NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus melakukan sejumlah upaya agar masyarakat di perbatasan negara berperan aktif menjadi penggerak ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan negara.

Pada sektor kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur; dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); dan pelatihan wirausaha terus didorong menjadi modal awal dalam memanfaatkan berbagai potensi untuk berdagang dengan negara tetangga. 

Bersisian dengan itu, penyelarasan regulasi dan optimalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah diresmikan menjadi langkah lanjutan yang dinilai krusial. Hal ini agar membuka akses pasar dan hilirisasi produk dalam negeri bersaing di perdagangan global. 

Beberapa uraian dan substansi tersebut menjadi pokok-pokok materi yang turut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP - PPKP), di PKSN Tou Lumbis dan Nunukan. Acara ini berlangsung di Kantor Bupati Nunukan pada 3 Oktober 2025 lalu.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Pol Edfrie R Maith, menyampaikan akan menyelesaikan berbagai hambatan, termasuk mendorong diplomasi agar Malaysia membuka pos lintas batas yang menjadi counterpart dari PLBN Sebatik. 

Selain itu masalah lainnya adalah pintu masuk utama pada kawasan perbatasan lainnya masih terbatas. 

"Kami perlu memikirkan penambahan cold storage, pembangunan dermaga baru, dan jalur resmi, agar pergerakan barang dan orang lebih tertib serta mengurangi jalur tikus yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan," terang Deputi Maith. 

Deputi Maith juga soroti perlunya pengolahan lanjutan agar kualitas potensi unggulan lebih meningkat dengan harga yang bersaing. Hal ini akan secara otomatis membuka peluang lapangan kerja baru.

Khusus Kabupaten Nunukan, lanjutnya, potensi perikanan budidaya merupakan yang terbesar, dengan rumput laut masih menjadi unggulan. Produksi pada tahun 2024 bahkan mencapai 60.000 ton rumput laut kering.

Ia melanjutkan pembahasan, dalam 45 hari produk rumput laut dari Nunukan, Kaltara sudah dapat dipanen dan berhasil menembus pasar global seperti Tiongkok dan Eropa. Tetapi, alur ekspor masih harus menempuh Surabaya dan Makassar yang berdampak pada mahalnya ongkos kirim. 

"Tantangan hari ini adalah harga yang menurun akibat ketidakstabilan kondisi dunia,"ungkapnya. 

Deputi Maith juga menjelaskan, untuk pengembangan potensi wisata bahari, hampir seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Nunukan memiliki Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Selain itu, tambahnya, pengembangan pariwisata diarahkan untuk menjadikan Nunukan sebagai destinasi berkelanjutan dan berdaya saing. Potensi wisata alam, budaya, sejarah tersebar di berbagai wilayah seperti Krayan, Sebatik, Sebuku, dan Nunukan.

Tantangan dalam pengembangan pariwisata adalah terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas seperti jalan. 

"Sinergi antar sektor menjadi kunci agar Nunukan mampu menjadi pintu gerbang ekonomi sekaligus benteng kedaulatan negara di wilayah perbatasan." Tutupnya.

Dalam FGD tersebut, juga dihadiri Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP, Ismawan Harijono; Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) BNPP, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI, Topri Daeng Balaw bersama instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Selain itu turut memberikan pemaparan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Kepala UPT Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pariwisata.

Penulis : Binsar Marulitua