JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin Amanat Pemerintah, Evaluasi dan Laporan (APEL) di Sekretariat BNPP, Jakarta-Pusat, Rabu (18/9/2024). Kegiatan APEL pagi di Sekretariat Tetap BNPP diadakan dalam peringatan HUT ke-14 BNPP, Selasa (17/8/2024) kemarin. 

Dalam amanatnya, Mendagri Tito menyampaikan, selain untuk mengawal garis pertahanan negara, konsep BNPP dibentuk 14 tahun lalu untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan filosofi menjalankan fungsi koordinasi. 

"BNPP dibentuk untuk menjalankan misi yang penting yakni koordinasi menjaga perbatasan, dengan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari konsep mendukung pertahanan negara kita, melalui keadilan pemeratan pembangunan," terang Mendagri Tito kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Mendagri Tito menyampaikan, perbatasan negara sangat penting untuk sistem pertahanan. Perbatasan yang kuat akan menjadi buffer zone atau daerah penunjang pada front line atau garis depan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman luar negeri. 

Saat ini, Presiden Jokowi telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan meresmikan 8 di antaranya, yang sangat berpotensi untuk dioptimalisasi mendukung sentra industri ekonomi yang baru .

Perbatasan negara Indonesia, lanjut Mendagri Tito, baik di batas darat dan laut sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Ada berbagai potensi yang terkandung dalam hutan yang lebat, baik potensi tanaman industri seperti kayu dan kawasan pertanian yang bisa ditanami selama sepanjang 12 bulan. 

Selain itu, terkandung potensi tambang, nikel, batu bara, bauksit, aluminium, timah yang beberapa diantaranya dengan kualitas nomor 1 di dunia. Bahkan, potensi perikanan hasil laut, minyak dan cadangan potensi laut di bawah laut. 

"Masih banyak lagi celah-celah yang belum diekplorasi! Sebagai negara kepulauan, negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia dan memiliki penduduk terbanyak, semua bisa dimanfaatkan," tambah Mendagri Tito. 

Mendagri Tito meminta kepada BNPP, untuk membuat konsep grand design pembangunan perbatasan negara yang berbasis kepada kecamatan, dan membuat skala prioritas pembangunan perbatasan negara. 

"Saya meminta kepada BNPP kepada staf yang ada, buat konsep grand design yang berbasis kepada kecamatan, buat skala priorotas!, "tegas Menteri Tito. 

Selain itu, dirinya juga menjelaskan kekuatan BNPP adalah kemampuan koordinasi dalam membangun di perbatasan negara, bukan sebagai eksekutor utama. Pembangunan itu sangat beragam, baik membangun pasar, membangun dermaga, membangun pelabuhan, membangun SD, membangun tambak nelayan.

"Anggaran perbatasan negara, tersebar pada K/L yang dikeluarkan Bappenas dan Kemenkeu, Untuk itu BNPP diminta untuk membangun komunikasi agar anggaran ini tidak dipakai hal-hal lain yang bukan untuk perbatasan," tambah Mendagri Tito. 

Sehubungan dengan hal ini, lanjut Mendagri Tito, BNPP diminta untuk terus rajin berhubungan dengan 27 kementerian/lembaga anggota BNPP dan para stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Komunikasi dengan K/L dan para stakeholder bisa dibangun secara informal dan formal dengan membuat Rapat Koordinasi (Rakor) dan dengan sistem evaluasi berkala. 

"Kunci utama kekuatan koordinasi adalah komunikasi, dan kunci pada komunikasi adalah komunikasi formal dan informal," tutur Menteri Tito.

Sebagai informasi, dalam upacara tersebut, Mendagri juga menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha secara simbolis kepada sejumlah pegawai. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi dan loyalitas para pegawai di lingkungan BNPP

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)