JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan rapat Pemutakhiran Instrumen Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta pada Selasa (17/6/2025) kemarin.

Untuk menggapai target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, jumlah KPP yang menjadi fokus pembangunan dan pengembang tercatat sebanyak 204 KPP. 

Pelaksan harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP, Indra Purnama, menjelaskan bahwa RPJMN 2025 - 2029 menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui indikator strategis rata-rata IPKP KPP.  

IPKP KPP menjadi alat ukur utama untuk menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan. 

"Target IPKP KPP tahun 2025 sebesar 0,68. Adapun untuk target IPKP KPP pada Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar 0,58 dengan pengukuran 204 KPP," jelas Indra dalam kata penghantar saat membuka rapat. 

Bagaimana kondisi Pembangunan Terkini Pendidikan, Kesehatan dan Pasar di Perbatasan Negara? 

PENDIDIKAN

Menurut catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah PAUD Sederajat pada provinsi-provinsi yang memiliki kecamtan perbatasan prioritas berjumlah 2.588 satuan. Total ini terdiri atas 237 satuan PAUD negeri dan 235 satuan PAUD swasta. 

Dari 204 KPP, ada 17 kecamatan yang belum memiliki satuan PAUD sederajat. Kecamtan tersebut berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan. 

Pada tingkat SD sederajat terdata sebanyak 2.483 SD sederajat berada di provinsi dengan kecamatan perbatasan prioritas. 2.292 berada di bawah (Kemendikdasmen) dan 191 SD di bawah Kementerian Agama (Kemenag). 

Dari total tersebut seluruh 204 KPP di perbatasan negara telah setidaknya memliliki SD sederajat. 

Pada tingkat SMP sederajat, di kawasan perbatasan negara telah berdiri sebanyak 197 SMP. Dari total 204 KPP, terdapat 7 kecamatan yang belum memiliki SMP sederajat. 

Kondisi ini berisiko memperbesar angka putus sekolah setelah jenjang SD, karena siswa-siswi harus menempuh Jarak yang jauh untuk melanjutkan SMP. 

7 Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kute Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau; Kecamatan Tarup, Pegunungan Bintang,Papua Pegunungan; Kwirok Timur Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan; Kecamatan Mofinop Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. 

Selanjutnya Kecamatan Murkim Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan; Kecamatan Kombut, Boven Digoel, Papua Selatan dan Kecamatan Ambatkwi Boven Digoel, Papua Selatan 

Pada tingkat SMA sederajat, jumlah SMA yang berdiri di KPP tercatat sebanyak 518. Jumlah SMA yang tercatat berada di bawah Kemendikdasmen tercatat sebanyak 394 sedangkan SMA yang berada di bawah Kemenag tercatat sebesar 124. 

Dari 67 kabupaten/kota ditemukan 4 kabupaten/kota yang tidak memiliki SMA sederajat di KPP. 4 Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Membramo Raya, Papua; Kabupaten Tambraw di Papua Barat Daya; Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, Papua Selatan. 

Sedangkan satuan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di KPP tercatat sebanyak 149. Dari 18 Provinsi yang memiliki KPP terdapat tiga provinsi yang tidak memiliki lembaga pendidikan non-formal di bawah pembinaan Kemendikdasmen di kecamatan perbatasan prioritasnya.

Provinsi tersebut adalah Prov. Kalimantan Barat, ProvKalimantan Timur, dan Prov. Papua Barat Daya.

Padahal, lembaga pendidikan non-formal dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh jalur pendidikan formal (sekolah), khususnya di daerah-daerah perbatasan prioritas.

PUSKESMAS 

Sementara itu, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jumlah Puskesmas yang berdiri di 204 KPP tercatat sebanyak 238 sampai tahun 2025. Dari 238 Puskesmas tersebut terdapat 82 Puskesmas memiliki kemampuan pelayanan kesehatan rawat inap. 156 Puskesmas lainnya belum memiliki kemampuan pelayanan kesehatan rawat inap. 

Untuk karakteristik sebaran wilayah kerja 238 Puskesmas di KPP, 29 di antaranya terdapat di perkotaan, 52 di perdesaan, 55 wilayah terpencil dan 102 sangat terpencil. 

PASAR 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pasar rakyat hanya terdata di 116 KPP dari total 204 KPP. Total pasar rakyat yang tercatat pada 116 KPP sebanyak 225 pasar. 

88 kecamatan dari 204 kecamatan perbatasan prioritas yang tersebar di berbagai provinsi belum memiliki pasar rakyat. Dari 225 pasar di KPP, 118 pasar telah memiliki pengelola dan 44 belum memiliki pengelola.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)