MALUKU - Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ismawan Harijono, dan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda Akuan, melakukan kunjungan kerja bersama ke Posal Benjina dan Pos Pamputer di Pulau Penambulai, Maluku, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Posal Benjina, yang dibangun pada 29 Mei 2023 dan selesai pada 23 Maret 2024, dianggarkan oleh Disfasnal dengan nilai kontrak setelah adendum kedua sebesar Rp 3.874.700.000. Lokasi pembangunan pos ini merupakan hasil hibah dari PT. Produksi Ikan milik Susi Puji Astuti. 

"Meskipun sudah selesai dan digunakan oleh personel TNI AL, Posal Benjina belum memiliki sarana air bersih, listrik, serta armada untuk melaksanakan kegiatan patroli. Rencananya, Posal Benjina akan diresmikan dalam waktu dekat sesuai agenda Mabes TNI AL," ujar Siti Metrianda Akuan.

Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Penambulai telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Saat ini, tugas tersebut dijalankan oleh 18 personel TNI AD dari Satuan Yonif 733/Masariku. 

Siti mengatakan, sejak awal operasi hingga kini, Satgas Pamputer masih menempati area dapur milik salah seorang warga desa sebagai pos sementara dan mess tidur. Seorang warga desa telah bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan pos Pamputer yang permanen. "Namun, Satgas Pamputer masih menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana, termasuk armada patroli, jaringan komunikasi, listrik, dan air bersih," tukasnya.

Dalam pertemuan dengan warga Desa Warabal, terungkap bahwa Pulau Penambulai mengalami tingkat abrasi yang sangat tinggi. Pemerintah Desa dan warga Desa Warabal sangat berharap agar pemerintah dapat membangun tanggul pengaman pantai dan breakwater. 

"Air pasang tertinggi biasanya terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pada tahun 2022, air pasang mengakibatkan kerusakan pada 20 rumah warga. Selain itu, Desa Warabal telah memiliki SD dan SMP, namun belum ada SMA. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, siswa harus pergi ke Kota Dobo," tukasnya.

Pada Jumat, 14 Juni 2024, Ismawan Harijono dan Siti Metrianda Akuan melanjutkan kunjungan kerja mereka di Ambon dengan menghadiri rapat koordinasi yang difasilitasi oleh BPPD Provinsi Maluku. 

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin. Pertemuan ini dihadiri oleh Forkompimda Provinsi Maluku atau perwakilannya, Kepala OPD Provinsi atau perwakilannya, dan akademisi dari Universitas Pattimura.

Dalam sambutan pembukaannya, Syuryadi Sabirin menyampaikan bahwa Provinsi Maluku, sebagai salah satu dari 18 provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan pembangunan, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib.

Syuryadi juga menekankan pentingnya menambah ruang kewenangan kelembagaan dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara berjenjang di level pemerintah pusat dan provinsi, khususnya kabupaten kawasan perbatasan di Provinsi Maluku. Pemetaan kewenangan ini nantinya akan dirumuskan dalam peraturan daerah (Perda) terkait pengelolaan dan pengawasan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), sehingga dapat menjadi payung hukum bagi kabupaten-kabupaten di kawasan perbatasan.

Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, telah ditetapkan 28 lokasi prioritas di empat kabupaten kawasan perbatasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun, mencermati kebutuhan yang ada ke depannya, akan diusulkan kembali penambahan lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemprov Maluku juga telah mengajukan usulan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berlokasi di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Usulan ini diharapkan dapat ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Pemprov Maluku juga memerlukan dukungan alokasi anggaran APBN berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi, serta sumber pendanaan lainnya yang sudah dihentikan sejak tahun 2017. Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia Emas merupakan momentum yang sangat penting untuk mengembalikan pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan.

Sebagai narasumber, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP menyampaikan bahwa perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan laut yang bersifat integratif. 

"Pendekatan ini mengedepankan maritime security dan disertai pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Kawasan perbatasan laut seringkali menjadi jalur terjadinya kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan manusia. Oleh karena itu, dalam kerangka RPJMN 2025-2029, sangat dibutuhkan desain tata kelola yang lebih efektif yang memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ismawan Harijono.

Dalam mengelola perbatasan negara kata Dia, ada tiga pendekatan yang secara tegas dijelaskan dalam UU 43/2008 tentang Wilayah Negara, yaitu pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Deputi BNPP menekankan bahwa kawasan perbatasan di Provinsi Maluku harus dikelola secara seimbang dengan ketiga pendekatan tersebut sesuai dengan urgensitasnya.

"Mabes TNI sedang mematangkan rencana renovasi dan revitalisasi pos Pamputer di 17 PPKT, dengan 10 di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Lirang, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Selaru, Pulau Leti, Pulau Masela, Pulau Larat, Pulau Batugoyang, Pulau Metimerang, dan Pulau Penambulai," bebernya.

BNPP sedang melakukan pendalaman tentang titik-titik yang urgen untuk diusulkan dibangun PLBN dengan memperhatikan arahan regulasi yang berlaku dan realitas kebutuhan untuk membangun titik-titik perlintasan negara. Terdapat tiga titik di Provinsi Maluku yang diusulkan untuk dibangun PLBN, yaitu Pulau Lirang, Ilwaki, dan Wonreli.

Dengan kunjungan dan rapat koordinasi ini, diharapkan upaya pengelolaan batas negara dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Maluku dapat lebih optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, dan memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

(Humas BNPP)

Penulus dan Editor: Muslikhin