JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025).

Dalam amanatnya, Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan seluruh pegawai BNPP pada 3 tugas utama. Yakni menjaga perbatasan negara, menyelesaikan sengketa batas wilayah negara dan membangun kawasan perbatasan negara. 

"Peringatan HUT memang dilakukan dengan sederhana. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi tugas BNPP, yang paling utama ada tiga," tutur Mendagri. 

Menurutnya, dalam tugas menjaga perbatasan, BNPP memiliki pekerjaan untuk menambah jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di kawasan perbatasan negara. Saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasional di bawah BNPP. 

Ia juga mengingatkan, mantan Presiden Jokowi berpesan agar zona inti dan zona pendukung di PLBN berfungsi semaksimal mungkin. Termasuk mendorong agar menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat perbatasan negara.

"Di samping itu, kita bisa mengoordinasikan semua elemen baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada dalam PLBN. Kalau kurang (PLBN) kita memang rencanakan tambah lagi, secara bertahap," jelas Mendagri.

Mendagri melanjutkan, peran BNPP juga dituntut untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah negara, baik di perbatasan darat dan laut. Sekaligus menyelesaikan garis - garis batas yang saat ini masih belum jelas. 

Fokus penyelesaian sengketa batas wilayah darat, terang Mendagri lagi, masih banyak terjadi di Kalimantan serta di Timor Leste. Untuk wilayah Kalimantan Utara, titik utama terdapat pada beberapa wilayah seperti di Pulau Sebatik dan wilayah Krayan. 

Sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), sengketa batas wilayah terdapat pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan Distrik Otonomi Oecusse, Timor Leste.

"Begitu juga dengan Papua Nugini tidak ada sengketa batas, tetapi batasnya mudah dilintasi, mudah diterobos dan rapuh," ucap Mendagri

"Belum lagi perbatasan laut , mulai dari Natuna, Selat Malaka, kemudian Sulawesi Utara mudah sekali ditembus,"imbuhnya lagi.

Dirinya juga menerangkan, pada tugas membangun daerah perbatasan, BNPP dituntut untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan keadilan. Dengan pembangunan di kawasan perbatasan, bisa sekaligus menjadi zona pengamanan untuk pertahanan kedaulatan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau rakyatnya makmur sejahtera menjadi buffer zone, benteng untuk mengamanakan perbatasan dan mengamanakan kedaulatan. 3 itu tugas Utama, jangan keluar dari situ."Pungkasnya.

Penulis : Binsar Marulitua