Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan tahun 2026 pada sektor pendidikan, pendidikan tinggi, dan perdagangan di kawasan perbatasan, Rabu (21/5/2025).

Pertemuan ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Indra Purnama, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta jajaran internal BNPP RI.

Dalam sambutannya, Indra Purnama menekankan pentingnya Rencana Induk (Renduk) sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Renduk adalah instrumen krusial. Penyusunannya harus melibatkan seluruh anggota BNPP dengan dukungan dari Sekretariat Tetap. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam merancang program yang selaras dengan RPJMN 2025–2029,” ujar Indra.

Indra menegaskan bahwa Renduk tidak hanya akan menjadi acuan internal, tetapi juga akan diusulkan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden yang mengatur pembangunan perbatasan. Oleh karena itu, validitas dan keterpaduan data menjadi kunci.

“Kita perlu memastikan bahwa semua usulan program didasarkan pada data yang mutakhir dan kebutuhan nyata di lapangan,” ucap Indra.

Dalam sesi pembahasan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) diminta untuk menyampaikan data tentang ketersediaan serta aksesibilitas perguruan tinggi di wilayah perbatasan.

Dari sisi pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Agama melaporkan bahwa sejumlah madrasah telah menerima bantuan Program Hibah Terpadu Kawasan (PHTC). Madrasah yang rusak juga telah diusulkan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR sebagai pelaksana teknis pembangunan.

Sementara itu, dalam agenda diskusi mengenai perdagangan, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Mulai 2025, Kemendag tidak lagi memperoleh alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perdagangan. Oleh karena itu, definisi pasar rakyat harus merujuk pada Permendag Nomor 21 Tahun 2021, termasuk yang berbentuk non-bangunan seperti lapak terbuka atau kelompok toko.

Indra menekankan bahwa penyesuaian definisi pasar sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pengukuran dan pelaporan.

“Distribusi dan pembinaan sarana perdagangan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Maka koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan di kawasan perbatasan. Meskipun tidak menjalankan tugas teknis, Kemenko memiliki peran strategis dalam menjembatani koordinasi lintas Kementerian teknis seperti Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transmigrasi. 

Menutup forum diskusi, Indra Purnama menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konkret pasca pertemuan. “Koordinasi tidak boleh berhenti di meja diskusi. Kita harus lanjutkan dengan surat resmi antar K/L, agar pelaksanaan program berjalan terarah dan terintegrasi,” pungkasnya.

BNPP RI berharap seluruh program pembangunan di kawasan perbatasan tahun 2026 dapat disusun berdasarkan kondisi dan temuan aktual di lapangan, khususnya terkait dengan infrastruktur pendidikan dan perdagangan.

Penulis: Bagas R

(HUMAS BNPP RI)