JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP-PAUD) telah menandatangi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kawasan Perbatasan Negara di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Kamis (6/7/2023). 

Sebagai tindak lanjut dan langkah awal dari kesepakatan tersebut, PP-PAUD yang dahulu bernama Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) menyatakan akan terus menjalin koordinasi dengan BNPP untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) peningkatan PAUD di kawasan perbatasan. Perihal tersebut dijelaskan oleh Ketua I PP-PAUD, Ninuk Zudan Arif Fakrulloh. 

"Nanti tim PP-PAUD bersama BNPP menyusun Rencana Aksi (Renaksi), terkait apa saja yang bisa dilakukan di perbatasan negara, khususnya pengembangan PAUD di sana," jelas Ninuk yang juga Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BNPP seusai penandatanganan perjanjian kerja sama.

Ninuk menambahkan, program atau kegiatan yang disusun dalam Renaksi bersama BNPP, akan diprioritaskan dalam jangka waktu 2 tahun. "Karena "MoU" ini 5 tahun tapi kita prioritaskan 2 tahun ini," tambahnya.

Ia juga menjelaskan, salah satu program unggulan PP-PAUD adalah memperluas jangkauan akses PAUD untuk anak di seluruh Indonesia. Dirinya memandang BNPP, sebagai sebuah lembaga paling strategis untuk bisa memperluas akses pelayanan PAUD yang ada di kawasan perbatasan negara. 

"Karena selama ini kami melihat di kawasan perbatasan negara mempunyai keterbatasan dalam pelayanan akses di sana,"tuturnya. 

Ninuk juga berharap, komitmen kerja sama dengan BNPP dengan PP-PAUD dan instansi lainnya yang terkait termasuk dengan pemerintah daerah untuk sama-sama bisa bersinergi memberikan akses pelayanan PAUD yang terbaik di kawasan perbatasan. 

(Humas BNPP).