.B. Tauris, 2016.Stern, Jessica, and J. M. Berger. ISIS: The State of Terror. HarperCollins, 2015.Wistrich, Robert S. A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad. Random House, 2010.

Rubrik Opini

Quick Links