Nunukan, Kalimantan Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memetakan kondisi riil kawasan perbatasan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa pengukuran IPKP dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, sekaligus menjadi dasar sinkronisasi program kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irjen Pol. Maith.

Ia menjelaskan, kawasan Tou Lumbis memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari komoditas rumput laut, kelapa sawit, batuan mulia jenis blue safir, hingga ubi kayu. Namun, potensi tersebut dinilai belum memberikan nilai tambah yang optimal karena sebagian besar hasil produksi masyarakat masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan. BNPP RI mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti rumput laut olahan maupun tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.

“Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” kata Irjen Pol. Maith.

Selain persoalan ekonomi, BNPP RI juga menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk dari Sabah, Malaysia, terutama untuk kebutuhan pokok. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Irjen Pol. Maith menilai bahwa penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting agar arus barang di wilayah perbatasan lebih terkendali dan mampu memberikan keberpihakan terhadap produk lokal.

Di sektor keamanan, BNPP RI mencatat masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk keberadaan pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi atau “jalan tikus”. Selain itu, keterbatasan sarana pengawasan, seperti belum tersedianya kapal patroli dan fasilitas keimigrasian yang memadai, turut menjadi tantangan dalam pengendalian wilayah perbatasan.

“Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

BNPP RI juga menyoroti keterbatasan layanan dasar di wilayah Tou Lumbis, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan dan dermaga. Kondisi tersebut dinilai masih menjadi hambatan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan pengembangan potensi wisata kawasan.

Diketahui, wilayah Tou Lumbis juga termasuk daerah rawan bencana banjir dan longsor sehingga membutuhkan perhatian khusus, termasuk rencana relokasi bagi kawasan dengan tingkat risiko tinggi.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai temuan di lapangan, BNPP RI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya pelatihan dan sertifikasi pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program CSR, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan tenaga kesehatan di kawasan PLBN, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus bagi putra-putri daerah.

BNPP RI juga akan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan.

“Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” ujar Robby dalam keterangan saat pertemuan bersama BNPP RI di PLBN Labang, dikutip dari pusaranmedia.

Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang aman, maju, dan berdaya saing, sekaligus memastikan potensi Tou Lumbis dapat berkembang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.

Humas BNPP RI